Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PERKARA GOOGLE LLC DALAM PROGRAM GOOGLE PLAY BILLING
No full textPosisi dominan adalah suatu keadaan dimana dalam suatu pasar terdapat pelaku usaha yang memiliki presentase pasar yang kuat dalam pangsa pasar tertentu. Penyalahgunaan posisi dominan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dimana pelaku usaha tersebut meyalahgunakannya dengan melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat. Posisi dominan tidaklah dilarang namun perilaku posisi dominan dapat menjadi awal terjadi perilaku yang dilarang oleh undang-undang, mengingat akibat yang diakibatkan dari penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menjadi awal terjadinya perilaku lain cukup luasakibatnya, melihat dampak yang sulit terdeteksi dan luas, karena tidak hanya konsumen namun juga pelaku usaha lainnya yang dirugikan. Salah satu kasus penyalahgunaan posisi dominan ialah dilakukan oleh Google LLC dengan menerbitkan kebijakan sistem pembayaran Google Play Billing pada platform pendistribusian aplikasi, Google Play Store
DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SOSIAL REMAJA DI KAMPUNG KABIDING DISTRIK OKSIBIL KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
No full textPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memengaruhi perilaku sosial remaja di Kampung Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak media sosial terhadap perilaku sosial remaja, dengan fokus pada potensi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari 8 remaja pengguna media sosial dan 8 orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi yang positif, namun juga berisiko menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Literasi media sosial dan peran orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial sangat penting untuk meminimalisasi dampak negatif. Strategi keluarga, seperti pelarangan penggunaan media sosial pada waktu tertentu, pendampingan aktif, dan komunikasi terbuka, dapat membantu remaja menggunakan media sosial secara lebih sehat dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam mengelola eksposur remaja terhadap media sosial, serta memperkuat nilai-nilai lokal yang ada
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textWhistleblower dapat di katakan sebagai partisipan dalam penegakan hukum di indonesia, WB adalah subjek hukum yang melibatkan diri dalam upaya membuat terang suatu perkara atau membongkar perkara” yang terorganisir berdasarkan informasi ydan fakta yang di ketahuinya atau di alaminya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran Whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Dengan kesimpulan bahwa Whistleblower sangat berperan penting criminal justice system sebab melalui WB sebuah kasus yang terorganisir sekalipun dapat di ungkap melalui informasi yang di dapatkan oleh WB, selain itu karena konsekuensi bagi WB sangatlah besar maka perlunya perlindungan hukum
PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM TERKAIT KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH
No full textPenelitian ini terkait dengan tinjauan terhadap tugas dan kewenangan notaris, akad pembiayaan syari’ah dan penyelesaian sengketa yang mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan dan kewenangan notaris dalam membuat akad pembiayaan syariah dan penyelesaian sengketa oleh hakim pengadilan agama dalam memutus perkara yang bukan menjadi tugas dan kewenangan hakim pengadilan agama. Jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang pertama, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman hukum yang jelas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta serta memberikan penyuluhan hukum agar para pihak dapat membuat keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari kesalahpahaman atau sengketa di masa depan. Kedua, Hakim wajib menghormati dan mengikuti kesepakatan para pihak yang mengatur terkait penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga Arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi, sebagaimana halnya dengan Putusan Pengadilan
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA DI KAPAL ASING : UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdampak pada tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkap cumi-cumi asal China. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan data primer kepustakaan dari dokumentasi literatur review sebagai sumber utama. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaku terbukti berbuat eksploitasi terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal asing dan tindak pidana tersebut masuk ke penganiayaan dengan memakai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun ada hambatan karena butuh pengimplementasian dan pengawasan ekstra dari pemerintah khususnya kepolisian. Sidik tidak dapat membawa perkara ini ke pengadilan sebab kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP3 Kota Lhokseumawe, Sidik dianggap sebagai anak buah kapal (ABH) illegal dibuktikan dari keberangkatannya tidak dilaporkan kepada organisasinya yang akan membuat pengawasan sulit dilakukan meski korban sudah mengalami penyiksaan, eksploitasi, maupun pemerasan tenaga. Peneliti memakai Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan masalah yang mempelajari hukum positif, atau peraturan perundang-undangan
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH
