Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Al-Baqoroh Ayat 29 sebagai Kaidah al-Masyaqqoh at-Tajlibu al Taisir ( Studi Fenomena Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak )
Get PDFAbstracts: The phenomenon of increasing fuel oil (BBM) prices in Indonesia occurred after the government itself agreed to a policy taking into account several reasons. This does not happen because there is no underlying cause, seeing that the greater the difference between the real market price and the retail price of subsidized fuel will certainly burden the state budget. If it is not addressed, the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) will collapse. The increase in basic commodities also occurred in addition to the increase in fuel prices, giving rise to new problems for people in Indonesia, especially in the economy. However, the government should not remain silent watching what is happening in this country, they should continue to try to find steps to solve the problems that occur in society as a result of the increase in fuel prices. In this matter, the qaidah Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir (difficulty causes ease or difficulty brings ease) is a serious consideration for the government in making the right decision to eliminate the difficulties or difficulties that occur in this country by looking at the things that arise due to the increase in fuel prices itself which has negative and positive impacts on the country and the people within it.Keywords: Fuel Oil (BBM), Increase in basic commodities, Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir. Abstrak : Fenomena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Indonesia terjadi setelah disepakatinya kebijakan dari pemerintah sendiri dengan mempertimbangankan beberapa sebab. Hal tersebut terjadi bukan karena tidak adanya sebab yang mendasarinya, melihat bahwa semakin besar selisih antara harga pasar riil dan harga eceran BBM bersubsidi tentunya membebani anggaran negara. Jika tidak diatasi, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jebol. Kenaikan bahan pokok juga terjadi disamping naiknya harga BBM tersebut, sehingga menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di negara Indonesia terutama dibagian Ekonomi. Namun pemerintah juga tak seharusnya tinggal diam melihat apa yang terjadi di negara ini , mereka terus berupaya mencari langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat akibat dari kenaikan BBM tersebut. Dalam masalah ini , qaidah Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi pertimbangan yang serius bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang terjadi dinegara ini dengan melihat hal-hal yang timbul akibat kenaikan harga BBM itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif dan positif bagi negara dan masyarakat yang ada didalamnya.Kata kunci: Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan bahan pokok , Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir
Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam
Get PDFAbstract : The aims of this study are: First, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law. Second, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to positive law. The third is knowing the study of the maslahah mursalah aspect of the inheritance of siri polygamous marriages. This type of research is library research with a normative juridical approach. This study concludes: First, the position of inheritance from siri marriages according to positive law, that is, does not have legal force and the position of the wife of a siri marriage cannot be recognized by the State and is not recorded in the state administration. The status of the husband or wife who is carrying out the marriage is not recorded in the population register, so that the child born cannot obtain a birth certificate, even if the biological father dies later, the child cannot claim his inheritance rights. According to Islamic law, the validity of a marriage lies in the adequacy of the conditions and pillars of marriage without the need to register a marriage before the state or an authorized official. Siri marriage becomes valid if the terms and pillars of syar'i are met. So that children born from unregistered marriages are considered valid and have the right to receive recognition from their father and their father's family and to receive inheritance rights and maintenance from their parents. Therefore, the child is still valid as the child of the heir. Second, in the view of maslahah mursalah, the problem of dividing inheritance in the case of siri marriages is included in the daruriyyat level because it relates to protecting lives and assets. In this regard, inheritance is a form of maintenance of human souls and assets. Muslims in Indonesia have an obligation to comply with the laws and regulations that apply in Indonesia.Keywords: Inheritance, Siri MarriageAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan siri menurut hukum Islam. Kedua, untuk mendeskripsikan implikasi warisan pada perkawinan siri pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library researh) pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukumdan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari mudaharatdari konsekuensi sebuah perkawinan siri, maka pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah peerkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga. Sementara, kedudukan hak waris dari pekawinan siridalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan siri menurut Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siriadalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang- penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kedua, kedudukan waris dari perkawinan sirimenurut hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatatkan pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Perkawinan siri menjadi sah jika syarat dan rukun syar’inya terpenuhi.Kata Kunci : Warisan, Perkawinan Sir
Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)
