Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Not a member yet
139 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUSSENKOMST DALAM PROSES PERKARA PERDATA
No full textTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum kehadiran tussenkomst dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk mengetahui Bagaimana kedudukan hukum tussenkomst dalam proses penyelesaian perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis. Penelitian ini menyimpulkan konsekuensi hukum lainnya meliputi kemungkinan perpanjangan proses persidangan, penyesuaian amar putusan untuk mencakup kepentingan pihak ketiga. Serta peran tussenkomst penting untuk menjamin perlindungan hak pihak ketiga dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap prosedur keterlibatan pihak ketiga menjadi esensial untuk mewujudkan kepastian hukum
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
No full textPesatnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah komunikasi online dan dunia kerja, terutama dengan hadirnya media sosial. Platform ini mempermudah berbagi informasi dalam bentuk teks, gambar, dan video tanpa biaya besar. Media sosial merevolusi cara individu berinteraksi, tetapi juga memiliki dampak negatif, seperti penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Kemudahan dalam menyebarkan opini sering disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik. Penyebaran informasi tanpa tanggung jawab dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mempelajari aspek hukum penyalahgunaan media sosial dan upaya pencegahannya dengan menganalisis peraturan dan studi terdahulu. Undang-undang ITE menjadi ketentuan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menggabarkan jika semua orang di masyarakat memahami hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, terutama dalam hal etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital, kemungkinan pencemaran nama baik di media sosial dapat diminimalkan atau bahkan dihindari. Kesadaran hukum akan mendorong orang untuk berhati-hati saat memberikan kritik, pendapat, atau informasi online agar tidak melanggar hak orang lain atau mencemarkan nama baik mereka. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini akan membantu masyarakat menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih baik, di mana orang saling menghormati
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK
No full textPenelitian ini mengkaji undang-undang meliputi Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi data pribadi pengguna layanan transportasi online Gojek. Keamanan data pribadi konsumen yang disimpan dalam aplikasi transportasi online masih menjadi tantangan serius, terutama terkait informasi sensitif. Melalui penelitian hukum secara normatif, metode peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis permasalahan ini. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, sehingga dapat ditemukan solusi hukum yang efektif dalam mengatasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memahami bagaimana norma-norma hukum yang ada mengatur suatu isu tertentu. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun aturan yang ada telah mengatur tentang perlindungan data pribadi, implementasi dan pengawasannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran dari berbagai pihak, baik penyedia layanan, pemerintah, maupun konsumen, agar data pribadi dapat terlindungi dengan lebih baik
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
No full textPenelitian ini menyoroti urgensi pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia serta bagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak pasca-perpisahan orang tua. Anak sering kali menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk penyesuaian dengan pola asuh yang berbeda, dinamika keluarga yang berubah, serta kemungkinan berkurangnya perhatian atau dukungan finansial dari salah satu orang tua. Oleh karena itu, pengaturan hak asuh dalam hukum menjadi aspek krusial dalam menjamin kesejahteraan anak. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang berlaku serta literatur yang relevan untuk memahami bagaimana hukum mengakomodasi hak anak dalam kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utama dalam penentuan hak asuh adalah kepentingan terbaik anak, yang mencakup aspek psikologis, emosional, dan ekonomi. Secara umum, anak yang masih berusia di bawah umur diasuh oleh ibu mereka, karena ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang intensif, sementara ayah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan finansial anak. Hakim dalam perkara perceraian mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan hak asuh, termasuk kemampuan orang tua dalam pertumbuhan anak
