E-Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati
Not a member yet
3467 research outputs found
Sort by
DETERMINATION OF IDDAH SUPPORT THROUGH EX OFFICIO JUDGES\u27 EX OFFICIO RIGHTS IN VERSTEK TALAK DIVORCE CASES
No full textThis study aims to answer the problem of determining iddah maintenance through the ex officio rights of judges in verstek divorce cases. Divorce cases involving verstek talak mean that the wife has never been present at the divorce hearing and has not filed a claim for her right to support her iddah after the divorce. Even though Article 41 of the Marriage Law and Article 149 of the KHI regulate the husband\u27s obligation to provide iddah maintenance to his divorced wife. The form of research used in this study is normative juridical research (library research) with a statutory approach. This normative legal research is based on secondary legal material obtained through data collection techniques of library studies and the data obtained is then analyzed using descriptive-qualitative methods. This study found that although Article 178 HIR paragraph 3 and Article 189 RBg Paragraph 3 state that judges are prohibited from passing decisions on cases that are not prosecuted or granted more than what is demanded, there are specificities in the procedural law of the Religious Courts as stipulated in Article 54 Law Number 3 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The basis for implementing the ex officio right to determining iddah maintenance in cases of verstek divorce is Article 41 letter c of Law Number 1 of 1974 which reads "The court may oblige the ex-husband to provide subsistence expenses and or determine an obligation for the ex-husband"
FINAL LEGAL CERTAINTY AND BINDING OF ARBITRATION AWARDS IN BUSINESS DISPUTE SETTLEMENT AT THE INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION BOARD (BANI)
No full textThe increasingly fierce and dynamic world of competition in business will increase the potential for disputes between business actors. Regarding these disputes, there are two options for resolution, namely litigation and non-litigation, but in general business actors choose non-litigation, especially arbitration, because they are considered in line with the business world, are more effective, efficient, guaranteed confidentiality and have decisions that are final and binding. The principle of final and binding is found in arbitration arrangements, both national and international. This paper is intended to analyze the validity of annulment of arbitral awards in district courts and the consistency of the articles relating to the nature of arbitral awards regarding final and binding legal certainty. The conclusion obtained is that the arbitral award still leaves many questions that confuse business people. This was caused by a discrepancy/uncertainty in the Arbitration Law. The law still opens opportunities for the disputing parties to pursue litigation with arguments that are difficult to prove and there are no detailed instructions. The verdict has not provided legal certainty for the litigants. They can easily apply for annulment of the arbitral award at the District Court. It is considered necessary to revise or update the law relating to the principle of being final and binding on arbitral awards. Unsynchronized or inconsistent regulations and articles related to arbitral awards must be adjusted so that legal certainty is born for the parties. This effort can be carried out by involving the government or related parties outside the litigation process, for example by revising law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, especially final and binding legal certainty when confronted with the cancellation of a decision to the District Court
Eksplorasi Etnomatematika Pada Kue Tradisional Khas Si Borong-Borong
No full textDalam konsep matematika, etnomatematika merupakan aktivitas pembelajaran yang memasukkkan unsur- unsur budaya seperti lagu daerah,warisan budaya,kue khas tradisional ,tarian daerah,permainan tradisional,rumah adat serta kegiatan sehari-hari lainnya.Suku karo merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia,yang memilki beragam keunikan adat istiadatanya yang harus di lestarikan, dan akan semakin unik saat akan di bahas dalam metode matematika,Salah satu budaya suku batak yang akan di bahas dalam penelitia ini adalah kue tradisional Ombus-Ombus yang dapat di temukan pada acara-acara adat,serta di pasar tradisional yang ada di sumatera utara khususnya di Tapanuli Utara. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasikan etnomatematika pada kue tradisional khas batak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian ini akan menunjukkan terdapat unsur-unsur etnomatematika pada kue tradisional Ombus-ombus yang memiliki konsep serta nilai-nilai matematika di dalamnya.Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi,dan dokumentasi.yang unik dari penelitian ini adalah masyarakat khas batak siborong-borong belum mengetahui bahwa Ombus-Ombus berkaitan di dalam ilmu Matematika bangun ruang yang berbentuk limas.Kata Kunci: Eksplorasi, Etnomatika, Kue Tradisiona
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO COLLABORATIVE DISTANCE LEARNING IN ESP INSTRUCTION
No full textIn post pandemic instruction fueled by digital media and technology, distance learning emerges as a powerful opportunity for higher education collaboration. The Directorate of Students’ Learning, Ministry of Education and Culture of Indonesia opens opportunities for universities across Indonesia to have collaborative online learning with those students based on underprivileged regions in Indonesia. This research investigates a case of collaborative online learning project between two universities in East Java and East Nusa Tenggara province with two ESP courses designed collaboratively and implemented with shared classes in online mode. Through this case study, two things are explored during the program: challenges and opportunities in the stage of course development and course implementation. Two course developers, four university instructors, and thirteen selected students from both universities were involved in this study. Data collection combined interviews, virtual observations, and instructional documents. Analysis employed thematic layering and triangulation, revealing challenges in four areas: course development, technology readiness, teaching methods, and student support. However, rooms of improvement are there for more prepared future collaboration. Despite the challenges, collaborative distance learning conducted by both universities can be a lesson to learn for a better online instruction in the future amidst the pluralistic backgrounds of the students and problematic technology support