Get PDFAbstract : The formulation of this research is how Maqashid Syari'ah's review of the breadwinner's wife at the Panorama Market Bengkulu City vegetable seller? This type of research is field research (field research) with a descriptive qualitative method approach. Data collection through in-depth interviews. The data collection instruments were observation and interviews and presented in a narrative description. The results of the study show that the wife earns a living because her husband is sick and elderly, and the husband's income is small in the perspective of Maqashid Syari'ah to maintain the soul and the survival of humans (offspring). guarding the soul, offspring and mind and the reason the wife makes a living is because it adds to the family income in the perspective of Maqashid Shari'ah is an effort to protect wealth and offspring. The conclusion from the results of the study is that the reason the wife earns the main income for the family in the perspective of Maqashid Syari'ah is to protect and care for the soul, offspring and mind, while the reason for the wife to earn an additional income for the family is to protect or maintain property and offspring.Keywords: Breadwinner's Wife, Maqashid Syari'ah Abstrak : Rumusan penelitian adalah bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu?Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Instrument pengumpulan data secara observasi dan wawancara dan disajikan dalam narasi deskripsi. Hasil penelitian didapatkan alasan istri mencari nafkah karena suami sakit dan lanjut usia, dan penghasilan suami kecil dalam perspektif Maqashid Syari’ah untuk memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia (keturunan) alasan istri pencari nafkah karena meninggalkan keluarganya dalam perspektif Maqashid Syari’ah merupakan upaya untuk menjaga jiwa, keturunan dan akal dan alasan istri mencari nafkah karena menambah penghasilan keluarga dalam perspektif Maqashid Syari’ah merupakan upaya dalam menjaga harta dan keturunan. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa alasan istri mencari nafkah utama keluarga dalam perspektif Maqashid Syari’ah untuk menjaga dan memelihara jiwa, keturunan dan akal, sedangkan alasan istri mencari nafkah tambahan keluarga untuk menjaga atau memelihara harta dan keturunan.Kata kunci : Istri Pencari Nafkah, Maqashid Syari’ah
Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam
Get PDFAbstract: How is the comparative analysis of divorce outside the Court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law? 2) What is the solution to differences in divorce law outside the court between the fatwas of the Indonesian Ulema Council and the Islamic Law Compilation? The purpose of this study is to find out a comparative analysis of divorce outside the court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law and find out the solutions to the two differences of opinion regarding the validity of divorce outside the court. These two problems are discussed by using a type of normative legal research with literature studies. The approaches used in this study are a comparative approach, a case approach, a statutory approach, and an analytical approach. The results of this study are: 1) According to the Fatwa Ijtima 'Ulama of the Indonesian Ulema Council IV of 2012 it is explained that divorces carried out by husbands outside the court are legal. Meanwhile, according to the KHI and the marriage law in Indonesia, divorce must be carried out through a trial in a religious court, meaning that divorces made by husbands outside the court are not legally recognized as marriage in Indonesia. 2) The solution to the two differences of opinion is that people prefer to carry out divorces in religious courts which have been regulated by the KHI and marriage law in Indonesia.Keywords: Divorce, MUI fatwas, KHI, and Law No. 1 of 1974 concerning marriage.Abstrak: Analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui solusi dari kedua perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Dua permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah:1) Menurut Fatwa Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama, artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia. 2) Solusi dari kedua perbedaan pendapat yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan agama saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.Kata kunci: Cerai Talak, Fatwa MUI, KHI, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
Penerapan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu
No full textAbstract: This research of divorce cases at the Bengkulu Religious Court, the number of divorces in Bengkulu City always increases every year. There are many factors that cause divorce in Bengkulu City. The problem in writing this how to apply the principle of fast, simple and low cost in settling divorce cases at the Bengkulu Religious Court and what are the obstacles in applying the principle of fast, simple and low cost in settling divorce cases at the Bengkulu Religious Court. ”The research method used is using qualitative descriptive data analysis techniques. From the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the application of the principle of fast, simple and low cost in the settlement of divorce cases at the Bengkulu Religious Court can be realized in the form of registration requirements and proof of burden, Verstek decisions, free or free proceedings . Whereas the obstacles in implementing it as soon as possible, simple and low cost in the settlement of divorce cases at the Bengkulu Religious Court are the unknown existence of the Respondent/Defendant, the residence of the Petitioner/Plaintiff and the Respondent/Defendant who are far from the Court.Keywords: The Principle of Fast, Simple and Low Cost, Divorce Abstrak : Penelitian ini tentang perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu Jumlah angka perceraian di Kota Bengkulu selalu meningkat tiap tahunnya, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Bengkulu. “Masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu”,. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu dalam diwujudkan dalam bentuk persyaratan pendaftaran dan beban pembuktian, putusan Verstek, beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Sedangkan kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu keberadaan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui, Tempat tinggal Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang jauh dari Pengadilan”.Kata kunci : Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Perceraian