LANGKAH HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG MASIH DISEWAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh lembaga pembiayaan ketika debitur menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin. Jaminan fidusia sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran oleh debitur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, penyewaan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia, tetapi harus disertai sertifikat fidusia yang sah agar eksekusi tidak melanggar hukum. Diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik leasing serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK TERKAIT PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOCIAL MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016
No full textPenelitian ini membahas tindak pidana penyalahgunaan informasi elektronik dalam konteks penagihan utang melalui media sosial, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan implikasi penggunaan platform media sosial untuk penagihan utang, menganalisis ketentuan dan penegakan hukum. Studi ini menyoroti tantangan dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk pencemaran nama baik dan perundungan, serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang disediakan oleh UU ITE. Melalui tinjauan kasus dan teks hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak penyalahgunaan informasi elektronik terhadap individu dan lanskap hukum secara luas, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik regulasi dan perlindungan hukum
HUKUM PESTA PERNIKAHAN (WALIMATUL URSY) KAJIAN STUDI KASUS KITAB FIQIH FATHUL MUIN
No full textWalimatul ursy adalah acara makan-makan yang diadakan setelah akad nikah untuk merayakan dan mensyukuri pernikahan. Kata walimatul ursy berasal dari dua kata, yaitu "walimah" yang berarti "berkumpul" dan "urs" yang berarti "pernikahan".Dalam Islam, hukum walimatul ursy adalah sunah. Namun, hukum menghadiri undangan walimatul ursy berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan walimatul ursy hukumnya wajib (fardhu ain), sedangkan yang lain berpendapat bahwa hukumnya fardhu kifayah. Dalam tradisi walimatul ursy, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Tidak mengadakan acara yang bersifat mungkar, seperti khamar, nyanyian, atau lagu-lagu dan musik yang tidak Islami Memisahkan tempat duduk tamu undangan laki-laki dan Perempuan
SENGKETA PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS KESALAHAN PENETAPAN HS CODE BARANG IMPOR: (Studi Kasus Impor HMI PT. HX)
No full textHarmonized System Code (HS Code) adalah komponen penting yang digunakan dalam mengidentifikasi barang impor maupun ekspor. Kenyataannya di PT. HX. kesalahan dalam penetapan HS Code mengakibatkan perbedaan tarif bea masuk dan pajak yang berbeda-beda setiap tahunnya untuk barang HMI, sehingga menimbulkan sengketa. Metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penetapan HS Code HMI di PT. HX serta meninjau keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas pengajuan keberatan PT. HX. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang serta dilakukan dengan cara studi wawancara dan beberapa dokumen pendukung lainnya berdasarkan data yang tersedia. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan tarif bea masuk yang disebabkan kesalahan dalam menetapkan HS Code barang sehingga menambah tarif bea masuk sebesar 10%. Hal ini mengakibatkan PT. HX mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan HS Code, importir perlu berkomunikasi dengan pihak eksportir dan Pejabat Bea Cukai mengenai pengklasifikasian kode barang yang benar
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK KADALUWARSA
No full textTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Mengalami Kerugian Akibat Produk Kadaluarsa, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus-kasus hukum yang telah terjadi sebelumnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundangundangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengatur larangan peredaran produk kadaluwarsa, pengawasan terhadap distribusi produk tersebut masih terbatas dan tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada konsumen agar mereka lebih paham mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi produk kadaluwarsa di pasaran
INOVASI ARSIP ELEKTRONIK ”SIMARSA” SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM PENGARSIPAN DI DESA PULOREJO, KECAMATAN NGORO, KABUPATEN JOMBANG
No full textArtikel ini menelaah tentang pentingnya inovasi dalam kegiatan kearsipan terutama pada penerapan teknologi. Pengelolaan arsip menjadi indikator utama pada kegiatan administrasi di suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan gambaran penerapan inovasi aplikasi kearsipan pada pemerintahn desa. Metode penelitian Research and Development (R&D), yang menggabungkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memberikan fokus yang optimal pada penelitian, termasuk identifikasi sumber data dan efektivitas produk yang dihasilkan. Hasil dari penelitian ini menununjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIMARSA sebagai pencatatan arsip masuk dan keluar di Desa Pulorejo menjadi lebih efektif dan efesien. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pengelolaan arsip di Desa Pulorejo menjadi lebih mudah yang dilakukan secara elektronik serta dapat mendapatkan dokumen arsip secara cepat