Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT PASAL 45 AYAT 2 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textKewajiban orang tua terhadap anak merupakan aspek esensial yang secara alamiah melekat sejak kelahiran seorang anak sampai dewasa tanpa ada pengecualian walaupun ikatan perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum orangtua bersifat universal dan berkelanjutan, mencakup pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak sampai anak mandiri atau menikah, terlepas dari status perkawinan orangtua. Implikasi hukum terhadap orangtua yang mengabaikan kewajiban tersebut merupakan instrumen perlindungan fundamental hak-hak anak yang diamanatkan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum orangtua pasca perceraian merupakan manifestasi perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, menjamin keberlangsungan hak-hak dasar anak untuk diasuh, dipelihara, dan dikembangkan potensinya secara optima
TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI SNI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaturan kewajiban Sertifikasi SNI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. serta mengkaji Implikasi Hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi SNI telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi, serta lemahnya pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikasi. Hasil Penelitian ini adalah sertifikasi SNI merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah peredaran produk yang tidak aman dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penyederhanaan prosedur sertifikasi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi ini. Dengan kebijakan yang lebih efektif, kewajiban sertifikasi SNI dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing industri nasional
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PPAT DAN NOTARIS DALAM PRAKTIK PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH
No full textSkripsi ini me.mbahas te.ntang tinjaun hukum te.rhadap ke.we.nangan ppat dan notaris dalam praktik pe.mbuatan akta jual be.li tanah . Adapun pe.rmasalahan dalam pe.ne.litian ini adalah :Bagaimana ke.we.nangan notaris dan PPAT dalam Pe.mbuatan Akta Jual Be.li Tanah Me.nurut Ke.te.ntuan Hukum yang be.rlaku di Indone.sia? dan Apa pe.rbe.daan ke.we.nangan antara notaris dan PPAT dalam pe.mbuatan Akta Jual Be.li Tanah? Adapun je.nis pe.ne.litian yang digunakan dalam pe.ne.litian ini adalah pe.ne.litian hukum normatif adalah suatu prose.s untuk me.ne.mukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna me.njawab isu hukum yang dihadapi. Be.rdasarkan hasil pe.mbahasan me.nunjukkan bahwa ke.we.nangan Notaris Dan ppat dalam praktiknya, se.ring te.rjadi tumpang tindih antara ke.we.nangan notaris dan PPAT, kare.na banyak notaris yang juga me.rangkap se.bagai PPAT. Pe.ran notaris dalam pe.mbuatan akta tanah te.rbatas pada pe.mbuatan akta ote.ntik dalam konte.ks pe.rjanjian pe.rdata, te.rmasuk dalam pe.rjanjian pe.ngikatan jual be.li tanah (PPJB). Notaris be.rfungsi untuk me.mbe.rikan jaminan ke.pastian hukum pada akta yang dibuatnya, namun tidak me.miliki ke.we.nangan untuk me.ngalihkan hak atas tanah. Hal ini me.nye.babkan ke.bingungan dan pote.nsi ke.tidakpastian hukum di masyarakat. Undang-undang No 2 Tahun 2014 te.ntang jabatan notaris, be.rwe.we.nang mambuat akta ote.ntik me.nge.nai se.mua pe.rbuatan, pe.rjanjian dan ke.te.tapan yang diharuskan ole.h pe.raturan pe.rundang-undanga
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PADA WAKTU BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERJADI PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI IDENTITAS ISTRI (Analisis Putusan No183/Pdt.G/2024/PA.Bji)
No full textUntuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama demikian juga dengan syarat-syarat tersebut ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika pernikahan sudah dilakukan tetapi tidak bertemu persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan artian dalam pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.
Salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Binjai dengan N Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Bji. Dalam perkara ini Suami sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan Istri telah pernah menikah secara sirri dengan laki-laki lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak. Berdasarkan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 183/Pdt.G/2024/PA.Bji. tentang pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Majelis Hakim menerima permohonan pemohon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE
No full textPerkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk layanan transportasi. Model transportasi berbasis aplikasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang efisien dan real-time. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersembunyi persoalan krusial terkait dengan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi digital serta menilai efektivitas regulasi nasional yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, analisis isi, dan pendekatan komparatif-normatif, artikel ini membandingkan kerangka hukum nasional dengan General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan data sangat beragam, mulai dari pelecehan yang dilakukan oleh pengemudi terhadap pengguna melalui nomor telepon, pengumpulan data lokasi secara berlebihan, hingga kolaborasi tersembunyi dengan pihak ketiga untuk kepentingan periklanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen, minimnya akuntabilitas perusahaan, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dibandingkan dengan General Data Protection Regulation, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum secara optimal mengatur elemen-elemen penting seperti kewajiban pengangkatan Data Protection Officer (DPO), mekanisme pelaporan pelanggaran data, dan prinsip privacy by design. Kesenjangan ini memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan data secara sistemik dalam layanan transportasi online. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis, termasuk pembentukan otoritas pengawas yang independen, penguatan transparansi kebijakan privasi, penyusunan pedoman teknis implementasi prinsip perlindungan data, serta peningkatan kesadaran publik melalui edukasi digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga bagian dari komitmen etis dan sosial dalam menjamin hak-hak digital warga negara di era teknologi informasi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri dikarenakan sebagai anggota Polri, tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum salah satunya KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan Undang-undang. Sumber data penelitian ini antara lain UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, PP nomor 1 dan 2 tahun 2003, serta menelusuri sumber kepustakaan terkait. Berdasarkan dari penelitian ini dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota Polri dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri
PENETAPAN HUKUM ISLAM PERIODE TADWIN
No full textArtikel ini membahas dinamika sejarah peradaban Islam periode kodifikasi, menyoroti interaksi antara kondisi politik-sosial, perkembangan hukum Islam, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Perselisihan awal tentang penulisan hadis dan konflik internal pada masa sahabat memengaruhi fokus pada pembukuan hadis. Reformasi ekonomi pada masa Khalifah Abdul Malik dan pembangunan infrastruktur di era Al-Walid I berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti sistematisasi penulisan hadis, perhatian khalifah terhadap ulama, kebebasan berpikir, keberagaman budaya, dan munculnya aliran pemikiran fiqih memengaruhi perkembangan hukum Islam. Periode Tadwin di bawah Dinasti Umayyah II di Andalusia dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad menjadi puncak kemajuan ilmu pengetahuan, mencakup filsafat, sains, fiqh, musik, seni, bahasa, dan sastra. Kodifikasi hadis, yang dimulai dengan perintah Umar bin Abdul Aziz, merupakan upaya penting untuk melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Proses ini melibatkan pengumpulan, penulisan, dan penyusunan hadis secara sistematis, yang mencapai puncaknya dengan penyusunan Kutubus Sittah. Artikel ini menyoroti kontribusi berbagai dinasti dan ulama dalam membentuk peradaban Islam serta warisan intelektualnya yang berkelanjutan
TINGGALAN ARKEOLOGI DI PURA GANTER, DESA SIANGAN, KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR KAJIAN BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA
No full textArca sebagai tinggalan arkeologi dibuat oleh manusia pada masa lalu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tinggalan arkeologi berupa arca hingga saat ini masih difungsikan dan disakralkan oleh masyarakat dengan cara disimpan pada bangunan suci, salah satunya terdapat pada Pura Ganter Desa Siangan. Pura ini terdapat beberapa tinggalan arca yang sangat penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk, fungsi, dan makna dari tinggalan seni arca yang terdapat di Pura Ganter, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap pengumpulan data mulai dari studi pustaka, observasi, dan wawancara. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori fungsional dan teori simbol yang menjadi pedoman dalam penelitian. Penelitian ini, menggunakan dua metode analisis data yaitu analisis ikonografi, dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tinggalan arkeologi yang disimpan di Pura Ganter, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar di antaranya yaitu 2 Lingga Yoni, 1 Arca Perwujudan, 2 Arca Sederhana, 1 Arca Ganesha, 1 Arca Gajah, dan 5 Fragmen Arca. Fungsi dari tinggalan arkeologi tersebut pada masa ini digunakan sebagai sarana pemujaan oleh masyarakat penyungsungnya untuk memohon kesuburan, keselamatan, dan perlindungan agar masyarakat terhindar dari segala bahaya dan rintangan. Tinggalan arkeologi di Pura Ganter Desa Siangan saat ini memiliki makna simbolis sebagai tinggalan yang sangat disakralkan untuk sarana pemujaan bagi umat penyungsungnya. Sarana pemujaan tersebut merupakan media penghubung antara pemuja dengan dewa yang dipuja
REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN TURKI PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH AN-NAJJAR
No full textReformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki bertujuan menyesuaikan norma tradisional dengan kebutuhan modern. Di Indonesia, perubahan mencakup penetapan usia minimal pernikahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan pencatatan perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Di Pakistan, MFLO 1961 menetapkan batas usia minimal pernikahan dan prosedur pencatatan perceraian yang ketat. Di Turki, adopsi kode sipil Swiss tahun 1926 menetapkan usia minimal pernikahan dalam Civil Code 2001. Ketiga negara ini menerapkan sanksi dan prosedur berbeda untuk memastikan kepatuhan hukum keluarga Islam, melindungi hak individu, menjaga ketertiban sosial, dan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip syariah. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis Systematic Literature Review (SLR), Hal ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis tentang Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki adalah (comparative approach). Studi perbandingan (comparative approach) hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain
OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI
No full textAdvokat dalam sistem ekonomi di Indonesia sangat penting dalam mendukung terciptanya stabilitas hukum, kepastian hukum, dan keadilan di bidang ekonomi. Dalam sistem peradilan, advokat akan terlibat dalam memberikan jasa konsultasi, pembelaan, atau mewakili di pengadilan. Terdapat permasalahan hukum bagaimana tugas dan fungsi advokat dalam proses mediasi dan bagaimana mengoptimalisasi peran advokat dalam mediasi di Pengadilan Negeri. Dalam menganalisis, dipergunakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Advokat harus memberikan jasa hukum dalam memberikan konsultasi hukum, pembelaan di pengadilan, dan perwakilan dalam transaksi atau mediasi, dalam mewujudkan keadilan dan harus dapat berperan sebagai pembela hukum (legal representative), memberikan nasihat hukum (legal counselling), dan berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa dalam mendorong penyelesaian melalui mediasi dengan memaksimalkan perannnya dalam persiapan sebelum mediasi (pra-mediasi), penyusunan kesekapatan perdamaian (post-mediasi), pelaksanaan kesepakatan perdamaian, dan tindak lanjut dan pengawasan