UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
ANALISIS HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Full text linkPerampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu tindak pidana serius yang menimbulkan keresahan sosial, karena tidak hanya membatasi kebebasan korban, tetapi juga berujung pada hilangnya nyawa. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pid/2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, di mana terdakwa yang berperan sebagai pelaku intelektual hanya dijatuhi hukuman ringan meskipun Pasal 333 ayat (3) KUHP mengatur ancaman pidana maksimal dua belas tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait penerapan asas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak bertindak langsung, melainkan memberi perintah, instruksi, dan fasilitas terjadinya tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana analisis hukum terhadap terdakwa tindak pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana, dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta analisis putusan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai doenpleger (orang yang menyuruh melakukan) dan medeplichtige (pembantu tindak pidana) berdasarkan Pasal 333 ayat (3) jo. Pasal 56 KUHP. Meskipun tidak melakukan penganiayaan secara langsung, keterlibatannya bersifat aktif dan memenuhi unsur kesengajaan (dolus eventualis). penerapan Pasal 333 ayat (3) KUHP belum konsisten, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih proporsional serta evaluasi terhadap pedoman pemidanaan agar putusan lebih mencerminkan keadilan substantif dan memberi efek jera bagi pelaku.
Kata kunci: perampasan kemerdekaan, kematian, pertanggungjawaban pidana, Pasal 333 KUHP, Pasal 56 KUHP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING
Full text linkPenelitian ini membahasa pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal fishing yang semakin marak terjadi di perairan Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, tetapi juga merusak kelestarian sumber daya laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakan, dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman dan pemaknaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku illegal fishing dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, kurungan, denda, serta hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui antara lain Satgas 115, TNI AL , Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Untuk efektivitas, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan laut, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada nelayan tradisional agar tidak terlibat dalam praktik illegal fishing.
Kata kunci: Pertanggungjawaban, illegal Fishing, penegakan hukum
ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Full text linkBreak Even Point merupakan suatu kondisi dimana perusahaan berada pada posisi impas, tanpa mengalami laba maupun kerugian. Dengan analisis Break even point ini membantu manajemen dalam menentukan volume penjualan minimum agar suatu usaha mencapai titik impas dan tidak mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Break Even Point (BEP) sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan manufaktur sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang menjadi objek penelitian dan dihitung dengan menggunakan tiga metode yaitu, metode persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafis. Serta menggunakan margin of safety untuk mengetahui seberapa besar tingkat keamanan pada tahun 2021-2023 pada setiap perusahaan yang terdaftar dalam Sub Sektor Rokok di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan Break Even Point pada perusahaan-perusahaan pada sub sektor rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 dengan 4 (empat) perusahaan terpilih sebagai sampel yaitu, PT. Gudang Garam Tbk, PT. H.M Sampoerna Tbk, PT. Indonesian Tobacco dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk berada pada kondisi aman atau pendapatan yang diterima oleh keempat perusahaan tersebut berada di atas Break Even Point yang berarti bahwa dari tahun 2021-2023 keempat perusahaan tersebut masing-masing telah memperoleh laba atau keuntungan.
Kata Kunci: Perencanaan Laba, Break Even Point, Sub Sektor Rokok
PENGARUH PERILAKU ORGANISASI DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP KEGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA)
Full text linkPeranan desa yang semakin signifikan dalam pembangunan dan ekonomi negara membuat laporan keuangan desa memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntanbilitas dan efektif dalam pengelolaan laporan keuangan. Siskeudes akan membantu para para desa dalam membuat laporan keuangan yang lebih mudah dan kecil adanya resiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja para aparat desa dan penggunaan teknologi akan membantu para aparat desa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku organisasi dan kompetensi aparat desa terhadap kegunaan Sistem Informasi Akuntansi keuangan desa.
Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Sampel yang digunakan sebanyak 33 responsen yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa yang ada di 11 desa di Kecamatan Tombulu. Pengumpulan data menggunakan angket dengan skala likert.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel perilaku organisasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan desa (Y) sedangkan variabel kompetensi aparat desa (X2) berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan desa (Y). Secara simultan perilaku organisasi dan kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi informasi keuangan desa.
