Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Implikasi Pelaksanaan Mediasi Sengketa Akibat Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Mantan Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lebong
Full text linkAbstract: In an effort to optimize mediation as a means of resolving civil disputes, especially divorce cases and disputes resulting from divorce, mediators at the Lebong Religious Court should always strive for two disputing parties to take a peaceful route, because a peaceful route will speed up dispute resolution. The implementation of mediation also needs to be maximized because if the parties do not reach an agreement to live in harmony again, mediation can continue with disputes resulting from divorce. This research aims to determine the implications of implementing dispute mediation resulting from divorce on the rights of ex-wives and children at the Lebong Religious Court. The research method used is descriptive qualitative by collecting information from primary data sources and secondary data sources, reviewing and analyzing according to the topic discussed in this research. The results of this research show that there are implications for implementing dispute mediation resulting from divorce on the rights of ex-wives and children at the Lebong Religious Court, one of which is fulfilling the rights of ex-wives and children after divorce.Key words: mediation, dispute, consequences of divorce. Abstrak : Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata khususnya perkara perceraian dan sengketa akibat perceraian para mediator di Pengadilan Agama Lebong sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari sumber data primer dan sumber data sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong, salah satunya terpenuhinya hak mantan istri dan anak pasca perceraian.Kata kunci: mediasi, sengketa, akibat perceraian
Upaya Pencegahan Poligami di Negara Muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia)
Full text linkAbstracts: This research is structured to find out what polygamy is, the legal basis of polygamy in Islamic law, and what is the law of polygamy in several Muslim countries. In several Muslim countries, the issue of polygamy is considered important because it involves the rights of a woman, and they are feared to injure human rights. This study concludes that first, polygamy is a marriage where one party is married to the opposite sex at the same time, or polygamy is a practice where a man has more than one wife. Polygamy is a phenomenon in people's lives when a man feels capable and knows how to treat his wife well. Second, the naqli argument that is always used to justify the legality of polygamy among some Muslims is Surah An-Nisa verse three which also contains a discussion of orphans. Surat an-Nisa, one of the letters that were revealed in Medina, consisting of 176 verses, is the longest letter after al-Baqarah. The letter is named an-Nisa because it contains many explanations on topics related to women. Finally, most Muslim countries prohibit polygamy and polyandry, with reasons to consider the rights of women and children, but several countries allow polygamy but still do not provide free space for the practice of this polygamy by providing difficult administrative requirements, but this turned out to be the trigger for the occurrence of sirri (illegal) polygamy. This study is directed at library research and data collection is carried out using the documentation method which originates from documents relevant to the problem under study. The analysis used is content analysis.Keywords: Prevention, Polygamy, Muslim Countries. Abstrak : Penelitian ini disusun untuk mengetahui apa itu poligami, dasar hukum poligami dalam hukum islam dan seperti apa hukum poligami di beberapa negara muslim. di beberapa negara muslim masalah poligami ini di anggap penting karena menyangkut hak seorang perempuan, dan ditakutkan mencederai hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pertama, Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lawan jenis pada waktu yang sama, atau poligami adalah praktek dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Poligami merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat ketika seorang laki-laki merasa mampu dan tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Kedua, Argumen naqli yang selalu digunakan untuk membenarkan legalitas poligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat An-Nisa ayat tiga yang juga berisi pembahasan anak yatim. Surat an-Nisa, salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Surat tersebut diberi nama an-Nisa' karena memuat banyak penjelasan tentang topik yang berkaitan dengan wanita. Yang terakhir, Sebagian besar negara muslim melarang poligami dan poliandri, dengan beralasan mempertimbangkan hak perempuan dan anak, namun ada beberapa negara yang membolehkan berpoligami tetapi tetap tidak memberikan ruang gerak yang bebas untuk praktek poligami ini dengan memberikan persyaratan administratif yang menyulitkan, akan tetapi hal tersebut ternyata menjadi pemicu terjadinya poligami sirri(ilegal) . Kajian ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis isi.Kata kunci: Pencegahan, Poligami, Negara Muslim
Penolakan Itsbat Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/PDT.P/2021/PA.Tas) Perspektif Pemikiran Hukum Islam