No full textTindak pidana pemalsuan dokumen bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024, Hakim memutus lepas Terdakwa dari tuntutan hukum. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat secara umum terdapat pada Pasal 263 KUHPidana sanksinya pidana penjara maksimal enam tahun. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Hal tersebut dikarenakan masih adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah. Menurut penulis, pertimbangan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan akta peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan
KAJIAN HUKUM SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
No full textKajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan. Penelitian ini juga membahas efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mencegah praktik-praktik ilegal, seperti ilegal fishing, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan eksploitasi berlebihan. Metoode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Penegakkan hukum seringkali mengabaikan aspek substansi dari persoalan hukum yang dihadapi. Oleh Karena itu aspek prosedural harus diperhatikan agar penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memadai untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perikanan serta Proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan harus memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang diatur dalam Pasal 107 yang menyatakan bahwa: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja sebagimana yang dimaksud dengan pasal 341 KUHP dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap ibu kandung selaku pelaku pembunuhan anak. penulis menelitinya dan mendapatkan bahwa tindak pidana pembunuhan anak secarah sengaja sebelum dijatuhi pidana harus dibuktikan dari unsur-unsur kejadiannya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung sebelum dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang pidana haruslah di buktikan dengan unsur kejadiannya. Unsur yang dimaksud adalah : Unsur kesengajaan, atau juga yang disebut unsur subjektif yaitu niat batin pelaku yang timbul karena sengaja, sebagaimana dalam pasal 3378 KUHP Dan Peran kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana yang dijalankan oleh alat penegak hukum lewat fungsi masing-masing dalam penanganan kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung harus didasarkan pada hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif . dan Analisis Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan gambaran bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah yang dalam pembuktiannya alat penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur secara cermat yang disangkakan kepada pelaku
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA WANITA HAMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
No full textUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan peraturan tentang cipta kerja, memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh wanita hamil dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada perlindungan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh wanita hamil dan bagaimana perlindungan ini diterapkan dalam praktik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari secara menyeluruh berbagai bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh wanita hamil, dan untuk menemukan kendala dan hambatan yang terkait dengan pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif melalui analisa perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan beberapa perlindungan, seperti pemberian cuti, pemberian jaminan terhadap upah, larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) namun masalah besar masih tetap ada. Salah satu hambatan utama bagi wanita yang bekerja di tempat kerja adalah adanya aturan yang tumpang tindih tentang hak-hak hukum yang sama-sama membahas tentang perlindungan ini, adanya celah hukum yang dapat merugikan pekerja/buruh wanita hamil, kekurangan pengawasan terhadap peraturan, dan stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan kejelasan hukum, meningkatkan dan memberikan pemahaman serta membuat lingkungan kerja yang mendukung. Dengan mengatasi masalah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh wanita hamil akan lebih efisien, menjaga kesehatan ibu dan anak, dan mewujudkan keadilan di tempat kerja sesuai dengan amanat undang-undang
AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan dampak penghapusan presidential threshold dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Pemilihan umum khususnya presidential threshold, yang sebelumnya diterapkan untuk memastikan hanya kandidat yang memiliki dukungan penuh dari suara sah nasional untuk duduk dibangku pemilihan yang kemudian ketentuan itu dihapuskan oleh MK. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan penghapusan ambang batas dapat berpotensi menyebabkan fragmentasi, mengakibatkan kesulitan dalam mencapai stabilitas pemerintahan, serta perubahan proses pemilihan umum berubah drastis karena kandidat yang bersaing dapat mengaburkan pilihan pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan presidential threshold memiliki implikasi signifikan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Karena itu, penting untuk pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan ini terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik di tanah air