Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu)
No full textAbstract: The formulations how is the implementation of the functions and roles of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 in the Ratu Samban Police Sector during the Covid-19 pandemic. Second, what factors affect the implementation of the function and role of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 22 of 2010 in providing services to the community during the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical sociological. This study concludes: first, the integrated service center of the Ratu Samban Police Sector in accordance with the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 carries out functions, including coordinating and providing assistance and assistance, including handling the scene of the case including the first action at the scene of the case and processing crime scene, road management and traffic control, telephone service, short message, facsimile, internet (social networking), and mail. Presentation of general information related to the public interest in accordance with the provisions of the legislation. The types of services provided are handling of crime scenes, road management and traffic control and administrative services. Second, the integrated service center of the Ratu Samban Police acts as: first, a supporting law enforcement instrument to prevent the spread of disease and an instrument for public education. Third, the factors that influence the implementation of the function and role of the integrated police service center of the Ratu Samban Police are the first factors supporting facilities such as buildings, cleanliness, tidiness and comfort of space, polite and attractive officers, spacious parking lots. Inhibiting factors consist of limited number of personnel and lack of work facilities. Keywords : Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010, Roles and Functions Abstrak: Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 di Kepolisian Sektor Ratu Samban di masa pandemi Covid -19. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, sentra pelayanan terpadu Kepolisian Sektor Ratu Samban sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 menjalankan fungsi antara lain pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengolahan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas, pelayanan melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis layanan yang diberikan di adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Kedua, sentra pelayanan terpadu Polsek Ratu Samban berperan sebagai : pertama, instrumen penegakan hukum pendukung mencegah penyebaran penyakit dan instrument edukasi masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Ratu Samban adalah pertama faktor pendukung fasilitas seperti gedung, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruang, Aparat sopan dan menarik, tempat parkir luas. Faktor penghambat terdiri dari keterbatasan jumlah personil dan kekurangan fasilitas kerja. Kata kunci : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Peran dan Fungs
PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KOTA BENGKULU PASCA PENETAPAN PP No 48 TAHUN 2014
Get PDFAbstract: marriage order for the Islamic community every marriage must be recorded, which is carried out by the Marriage Registrar. Every marriage must take place before and under the supervision of a Marriage Registrar, and be proven by a Marriage Certificate. The purpose of this study is to find out how marriage is carried out at KUA in Bengkulu City after the issuance of PP No. 48 of 2014. This research is field research. The type of this research approach is descriptive-qualitative. Data collection techniques with interviews and documentation. The results of this study show that the implementation of marriage at the KUA office after PP No. 48 of 2014 was warmly welcomed, especially by the KUA and in general by the community in Bengkulu City, where before this PP was ratified, the community accused of marriage fees at the KUA, they were worried that there would be graft on these costs, but after the PP was issued, it was clear who had if you want to get married outside the office, you will be charged Rp. 600,000, the payment is through the bank by the married couple themselves, but those who want to get married at their KUA office are not charged at all ( free ), with the clarity of this regulation, the interest of the people in the city of Bengkulu to get married in the office is still lacking, even though there is no fee. there are still many who marry outside the office or at home even though they pay quite a lot of money. Keywords: Marriage Executor, KUA, PP No 48 of 2014 Abstrak: Ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setiapper kawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dibuktikan dengan Akta Nikah. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah pada KUA di Kota Bengkulu pasca keluarnya PP No. 48 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun jenis pendekatanpenelitian ini adalah deskripitif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan nikah di kantor KUA setelah PP No. 48 Tahun 2014 ini keluar disambut baikk hususnya pihak KUA maupun umumnya pihak masyarakat di Kota Bengkulu, dimana sebelum PP ini di sahkan tuduhan masyarakat terhadapbiaya nikah di KUA mahal dan ada kekhawatiran terjadi grafitasi terhadap biaya tersebut, namun setalah PP itu dikeluarkan maka sudah jelas bagi siapa yang mau manikah diluar kantor di kenakan biaya Rp. 600.000 yang pembayaran tersebut melaluai Bank oleh pasangan yang menikah itu sendiri, namun yang mau menikah di kantor KUA mereka tanpa dikenakanbiaya sedikitpun (gratis), dengan kejelasan Peraturan ini minat masyarakat di kota Bengkulu untukmenikah di kantor masih kurang walaupun tanpa biaya, bahkan masih banyak yang menikah di luar kantor atau di rumah meskipun mereka membayar uang yang cukupbesar. Kata kunci: Pelaksana Pernikahan, KUA, PP No 48 Tahun 201
Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia
No full textAbstract: The research method used is normative juridical research method. This type of research is library research. This study uses the documentation method, namely the Bengkulu Religious Court decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn as a divorce case. The results of this study revealed that the analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court, namely in the Bengkulu Religious Court Judge's decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn The Panel of Judges did not make apostasy the main reason for divorce. However, the reason for the ba'ín sugro divorce was due to prior disagreements and disagreements. Analysis of the judge's decision from the perspective of Islamic Law and Positive Law, it was concluded that according to Islamic law if a husband and wife leave Islam (apostasy), the marriage is fasakh, and from a positive legal perspective, Indonesian law strictly prohibits interfaith marriage, don't let the judge ignore it. making apostasy not the main issue in the case.Keywords: Divorce, Faskh; apostate, Islamic law, Positive Law Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian inii menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, alasan diputus cerai talak baín sugro dikarenakan adanya ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.Kata kunci: Perceraian, Faskh, Murtad, Hukum Islam, Hukum Positif
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46 TAHUN 2010 TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KEPERDATAAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Get PDFAbstract: Constitutional Court Decision Number 46 of 2010 accommodates the civil rights and obligations of children of sirri marriages. This decision has implications for civil rights and obligations that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the implications of the results of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights of children of unregistered marriages with their biological fathers. This study also aims to analyze the implications of the results of the Constitutional Court decision No. 46 of 2010 on the rights and obligations of children of unregistered marriages regarding the provisions of Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a type of qualitative research that reveals the implications of civil law and rights and obligations for children of sirri marriages. This research is also library research, examining the implications of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights and obligations of children of siri marriages that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The primary source of research data is the document resulting from the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 concerning children of sirri marriages. This research is also supported by secondary sources in the form of documents resulting from other decisions, as well as related research results. This research data collection method through documentation of primary sources and secondary sources. This study uses a normative juridical approach by explaining the implications of civil rights and obligations for children of sirri marriages with the perspective of the results of the Constitutional Court’s decision. The results of the study show that the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the civil rights of children of siri marriages with their biological fathers but must be based on reliable evidence. Decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the rights and obligations for children of a siri marriage with legitimate children as regulated in articles 45 to 49 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Keywords: Constitutional Court, Civil Rights and Obligations, Sirri Marriage Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 mengokomodir hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan sirri. Putusan tersebut berimplikasi terhahap hak dan kewajiban keperdataan yang tidak ditetapkan oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hasil putusanMahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengungkap implikasi hukum keperdataan serta hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga merupakan penelitian Pustaka, mengkaji implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan siri yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber primer data penelitian ini yaitu dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak hasil pernikahan sirri.Penelitian ini juga didukung sumber sekunder berupa dokumen-dokumen hasil putusan lainnya, serta hasil penelitian yang terkait.Metode pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan implikasi hak dan kewajiban keperdataan bagi anak hasil pernikahan sirri dengan perspektif hasil putusan Mahkamah Konstitusi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya namun harus didasari dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri sama dengan anak sah yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak dan Kewajiban Keperdataan, Pernikahan Sir
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maslahah Mursalah
