Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
KAJIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH
No full textPendaftaran tanah sangat penting dalam rangka menetapkan pedoman hukum yang mengatur kepemilikan properti, terutama dalam hal perubahan hak kepemilikan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem pendaftaran tanah dan pengaruhnya terhadap pengalihan hak sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan agraria Indonesia. Kajian ini berfokus pada undang-undang dan protokol yang terkait dengan pendaftaran tanah dan proses pengalihan hak, dengan menekankan peran penting Badan Pertanahan Nasional, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengesahkan transaksi tanah. Melalui kerangka normatif dan analisis hukum dan peraturan terkait, penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bertindak sebagai tindakan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Jika dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang ditentukan, pendaftaran dapat sangat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dan memperkuat hak atas tanah dalam kerangka hukum saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk meningkatkan efisiensi sistem pendaftaran tanah dan mendorong perbaikan peraturan yang memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat
SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TORAJA
No full textPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan hukum dan Untuk Mengetahui penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang sering dan lazim digunakan dalam penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan warisan Toraja di kenal dua bentuk pembagian warisan yakni Ba’gi; yaitu pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup, cara pembagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu. Pa’tallang; yaitu proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bagian yang didapatkan anak berdasarkan jumlah pengorbanan ( tanggung jawab) pada saat upacara adat kematian orang tua. Sisa dari harta orang tua setelah melalui ba’gi kemudian menjadi warisan dalam pa’tallang. Harta warisan kemudian dinilai (ditassere’) dan dibagi sesuai pengorbanan
ANALISIS HUKUM KETERKAITAN TEKNOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN ATAS KEJAHATAN CYBER GROOMING DI INDONESIA
No full textPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan dampak besar dalam beberapa bidang dalam kehidupan, termasuk dengan kemunculan kejahatan siber. Salah satu nya adalah muncul nya kejahatan cyber grooming, bentuk kejahatan ini menggunakan platform digital yang menargetkan anak-anak untuk mendekati dan mengeksploitasi korban yang rentan. Anak-anak dan remaja sering kali menjadi sasaran kejahatan ini karena kurangnya pemahaman resiko kejahatan di dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menilai efektivitas hukum yang berlaku dalam menangani kasus cyber grooming di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi mengenai kejahatan siber, masih ada kendala dalam mengimplementasikan dan pengawasan nya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat kebijakan yang melindungi anak-anak dari penggunaan media sosial dengan bahaya nya kejahatan siber. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi generasi muda dari risiko eksploitasi digital
MEMUTUS MATA RANTAI KORUPSI DARI ORANG MUDA MELALUI FESTIVAL HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA)
No full textHari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) diselenggarakan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak untuk memberantasnya. Korupsi adalah salah satu masalah utama di Indonesia yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Di Indonesia, pendidikan antikorupsi telah mulai diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya adalah memperingati hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA). Untuk memperingati HAKORDIA, direncanakan berbagai acara seperti talk show atau diskusi publik, bedah film, dan penampilan musik yang pada kali ini diadakan di salah satu universitas di surabaya. Acara-acara ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam memerangi korupsi. Keberhasilan acara ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki pandangan yang luas, tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga membangun moral melalui pengajaran dan kerja sama dengan berbagai kelompok
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM KELOMPOK NON KKN-T MBKM FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR TAHUN 2025 BERSAMA WEPOSE TENTANG PENCEGAHAN TINDAKAN BULLYING PADA ANAK-ANAK DI JL. KEPUTRAN KEJAMBON II SURABAYA
No full textBullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik korban. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kasus bullying, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pencegahan bullying yang efektif di Surabaya melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan yang diusulkan meliputi program edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan nilai-nilai empati, serta pengembangan kebijakan lokal yang mendukung lingkungan yang aman dan inklusif. Hasil dari upaya pencegahan ini diharapkan mampu menciptakan budaya saling menghargai dan menurunkan angka bullying secara signifikan di Surabaya. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program-program pencegahan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG JURU SITA PENGADILAN
