UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA
Full text linkPENGARUH BEBAN KERJA, PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN TAHUNA BEACH HOTEL & RESORT
Full text linkKinerja Karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Beban Kerja, Penilaian Prestasi Kerja, dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan di Tahuna Beach Hotel & Resort. Peneliti menggunakan jenis penelitian Metode Kuantitatif dengan menggunakan data dari kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti pada seluruh karyawan di Tahuna Beach Hotel&Resort, pengolahan data kuesioner menggunakan sistem IBM SPSS versi 25 dan menggunakan metode analisis linear berganda sebagai alat analisis data.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Beban Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Beach Hotel & Resort. Pengembangan Karir menunjukkan bahwa secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Beach Hotel & Resort. Secara simultan, ketiga variabel Beban Kerja, Penilaian Prestasi Kerja, dan Pengembangan Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Beach Hotel & Resort.
Kata Kunci: Beban Kerja, Penilaian Prestasi Kerja, Pengembangan Karir, Kinerja Karyawa
PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL
Full text linkABSTRAK
Antonius Novit Fernandes, 2025, PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL. Dibimbing oleh: Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Pengabaian terhadap peran DPD RI mencerminkan ketidakseimbangan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, dimana DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi DPD RI. Keberadaan DPD dalam proses penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia seharusnya dilibatkan secara penuh, terlebih RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti yang tertera dalam pasal 22D UU 1945. Dampak yang ditimbulkan jika kewenanangan DPD dibatasi adalah representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional menjadi terbatas, padahal seharusnya ini adalah salah satu fungsi utama DPD RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPD dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di indonsia serta bagaimana penguatan fungsi DPD.Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Setiap pembahasan diperoleh melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang ditemukan dan diolah menggunakan kalimat yang logis dan tidak tumpang tindih. Peran DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mengajukan, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu yang berkaitan langsung dengan daerah namun kewenangan tersebut masih terbatas, karena DPD tidak berwenang memutuskan pengesahan Undang-Undang. penguatan fungsi DPD adalah menjadikannya lebih setara dengan DPR dalam sistem legislasi, tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan, tetapi juga berperan aktif dan memiliki hak keputusan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Kata Kunci : DPD, Fungsi, Kewenangan, Pera
HUBUNGAN PENGGUNAAN GADGET DENGAN GANGGUAN INTERAKSI SOSIAL ANAK USIA PRASEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK KELURAHAN KIMA ATAS KOTA MANADO
Full text linkLatar Belakang: Gangguan interaksi sosial adalah masalah yang muncul pada anak usia prasekolah. Gangguan interaksi sosial akan di khawatirkan kurang beradaptasi dengan lingungannya serta berdampak pada masa depan anak. Penyebabnya membiasakan anak bermain gadget > 1 jam/hari.
Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Penggunaan Gadget Dengan Gangguan Interaksi Sosial Anak Usia Prasekolah di Taman Kanak-Kanak Kelurahan Kima Atas Kota Manado.
Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi ibu yang memiliki anak usia prasekolah dan sampel 82 ibu yang memiliki anak usia prasekolah dengan desain penelitian yaitu korelasi cross sectional dan untuk instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner. Dan pengambilan data menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik total sampling sehingga mendapat 82 responden dengan menggunakan uji chi-square.
Hasil: Hasil uji statistic menggunakan uji chi-square dengan nilai p-value 0.002 atau p-value <0.05 yang artinya Ho ditolak, dengan demikian Ha diterima.
Kesimpulan: terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget dengan gangguan interaksi sosial anak usia prasekolah di Taman Kanak-Kanak Kelurahan Kima Atas Kota Manado. Diharapkan orang tua dapat mengawasi dan membatasi penggunaan gadget pada anak agar perkembangan sosial baik.
