UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYELAMATAN KORBAN KECELAKAAN PESAWAT DI PERAIRAN INTERNASIONAL
Full text linkKecelakaan pesawat di perairan internasional memunculkan tantangan besar bagi negara-negara yang berkewajiban melakukan search and rescue (SAR), terutama karena keterbatasan teknologi, kurangnya ketersediaan sistem komunikasi yang memadai, serta lemahnya koordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi negara-negara yang terlibat dalam penyelamatan korban kecelakaan pesawat di perairan internasional dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara dalam melakukan penyelamatan korban kecelakaan pesawat di perairan internasional berdasarkan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Chicago 1944, SAR Convention 1979, dan UNCLOS 1982. Kecelakaan Yemenia 626 di Samudera Hindia pada tahun 2009 dijadikan sebagai studi kasus untuk mengkaji implementasi kewajiban negara, khususnya Uni Komoro sebagai negara terdekat lokasi kecelakaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk menyediakan layanan SAR dan bekerja sama secara internasional dalam operasi penyelamatan korban kecelakaan pesawat. Implementasi kewajiban tersebut seringkali terhambat oleh ketidaksiapan teknologi, kurangnya sumber daya, serta tidak adanya mekanisme koordinasi yang efektif antarnegara. ICAO, sebagai organisasi penerbangan sipil internasional, memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan negara terhadap standar penyelamatan, meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum internasional, serta menawarkan rekomendasi bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas operasi SAR. Memperkuat koordinasi multilateral untuk membangun kesiapan teknologi, diharapkan penyelamatan korban kecelakaan pesawat di perairan internasional dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meminimalisasi korban jiwa di masa mendatang.
Kata kunci: kewajiban negara, kecelakaan pesawat, perairan internasiona
AKIBAT HUKUM ERROR IN PERSONA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Full text linkABSTRAK
Julia Suawa, 2025, Akibat Hukum Error In Persona Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Kasus error in persona terhadap Pegi Setiawan yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada tahun 2016. Kasus yang kembali viral pada tahun 2024 lalu setelah ditayangkan film “Vina Sebelum 7 Hari” di bioskop dan diduga masih ada pelaku yang belum ditangkap sehingga menjerat Pegi Setiawan yang diduga sebagai buron selama 8 (delapan) tahun pada kasus pembunuhan tersebut. Peristiwa hukum yang disebabkan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik kepolisian dalam proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan atau cacat formil. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji serta menguraikan prosedur penangkapan yang sah menurut peraturan perundang-undangan agar dengan tujuan dapat mencegah terjadinya error in persona terulang kembali dan akibat hukum yang timbul dari peristiwa error in persona baik terhadap penyidik kepolisian, sistem peradilan pidana, maupun terhadap korban yang menjadi salah tangkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) dan asas due process of law dalam penegakan hukum serta menunjukkan bahwa kasus error in persona yang terjadi pada tahap penyidikan dapat diajukan upaya hukum yaitu Praperadilan yang menguji terkait sah atau tidaknya penangkapan serta korban error in persona berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi dan/atau restitusi karena menyebabkan korban mengalami kerugian materil maupun immaterial serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Kata kunci: Akibat hukum, Error in persona, Pembunuhan
DAMPAK HUKUM TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA MENURUT KUHAP
Full text linkEvlien Tesalonika Tololiu, 2025, DAMPAK HUKUM TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA MENURUT KUHAP, dibimbing oleh Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum dan Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H
Dampak hukum penolakan autopsi oleh keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Autopsi forensik memiliki peran penting dalam proses penyidikan dan penuntutan, karena hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi alat bukti sah berupa keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, praktik di lapangan seringkali menghadapi kendala berupa penolakan dari keluarga korban dengan alasan agama, budaya, maupun emosional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan autopsi berdampak pada terhambatnya pembuktian unsur delik, khususnya dalam kasus kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari sudut pandang hukum positif, penolakan keluarga tidak mengikat penyidik, karena Pasal 134 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan autopsi demi kepentingan peradilan. Namun demikian, penolakan aktif yang menghalangi proses penyidikan dapat berimplikasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan autopsi secara paksa demi kepentingan umum, meskipun tanpa persetujuan keluarga, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pendekatan persuasif, etis, dan sosiologis guna menghormati nilai-nilai sosial masyarakat.
