Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Analisis Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam
Get PDFAbstract : This research is to analyze the urgency of marriage agreements in forming a sakinah family, and the perspective of Islamic family law regarding marriage agreements in order to form a sakinah family. This research method is a qualitative method, with a type of library research. The results of this study are: First, the urgency of the marriage agreement in controlling the use of husband and wife's assets is that the marriage agreement has good benefits as a preventive measure in the event of a divorce because the making of a marriage agreement will facilitate the distribution of assets here and there. The marriage agreement regulates the consequences of marriage related to assets, the marriage agreement is also carried out to minimize and avoid disputes between husband and wife, as well as provide legal certainty between the rights and obligations of each party. The urgency of a marriage agreement in forming a sakinah family is to form a happy family, make a marriage agreement which includes communication issues, personal and joint property, biological needs, economic issues, and appearance. The marriage agreement includes a form of mashlaahaah for husband and wife to achieve maqaasiid asy-shari'ah. Through the marriage agreement, what is the aim of the Shari'a, namely to achieve benefit, can be realized/achieved. Second, the marriage agreement in order to form a sakinah family in the perspective of Islamic family law is to build a sakinah family, and overcome problems that arise in the family and society. The marriage agreement demands his goodness and does not demand it other than that whatever happens, mawaddah has decorated one's heart. Who owns it, he will never break ties no matter what. If so, this word carries the meaning of love, but it is love plus. The meaning of this word is similar to the meaning of the word grace. It's just that, mercy is addressed to those who are blessed, while those who are blessed are in a state of need. Keywords: Marriage Agreement, Sakinah Family, Islamic Family Law Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, dan perspektif hukum keluarga Islam tentang perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun hasil penelitian ini adalah : Pertama, Urgensitas perjanjian perkawinan dalam mengantur penggunaan harta suami dan istri adalah bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan prefentif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Perjanjian perkawinan mengatur akibat perkawinan yang berhubungan dengan harta kekayaan, perjanjian perkawinan juga dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, serta memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah yakni membentuk keluarga yang bahagia, membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis, masalah ekonomi, dan penampilan. Perjanjian perkawinan termasuk bentuk mashlaaha bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqaasiid asy-syari’ah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai. Kedua, Perjanjian perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam adalah untuk terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Perjanjian perkawinan menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apa pun yang terjadi mawaddah telah menghiasi hati seseorang. Siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Makna kata ini mirip dengan makna kata rahmat. Hanya saja, rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Isla
PENGARUH PEOPLE POWER DALAM PERADILAN DI INDONESIA
Get PDFAbstract: The role of society in law enforcement in this country is very important. This role needs to be supported by discipline in complying with established laws and regulations. This article, which uses a normative legal research methodology, concludes that, in fact, the content of the rule of law applied in Indonesia contains the principle of the dignity of man, which contains the principles of democracy regarding the ideas of constitutionalism and a government that is given limited authority. With the rule of law, justice and people’s welfare can be achieved, because there is the right of the people to participate in voicing justice in accordance with the fifth Pancasila precept which reads “social justice for all Indonesian people”. Keywords: People Power; Justice. Abstrak: Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari rule of law yang diterapkan di Indonesia mengandung asas dignity of man, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstitualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya rule of law, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata Kunci: People Power; Peradila
HUKUM ADAT DARI TRADISI PERKAWINAN (UANG JAPUIK DAN UANG HILANG) YANG BERASAL DARI DAERAH PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT
Get PDFAbstract : Indonesia has a reflection or picture of the personality of the nation which is commonly referred to as "Customary Law" which is the embodiment of the soul of a nation from one century to another. The law regarding customary law has been contained in Article 18B paragraph (2). Customary marriage is one of several sections of customary law that is still implemented in several regions to this day. Traditional marriages are carried out in the same way as other customary rules, namely following the procedures and rules of the previous ancestors. Traditional marriages are carried out depending on the customs and culture created in the area. Even though it is not the same as the procedures for traditional marriages and traditions from other regions, traditional marriages do not affect how the beliefs or religions are believed by each person who undergoes them. In modern life like today, there are still many who use the customs of their ancestors which are used as a condition for a marriage. One of the traditional marriages that is currently still being carried out by couples from the city of Pariaman, West Sumatra is the Bajapuik and Uang Hilang. Abtsrak : Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah penerapan dari jiwa suatu negara tersebut dari suatu zaman ke zaman. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2). Perkawinan adat adalah suatu bagian hukum adat yang masih terlaksana di beberapa daerah sampai saat ini. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, masih banyak yang menggunakan adat istiadat dari nenek moyang yang dijadikan syarat adanya sebuah pernikahan. Salah satu perkawinan adat yang saat ini masih banyak dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kota Pariaman, Sumatera Barat adalah adat Bajapuik dan Uang Hilang
PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)
Get PDFAbstract: The formulation of the problems that will be raised in this study are: 1. What is the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? 2. How is the Islamic Law Review of the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? The type of research used in this study is empirical juridical legal research. This study concludes that: 1. Based on the results of the author’s research, it can be concluded that the role of female politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party Bengkulu Province is as follows: In serving with her husband, Mrs. Mardensi and Mrs. Mega Sulastri did it intensively every time, Even though as members of the legislature, Ms. Mardensi and Ms. Mega Sulastri are still like other mothers, such as preparing breakfast for her husband and children, preparing all the husband’s needs if there is an outside service. For every holiday, try to travel with the family and cook food according to the tastes of the children and husband. , Give each other attention by giving birthday gifts to husbands and Establishing communication and being honest and open to husbands and creating a pleasant atmosphere in the family. 2. Review of Islamic Law on the Role of Women Politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province. Basically, Islam does not prohibit women from participating in both the domestic and public spheres. The obligatory role of women in the domestic sphere is as a wife to her husband and mother to her children. Meanwhile, as a member of the community in matters of muamalah in the public domain, they are punished with an emergency rukhshah. This means that even though it is permissible, women must still follow existing Islamic rules, including when leaving the house they have to cover their private parts, get permission from their husbands and always prioritize the aspect of benefit both for the household and for the community. If it causes more harm to the family then professions outside the home must be abandoned considering something that is an emergency cannot leave things that are mandatory. Keywords: Women, Family, Politics Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? 2.Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:1.Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastri melakukannya dengan intesnsif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastri tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptaskaan suasan yang menyenangkan di dalam keluarga. 2.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhshah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib. Kata Kunci : Perempuan, Keluarga,Polit
PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFAbstract: This research examines the nullification of marriage based on Islamic and positive laws in Indonesia where the purpose of the research to detect the nullification of marriage based on these two kinds of law in Indonesia. It is a normative juridical. The result of the research depicts that the nullification of marriage based on Islamic law, namely, the cancellation of marriage (fasakh) due to the requirements which are not fulfilled when the marriage ceremony is held, then, it is cancelled because of the reasons that come after the marriage contract, next, the marriage held by the guardian with the prospective groom who are not a mate such as slaves with free people or adulterer with cared people, husbands “suspending” wives, do not return their wives to their parents , not make a living and wives are not willing, poor husbands are watched by trusted witnesses therefore they are unable to provide a living, it is annulled (fasakh) because of blemish area (skin patches), insanity, leprosy, infectious diseases such as syphilis, tuberculosis and others, it can be cancelled also due to the flesh grows on the genitalia of woman which