Kata Kunci: Penggunaan Gadget, Interaksi Sosial, Anak Usia Prasekolah
PENGARUH REKRUTMEN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN (ODP) TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI BANK SULUTGO
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan dalam program Officer Development Program (ODP) terhadap kinerja karyawan di Bank SulutGo. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Populasi penelitian mencakup seluruh peserta ODP aktif maupun alumni periode 2018–2025, dengan sampel sebanyak 83 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (p < 0,05), dengan kontribusi sebesar 32,6% terhadap variasi kinerja. Namun secara parsial, hanya variabel pendidikan yang berpengaruh signifikan, sedangkan rekrutmen dan pelatihan meskipun memiliki arah positif, tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan dalam program ODP memainkan peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan yang relevan dengan tuntutan perbankan modern, khususnya dalam menghadapi digitalisasi layanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas ODP dalam meningkatkan kinerja karyawan lebih ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan, sementara rekrutmen dan pelatihan perlu ditingkatkan melalui standarisasi dan evaluasi berkelanjutan.
Kata kunci: Rekrutmen, Pendidikan, Pelatihan, ODP, Kinerja Karyawan, Bank SulutG
PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN DAN LOKASI CAFE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI LEPOET COFFEE HOUSE RATAHAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada Lepoet Coffee House di Ratahan. Fenomena menurunnya transaksi dalam empat bulan terakhir mendorong penulis untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder, serta diolah dengan bantuan SPSS 27. Populasi penelitian terdiri dari jumlah transaksi dalam enam bulan terakhir (Juli 2024–Desember 2024), dan sampel ditentukan sebanyak 99 responden dengan rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai T-hitung 2,871 (T-hitung > T-tabel = 1,660), Kualitas layanan berpengaruh dengan nilai T-hitung 6,133 (T-hitung > T-tabel = 1,660), dan lokasi juga berpengaruh dengan nilai T-hitung 1,666 (T-hitung > T-tabel = 1,660). Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lepoet Coffee House dalam meningkatkan strategi bisnis melalui kualitas produk, layanan, dan pertimbangan lokasi usaha, serta menjadi referensi penelitian selanjutnya pada bidang pemasaran UMKM.
Kata kunci: Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Lokasi, Kepuasan Pelanggan, Lepoet Coffee Hous
PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ANGKUTAN LAUT TERHADAP PENUMPANG DALAM KASUS KECELAKAAN KAPAL
Full text linkABSTRAK
Kevin Ivander Joses Posumah, 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ANGKUTAN LAUT TERHADAP PENUMPANG DALAM KASUS KECELAKAAN KAPAL. Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, SH., M.H. Dan Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar menempatkan transportasi laut sebagai sarana vital mobilitas penduduk dan distribusi barang. Namun, meningkatnya intensitas penggunaan angkutan laut menimbulkan risiko kecelakaan kapal yang berdampak pada korban jiwa maupun kerugian materiil. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari pihak angkutan laut terhadap penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang jasa angkutan laut serta pertanggungjawaban pihak angkutan laut atas kerugian akibat kecelakaan kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap aturan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pelayaran. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif, berupa kewajiban penyelenggara angkutan laut untuk menjamin keselamatan dan kelayakan kapal, serta perlindungan represif melalui kompensasi, ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban pihak angkutan laut diwujudkan dalam pemberian kompensasi finansial dan ganti rugi lain yang juga didukung oleh mekanisme asuransi melalui PT Jasa Raharja. Namun, implementasi di lapangan seringkali menimbulkan ketidakpuasan penumpang karena besaran ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian nyata. Kesimpulannya, meskipun regulasi telah mengatur kewajiban perlindungan dan pertanggungjawaban, kendala masih terjadi pada aspek kepastian ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan optimal bagi penumpang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Angkutan Laut, Penumpang, Kecelakaan Kapal, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN IDENTITAS STREAMER DI INDONESIA
Full text linkABSTRAK
Sheren Prisilia Maria Dompas, 2025. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN IDENTITAS STREAMER DI INDONESIA. Dibimbing oleh Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., dan Helena B. Tambajong, S.H.,M.H.