Kata Kunci: Autopsi Forensik, Dampak Hukum, KUHAP, Penolakan Keluarga, Proses Penyidikan
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI
Full text linkABSTRAK
Syalomita Daniella Regina Cely Maningkas, Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dibimbing oleh Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., dan Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga legislatif yang memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tahun 2022, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., diberhentikan oleh Komisi III DPR dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui kewenangan DPR RI dalam pemberhentian hakim konstitusi. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif lewat pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta pengumpulan bahan hukum lewat studi kepustakaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur dengan jelas mengenai pemberhentian hakim konstitusi, kemudian diatur lebih lanjut tata caranya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi dengan jelas. Pada September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk memberhentikan hakim konstitusi Aswanto, padahal dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai pemberhentian hakim konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memberhentikan hakim konstitusi. Oleh karena itu, agar mencegah kejadian serupa, diperlukan merevisi undang-undang yang mengatur secara tegas mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kata Kunci: DPR RI, Hakim Konstitusi, Kewenangan
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM POLISI KEHUTANAN YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
Full text linkABSTRAK
Wahyu Paulus, 2024, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM POLISI KEHUTANAN YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR. Dibimbing oleh: Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum. dan Dr. Rietha Lontoh, S.H., M.H.
Pembalakan liar masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam perlindungan hutan di Indonesia. Ironisnya dalam salah satu kasus pelaku pembalakan liar justru berasal dari aparat yang memiliki wewenang untuk menjaga dan mengawasi hutan yaitu Polisi Kehutanan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum Polisi Kehutanan yang terlibat dalam tindak pidana pembalakan liar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polisi Kehutanan yang menjadi pelaku tindak pidana pembalakan liar dan Bagaimana tanggung jawab hukum oknum Polisi Kehutanan dalam tindak pidana tersebut terutama dari sisi pemidanaan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum Polisi Kehutanan yang terlibat dan menjadi pelaku dalam tindak pidana pembalakan liar dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Polisi Kehutanan tindak pidana pembalakan liar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yaitu putusan pengadilan terhadap salah satu anggota Polisi Kehutanan yang terbukti bersalah di pengadilan melakukan tindak pidana pembalakan liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak diterapkannya pemberatan pidana meskipun pelaku adalah aparat. Sementara itu dari sisi pertanggungjawaban hukum pemidanaan seharusnya menjadi bentuk pertanggungjawaban utama yang diterapkan secara tegas terlebih ketika pelaku merupakan aparat yang menyalahgunakan wewenang. Kasus yang dikaji memperlihatkan bahwa pemidanaan memang dijatuhkan namun belum mempertimbangkan pemberatan pidana yang seharusnya bisa menambah efek jera.
Sebagai kesimpulan, pemidanaan terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan lingkungan harus dilakukan dengan serius agar memberikan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum
Kata Kunci: Pembalakan Liar, Penegakan Hukum, Polisi Kehutanan
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP AHLI WARIS
Full text linkPerkawinan campuran merupakan fenomena yang telah menyebar ke dalam negeri dan seluruh lapisan masyarakat. Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar negeri maupun di Indonesia dengan catatan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Perkawinan Pasal 57. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing serta mengetahui akibat hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhad kasus-kasus yang berjalan atau sudah memiliki putusan pengadilan. Penelitian ini bersumber pada undang-undang, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan judul. Metode analisis data dalam penelitian adalah analisis kualitatif dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman, interpretasi, mengembangkan teori-teori sehingga mencakup sudut pandang terhadap objek penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan adalah perjanjian perkawinan di Indonesia diakui secara tegas dalam UU Perkawinan Pasal 29 dimana jika syarat-syarat perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan telah dipenuhi, perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum. Kasus Sekarsari dan Emmanuel Baroiller yang mengajukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran mereka hanya bertujuan untuk memisahkan harta bersama kedua orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga kepemilikan yang dimiliki oleh Sekarsari tidak dialihkan kepada Emmanuel yang merupakan WNA. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya calon suami istri memperhatikan dengan seksama akibat hukum terhadap harta perkawinan. Hal ini dikarenakan terdapat aturan khusus terkait dengan kepemilikan harta benda tetap di Indonesia bagi orang asing.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran
IMPLEMENTASI ALGORITMA K-MEANS UNTUK MEREKOMENDASIKAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION PADA WEBSITE
Full text linkDalam era digital saat ini, keberhasilan suatu bisnis seringkali sangat bergantung pada visibilitas online. Search Engine Optimization (SEO) adalah strategi yang diterapkan untuk mencapai posisi teratas pada halaman hasil mesin pencari (SERP). SEO bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung situs web melalui mesin pencari dengan mengoptimalkan penggunaan kata kunci yang relevan. Penggunaan algoritma K-Means Clustering dapat membantu mengelompokkan kata -kata kunci yang relevan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma K-Means untuk memberikan rekomendasi SEO yang relevan pada website, sehingga meningkatkan indeks pada pencarian Google. Proses penelitian meliputi pengumpulan data kata kunci, preprocessing, penerapan algoritma K-Means, dan evaluasi hasil klasterisasi menggunakan metrik seperti Silhouette Score. Pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat mengunggah file Excel, melakukan preprocessing data, menampilkan perhitungan manual, menghitung Silhouette Score, dan melakukan klasterisasi dengan benar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dapat mengunggah file Excel dan melakukan preprocessing data dengan baik. Perhitungan manual sesuai dengan algoritma K-Means dapat ditampilkan dengan benar, dan hasil klasterisasi menunjukkan Silhouette Score sebesar 0,79, mengindikasikan pengelompokan yang cukup baik. Aplikasi berhasil mengelompokkan kata kunci ke dalam kategori yang sesuai, membantu pemilik website dalam menentukan strategi SEO yang efektif. Implementasi algoritma K-Means terbukti bermanfaat dalam mendukung strategi SEO dan meningkatkan peringkat konten website pada pencarian Google.
Kata kunci: K-Means Clustering, Search Engine Optimization, Visibilitas Website, Silhouette Score, dan Data Mining
KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PROVINSI SULAWESI UTARA
Full text linkIMPLEMENTASI FUZZY LOGIC PADA SISTEM PEMANTAUAN TANAMAN SELADA BERBASIS INTERNET OF THINGS
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan fuzzy logic pada sistem pemantauan tanaman selada berbasis Internet of Things (IoT). Metodologi pengembangan perangkat lunak menggunakan pendekatan Scrum, sedangkan metode yang digunakan adalah fuzzy logic Sugeno.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian mandiri oleh penulis menghasilkan hasil sebagai berikut: pengujian sensor DHT-11 untuk suhu dan kelembapan, pengujian sensor LDR untuk intensitas cahaya, dan pengujian sensor Soil Moisture untuk kelembapan tanah. Hasil pengujian alat selama dua hari sesuai dengan harapan dan konsisten dengan pengaturan dalam sistem. Hasil analisis dari pengujian metode menunjukkan konsistensi antara pengujian manual dan pengujian dalam sistem. Hasil analisis sensitivitas untuk pengujian alat dengan evaluasi akurasi menggunakan Coefficient of Determination (R²) menunjukkan bahwa 98% dari variasi dalam data referensi dapat dijelaskan oleh data dari sensor.
Fitur dalam aplikasi web untuk sistem pemantauan tanaman selada berfungsi dengan baik, sesuai dengan spesifikasi persyaratan yang diidentifikasi pada tahap analisis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil memungkinkan pengguna untuk memantau tanaman selada melalui perangkat elektronik yang terhubung ke Internet. Implementasi teknologi IoT dan metode Fuzzy Logic juga berhasil, menghasilkan output yang sesuai dengan rancangan sistem. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat digunakan dengan baik dan memudahkan pengguna untuk memantau tanaman selada dari jarak jauh, serta teknologi IoT dan metode Fuzzy Logic dapat diterapkan secara sukses dalam konteks ini.
Kata Kunci: Internet of Things, Fuzzy Logic, Sistem Pemantauan, Selada
ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PMK Nomor 168 Tahun 2023
Full text linkPajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting dan menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendanai kegiatan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan perpajakan, pemerintah seringkali melakukan perubahan dan harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu peraturan perpajakan terkini adalah Peraturan Menteri (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur harmonisasi perpajakan di Indonesia dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai perkembangan dan reformasi seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas jasa, atau kegiatan orang pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan dan perbedaan dalam perhitungan terkait kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada beberapa langkah analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data, dan hubungan antar kategori.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tarif efektif yang diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023 mempermudah proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Karyawan dengan penghasilan lebih rendah dapat menikmati tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak memiliki kewajiban pajak. Sementara itu, karyawan dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak, dengan membebankan beban pajak yang lebih besar kepada karyawan yang berpenghasilan lebih tinggi.
Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Harmonisasi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 2