Pengaruh Media Flash Card Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 2 SD Negeri 01 Ulak Kemang
No full textAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media flash card terhadap kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 01 Ulak Kemang. Metode penelitian ini menggunakan pretest-postest control design eksperimental dengan memakai pretest-posttest only control design. Populasi yaitu siswa kelas II SD Negeri 01 Ulak Kemang berjumlah 47 orang. Populasi dilanjutkan dengan pemilihan sampel menggunakan teknik sampling purposive, didapat 47 orang, yaitu kelas II.A sebagai kelas eksperimen media flash card dan kelas II.B menggunakan kemampuan membaca permulaan. Pengumpulan data diambil dengan memberikan tes kemampuan membaca permulaan. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara media flash card terhadap kemampuan membaca permulaan.Kata Kunci: Media Flash Card, Kemampuan Membaca Permulaa
PERLINDUNGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP ANCAMAN NARASI TERORISME: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
No full textRemaja sebagai masa peralihan yaitu sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Sehingga mudah terprovokasi dan dipengaruhi berbagai isu yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propanganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi milenial mudah terpapar radikalisme, karena mereka dalam proses pencarianjati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang milenial baca. Karena milenial begitu akrab dengan dunia medial sosial yang menyajikan berbagai informasi secara instan dan Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dan BNPT dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya
PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Undang-Undang Advokat yang telah memberikan aturan mengenai keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktik atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh pengacara Indonesia bukanlah sesuatu yang sepele, namun di antara banyak kasus yang terjadi tanpa upaya hingga akhir dan tidak pernah ada upaya untuk menerapkan kode etik dapat dianggap sebagai prasyarat bagi advokat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal, metode yang sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kajian ini menyimpulkan bahwa Jenis pelanggaran yang dilakukan antar pengacara dengan klien yang salah adalah mengabaikan klien, pencabutan kuasa, dan mengungkapkan rahasia klien. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan sesama pengacara adalah dengan merebut klien rekan kerja atau merangkap sebagai anggota DPR. Serta pada dasarnya tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik advokat, peraturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI
No full textPendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan dan menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif guna menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan permasalahan antara kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Gap yang terjadi kemudian di deskripsikan sehingga nampak jelas uraian pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Kebijakan pemerintah ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh semua satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengingat kebijakan ini adalah kebijakan strategis yang telah dianggap oleh para ahli sebagai kebijakan yang fleksibel dalam memaknai Pendidikan sehingga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi sudah saatnya dapat diterapkan secara optimal. Dalam menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah dengan memetakan masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, penggerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang Pendidikan, sehingga diharapkan tidak adanya lagi gap lagi antara pembangunan kualitas pendidikan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, serta tidak adanya sekat-sekat interaksi membuat penerapan teknologi ini sangat urgen untuk di implementasikan secara masif dan terstruktur
Penerapan Model Pedagogi Genre dalam Pembelajaran Menulis Puisi pada Mahasiswa PBSI
No full textAbstrak. Tujuan penelitian ini ialah untuk meningkatan kemampuan menulis puisi pada mahasiswa PBSI semester II Universitas Widya Dharma dengan menerapkan model pembelajaran Pedagogi Genre dalam pembelajaran puisi. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan proses dan hasil pembelajaran menulis puisi dengan diterapkannya model pembelajaran pedagogi genre. Mahasiswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar, komunikatif, terjadi scaffolding, dan terjadi peningkatan kemampuan menulis puisi. Nilai KKM dalam menulis puisi 80, ketuntasan klasikal 80%. Pada masa prasiklus nilai rata-rata mahasiswa 72, tingkat ketuntasan 0%. Setelah diterapkan model pedagogi genre pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 79, yang nilainya sama atau lebih dari KKM 25%. Pada siklus II nilai rata-rata mahasiswa 85 yang nilainya sama atau lebih dari KKM 88%. Jadi, penerapan model pembelajaran Pedagogi Genre dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran menulis puisi pada mahasiswa PBSI.Kata Kunci: model pembelajaran, pedagogi genre, menulis puis
Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dalam Kurikulum Pendidikan Polisi Kedepannya
No full textKasus kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia, korban kerap kali melaporkan kerugian yang dialami ke polisi tetapi di tahap laporan banyak ditolak karena kurang alat bukti dan akhirnya pelaku tidak dihukum. Kekerasan seksual merupakan bagian dari perbuatan melanggar HAM, sedangkan Indonesia adalah negara yang menjunjung HAM. Polisi sebagai garda terdepan di lini masyarakat dipandang melihat kasus kekerasan seksual secara normatif dan tidak ada terobosan yang progresif untuk mencapai keadilan sebesar-besarnya bagi korban. Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dan menemukan bahwa yang dapat diperbaiki saat ini adalah menciptakan generasi polisi yang lebih paham mengenai penegakan kasus kekerasan seksual melalui mata pelajaran yang diperoleh saat melalui pendidikan polisi