Get PDFAbstract: Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion results state that, 1) As for the juridical review of Issuance of family cards for unregistered married couples, this is the right policy. However, the issuance of a family card for unregistered married couples does not constitute state legitimacy in legalizing unregistered marriages, but only as an affirmative policy for the time being until marriage registration or marriage registration/certification of marriages is carried out. Family cards for unregistered spouses are a solution to population administration problems. However, the Family Card does not legalize the occurrence of a marriage, but only accelerates the population administration data collection process at the Population and Civil Registry Service. 2) Issuance of family cards for married couples who are not registered according to the perspective of maslahah mursalah is included in Al-Maslahah al-Tahsiniyah, is a maslahah whose human life needs do not reach the dharuri level, nor do they reach the hajji level, but these needs need to be met in order provide perfection and beauty to human life. Maslahah in the form of tahsini is also related to the five basic human needs. Benefit in this case is guaranteeing population administration rights for unregistered married couples, realizing the wishes of unregistered married couples in obtaining population rights, realizing orderly national population administration, collecting data on unregistered marriages to be encouraged to perform marriage certificates, and realizing population administration which is not discriminatory.Keywords: Family Card, Unrecorded Marriage, Maslahah Mursalah Perspective Abstract: Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Adapun tinjaun yuridis terhadap Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat adalah kebijakan yang sudah tepat. Akan tetapi, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bukan merupakan legitimasi negara dalam melegalkan perkawinan tidak tercatat, namun hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan. Kartu Keluarga bagi pasangan tidak tercatat merupakan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan. Akan tetapi, Kartu Keluarga tersebut tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2) Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat menurut persepktif maslahah mursalah masuk ke dalam Al-Maslahah al-Tahsiniyah, adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan dalam hal ini yakni menjamin hak administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat, mewujudkan keinginan pasangan perkawinan tidak tercatat dalam mendapatkan hak-hak kependudukan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, terkumpulnya data perkawinan tidak tercatat untuk didorong melakukan isbat nikah, serta terwujudnya administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif.Kata kunci : Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat, Perspektif Maslahah Mursala
Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)
Get PDFAbstract: Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, ijma' and qiyas. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulema Conference and the Nahdlatul Ulama organization.Keywords: Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama. Abstrak: Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.Kata kunci: Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama
Analysis of Constitutional Court Decision No.23/PUU-XIX/2021: Legal Efforts for Cassation in Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) by Rejecting a Peace Offer from the Debtor
Get PDFAbstract: Developments in the economic and trade sectors are increasingly rapid as well as debt and receivable problems that cannot be resolved by the Bankruptcy Law, the government has made changes to these regulations to become Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an effort used by both debtors and creditors in the event that the debtor considers that he is or is expected to be unable to continue paying his debts that are due and payable, in order to achieve a peace plan for the debtor and creditor. The absence of legal action against a PKPU decision can be a mode or abuse for creditors to reject the peace plan proposed by the debtor so that the debtor is immediately declared bankrupt. In the UUKPKPU it is explained that the peace plan submitted by the debtor in the PKPU is determined based on approval or voting from the creditors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be seen to what extent judges apply the principle of balance in deciding a decision and the results of a decision can influence the position of the law.Keywords: PKPU, Bankrupt, Legal Review Abstrak :Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang semakin pesat serta permasalahan utang piutang yang belum bisa diselesaikan oleh UU Kepailitan, pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu upaya yang digunakan baik oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur menilai sudah atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih, agar tercapainya rencana perdamaian bagi debitur dan kreditur. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dapat menjadi suatu modus atau penyalahgunaan bagi kreditur untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga debitur langsung dinyatakan pailit. Dalam UUKPKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU ditentukan berdasarkan persetujuan atau pemungutan suara dari pihak kreditur. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dapat ditinjau sejauh mana hakim menerapkan asas keseimbangan dalam memutus suatu putusan dan hasil dari suatu putusan dapat mempengaruhi kedudukan Undang-undang. Kata kunci : PKPU, Pailit, Pengujian Undang-undan
Legal Construction of the Fatwas of the Tarjih and Tajdid Councils Muhammadiyah Regarding Family Law
