Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
"SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPUTEN REJANG LEBONG "
No full textAbstrak : Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah pertama, Bagaimanakonstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, Bagaimana Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong. Ketiga, Bagaimana presfektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dimana datadata telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/kutei di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Pertama, Pelaku zina cuci kampung. Kedua, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. Ketiga, siri sesagen berbuah. Keempat, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. Kelima, tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di Kabupaten Rejang Lebong bahwa pertama, Belum masuk dalam hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, sanksi keduri menyampaikan keleluhur harus dihilangkan dan didihapus. Ketiga, sanksi hanya diberlakukan dengan cuci kampung. Keempat, Sanksi yang dalam Islam dirajam/didera 100 kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali. Kelima, kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera. Kata kunci: Sanksi Adat, Pelaku hamil diluar nikah, Perspektif Hukum Islam Abstract : In this study, there are several problems first, How is the construction of the determination of Customary sanctions for adulterers who are pregnant according to Islamic law in Rejang Lebong Regency. Second, how the implementation of traditional sanctions for pregnant actors in Rejang Lebong Regency. Third, what is the perspective of Islamic law on customary sanctions for pregnant women out of wedlock in Rejang Lebong Regency. The method used in this research is field research where data has been collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the sanctions imposed by the customary leader / kutei in Rejang Lebong Regency are as follows: First, the perpetrators of adultery washing the village. Second, Adulterers are fined for 6 Real to 12 Real. Third, series of sesagen bears fruit. Fourth, Adulterers were beaten with 100 sticks. Fifth, setawar flour. In the perspective of Islamic law against customary sanctions in the Regency of Rejang Lebong that first, Not yet included in 45 Islamic law is contrary to Islamic law. Secondly, sanctions imposed on the ancestors must be removed and boiled down. Third, sanctions are only applied by washing the village. Fourth, sanctions which in Islam are stoned/ beaten 100 times, while customary laws have philosophical meaning only beaten 100 sticks with a blow 18 times. Fifth, the benefit and usefulness of the sanction is not applied, because there is no deterrent effect. Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of pregnancy outside marriage, Islamic Law Perspectiv
Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam
No full textAbstract : The wedding feast or yuamul farah in each tradition certainly has its distensing or uniqueness that gives birth to the characteristics of each region. The traditions carried out by each tribe of the community are certainly different from one another, one of which is the phenomenon practiced in the traditional events of the Mandailing tribe of North Sumatra which is still attached to this day is the tuor tradition in the Mandailing traditional marriage. Tuor is the name of the marriage dowry in the Mandailing customary agreement. The general description of tuor is: a man is obliged to give tuor to the woman he is going to marry. Tuor is a custom that has existed for a long time. For the people of Mandailing, the practice is as a form of preserving estavet tradition, although some of them do not know the origin of this tradition before. The author's observation on the area can be said that some people agree with the existence of this tuor tradition, but it is undeniable that there are other parts of the community who contradict the practice of the tuor because it can burden the party who will carry out the marriage. The party who feels burdened is the young man who is about to get married. Because sometimes the nominal size of the tuor results in delays in the marriage procession due to economic problems. The result of this study is that the Islamic perspective related to the tour inherited by the Mandailing community is not contradictory, because it is carried out on the basis that it both have aspects of willingness between one party and another. In addition, there is also a sense of family, agreement and also a sense of sincerity between the two sides of the family. The amount of the tuor is no longer a benchmark in Islamic considerations Because the form of the agreement between the two sides became the main foundation in establishing the tour.Keywords: Tuor, Mandailing Customs, Islamic Law Abstrak Pesta perkawinan atau yuamul farah dalam setiap tradisi tentunya memliki distensing atau keunikannya yang melahirkan ciri khas masing-masing daerah. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku masyarakat tentunya berbeda antara satu dengan adat lainya, salah satu di antaranya adalah fenomena yang di praktikkan dalam acara adat suku Mandailing Sumatera Utara yang masih melekat hingga saat ini adalah tradisi tuor dalam pernikahan adat Mandailing. Tuor merupakan sebutan mahar pernikahan dalam perjanjian adat Mandailing. Gambaran umum tentang tuor adalah: seorang laki-laki wajib memberikan tuor kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tuor merupakan suatu adat yang telah ada sejak dahulu. Bagi masyarakat Mandailing, praktik tersebut adalah sebagai wujud melestarikan estavet tradisi, walaupun sebagian dari mereka tidak mengetahui asal mula adanya tradisi ini sebelumnya. Observasi penulis pada daerah tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat setuju dengan adanya tradisi tuor ini, namun tidak dipungkiri ada sebagian lain dari masyarakat yang kontradiksi dengan praktik tuor tersebut karena dapat membebani pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Pihak yang merasa terbebani ini merupakan pemuda yang akan menikah. Karena terkadang besarnya nominal tuor mengakibatkan keterlambatan prosesi menikah karena ganguan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perspektif Islam terkait tour yang diwariskan oleh masyarakt Mandailing tidak bertentangan, karena dilakukan atas dasar sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu juga ada rasa kekeluargaan, persetujuan dan juga rasa keikhlasan antara kedua belah pihak keluarga. Besaran tuor tersebut tidak lagi menjadi tolak ukur dalam pertimbangan Islam, karena wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi pondasi utama dalam menetapkan tour.Kata Kunci: Tuor, Adat Mandailing, Hukum Isla
Sanksi Adat Istiadat Cepalo Tigo terhadap Pelaku Zina Perspektif Al-Mashlahah Mursalah (Studi desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)
Full text linkAbstract : This research has several problems, first, how to implement the cepalo tigo customary sanctions against adulterers in Rawa Indah Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. Second, what is the view of Islamic law regarding customary sanctions against perpetrators of adultery from the perspective of al-mashlahah murlah in Rawa Indah Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. The method used in this research is field research, where data has been collected through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the customary sanctions made by the leaders of the Rawa Indah village in Seluma Regency are as follows: First, the perpetrator of adultery is given a fine. Second, the fine is used to buy goats and for village social causes. Third, the goat is slaughtered and then its blood is sprinkled in the four corners of the village. In the customary sanctions against perpetrators of adultery there is still an element of shirk because there is blood being sprinkled in the four corners of the village to fence off the village to avoid this disgraceful act. The three sanctions that still contain shirk should be abolished, the fourth is that the benefits and benefits of implementing them are effective, because since the implementation of these sanctions, the number of adulterers has been reduced.
Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of Adultery, Al-Mashalahah Mursalah.
Abstrak :Pada penelitian ini mempunyai beberapa masalah pertama, Bagaimana pelaksanaan sanksi Adat Istiadat cepalo tigo terhadap pelaku zina di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kedua Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap sanksin adat istiadat terhadap pelaku zina perspektif al-mashlahah mursalah di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat istiadat yang dibuat oleh tokoh-tokoh desa rawa indah di Kabupaten Seluma sebagai berikut: Pertama, pelaku zina ditetapkan denda. Kedua, denda tersebut digunakan untuk membeli kambing dan untuk sosial desa. Ketiga, kambing tersebut disembelih kemudian darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa. Dalam sanksi adat istiadat terhadap pelaku zina masih ada unsur kesyirikan karna adanya memerckkan darah ke empat penjuru desa untuk memagari desa agar terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Ketiga sanksi yang masih mengandung kesyirikan mestinya harus ditiadakan, keempat kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya termasuk efektif karna semenjak dilaksanakannya sanksi tersebut telah mengurangi angka pelaku zina.
Kata kunci : Sanksi Adat Istiadat, Pelaku Zina, Al-Mashalahah Mursalah
Komunikasi Efektif Persepektif Islam dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah
No full textAbstrak : The formulation of this research is: 1) How is communication effective in creating a sakinah mawaddah warohmah family with an Islamic perspective? 2) What are the implications of effective communication for the Islamic perspective of the sakinah mawaddah warohmah family? The aims of the research are 1) To find out how effective communication is in creating a Samawa family with an Islamic perspective! 2) To find out what the implications of effective communication are for a Sakinah Mawaddah Warohmah family with an Islamic perspective! This type of research is a type of library research. Data collection uses reading techniques, extracting information. This research concludes that: effective communication from an Islamic perspective towards the Sakinah Mawaddah Rahmah family has positive or good implications. Examples are as follows: 1) Making the husband and wife trust each other. 2) Make husband and wife open to each other. 3) Perpetuating the husband and wife relationship. 4) Create affection between husband and wife. 5) Grow the seeds of love between husband and wife. 6) Make the relationship between parents and children good.
Keywords: effective Islamic communication, sakinah mawaddah rahmah family.
Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana komunikasi efektif dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah persefektif islam ? 2) Bagaimana implikasi komunikasi efektif terhadap keluarga sakinah mawaddah warohmah persefektif islam? Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi efektif dalam menciptakan keluarga samawa persefektif islam !2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi komunikasi efektif terhadap keluarga sakinah mawaddah warohmah persefektif islam!Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data menggunakan tehnik membaca,mengutif informasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa: komunikasi efektif persefektif islam terhadap keluaraga sakinah mawaddah rahmah ada implikasi yang positif atau baik contoh sebagai berikut: 1) Membuat sikap suami dan istri saling percaya. 2) Membuat suami dan istri saling terbuka. 3)Melanggengkan hubungan suami istri. 4)Menimbulkan kasih sayang di antara suami dan istri. 5) Menumbuhkan benih-benih cinta antara suami dan istri. 6) Membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi baik.
Kata kunci: komunikasi efektif islam,keluarga sakinah mawaddah rahmah
PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MITRA SEJAHTERA DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MANNA
Full text linkAbstrak: Penelitian ini dilatarbelangi dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi di dalam keluarga yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga bahkan bisa berujung pada perceraian dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera sebagai langkah preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan terhadap klien melalui dua tahap, (a) perekrutan klien yang meliputi klien datang sendiri dan jemput bola, dan (b) penanganan klien yang meliputi konseling, home visit, pemberdayaan serta rujukan. (2) Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan, meliputi sebagai pendamping klien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari dinas sosial kepada klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan kuputusan, sebagai perlindungan sosial yaitu sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien. Sedangkan Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan, yaitu mencegah klien agar persoalan keluarga tidak berujung pada perceraian dengan memberikan solusi-solusi yang berbeda sesuai dengan persoalan-persoalan keluarga yang kompleks. (3) Faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya yaitu Komitmen/panggilan hati, dukungan keluarga, dan dukungan mitra lembaga dan dinas terkait. Faktor penghambat yaitu kurang keterbukaan klien dan dana yang terbatas.Kata Kunci: LK3 Mitra Sejahtera dan Perceraian Abstract: This study aims to: (1) Describe the implementation of services to clients in LK3 Mitra Sejahtera, (2) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in the empowerment and social protection of clients in Manna City, (3) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in preventing divorce rates and (4) Describe the supporting and inhibiting factors faced by LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles. The results showed that: (1) Implementation of services to clients through two stages, (a) recruitment of clients which included clients coming alone and picking up the ball, and (b) handling clients that included counseling, home visits, empowerment and referrals. (2) The role of LK3 Mitra Sejahtera in empowering, including as a client companion before and after empowerment activities, as a facilitator of social services to clients, as a client consultant in helping determine decisions, as social protection that is as a protector of clients from all threats that could befall client. While the role of the Prosperous Partnership LK3 in Prevention is to prevent clients so that family problems do not lead to divorce by providing different solutions according to complex family problems. (4) Supporting factors for LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles, namely commitment/calling of the heart, family support, and support from partner institutions and related agencies. The inhibiting factor is the lack of openness of the client and limited funds.Keywords: LK3 Mitra Sejahtera and Divorce
Tren Terbaru Penerapan Machine Learning Mendeteksi Masalah dalam Kesehatan Mental Perspektif Hukum Islam
Full text linkAbstracts: Machine Learning (ML) has seen rapid development in recent years and is increasingly being applied in the detection of mental health disorders. The implementation of this technology represents a significant effort to enhance the role of technology in healthcare, particularly in psychotherapy. This scholarly article will discuss the application of machine learning through a literature review approach. Research indicates that machine learning has substantial potential as an early detection system for mental health issues. Moreover, this technology is capable of conducting measurements with high accuracy. In this article, we will summarize the foundational knowledge regarding the latest applications of machine learning in the diagnosis of mental health disorders, utilizing various computational algorithm methods, including mathematical calculations and artificial intelligence. This represents a part of the Industry 4.0 revolution, which is bringing significant changes to our approach to mental health.
Keywords: Machine Learning, Mental health, Revolution industry 4.0
Abstrak : Teknologi Machine Learning atau Pembelajaran mesin adalah suatu metode yang sedang berkembang dalam beberapa tahun terakhir telah banyak di implementasikan dan dipelajari sebagai alternatif dari system deteksi gangguan kesehatan mental. Penerapan Teknologi Machine learning merupakan suatu bentuk upaya peranan teknologi dalam berkontribusi di bidang kesehatan khususnya bidang psikoterapi. Pada artikel ilmiah ini akan berdiskusi berkaitan penerapan teknologi machine learning dengan pendekatan literature review. Penerapan teknologi machine learning terbukti potensinya sebagai system deteksi dini bagi masalah kesehatan mental. Tekonologi machine learning juga mampu melakukan pengukuran dengan hasil yang baik. Pada penulisan artikel ini, pengetahuan dasar akan dirangkum mengenai penelitian pengaplikasian teknologi machine learning terbaru untuk system diagnosis gangguan kesehatan mental dengan menggunakan beberapa metode komputasi algoritma baik secara perhitungan matematis dan kecerdasan buatan sebagai system untuk menganalisis kesehatan mental sebagai perwujudan hadirnya revolusi industry 4.0.