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Perilaku Organisasi, Kompetensi Aparat Desa
ANALISIS PENERAPAN ISAK 35 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI GEREJA KATOLIK BUNDA HATI KUDUS KAIRAGI
Full text linkPerkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tanggal 01 Juni 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperbaharui SAK yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), serta Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK). PSAK berperan sebagai pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, ISAK hadir untuk memberikan penafsiran dan penjelasan atas isu-isu akuntansi yang belum diatur secara rinci dalam PSAK atau yang masih menimbulkan keraguan dalam penerapannya. PPSAK, di sisi lain, berfungsi untuk mencabut standar yang sudah tidak relevan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik akuntansi. Salah satu interpretasi penting dalam standar akuntansi di Indonesia adalah ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 diterbitkan untuk memberikan panduan khusus dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang tidak berorientasi pada laba, seperti organisasi keagamaan, lembaga sosial, dan yayasan. Gereja Katolik sebagai bagian dari entitas nonlaba diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar ini untuk mendukung tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan ISAK 35 dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan di Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Kairagi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Kairagi belum menerapkan ISAK 35 secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Laporan yang dihasilkan gereja hanya berupa laporan hasil output dari Aplikasi Keuangan Paroki yang dirancang oleh tim Keuskupan Manado untuk mempermudah sistem administrasi keuangan antara pihak paroki dan keuskupan, sehingga laporan-laporan yang dihasilkan juga didesain untuk keperluan tersebut.
Kata Kunci: Laporan Keuangan, ISAK 35, dan Gereja Katoli
IMPLEMENTASI CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK KLASIFIKASI RAS KUCING DAN ANJING PADA APLIKASI ADOPSI BERBASIS ANDROID
Full text linkKucing dan anjing merupakan hewan peliharaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan, adopsi hewan seperti kucing dan anjing semakin umum dilakukan. Namun, proses identifikasi ras hewan masih menjadi kendala karena metode manual cenderung tidak akurat dan kurang praktis.
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi adopsi hewan berbasis Android yang dilengkapi fitur klasifikasi ras kucing dan anjing secara otomatis menggunakan algoritma Convolutional Neural Network. Sistem ini mampu mengidentifikasi 10 kelas, yang terdiri dari 5 ras anjing (American Bulldog, American Pitbull, Chihuahua, Pomeranian, dan Pug) dan 5 ras kucing (British Shorthair, Persian, Ragdoll, Russian Blue, dan Sphynx).
Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi, precision, dan recall masing-masing sebesar 98%, 92%, dan 92%. Aplikasi ini juga mampu mengklasifikasikan gambar yang diambil melalui kamera, galeri maupun secara real-time, sehingga mendukung proses adopsi yang lebih informatif dan efisien.
Kata Kunci: Adopsi Hewan, Identifikasi Ras, Convolutional Neural Network, Android, Kucing dan Anjin
PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL TOYOTA RAIZE DI PT. HASJRAT ABADI CABANG TENDEAN MANADO
Full text linkKeputusan Pembelian adalah proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih dan memutuskan membeli suatu produk atau layanan setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, seperti kualitas produk, harga, dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Toyota Raize di PT. Hasjrat Abadi Cabang Tendean Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada konsumen yang telah membeli produk Toyota Raize sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 30.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial kualitas produk, harga, dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan secara simultan kualitas produk, harga, dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Toyota Raize di PT. Hasjrat Abadi Cabang Tendean Manado.
Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Promosi, Keputusan Pembelian
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Full text linkABSTRAK
Paulus Yanem, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Oknum Komisi Pemberantasan Korupsi, dibimbing oleh Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., dan James V.L Pontoh, S.H., M.H.