Get PDFAbstracts: At the beginning of the 20th century, Islamic organizations such as Muhammadiyah, Naahdhatul Ulama and others were born, which of course were very concerned with Islamic law. Each organization has a special council in charge of religious fatwas which are practically a guide in everyday life. Family Law is an interesting part of community practice for discussion, among which are the fatwas of the Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah. The assembly in charge of religious fatwas has a progressive view in several family law cases, such as unregistered marriages or marriages under the hand. This assembly is of the view that marriages that are not registered at state institutions are invalid. Religious texts (bayani) are prioritized in this fatwa and are supported by social science (burhani), and place marriage as a sacred contract ('irfani) which needs to be institutionalized according to legal certainty in order to maintain maqashid al-shari'ah which is fostered by five things: guarding religion, soul, mind, lineage, and wealth Keywords: Legal Construction, Fatwa, Tajdid Muhammadiyah, Family Law Abstrak: Di awal abad XX lahir organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Naahdhatul Ulama dan lain-lainya yang tentu saja sangat konsen dengan Hukum Islam. Setiap organisasi memiliki majelis khusus yang membidangi tetang fatwa-fatwa keagamaan yang secara praktis menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Keluarga adalah bagian dari pengamalan masyarakat yang menarik untuk didiskusikan, di antaranya adalah fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis yang membidangi fatwa keagamaan ini memiliki pandangan yang progresif dalam beberapa kasus hukum keluarga, seperti nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Majelis ini berpandangan bahwa nikah yang tidak dicatatkan di lembaga negara adalah tidak sah. Nash-nash agama (bayani) menjadi prioritas dalam fatwa ini dan didukung dengan ilmu pengetahuan sosial kemasyarakatan (burhani), serta menempatkan pernikahan sebagai akad sakral (‘irfani) yang perlu dilembagakan sesuai kepastian hukum demi menjaga maqashid al-syari’ah yang dibina atas lima hal: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Kata Kunci : Fatwa, Tajdid Muhammadiyah, Hukum Keluarga
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DIBAWAH UMR
No full textAbstract: Wages are very important for the workers or laborers. Wage workers or laborers can meet their needs. Importance of wages also followed with a complex problem. One of the problems of wages that employers or employers who do not pay wages in accordance with existing regulations, its becaused workers as the weaker party by employers. Government as the most important preformance working relationships required to protect workers as the weaker party. Therefore in Law No. 13 of 2003 on employment set wage policy that protects the interests of workers or laborers, among others, about the minimum wage, overtime, wages do not come to work because of something, and others. All the above remuneration shall be implemented by employers and the government must watch so as to create a good wage sistem.Keywords: Wages, matters pertaining to manpower, worker. Abstrak: Upah merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja/buruh. Dengan upah, pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya upah juga diikuti dengan masalahnya yang kompleks. Salah satu masalah upah yaitu majikan atau pengusaha yang tidak membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan peraturan yang ada. hal itu dikarenakan kedudukan pekerja yang dianggap lemah oleh pengusaha. Pemerintah sebagai pihak yang sangat penting dalam hubungan kerja wajib melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi kepentingan pekerja/buruh antara lain seperti penetapan upah minimum oleh pemerintah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena suatu sebab, dan lain-lain. Semua pengupahan diatas wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pemerintah wajib mengawasinya sehingga tercipta sistem pengupahan yang baik.Kata Kunci: Upah, Ketenagakerjaan, Buruh
Talak Dalam Perbandingan Madzhab
Get PDFAbstract: Divorce occurs after the marriage contract. Divorce is often undersstimed by society because talak is seen as a symbol of failure in marriage. Many people are confused about the dynamics of the issue regarding under certain circumtances the husband divorcing, whether his divorce is considered legal or illegal. From these various, conditions, laws and types of divorce will be discussed based on the opinion of jurists from various schoolsn of thought. The research method is descriptive based on literature review with primary data in the form of Bidayatul Mujtahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib and other supporting scientific works. The original law of divorce is permissible but can be obligatory, sunnah, makruh and unlawful depending on the backround. There are all kinds of divorces sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in and the dynamics that accompany it. It is hoped that it can help understand of the jurists regarding the point of view in differences of opinion as well as what are the terms and the law of divorces and its distribution.Keyword: Merriage, Divorce, Opinion, Madzhab Abstrak: Talak terjadi setelah adanya akad pernikahan. Perceraian sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena talak dianggap sebagai simbol kegagalan dalam berumah tangga. Banyak orang yang kebingungan dalam berbagai dinamika persoalan mengenai dalam kondisi tertentu suami menjatuhkan talak, apakah talaknya dianggap sah atau tidak sah. Dari berbagai persoalan itu akan dibahas syarat, hukum dan macam-macam talak berdasarkan pendapat para ahli fiqih dari berbagai madzhab. Metode penelitiannya bersifat deskriptif berdasar kajian pustaka dengan data primernya berupa Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib dan karya ilmiah penunjang lainnya. Hukum asal talak adalah boleh namun bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung yang melatarbelakanginya. Macam talak ada sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in serta dinamika persoalan yang menyertainya. Diharapkan bisa membantu memahami berbagai argumentasi para fuqaha mengenai cara pandang dalam perbedaan pendapat juga apa saja syarat dan hukum talak serta pembagiannya.Kata kunci: Nikah, Cerai, Pendapat, Madzha