Kata kunci: Teknologi Machine Learning, Kesehatan Mental, Revolusi Industry 4.
EFEKTIFITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI KUA KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMA
Full text linkAbstrak : Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan bagaimana titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah belum efektif karena secara praktik atau pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat (4) menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 2 sampai 4 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00. disamping itu narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ketahun Bengkulu Utara hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud dan titik temu dari antara kursus calon pengantin dalam perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin Abstract: This research raises the problem of how the construction of the bride and groom courses in the North Sumatra District of Ketahun Bengkulu in realizing the sakinah mawaddah wa rahmah family and how the meeting point between the bride and groom courses and the realization of the sakinah mawaddah wa rahmah family for the people in Ketahun District, North Bengkulu Regency. From the results of the study showed that the construction of the implementation of bride and groom courses in the KUA Subdistrict of Ketahun Bengkulu Utara in realizing a sakinah mawaddah wa rahmah family has not been effective because practically or the implementation of bride and groom courses has not been maximally seen that from the provisions of the Director General Guidance Islamic Community Number: DJ.II / 542 of 2013 concerning the Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses Article 8 paragraph (4) describes the implementation of bride and groom courses at least 16 hours of lessons but which is only practiced for 2 to 4 hours which means that the implementation is only one day, namely 08.00-12.00 besides that the guest speaker implementing the bride and groom course in KUA Ketahun North Bengkulu is only limited to local officials who have not involved marriage consultants and families, religious leaders and community leaders who have competencies in accordance with the intended expertise and meeting point between bride and groom courses in the realization of family sakinah mawaddah wa rahmah for the people in the Ketahun District of North Bengkulu Regency has a positive impact on the people of Ketahun in increasing their understanding and knowledge of the life of the household / family in realizing sakinah, mawaddah and rahmah families and efforts to reduce the number of disputes, divorces and domestic violence.Keywords: Candidate Cours
Status Wali Hakim Pada Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Kepahiang)
Full text linkAbstract: The main problem of this research is that marriages with the status of guardian judge can be held in unregistered marriages. It can be seen how a marriage is carried out with the status of guardian judge in unregistered marriages from the perspective of both laws, namely positive and Islamic law. This research uses a type of field research, namely direct research in the field, where the researcher visits the research object. This research data was collected using a qualitative approach. Researchers chose Kepahiang Regency as the research object. This research found two things, namely as follows: there are marriages with the status of guardian judge in unregistered marriages which can be carried out because the headman carries out his duties based on the provisions in the Marriage Law or KHI as well as other provisions which are still related to headship and not all problems it can be resolved with existing provisions, in such circumstances the headman exercises legal discretion that is not in accordance with existing provisions. Then, the view of Islamic law regarding the transfer of guardianship rights in the marriage bond of the guardian of the family to the guardian of the judge is an emergency legal provision. This transfer of guardianship is seen as emergency law. According to KHI, this trust is considered legally valid by fulfilling the terms and conditions contained in KHI and munakahat fiqh as the basis of Islamic law.Keywords: Guardian Judge Status, Unregistered Marriage, Positive Law and Islamic Law. Abstrak: Permasalahan utama penelitian ini terdapat pada pelaksanaan nikah berstatus wali hakim dapat dilangsungkan pada pernikahan tidak tercatat. Dilihat bagaimana pelaksanaan nikah dengan status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dari pandangan kedua hukum yaitu positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih di Kabupaten Kepahiang sebagai objek penelitian. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu sebagai berikut: terdapat pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dapat dilangsungkan karena penghulu menjalankan tugasnya berlandaskan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan atau KHI serta ketentuan lain yang masih berhubungan dengan kepenghuluan dan tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan ketentuan yang ada, pada keadaan demikian penghulu melakukan diskresi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, pandangan hukum Islam dari beralihnya hak perwalian dalam ikatan pernikahan wali nasab kepada wali hakim adalah ketentuan hukum yang darurat beralihnya perwalian ini dipandang sebagai hukum darurat. Menurut KHI perwalian ini dipandang sah hukumnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam KHI dan fiqih munakahat sebagai dasar hukum Islam.Kata kunci: Status Wali Hakim, Pernikahan Tidak Tercatat, Hukum Positif dan Hukum Islam