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang diatur di luar KUHP dan termasuk dalam hukum pidana khusus. Salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini berfungsi sebagai badan khusus yang keberadaannya ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK didirikan untuk menangani, mencegah, dan memberantas korupsi, termasuk pungutan liar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun, terdapat fakta bahwa oknum internal KPK sendiri terlibat dalam tindak pidana pungli, dengan lima belas mantan pegawai Rutan KPK, termasuk mantan Kepala Rutan, didakwa melakukan pungutan terhadap tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pungli oleh oknum KPK serta memahami kewajiban KPK dalam menangani kasus tersebut menurut UU Tipikor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian yang didapat bahwa kasus ini memberikan preseden jelas bahwa KPK tidak hanya berwenang menindak korupsi eksternal, tetapi juga memiliki komitmen untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran aparat internal, sejalan dengan prinsip equality before the law. Praktik pungli bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip keadilan serta integritas lembaga negara. Penanganan kasus pungli oleh KPK memiliki landasan yuridis kuat, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga ini menjaga integritas penegakan hukum.
Kata Kunci: KPK, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pungutan Liar
ANALISIS KETIDAKPATUHAN NEGARA SINGAPURA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969
Full text linkKejahatan transnasional seperti korupsi menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum lintas negara, karena pelaku sering melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum. Salah satu mekanisme penting untuk menghadapi tantangan ini adalah melalui perjanjian ekstradisi. Tujuan penelitian ini menganalisis ketidakpatuhan Singapura terhadap perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dalam kasus Paulus Tannos dan mengkaji penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda serta menila peran UNCAC dalam mendukung ekstradisi pelaku korupsi lintas negara. dari Konvensi Wina 1969 Kasus ini menganalisis tingkat Ketidakpatuhan Negara Singapura terhadap Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia dalam perspektif Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dengan kasus ekstradisi terhadap buronan korupsi yaitu Paulus Tannos. Walaupun Indonesia dan Singapura telah meratifikasi perjanjian ekstradisi pada 25 Januari 2022 dan sama-sama merupakan pihak dari Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), pelaksanaan ekstradisi Paulus Tannos mengalami hambatan signifikan. Salah satunya disebabkan oleh perbedaan procedural dalam sistem hukum Singapura serta ketidaksempurnaan pemenuhan syarat formal oleh pihak Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional serta dianalisis secara kualitatif dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura belum sepenuhnya mematuhi prinsip Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969. Meskipun procedural domestic menjadi alasan penundaan ekstradisi terdapat ketidakselasaran antara komitmen internasional dengan penerapan nasional. Hal ini berhubungan terhadap efektivitas perjanjian ekstradisi dan membuka potensi celah hukum bagi pelaku kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, penegakan prinsip ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional serta harmonisasi prosedur hukum antar negara menjadi penting dalam memperkuat kerja sama hukum internasional.
Kata Kunci : Ketidakpatuhan Negara, Konvensi Wina 1969, Perjanjian Ekstradisi
ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
Full text linkPemberatan pidana terhadap residivis berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang sama. Ketentuan mengenai pengulangan kejahatan terdapat di bagian akhir Buku Kedua, yaitu pada Pasal 486, 487, dan 488, yang mencakup beberapa jenis tindak pidana yang dapat menyebabkan pengulangan kejahatan, termasuk pencurian. Kasus residivis pencurian pernah terjadi di Halmahera Utara dimana terdakwa belum genap lima tahun sejak menyelesaikan pidana sebelumnya sehingga dapat dikategorikan sebagai residivis dan leeat dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sos ia diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian, juncto Pasal 486 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi residivis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberatan hukuman dan peran hukum acara pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif lewat pendekatan undang-undang serta pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat studi kepustakaan. Pemberatan pidana terhadap residivis sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Penambahan pidana dalam hal adanya pengulangan tindak pidana ialah sepertiga seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 486 dan 487. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis, seperti yang terjadi pada kasus Risaldi Alwi, menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia, khususnya KUHP, telah mengatur pemberatan hukuman bagi residivis, penerapan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini, yaitu 3 tahun penjara. Penjatuhan pidana dinilai tidak proporsional dan tidak memberikan efek jera yang cukup.
Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemberatan Hukuman, Residivis