Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
PERAWATAN DALAM MULTIPLE DISABILITY : Analisis Bibliometrik CARE IN MULTIPLE DISABILITIES : Bibliometric Analysis
No full textFokus penelitian ini pada analisis bibliometrik yang terkait dengan perawatan dalam disabilitas ganda/multiple disabilities. Data bibliometrik yang dianalisis mencakup artikel jurnal, buku, konferensi, dan dokumen-dokumen terkait. Melalui analisis bibliometrik, diharapkan dapat dihasilkan informasi yang akurat dan objektif mengenai kontribusi penelitian dalam bidang ini serta bagaimana penelitian tersebut dapat mempengaruhi praktik pekerja sosial di lapangan. Namun, masih terdapat kekurangan studi yang secara signifikan mengeksplorasi dampak intervensi pekerja sosial terhadap perawatan multiple disabilities. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam perawatan disabilitas ganda
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA BAGI PEKERJA SUKARELAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Penelitian PON XXI Aceh-Sumut 2024)
No full textRelawan (volunteer) adalah mereka, anak anak muda, yang atas kesadaran yang tinggi, tergabung di PBPON, mendedikasikan tenaga, pikiran dan hatinya, menjadi bagian dalam misi sukses penyelanggaraan PON XXI-2024. Volunteer akan menjadi elemen pembeda terhadap pelaksanaan PON XXI-2024. Meskipun berstatus sebagai tenaga kerja sukarela, baik dari sisi rekrutmen maupun pekerjaan, tenaga kerja sukarela ini tetap mengikuti standar-standar profesional dalam dunia ketenagakerjaan. Pada proses seleksi calon tenaga kerja sukarela biasanya mereka mengajukan lamaran kepada panitia pelaksana dari PB-PON tempat dimana mereka ingin bekerja. Singkat kata, meski berstatus sukarela, para tenaga kerja sukarela tetap mencoba menampilkan diri sebagai tenaga kerja profesionalnsial Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Menjadi tenaga kerja sukarela sangat tidaklah mudah, tentu salah satu masalah yang sering dirasakan oleh tenaga kerja sukarela adalah masalah gaji atau imbalan. dari observasi yanga saya lakukan bahwa tenaga kerja sukarla biasanya bahwa tenaga sukarela tidak memperoleh gaji tetap tetapi mereka mendapatkan gaji konpensasi setelah acara tersebeut selesai, Berdasarkan dari hasil wawancara saya pada tanggal 23 sepetember kepada salah satu panitia voluntir mereka hanya mendapatkan gaji 150 Rb/Hari dalam kegiatan tersebut dan mereka juga mendapatkan asuransi kesehatan dari pihak dinas tenaga kerja tetapi mereka harus terbukti dalam keadaan sakit
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DI DESA OKMAKOT DISTRIK OKSIBIL, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
No full textImplementasi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari kebijakan anggaran pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dan desa sangat penting dalam melaksanakan kebijakan ini, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat dan istiadat yang diakui. Dengan pengelolaan anggaran dana desa, kebijakan ini mendorong pemerintah desa untuk merumuskan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program unggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi dan pengkajian data. Aktivitas dalam implementasi kebijakan ADD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor internal institusi. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan ini, serta faktor pendorong yang dapat memengaruhi keberhasilan. Strategi kebijakan alokasi dana desa diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap individu dalam penggunaan anggaran, dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di Desa Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ADAT YANG DIJADIKAN TAMBANG ILEGAL
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Adat Yang DiJadikan Tambang Ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hukum dalam memberi kepastian dan keamanan serta menjamin kehidupan masyarakat yang baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan tentang kepemilikan hak atas tanah adat dan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang menjadi tambang ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan dokumen resmi terkait dengan hak atas tanah adat yang menjadi tambang ilegal. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran serta fungsi Hukum dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menjamin pemilikan hak atas tanah adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memberikan kepastian hak kepemilikan tanah adat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria dan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Meskipun demikian dalam berjalanya waktu demi waktu perlindungan yang diberikan harus membawa kepastian yang lebih baik lagi, demikian juga untuk lembaga yang ada yaitu BPN juga harus diawasi secara internal dan eksternal agar terdapat keseimbangan terhadap kinerja lembaga pemerintahan tersebut
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJANJIKAN IMBALAN PADA KAMPANYE PEMILU
No full textPenelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung dan menganalisis apakah putusan lepas Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana yang “telah dengan sengaja menjanjikan imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung” pada Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT Gto sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung terdapat dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Menurut Penulis, putusan lepas majelis hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan. Janji kurban dalam kampanye Terdakwa masih selaras dengan visi misi program Partai dari Terdakwa, sehingga merupakan bagian dari materi kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah perundang-undangan, maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum
NASKH WA AL-MANSUKH
No full textKonsep Al-Naskh dalam al-Qur’an mengacu pada sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan atau mengangkatkan hukum syara' dengan perintah atau khiṭāb Allah yang datang kemudian dari padanya. Dengan mengetahui adanya naskh dan al-mansukh dalam al-Qur’an maka akan mengasah keimanan akan kemukjizatan al-Qur’an bahwa dibalik pertentangan (meskipun tidak ada pertentangan) itu Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Pada tulisan ini penulis membahas tentang ragam pengertian al-Naskh dan pendapat ulama tentang al-Naskh dalam al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna naskh, al-mansukh, dan dampaknya dalam memahami teks suci bagi umat Isla
KAJIAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TERPENCIL
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah terpencil menurut PP No. 2 Tahun 2018 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan SPM adalah keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dana daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah pusat dalam bentuk dukungan kebijakan afirmatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM di daerah terpencil
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN KREDIT PADA PINJAMAN ONLINE YANG DIAJUKAN MELALUI AKUN ORANG LAIN SECARA ILEGAL (Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
No full textPerkembangan teknologi informasi khususnya dalam sektor keuangan telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Salah satu inovasi utama dalam sektor ini adalah Financial Technology (Fintech), yang menawarkan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk pinjaman online dan layanan peer-to-peer lending. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan pinjaman online juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan pinjaman yang diajukan secara ilegal melalui akun orang lain. Banyak individu yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, yang digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman online, yang kemudian berpotensi merugikan pihak yang tidak terlibat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan transaksi elektronik, serta menetapkan pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penggunaan akun orang lain tanpa izin untuk tujuan pinjaman
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILLEGAL BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022
No full textProses pengajuan peminjaman uang secara online tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman online menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman online memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman online bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman online tetap memberikan bunga yang tinggi demi kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Pengaturan hukum tentang perjanjian pinjaman online berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Di Indonesia yaitu aturan tentang layanan pinjam meminjam uang secara online tertuang pada POJK No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun ketentuan mengenai aspek perlindungan pengguna layanan Fintech tertuang dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sebaiknya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu lebih mengedukasi masyarakat tentang layanan Fintech untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap para pihak pada layanan pinjam meminjam uang secara onlin
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS PADA TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN PERUMAHAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 362/PID.SUS/2023/PN.CBI
No full textPenelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan antara penipuan dengan wanprestasi serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan lepas pada tuntutan tindak pidana penipuan konsumen perumahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN.Cbi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan perbedaan mendasar antara penipuan dengan wanprestasi yaitu: pertama, terkait wilayah hukumnya. Penipuan identik dengan hukum pidana yang diatur dalam KUHPidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua, terkait subyeknya. Ketiga, terkait objeknya. Keempat, terkait niat. Penulis berpendapat bahwa judex facti pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu tindak pidana turut serta penipuan, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup hukum Keperdataan terkait wanprestasi terhadap perjanjian dalam hukum perdata, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan huku