Hakikat Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan
Full text linkAbstract: This paper discusses the importance of protecting women and children from violence and harassment. This article emphasizes the role of education in shaping the character of future generations and highlights the need for preventive action to ensure the safety and well-being of women and children. This article also examines the legal framework for protecting women and children and the various forms of violence they may face. The methodology used in this article is normative legal research, and the discussion is focused on human rights perspectives and expert opinions. The legal basis for the protection of women and children is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The definition of a child is based on age, but there is no agreement on an age limit. Child protection is mandated by various laws, including the Convention on the Rights of the Child. The function of law is to create a harmonious, balanced, peaceful and just relationship between legal subjects. Preventive legal protection aims to prevent violence and crimes against women and children. Law enforcement is not only about implementing regulations but also about implementing court decisions. Child protection is very important for the future of a nation, and it involves the whole society. Child protection includes their physical, mental and social development. Protection of human rights, especially for women and children, must be done fairly and politely. The basis for legal protection is outlined in various laws, including those related to sexual violence and domestic violence.Keywords: Legal protection, women, children Abstrak: Tulisan ini membahas pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Artikel ini menekankan peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi masa depan dan menyoroti perlunya tindakan preventif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Artikel ini juga membahas kerangka hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, dan diskusi difokuskan pada perspektif hak asasi manusia dan pendapat para ahli. Basis hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi anak didasarkan pada usia, tetapi tidak ada kesepakatan tentang batas usia. Perlindungan anak diamanatkan oleh berbagai undang-undang, termasuk Konvensi Hak Anak. Fungsi hukum adalah menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan peraturan tetapi juga tentang menerapkan keputusan pengadilan. Perlindungan anak sangat penting untuk masa depan sebuah bangsa, dan melibatkan seluruh masyarakat. Perlindungan anak meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak, harus dilakukan dengan adil dan santun. Dasar perlindungan hukum diuraikan dalam berbagai undang-undang, termasuk yang terkait dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumahKata kunci: Perlindungan hukum, Perempuan, ana
Mashadirul Ahkam : As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Relevansi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer
Full text linkAbstract: Hadith is something that was narrated from the Prophet sallallaahu'alaihi wasallam after his prophethood. Meanwhile, the meaning of sunnah is more comprehensive and more general. Because the sunnah also includes the life journey of the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam before his prophethood and after his prophethood. After explaining the meaning of hadith, we can see that in general there are hadith in the form of actions, words, or agreements or determinations. The hadith structure includes sanad and matan. Sanad is a chain of speakers/narrators (transmitters) of hadith. Matan is the editor of the hadith. The position and function of Hadith is as the second source of Islamic law, as a reinforcement and confirmation of the law, as an explanation or detail of verses of the Al-Qur'an which are still general in nature, establishing laws not contained in the Al-Qur'an. Relationship between the Qur'an and Sunnah. Judging from the existing law, the relationship between As-Sunnah and the Al-Qur-an, as a reinforcement of the laws that already exist in the Al-Qur-an, interpreters or details of things that are mentioned in mujmal in the Al-Qur-an, is a part of mujmal Al-Qur-an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.Keywords: As-Sunnah, Sources of Islamic Law, Life, Contemporary Abstrak: Hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi shallallaahu‘alaihi wasallam setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Setelah diuraikannya pengertian hadits, maka kita dapat mengetahui bahwa secara umum hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan, maupun persetujuan atau penetapan. Struktur hadis yang meliputi sanad dan matan. Sanad ialah rantai penutur/rawi (periwayat) hadits. Matan ialah redaksi dari hadits. Kedudukan dan fungsi Hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagai penguat dan pengukuh hukum, sebagai penjelas atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum, menetapkan hukum-hukum tidak terdapat dalam Al-Qur’an. Hubungan Al-Qur’an dan Sunnah. Ditinjau dari hukum yang ada maka hubungan As-Sunnah dengan Al-Qur-an, sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur-an, penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Qur-an, bayan dari mujmal Al-Qur-an, Bayan Tafsiri, Bayan Taqriri, Bayan Taudhihi.Kata kunci : As-Sunnah, Sumber Hukum Islam, Kehidupan, Kontempore