obstruct the purpose of marriage (intercourse), another reason is because of ‘anah (penis doesn’t work for intercourse). Besides, the nullification marriage according to positive law in Indonesia, it is regulated by law number 1 of 1974 about marriage articles 22 to 28 and the compilation of Islamic law in chapter XI sections 70 to 76. The implementing of regulation is designed in government regulation number 9 of 1975 in chapter IV article 37 and 38. Article 22 of law number 1 of 1974 referring to marriage which states that it can be annulled if the parties do not meet the requirements to launch a marriage. Keywords: Nullification of Marriage, Islamic Law, Positive Law Abstrak: Penelitian tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan menurut hukum Islam yaitu batalnya perkawinan (fasakh) karena syarat yang tidak terpenuhi saat dilangsungkan akad nikah, batalnya perkawinan (fasakh) karena sebab yang datang setelah akad nikah, perkawinan yang diadakan oleh wali dengan calon mempelai laki-laki yang bukan jodoh misalnya budak dengan orang yang merdeka atau pezina dengan orang yag terpelihara dan lain-lain, suami “menggantung” istri, tidak memulangkan istri ke orang tua dan tidak pula memberikan nafkah dan istri tidak rela, suami miskin yang disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup memberi nafkah, batalnya perkawinan (fasakh) karena balak (penyakit belang kulit), batalnya perkawinan (fasakh) karena gila, batalnya perkawinan (fasakh) karena kusta, batalnya perkawinan (fasakh) karena penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain-lain, batalnya perkawinan (fasakh) karena daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh), batalnya perkawinan (fasakh) karena ‘anah (zakar tidak berfungsi untuk bersetubuh), sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia Pembatalan perkawinan diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Peraturan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab IV Pasal 37 dan Pasal 38. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positi
Restorative Justice Against Child Crime In the Perspective of Islamic Law at the Bengkulu City Police Station
Get PDFAbstracts: This study raises the issue of the process of restorative justice in crimes committed by children at the Bengkulu City Police and the perspective of Islamic law on the application of restorative justice to juvenile crimes. To answer this problem, empirical juridical research was used with direct interviews with investigators on the protection of women and children (PPA) at the Bengkulu City Police. After the data can then be analyzed based on normative descriptive analysis. The results of the study show that: (1) The process of implementing restorative justice for crimes committed by children at the Bengkulu City Police can be carried out in 2 ways; (a) restorative justice can be carried out outside the police office. (b) Restorative justice can be carried out at the police office. (2) The application of restorative justice to juvenile crimes in the perspective of Islamic law prioritizes peace or forgiveness through mediation, reconciliation between perpetrators, victims, law enforcers and the wider community directly participating in solving problems. Islamic law is aligned in law enforcement against children who are in conflict with the law.Keywords: Restorative Justice and Child Crime Abstrak : Penulisan menjelaskan tentang proses restoratif justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan penelitian yuridis empiris dengan wawancara secara langsung kepada penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA) pada Polresta Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses pelaksanaan restoratif justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dapat dilakukan 2 cara;(a) restorative justice dapat dilakukan di luar. (b) Restorative justice dapat dilakukan di kantor kepolisian.(2) Penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana anak dalam perspektif hukum Islam lebih mendepankan perdamaian atau pemaafan dengan mediasi, rekonsliasi antara pelaku, korban, para penegak hukum dan masyarakat luas ikut secara langsung berpartisipasi dalam menyelsaikan permasalahan. Hukum Islam selaras dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Kata kunci: Restoratif Justice dan Tindak Pidana Ana
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Get PDFAbstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person’s behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim’s consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family. Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness Abstrak: Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga. Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual,Saks
Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga
Get PDFAbstract: The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci: perkawinan, hukum, hakikat
PRAKTIK JUAL BELI MINYAK SOLAR ECERAN DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH
No full textAbstract: The purpose of this article is to find out the process of buying and selling retail diesel fuel in PondokKelapa Village, Central Bengkulu Regency, as well as IbnuTaimiyah’s views on the process of buying and selling retail diesel fuel in PondokKelapa Village, Central Bengkulu Regency. District, and how to do it from his perspective. In this article, this type of research uses field research, namely research whose purpose is to study symptoms or events that occur in community groups. Descriptive qualitative research with preference analysis is used in this study. Measurement fraud occurs during retail diesel sales and purchases. When determining how much solar to retail, some dealers err. The merchant has harmed the buyer through this scam; in Islam, it is against the law to deceive buyers and sellers. The conclusions of this article include that some traders engage in fraudulent trading, particularly by lowering the dosage. even though Ibn Taimiyah strictly forbade fraud, especially in Islam. From the point of view of Ibn Taimiyah, buying and selling fraud, especially reducing the dose, is an illegal act because it can harm one of the parties. According to Ibn Taimiyah, it is against the law to lie, diminish, or cheat in business or trade. In the case of sellers buying and selling diesel, it is expected that they are in accordance with the location being studied, in particular and the general public, to eliminate fraud. Keywords: Sell, Buy & Solar Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui proses jual beli solar eceran di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, serta pandangan Ibnu Taimiyah tentang proses jual beli solar eceran di Desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Kabupaten, dan bagaimana melakukannya dari sudut pandangnya. Dalam artikel ini jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mempelajari gejala atau peristiwa yang terjadi di kelompok masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif dengan preferensi analisis digunakan dalam penelitian ini. Kecurangan pengukuran terjadi selama penjualan dan pembelian solar eceran. Saat menentukan berapa banyak tenaga surya yang akan dijual secara eceran, beberapa pedagang keliru. Pedagang telah merugikan pembeli melalui penipuan ini; dalam Islam, adalah melanggar hukum untuk menipu pembeli dan penjual. Kesimpulan artikel ini termasuk bahwa beberapa pedagang terlibat dalam jual beli penipuan, khususnya dengan menurunkan dosis. padahal Ibnu Taimiyah secara tegas melarang penipuan, khususnya dalam Islam. Dari sudut pandang Ibnu Taimiyah, jual beli penipuan, khususnya pengurangan takaran, adalah perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Ibnu Taimiyah, adalah melanggar hukum untuk berbohong, mengurangi, atau menipu dalam bisnis atau perdagangan. Dalam hal pedagang jual beli solar diharapkan yang sesuai dengan lokasi yang diteliti khususnya dan masyarakat umum menghilangkasifat penipuan. Kata Kunci : Jual, Beli &Sola
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER IN ABSENTIA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG DISERSI
Get PDFAbstract : The definition of trial in absentia is to try without the presence of the defendant in the trial. In Indonesian law, courts in absentia can be applied to cases of road traffic violations, economic crimes, subversion and corruption.In the judicial process in absentia by the military court against suspects whose members of the military are absent or fleeing, those concerned can be processed using Law Number 39 of 1947, Article 86 and Article 87 concerning Amendments to the Army Criminal Code.The purpose of this study is to analyze, explain the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted and to analyze, explain the arrangements for the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted.This research is included in normative juridical research. The normative juridical research method is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. The data used is secondary data. While the collection of legal materials is done by reviewing and collecting library materials and the analysis method is carried out by qualitative descriptive methods.From the results of the study, it can be concluded that based on the Decision that the Researcher reviewed, namely Decision Number 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 and Decision Number 87-K/PM I-03/AD/IX/2021 it can be seen that the Implementation of the Military Court Decision this cannot be implemented. Because the defendant did not know his whereabouts Keywords : TNI members, in absentia, Desertion. Abstrak : Persidangan in absentia ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan.Dalam hukum Indonesia peradilan in absentia dapat diberlakukan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi.Dalam proses peradilan in absentia oleh peradilan militer terhadap tersangka yang anggota militer tidak hadir atau melarikan diri, kepada yang bersangkutan dapat diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi dan menganalisis, menjelaskan pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi.Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder.Sementara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka serta metode analisa dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Putusan yang Peneliti kaji yakni Putusan Nomor No 125-K/PM.II-09/AD/ VIII/2021 dan Putusan No. 87-K/PM I-03/AD/IX/2021dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer ini belum dapat dilaksanakan. Kata Kunci :Anggota TNI, In Absentia, Disers