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRODUK HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Get PDFAbstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is the company’s obligation to provide a portion of the profits to help the community around the company’s area. However, have every mining company fulfilled its social obligations in accordance with the mandate or legal products related to CSR to the community? This normative legal research article uses a statutory approach to obtain prescriptions about more effective legal remedies related to the implementation of CSR in regional development. Several relatively large and national companies have indeed successfully implemented CSR programs. However, in general, the implementation of CSR by regional scale companies has not been maximally carried out and felt by the community, especially the local community where the company is located. Keywords: Corporate Social Responsibility; Regional Development. Abstrak: Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat?Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada. Kata Kunci:Corporate Social Responsibility; Pembangunan Daerah
Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah
Get PDFAbstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the maqasid shari'ah perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of maqashid syari'ah. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and maqasid shari'ah. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the maqasid shari'ah aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining selfrespect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the maqashid syari'ah of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.Keywords: Equality, Maqhasid Syari'ah Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif maqashid syari’ah. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, maqashid syari’ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.Kata Kunci : Kesetaraan, Maqhasid Syari’a
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI INDONESIA
Get PDFAbstract: There is an obligation to involve the community in drafting village regulations. Therefore, this conceptual article is intended to find out how the process of community formation and participation in the preparation of village regulations is carried out. The approach used is the statute approach by collecting primary and secondary legal materials which are then analyzed descriptively. The results, first, are the stages of forming village regulations starting from planning, drafting, discussing, stipulating, promulgating, to dissemination. Second, community participation in the preparation of village regulations is a form of democratic political relations in village governance. In addition, the intended participation can be used as a means to discuss and agree on strategic matters. Keywords:Society Participation; Village Regulation. Abstrak: Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasilnya, pertama, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa.Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Peraturan Des
Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga
Get PDFAbstract : The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci: perkawinan, hukum, hakikat
TINDAKAN DOXING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN PRIVASI
Get PDFAbstract: There is a phenomenon on the internet called doxing or the act of publishing private information about someone on the internet, typically with malicious intent. Doxing act violates people rights of their privacy of personal data. Not only with malicious intent, doxing act often carried out by victims of crime to seek justice. This study aims to determine the application of the protection of personal data principals from doxing act in ITE Law and to identify the legal liability of doxing actions on social media that is carried out by victims of crime in related to the concept of privacy protection.This research was conducted using normative juridical approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the issue with the phenomenon being studied as the research object, in this case doxing act, and then reviewed with secondary data. The data analysis was carried out using a qualitative juridical method.The results of the study show that in the ITE Law, the protection of personal data from doxing act can be found in Article 26 (1) regarding the consent to disclose personal data, Article 27 (1), (3), and (4) regarding to the content of personal data that is disclosed, and Article 30 (2) regarding to the method in obtaining the content or personal data that is disclosed. Doxing actions on social media carried out by victims of crime to seek justice in the concept of privacy protection can be held legally responsible under the ITE Law Article 26 by filing a lawsuit, criminal sanctions and fines based on Article 45 (1), (3), and (4) and Article 46 (2), or administrative sanctions based on the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 Article 36 such as verbal and written warnings, temporary suspension of activities and/or announcements on online websites. Keywords: Privacy and Personal Data Protection, Doxing, Legal Liability Abstrak: Terdapat fenomena di internet yaitu tindakan doxing atau tindakan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa izin di internet dengan maksud atau niat jahat. Tindakan doxing melanggar privasi seseorang atas data pribadinya. Tidak hanya dengan maksud atau niat jahat, tindakan doxing sering dilakukan korban kejahatan untuk mencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dalam UU ITE serta untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing di media sosial yang dilakukan oleh korban kejahatan dikaitkan dengan konsep perlindungan privasi.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penilitian deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan permasalahan terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini tindakan doxing, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Kemudian dilakukan analisis data dengan metode yuridis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU ITE perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dapat ditemukan pada Pasal 26 ayat 1 berkaitan ada atau tidaknya persetujuan (consent) diungkapkan suatu data pribadi, Pasal 27 ayat 1, 3 dan 4 berkaitan dengan muatan atau bentuk data pribadi yang diungkapkan, serta Pasal 30 ayat 2 berkaitan cara perolehan muatan atau data pribadi yang diungkapkan. Tindakan doxing di media sosial yang dilakukan oleh korban kejahatan untuk mencari keadilan secara konsep perlindungan privasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU ITE Pasal 26 dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penjatuhan sanksi pidana dan denda sesuai Pasal 45 ayat 1, 3 dan 4 dan Pasal 46 ayat 2 atau dengan sanksi administratif sesuai Permen Kominfo 20/2016 Pasal 36 berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Kata Kunci: Perlindungan Privasi dan Data Pribadi, Tindakan Doxing, Pertanggungjawaban huku