No full textProses penyalahgunaan wewenang masih kerap kali terjadi di Indonesia, terlebih lagi penyalahgunaan wewenang kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ini bukanlah hal baru bagi kita, karena kita juga kerap kali mendengar seorang pimpinan atau perusahaan melakukan tindak pidana korupsi, suap, graitifikasi dan lain sebagainya. Proses penyalahgunaan wewenang ini juga kerap kali menyusur pada jurusita dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum dalam penyalahgunaan wewenang juru sita pengadilan dalam undang-undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian hukum normatif. Model penelitian hukum normatif sendiri merupakan proses menemukan aturan hukum, serta prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana wewenang jurusita pengadilan? Dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang jurusita?. Adapun sumber data dalam penelitian ini berdasarkan teks buku-buku yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil akhir penelitian ini menjelaskan bahwa apabila seorang jurusita tindak pidana korupsi terbukti melakukan tindak penyalahgunaan wewenang akan dilakukan sidang hukum administrasi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila terduga terbukti melanggar 3 point, yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka selanjutnya terdakwa akan dilakukan proses persidangan tindak pidana, dengan delik pidana yang diajukan adalah Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESI JABATAN NOTARIS
No full textHak wingkar wnotaris wbukan whanya wmerupakan whak, wtetapi wjuga wkewajiban, wkarena wpelanggaran terhadapnya wdapat wmengakibatkan wsanksi wsesuai wundang-undang. wNotaris wtidak whanya wmemiliki whak untuk wtidak wberbicara, wtetapi wjuga wwajib wuntuk wtidak wberbicara, wsebagaimana wdiatur wdalam wPasal 4 wdan wPasal w16 wayat w(1) whuruf wf wUndang-Undang wNomor w2 wTahun w2014 wtentang wJabatan Notaris w(UUJN-P). wHak wingkar wsebagai wbentuk wimunitas wnotaris wmemiliki wbatasan wdalam penggunaannya wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wakta, wsehingga wbelum wdapat wmemberikan wperlindungan hukum wpenuh wterhadap windividu wNotaris wdari wjeratan wpidana. wHak wingkar wini wtidak whanya wuntuk kepentingan wNotaris, wtetapi wjuga wuntuk wmelindungi wkepentingan wpihak-pihak wyang wterlibat, wdengan memastikan wbahwa wkerahasiaan wakta wotentik wtetap wterjaga.Dalam wUUJN, wterdapat wketentuan wyang mewajibkan wNotaris wuntuk wmenjaga wdan wmenyimpan wkerahasiaan wsegala winformasi wyang wdiperoleh dari wpara wpenghadap. wNamun, wjika wtidak wada wperaturan wperundang-undangan wyang wsecara weksplisit membatasi wpenggunaan whak wingkar, wNotaris wharus wmenggunakan whak wingkarnya wsesuai wPasal w4 ayat w(2) wUUJN wuntuk wmelindungi whukum wpara wpenghadap wyang wtelah wmemberikan wkepercayaan. Agar wpelaksanaan wtugas wNotaris wtidak wmenimbulkan wmasalah whukum wbagi wpihak-pihak wterkait watau kepentingan wumum, wNotaris wharus wdiawasi wdan wdikontrol woleh wKode wEtik wProfesi. wOrganisasi profesi wberkewajiban wmemastikan wbahwa wanggotanya wmenjalankan wtugasnya wsesuai wstandar wetika dan peraturan wyang wberlaku, wguna wmenjamin wbahwa wtugas wjabatannya wdilaksanakan wdengan wintegritas dan wtanggung wjawab wyang wtinggi
PERBANDINGAN REGULASI PELANGGARAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA DENGAN DENMARK
No full textPenelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaturan mengenai ketentuan pidana dan pelanggaran antara Indonesia dengan Denmark. Regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan regulasi Denmark adalah Danish Data Protection Act yang merupakan aturan turunan dari GDPR. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum Indonesia terpisah dan memiliki definisi perbuatannya masing-masing, sedangkan Denmark tidak terpisah dan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan percabulan terhadap anak dan bagaimana sistem penegakan hukum yang berjalan apakah pemahaman mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban serta kepastian hukum tersebut sudah diterapkan dengan baik kepada masyarakat, berbagai kejahatan yang terjadi salah satunya kejahatan percabulan merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Faktor terjadinya tindak pidana percabulan dilihat dari konsepnya, dimana percabulan merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang terjadi dari berbagai macam faktor serta keadaan yang cukup kompleks. Penyebab yang terjadi dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung bagi pelaku secara tidak langsung untuk melakukan tindak kejahatan percabulan terhadap korban dimana ada unsur-unsur yang mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak kejahatan tersebut. Melihat dari konsep dan faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan percabulan terhadap anak bagaimana penegakan hukum yang berjalan, Perlindungan terhadap korban serta hak pemulihan yang diperoleh oleh korban
HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA
No full textTujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata Indonesia dan Untuk mengkaji praktik penerapan pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata indonesiaHak waris merupakan salah satu hak yang diakui dalam hukum waris Indonesia, namun status anak luar nikah sering kali menghadirkan ketidakpastian hukum dalam hal pewarisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan pengadilan terkait hak waris anak luar nikah. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak waris bagi anak luar nikah, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pembuktian status hubungan darah dengan ayah biologis. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas dalam memberikan hak waris kepada anak luar nikah, serta perlunya reformasi hukum untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara teori dan praktik hukum di lapangan