Perkembangan teknologi digital, khususnya live streaming, telah menghadirkan fenomena baru dalam ruang sosial masyarakat. Di balik kemudahan ini, muncul permasalahan hukum terkait kebocoran data pribadi dan pelanggaran hak privasi para streamer. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana pertanggungjawaban hukum pengendali data atas kebocoran hak privasi dan kerahasiaan streamer, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pengendali data dan bentuk perlindungan hukum terhadap streamer berdasarkan asas dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur, dan yurisprudensi, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendali data, seperti platform penyedia layanan live streaming, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi streamer. Perlindungan hukum terhadap hak privasi dan identitas streamer mencakup mekanisme preventif melalui perjanjian layanan dan represif melalui gugatan ganti rugi atas kerugian materil dan immateril. Saran dalam penelitian ini meliputi penguatan pemahaman mengenai asas itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum digital, serta perlunya edukasi hukum kepada pengguna dan penyedia platform live streaming.
Kata Kunci : Hukum perdata, Hak privasi, Streamer
Penerapan Terapi Realita terhadap Peningkatan Koping Adaptif pada Klien Tn.M dengan Halusinasi Pendengaran di Ruang Bisma Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mohottama Provinsi Bali
Full text linkLatar Belakang: Gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran merupakan salah satu gejala utama skizofrenia yang dapat mengganggu fungsi kognitif, emosional, dan sosial klien. Intervensi keperawatan non-farmakologis seperti terapi realita terhadap peningkatan koping adaptif terbukti efektif dalam membantu klien mengenali realitas dan mengelola stimulus internal.
Tujuan: Mendeskripsikan penerapan terapi realita terhadap peningkatan koping adaptif pada klien Tn.M yang mengalami gangguan jiwa dengan gejala halusinasi pendengaran di Ruang Bisma Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mohottama Provinsi Bali.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus asuhan keperawatan jiwa. Intervensi dilakukan melalui Strategi Pelaksanaan (SP) 1–4 selama tiga hari, meliputi edukasi tentang halusinasi, pelatihan teknik menghardik, latihan bercakap- cakap, dan kegiatan terstruktur. Evaluasi dilakukan dengan metode SOAP berdasarkan observasi dan wawancara.
Hasil: Klien menunjukkan penurunan intensitas halusinasi, peningkatan kesadaran
terhadap realita, serta kemampuan mengelola halusinasi secara mandiri melalui strategi peningkatan koping adaptif. Klien juga mulai terlibat dalam interaksi sosial dan aktivitas bermakna.
Kesimpulan: Pemberian terapi realita merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan orientasi realita dan mengurangi gejala halusinasi pendengaran dan meningkatkan koping adaptif klien. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan secara klinis dalam penanganan gangguan jiwa di ruang perawatan psikiatri.
Kata Kunci: Halusinasi Pendengaran, Terapi Realita, Koping Adaptif, Asuhan
Keperawatan Jiwa, Gangguan Persepsi Sensor
PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, PENDAPATAN, REWARD APLIKASI TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MYPERTAMINA PADA SPBU 7495803 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi MyPertamina di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Inklusi Keuangan, Pendapatan, dan Reward Aplikasi. Inklusi Keuangan menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan digital, Pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi individu untuk menggunakan layanan berbasis aplikasi, sedangkan Reward Aplikasi mencakup insentif atau manfaat yang ditawarkan aplikasi untuk mendorong penggunaan secara berkelanjutan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Inklusi Keuangan, Pendapatan, dan Reward Aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Penggunaan Aplikasi MyPertamina di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Temuan ini mencerminkan bahwa Minat Penggunaan Aplikasi MyPertamina dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat faktor – faktor lain yang berpotensi memengaruhi Minat Penggunaan dan dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya seperti persepsi risiko, kemudahan penggunaan, serta faktor budaya lokal.
Kata Kunci : Inklusi Keuangan, Pendapatan, Reward Aplikasi, Minat Penggunaa