Full text linkAbstract: The Rejection of Itsbat Marriage in the Decision of the Tais Religious Court Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas is an interesting phenomenon in Islamic law to study because it involves the recognition of the validity of a marriage in Muslim society, so it is necessary to study the basis of the Judge's considerations so that case Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas regarding itsbat nikah is unacceptable and the impact on justice seekers of the decision on itsbat nikah is unacceptable from the perspective of Islamic legal thought. To answer these problems, the legal research method used is normative juridical with the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study showed that in legal considerations in determining case Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas the Judge of the Tais Religious Court rejected the petition of the Petitioners because Petitioner II at the time of his marriage to Petitioner I was still someone else's wife. In this case, Petitioner II committed polyandry where he is still married to his old partner and has not been officially divorced in court so that it can be said that Petitioner II violated Article 9 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 40 letter a of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and if the application for itsbat marriage is rejected by the judge for marriages that are not registered, then the marriage loses legal force. As a result, in the event of future problems, the husband and wife are unable to take legal action. The parties who suffer the most in this situation are the wife and children, because the wife will find it difficult to obtain rights such as maintenance and property in the event of a divorce.Keywords: Marriage Itsbat and Judge's Decision Abstrak: Penolakan Itsbat Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas merupakan fenomena hukum Islam yang menarik untuk diteliti karena menyangkut pengakuan atas sahnya sebuah pernikahan dalam masyarakat Muslim sehingga perlu dikaji dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima dan dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum pada penetapan perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais menolak permohonan para Pemohon dikarena Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus isteri orang lain. Dalam hal ini Pemohon II melakukan poliandri di mana masih terikat dalam pernikahan dengan pasangan yang lama dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan sehingga dapat dikatakan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bila permohonan itsbat nikah ditolak oleh hakim untuk perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Akibatnya, jika terjadi masalah di masa depan, pasangan suami istri tidak dapat mengambil langkah hukum. Pihak yang paling menderita dalam situasi ini adalah istri dan anak-anak, karena istri akan kesulitan mendapatkan hak-hak seperti nafkah dan harta gono-gini saat terjadi perceraian.Kata Kunci: Itsbat Nikah dan Putusan Haki
Harmonisasi Radā’ah dan Kebijakan Cuti Melahirkan bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah kota Bengkulu
Full text linkAbstracts: This study analyses the harmonisation of radā'ah and maternity leave policies for teachers of Madrasah Ibtidaiyah in Bengkulu city. In its implementation, researchers found that there are madrasahs that have not implemented the duration of maternity leave for 3 months, thus researchers are interested in analysing how the implementation of maternity leave policy in the three madrasahs namely MI IT Generasi Rabbani, MIT Mutiara Assyifa and MIS As Shaffah. This research is a field research, which is descriptive qualitative in nature. Descriptive qualitative research is a method used to examine a phenomenon in the field. Based on the results of the study, researchers found that MI IT Generasi Rabbani provides leave for 3 months for the first child and 2 months for the second child to the last child, MIT Mutiara Assyifa and MIS As Shaffah provide leave for 40 days. According to Islamic law, radā'ah is an obligation for parents, because babies are still vulnerable and need good protection from those closest to them, namely parents. With regard to maternity leave, maternity leave contains great maslahat for the survival of babies and new mothers. The maternity leave policy is a manifestation of the maqosid Sharia towards the preservation of life, property and offspring, therefore the maternity leave policy is obligatory for madrasah teachers who have just given birth in accordance with applicable regulations.Keywords: Maternity leave, Radā'ah and Bengkulu city Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang harmonisasi radā’ah dan kebijakan cuti melahirkan bagi guru Madrasah Ibtidaiyah kota Bengkulu. Dalam implementasinya, peneliti menemukan bahwa terdapat madrasah yang belum menerapkan durasi masa cuti melahirkan selama 3 bulan, dengan demikian peneliti tertarik menganalisa bagaimana implementasi kebijakan cuti melahirkan di ketiga madrasah yakni MI IT Generasi Rabbani, MIT Mutiara Assyifa dan MIS As Shaffah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa MI IT Generasi Rabbani memberikan cuti selama 3 bulan untuk anak pertama dan 2 bulan untuk anak kedua hingga anak terakhir, MIT Mutiara Assyifa dan MIS As Shaffah memberikan cuti selama 40 hari. Menurut hukum Islam, radā’ah merupakan kewajiban bagi orang tua, karena bayi masih rentan dan membutuhkan perlindungan yang baik dari orang terdekatnya yakni orang tua. Berkenaan dengan cuti melahirkan, maka cuti melahirkan mengandung maslahat yang besar bagi keberlangsungan kehidupan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Kebijakan cuti melahirkan merupakan wujud dari maqosid Syariah terhadap penjagaan terhadap jiwa, harta dan keturunan, oleh sebab itu kebijakan cuti melahirkan hukumnya wajib diberikan oleh madrasah kepada guru yang baru melahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata kunci: Cuti melahirkan, Radā’ah dan Kota Bengkul
Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah Al ‘adah Muhakkamah
Full text linkAbstract : The midodareni tradition is still carried out from generation to generation and widely by the people of Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency, especially in community weddings with Javanese traditions. However, acculturation with other cultures and the impact of socio-cultural developments in society ultimately gave rise to cultural shifts, especially in the practice of midodareni traditions which were not fully in accordance with proper Javanese cultural standards. The researcher used qualitative research methods and presented the research results with descriptive narrative. The results of this study show that : Wedding practices and midodareni in Javanese weddings in Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency still use Javanese customs, but there is a shift from the proper Javanese cultural standards due to cultural acculturation and socio-cultural changes in society. The series of rites in the midodareni tradition itself, from the perspective of the Al 'adah Muhakkamah rules, has conformity so that it is included in the tradition which is included in the Al 'adah Muhakkamah category for some rites and not for others.Keywords: Midodareni, Javanese Customary Law, Al 'adah Muhakkamah Abstrak : Tradisi midodareni sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun dan secara luas oleh masyarakat Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko terutama dalam pernikahan masyarakat yang bercorak adat Jawa. Namun adanya akulturasi dengan budaya lain dan dampak dari perkembangan sosio kultural masyarakat akhirnya menimbulkan pergeseran budaya, terutama dalam praktik tradisi midodareni yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pakem budaya Jawa yang semestinya. Metode penelitian kualitatif dan menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dan midodareni dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko tetap menggunakan adat Jawa, namun terdapat pergeseran dari pakem budaya Jawa yang semestinya karena adanya akulturasi budaya dan perubahan sosio kultural masyarakat. Rangkaian ritus pada tradisi midodareni sendiri, dalam perspektif kaidah Al ‘adah Muhakkamah terdapat kesesuaiaan sehingga termasuk dalam tradisi yang masuk dalam kategori Al ‘adah Muhakkamah untuk sebagian ritus dan tidak untuk sebagian ritus yang lain
Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Full text linkAbstract: Apart from being regulated through Islamic law, the rules regarding marriage are sourced from the Al-Qur'an and hadith, in the dynamics of the state in Indonesia, marriage is also regulated in laws and government regulations. In the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 19 of the year, marriages are required to be registered, but in fact many people are reluctant to register these marriages, so many people call them sirri marriages, the meaning of sirri marriage is marriage. which is valid because it is carried out in accordance with the provisions of religious law, namely by fulfilling the pillars and conditions of marriage, but the marriage does not receive state recognition because it is not registered. Siri marriages cause many problems, especially legal problems in the family, such as the absence of legal recognition of the marriage and other problems that follow such as the status of children who do not get marriage certificates, other family rights, especially the rights of women (wives) and children who often does not receive recognition from his father and/or his father's family, such as receiving maintenance and inheritance rights from his father. Marriage registration is actually an effort to provide legal protection for families regarding the rights that must be obtained properly from a marriage, and marriage registration, although not prescribed in the Islamic religion, is actually not in conflict with Islamic law and is even recommended with the aim of avoiding harm and problems that arise. it may occur later in the family.Keywords: Family, Marriage, Siri, Islamic Law, Laws and Registration. Abstrak : Aturan mengenai perkawinan selain diatur melalui syariat Islam yaitu bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, dalam dinamika bernegara di indonesia Perkawinan Juga diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 19 tahun bahwa Perkawinan wajib untuk dicatatkan, namun pada faktanya banyak masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga banyak yang menyebutnya dengan istilah perkawinan sirri, pengertian perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Pencatatan perkawinan sesungguhnya adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga terhadap hak-hak yang harus didapatkan sebagaimana mestinya dari sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan meski tidak disyariat dalam agama Islam tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan dianjurkan dengan tujuan menghindari kemudaratan dan problem yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam keluarga.Kata kunci : Keluarga, Kawin, Siri, Hukum Islam, Undang-Undang dan Pencatatan
Analisis Dispensasi Kawin Karena Hamil Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tais)
Full text linkAbstract: Law Number 16 of 2019 article 7 aims to ensure that prospective husbands and wives are ready in body and soul to realize the goal of a good marriage without ending in divorce and to have healthy and quality offspring. This type of research is a type of field research using a qualitative descriptive approach. The results of the research show that the judge's considerations are seen from the first side, considering the reasons for applying for a Marriage Dispensation, secondly considering the evidence at the trial which consists of written evidence and witnesses, finally legal considerations which include positive law and Islamic law, where the judge looks at on the aspects of harm and benefit that will be obtained. There are three aspects to reviewing the benefits of Murlah. The first aspect of the problem is the aspect of child protection, the second aspect is preventing unregistered marriages and the third is to maintain honor, while from the mafsadat aspect, namely the maintenance of religion is not achieved (hifzh al-din), there has been a violation of Islamic law regarding the prohibition of adultery. When two things come together between problemat and madharat then it must be returned to the original rule, namely "Resisting damage must take priority over bringing benefit".Keywords: Marriage dispensation, Maslahah Murlah. Abstrak : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 bertujuan untuk memastikan calon suami dan istri telah siap raga dan jiwanya demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dilihat dari sisi pertama pertimbangan alasan pengajuan Dispensasi Kawin, kedua pertimbangan alat bukti di persidangan yang terdiri dari alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yang terakhir pertimbangan hukum yang meliputi dari segi hukum positif dan hukum Islam, dimana Hakim melihat pada aspek kemudharatan dan kemaslahatan yang akan didapatkan. Adapun tinjauan maslahat mursalah ada tiga aspek. Aspek masalahat yang pertama adalah aspek perlindungan anak, kedua aspek mencegah terjadinya pernikahan siri dan yang ketiga adalah untuk menjaga kehormatan, sedangkan dari aspek mafsadatnya yaitu pemeliharaan agama tidak tercapai (hifzh al-din), telah terjadi pelanggaran syari’at Islam tentang larangan zina. Ketika berkumpul dua hal antara masalahat dan madharat makal harus dikembalikan kepada kaidah asal yaitu “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.Kata kunci : Dispensasi kawin, Maslahah Mursalah
Pemahaman Makna Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Pembentukannya Bagi Pelaku Pernikahan Dibawah Umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
Full text linkAbstract : This research aims to narrate the understanding of the concept of the sakinah family for perpetrators of underage marriages in Enggano District, North Bengkulu Regency and its implementation for perpetrators of underage marriages in Enggano District, North Bengkulu Regency. This research is a type of qualitative research, namely a research process that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people interviewed and the behavior observed, where the descriptive data is data collected in the form of words, pictures and not numbers. The results of this research show that the understanding of the concept of sakinah mawaddah warahmah family among early marriage couples in Enggano District, North Bengkulu Regency is understood by various opinions, namely a family founded on love, a family where everyone respects each other and can overcome difficulties in a family way and live in harmony. , a family that is able to create a religious life within the family, accept the strengths and weaknesses of a partner and complement and understand each other, a family that is happy and has time to gather and communicate with each other. The implementation of the sakinah mawaddah warahmah household concept for underage marriage actors in Enggano District, North Bengkulu Regency is as fulfilling each other's rights and obligations as husband and wife, mutual trust, forgiving each other, understanding and advising each other, giving each other love.Keywords: Underage marriage, implementation, sakinah family. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menarasikan pemahaman konsep keluarga sakinah pada pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan implementasinya bagi pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriftif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan prilaku yang diamati, dimana data-data deskriftif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pasangan perkawinan usia dini di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dipahami dengan berbagai pendapat yaitu keluarga yang didirikan atas dasar cinta, keluarga yang setiap orangnya saling menghormati dan bisa mengatasi kesulitan secara kekeluargaan dan hidup rukun, keluarga yang mampu menciptakan kehidupan religius dalam keluarga, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan serta saling melengkapi dan memahami, keluarga yang bahagia dan punya waktu untuk berkumpul dan saling berkomunikasi. Adapun implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi pelakum pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai Saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, Saling Percaya, Saling Memaafkan, Saling Mengerti dan menasehati, Saling memberi kasih sayang.Kata Kunci: Pernikahan dibawah umur, Implementasi, Keluarga sakinah
PETUNG HARI PERNIKAHAN ETNIK JAWA KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang diambil : Pertama, bagaimana sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (library resarch) dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Pertama, sistem perhitungan hari baik di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan sistem perhitungan neptu hari dalam seminggu dan neptu pasaran lima, serta sistem perhitungan hari baik melalui proses penentuan hari geblak mbo’e, menghindarkan bulan buruk dan mencari bulan baik, menggunakan perhitungan hari mujur (halmuj). Kedua, ditinjau berdasarkan hukum Islam perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam urf shahih yang dapat diterima oleh syara’. Kata kunci: Petung Hari, Hukum Islam. Abstract: This study aims to determine the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District Mukomuko District in the perspective of Islamic law. The formulation of the problem is taken: First, how is the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District, Mukomuko Regency. Second, how is the review of Islamic law on the calculation of good days in the Javanese community in Air Rami District, MukomukoRegency. This type of research is field research (library resarch) using a historical approach and an empirical juridical approach. Data collection techniques using a system of interviews, observation and documentation. From the results of the research concluded: First, the system of calculating the good days in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency uses the system of calculating days in a week and five markets, and the system of calculating good days through the process of determining the day of the meblegeblak, avoiding bad months and looking for a good month, using lucky day calculations (halmuj). Secondly, it is reviewed based on Islamic law calculation of good days in the Javanese community in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency, including the valid urf that can be accepted by syara'. Keywords: Petung Hari, Islamic Law
Penyelesaian Bebade Persfektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)
No full textAbtract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life’s conflicts.Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes. Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara toko adat menyelesaikan perselisihan perkawainan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan