Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz karena Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariah
Get PDFAbstrac: The formulation of the problem in this research is: 1) What is the basis for the judge's considerations in the religious court decision regarding child custody in decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?. 2) What is the analysis of decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn regarding child custody in positive law? 3) What is the analysis of decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn regarding child custody from a maqashid sharia perspective ?. The type of research used in this paper is library research using a case approach. This research concludes: 1) In decision No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn the panel of judges rejected the plaintiff's decision saying that in their consideration it was in the best interests of the future of the Plaintiff and Defendant's child to remain under the care of the Plaintiff and Defendant until the child reached the age of 12 years old / can decide for himself who he wants to join, if this decision is rejected, the next problem will be that the child will still be fought over by his parents. 2) Positive legal analysis of this decision. The Child Protection Law does not clearly state who the party has the right to care for. the child if a divorce occurs, whether for the husband or wife, then Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection article 33 paragraph (3) reads: "the guardian appointed as referred to in paragraph (2) must have the same religion as the child adheres to." 3) an apostate mother is not entitled to custody of a child who is not yet mumayyiz because it threatens the child's religion (ad-din), if he remains under the care of the plaintiff what will happen is that the child will follow the teachings of the plaintiff's apostate religion and change the child's faith, Even though the father who is a Muslim takes part in raising the child and the child will be taught two religions at once, it is not impossible or clearly cannot be trusted that he will not influence and damage the child's religion.
Keywords: Child Custody, Apostate Mothers, Mumayyiz.
Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?. 2) Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak dalam hukum positif?.3) Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak perspektif maqashid syariah?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan: 1) Pada putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn majelis hakim menolak putusan penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun / dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, dengan di tolaknya putusan ini masalah selanjutnya anak tersebut akan tetap di perebutkan oleh kedua orang tuanya 2) Analisis Hukum Positif pada putusan ini Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berhak memelihara si anak apabila terjadinya suatu perceraian, apakah untuk pihak suami atau istri, Maka di perkuat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 33 ayat (3) berbunyi: “wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan agama yang dianut Anak”. 3) ibu yang murtad tidak berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz karena mengancam agama(ad-din) sang anak, apabila tetap berada di bawah asuhan penggugat yang akan terjadi yaitu anak tersebut akan mengikuti ajaran agama pengugat yang murtad dan mengalihkan akidah anaknya, walaupun sang ayah yang beragama Islam ikut serta mengasuh anak tersebut dan anak tersebut akan diajarkan dua agama sekaligus tidak menutup kemungkinan atau jelas tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agama sang anak.
Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Ibu Murtad, Mumayyiz
Telaah Penerapan Kaidah Dilalah al-Faz ala al-Ahkam Terhadap Ayat-ayat Li’an Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Get PDFAbstract: Currently, cases of infidelity leading to divorce are frequently encountered. In Islamic law, if a husband finds out about his wife’s adultery without any witnesses, they can resort to li’an based on the evidence from Surah al-Nur, verses 6-10. Similarly, in positive law, a husband can sue his wife for adultery. There arises a new issue concerning the status of children resulting from li’an in the perspectives of Islamic law and positive law, which exhibit differences. In the field of Quranic exegesis, understanding the content, intentions, and laws within Quranic verses is known as kajian dalalah al-fadh ala al-ahkam in the Quran. Furthermore, as Indonesian citizens, there's a bond with national laws. Therefore, this study examines from two viewpoints: Islamic law and positive law. The aim is to examine Quranic verses regarding li’an using the approach of dalalah al-fadh ala al-ahkam in the Quran and also from the perspective of positive law. The research method employed is descriptive qualitative through library research. The findings indicate that Surah al-Nur, verses 6-10, fall under dalalah al-ibarah as it distinctly reveals the purpose, intent, and law it encompasses, specifically the law of li’an In the perspective of Islamic law, the status of a couple engaged in li’an will be terminated, and there can be no reconciliation; the child resulting from li’an is not attributed to their biological father and does not inherit any rights from him. However, according to positive law, the proven adulterous party may face a maximum penalty of nine months' imprisonment, provided there's a report from the aggrieved party. The status of a couple involved in li’an is divorce, and reconciliation is not possible. The child from li’an can still be attributed to the biological father through legal means in positive law.Keywords: Alquran, Dalalah, Li’an, Positive Law. Abstrak: Pada saat ini sering ditemui kasus perselingkuhan hingga menyebabkan perceraian. Sekiranya seorang suami mengetahui istrinya berzina sedangkan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dalam hukum Islam pasangan ini dapat melakukan li’an dengan dalil surat al-Nur ayat 6-10. Begitu juga dalam hukum positif, seorang suami dapat menggugat istrinya karena selingkuh. Terdapat masalah baru dalam status anak dari li’an dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang memiliki perbedaan. Dalam kaidah tafsir untuk mengetahui kandungan maksud dan hukum dalam ayat Al-Qur’an dikenal dengan kajian dalalah al-fadz ala al-ahkam dalam Alquran. Selain itu sebagai warga negara Indonesia tentu terikat juga dengan undang-undang sehingga penelitian ini mengkaji dari dua perspektif, hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengkaji ayat-ayat Alquran tentang li’an dengan pendekatan dalalah al-fadz ala al-ahkam dalam Alquran dan juga perspektif hukum positif. Metode yang dipakai artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat al-Nur ayat 6-10 termasuk dalalah al-ibarah karena terlihat jelas maksud, tujuan dan hukum yang dikandungnya yakni hukum li’an. Status pasangan yang li’an perspektif hukum Islam akan terputus dan tidak dapat rujuk selamanya, anak dari li’an tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan tidak mendapat hak apapun darinya. Sedangkan menurut hukum positif pihak yang terbukti selingkuh mendapat hukuman paling lama sembilan bulan penjara dengan catatan ada laporan dari pihak yang dirugikan. Status pasangan yang terlibat li’an adalah cerai dan tidak bisa rujuk. Anak dari li’an masih bisa dinasabkan kepada bapak biologis dengan jalur hukum.Kata kunci: Alquran, Dalalah, li’an, Hukum Positif
PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
Get PDFAbstrak: Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri. Di Desa Somagede ditemukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada sebagian suami yang tidak memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga menganggap bahwa nafkah telah gugur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitianya adalah praktik pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur’an, hadis dan ijma.Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz. Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa menuntut nafkah melebihi batas kemampuan suaminya.Kata kunci: Nafkah, Berpenghasilan, Sosiologi Hukum Islam. Abstract: The most basic obligation of a husband to his wife after the marriage contract is the obligation to provide a living both physically, namely the fulfillment of household needs and spiritually, namely the fulfillment of biological needs. In a hadith it is shown that it is obligatory for a husband to provide a proper living for his wife for the husband's lawfulness of the wife's genitals. In Somagede Village, it was found that when the wife helps her husband earn an income to meet the needs of his family, there are some husbands who do not provide any more support for their wives on the grounds that their wives have worked so they think that their livelihoods have died. This type of research is field research. Data collection techniques, namely by interview, observation, and documentation. The subject of this research is a married couple who work in Somagede Village, Banyumas Regency. While the object of the research is the practice of providing a living from husband to wife who earns income in Somagede Village, Banyumas Regency. The husband's obligatory livelihood is fulfilled by the husband based on texts sourced from the Qur'an, hadith and ijma. Sustenance is the right of the wife even though she is rich and her husband is poor. The obligation to provide a living for the wife does not fall, unless the wife disobeys or nusyuz. Regarding the practice of giving a living from a husband to a wife who earns money in Somagede Village, Banyumas Regency, based on the results of interviews with respondents, each family has a different way of applying the obligation to provide for their wives. Meanwhile, according to the sociology of Islamic law, the husband is still obliged to provide a living for his wife who earns herself according to her ability without demanding a living beyond the limits of her husband's ability.Keywords: Live, Earn, Sociology of Islamic Law.
HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENSIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Get PDFAbstract: Family is the forerunner of the most basic character formation. The attitude of educating children in a family is very influential on the next life. Therefore, families must be ready and able to face the challenges of the times. The industrial revolution 4.0 has a great influence on families. Challenges and temptations that easily infiltrate family life through technology, communication, and information. As well as the torrent of materialism brought major changes in patterns of life and attitudes of daily behavior. Therefore, it is necessary to conduct research in order to answer the challenges that occur in the family environment. This paper is the result of qualitative research from various data sources (works): books, journals, and articles that discuss families in facing the era of the industrial revolution 4.0. From this research, it produces impacts and various kinds of offers that can be used in responding to the industrial revolution 4.0, especially in the family sector. The impacts that occur due to the industrial revolution 4.0 in the field of family law include: concentration of family members focused on seeking pleasure, lack of parental attention, tendency to use gadgets excessively, breaking up of the whole family system, materialistic life. To respond to this impact, there are several offers that are considered capable of responding to the era of the industrial revolution 4.0 including: fostering mutual understanding, actualizing roles, presenting awards, positive and effective communication, instilling a positive discipline attitude and building a quality generation. Keywords: Family, Industrial Revolution 4.0, Family Resilience. Abstrak: Keluarga merupakan cikal bakal pembentukan karakter yang paling mendasar. Sikap mendidik anak dalam sebuah keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, keluarga harus siap dan mampu menghadapi tantangan zaman. Revolusi industri 4.0 memiliki pengaruh yang besar bagi keluarga. Tantangan dan godaan yang dengan mudahnya menyusup ke dalam kehidupan keluarga melalui teknologi, komunikasi, dan informasi. Serta derasnya materialisme membawa perubahan besar dalam pola hidup dan sikap perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian guna menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan keluarga. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dari berbagai sumber data (karya): buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang keluarga dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dari penelitian ini menghasilkan dampak dan berbagai macam penawaran yang dapat digunakan dalam menyikapi revolusi industri 4.0 khususnya di sektor keluarga. Dampak yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 di bidang hukum keluarga antara lain: konsentrasi anggota keluarga yang terfokus pada mencari kesenangan, kurangnya perhatian orang tua, kecenderungan untuk menggunakan gadget secara berlebihan, putusnya seluruh sistem keluarga, kehidupan materialistis. Untuk merespon dampak tersebut, ada beberapa tawaran yang dinilai mampu menjawab era revolusi industri 4.0 antara lain: menumbuhkan saling pengertian, mengaktualisasikan peran, memberikan penghargaan, komunikasi yang positif dan efektif, menanamkan sikap disiplin positif dan membangun kualitas. generasi. Kata kunci: Keluarga, Revolusi Industri 4.0, Ketahanan Keluarg
PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BENCOOLEN MALL KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Get PDFAbstract: The formulation of the problem in this study which includes how to fulfill the rights of women workers in Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law? The type of research used is field research (Field Research). Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. This study concludes that 1). The implementation of the fulfillment of the rights of women workers at Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic law has been fulfilled and implemented optimally. 2). Fulfillment of the rights of women workers is regulated in 15 (fifteen) laws and regulations, essentially there are eight rights of women workers guaranteed by the government given by Bencoolen Mall to its female workers. The rights that must be obtained by female workers consist of: the right to rest for menstruation, the right to get protection during pregnancy and the prohibition of layoffs for workers who are married, pregnant, and giving birth, the right to rest during pregnancy, abortion and childbirth, and the opportunity to breastfeed. Furthermore, the obligations that must be carried out by the company in fulfilling the rights of women workers consist of: the obligation to provide breastfeeding facilities, the obligation not to discriminate and employ women workers at night and the obligation to guarantee protection from violence and harassment. 3). In the study of Islamic law, it shows that the rights of women workers are very much considered, especially in aspects related to the fulfillment of the rights to the income earned from the work. The right to get an appropriate wage (sura An-Nissa: 32, An-Nisa: 124), the right to leave and work relief (sura Al-Baqarah: 286) and the right to get comfort and protection (At-Taubah: 71 and An-Nissa: 34). Keywords: Women Workers Rights, Islamic Law, Positive Law. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di Bencoolen Mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di bencoolen mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam sudah terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal. 2). Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tersebut diatur di dalam 15 (Lima belas) peraturan perundang-undangan yang intinya terdapat delapan hak pekerja perempuan yang dijamin oleh pemerintah yang diberikan oleh bencoolen mallkepada pekerja perempuannya. Hak yang wajib didapat oleh pekerja Perempuan terdiri dari: Hak Istirahat haid, Hak mendapatkan Perlindungan saat hamil dan larangan PHK bagi pekerja yang menikah, hamil, dan melahirkan, Hak Istirahat Hamil, Gugur Kandungan dan Melahirkan, dan Kesempatan menyusui. Selanjutnya Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan yang terdiri dari: kewajiban menyediakan fasilitas menyusui, kewajiban untuk tidak melakukan deskriminasi dan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari dan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. 3). Dalam kajian hukum Islam menunjukan bahwa hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut. Hak mendapatkan upah yang sesuai (surah AnNissa: 32, An-Nisa: 124), hak cuti dan keringanan pekerjaan (surah Al-Baqarah: 286) dan hak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan (At-Taubah: 71 dan An-Nissa: 34). Kata Kunci: Hak Pekerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Positi
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)
Get PDFAbstract: The formulation of the research problem is: 1) What is the urgency of conducting health checks for prospective brides and conducting health checks for prospective brides. Study in Central Bengkulu Regency? 2) How is the health check for prospective brides from the maqashid shari’ah perspective. Study in Central Bengkulu Regency. The type of research is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and citing information. This study concludes that: 1) The urgency of the need for this health check to ensure the health of the prospective bride and groom, in Bengkulu Tengah with 37 cases of malnourished infants, 7.57% of stunting cases and 4-10 HIV/ AIDS cases in 2021 -2022. The examination includes a physical examination (weight, height and blood pressure check), filling out psychological questionnaires, checking blood group, blood sugar, checking for hepatitis, HIV/AIDS, syphilis, and TT immunization vaccine (tetanus textoid) for the bride and groom. women as well as screening, laboratory examination using blood, urine or body tissue samples, treatment counseling and referrals if necessary. 2) Health checks for prospective brides from a maqashid shari’ah perspective in its implementation there are no disadvantages and more benefits, this act is included in the hajiyat level which is a secondary need that is useful as maintenance of the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl). Keywords: Keywords: Health Checkup, Bride and Groom, Maqashid Syari’ah. Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah? 2) Bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Urgensi diperlukannya pemeriksaaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di bengkulu tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57% dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021- 2022. Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (tetanus teksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratoium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, konseling pengobatan dan rujukan bila perlu. 2) Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah dalam pelakasanaannya tidak ada kemudharotan dan lebih banyak manfaatnya, perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang berguna sebagai pemeliharan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Kata kunci: Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Calon Pengantin, Maqashid Syari’ah
Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomo 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam)
Get PDFAbstract : The implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People’s Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency has gone well even though at the beginning of the implementation of the ban on parties at night there were some groups of people who challenged the implementation of the ban on parties at night. The supporting factor in the Regent’s Regulation Number 47 of 2018 concerning the People’s Party is the coordination through routine meeting activities carried out by the enforcement team for banning parties at night. There is community participation through reporting activities in case of party violations at night. There is a commitment through the Integrity Fact Signing carried out by the party ban enforcement team at night. Whereas the implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People’s Party in the Attitude District of Empat Lawang Regency, the Islamic Political perspective has followed the recommendations of the Islamic Religion, contains 4 guidelines in carrying out political leadership. Keywords: Implementation, Regent Regulation, People’s Party. Abstrak : Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik walaupun diawal pemberlakuan larangan pesta dimalam hari ada sebagian golongan masyarakat yang menantang diberlakukannya larangan pesta dimalam hari. Faktor Pendukung dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah, adanya koordinasi melalui kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan laporan apabila terjadi pelanggaran pesta dimalam hari. Adanya komitmen melalui Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang perspektif Politik Islam sudah mengikuti anjuran Agama Islam, telah mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik. Kata Kunci:Implementasi, Peraturan Bupati, Pesta Rakya
PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU)
Get PDFAbstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (data reduction); penyajian data (display data); dan terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. 2) Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di anatara para ahli waris. Kata Kunci: Pemanfaatan Harta Waris, Hukum Islam. Abstract : The problem in this study are: 1) How is the implementation of the use of shared inheritance by gilir sawah in the community of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu? 2) What is the view of Islamic law on the use of shared inheritance by gilir sawah in the people of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu Province? This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine non-participatory observation, indepth interviews, and documentation. The technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); and finally drawing conclusions (conclusion drawing). This study concludes that: 1) The use of joint inheritance by gilir sawah is carried out in a sequential manner from the wife or husband who is left behind to the first child onwards and is not fully owned, only the benefits are taken. 2) According to Islamic law, the use of joint inheritance by way of shifting fields may be carried out because of mutual pleasure and agreement between the heirs. Keywords: Utilization of Inheritance, Islamic Law
Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)
Get PDFAbstract: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Every marriage event must be recorded in an official institution, namely the Office of Religious Affairs so that it has legal force as evidenced by a Marriage Book. The fact that occurs in society, many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs, because they carry out the marriage by means of unregistered marriage, especially in the practice of polygamy. The method used in this study is a normative juridical method with a law approach. The results of the study indicate that the legal position of polygamy carried out with unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 is illegal in the eyes of the law, because it is not in accordance with applicable regulations in the State of Indonesia so it does not have legal force and not registered with the Office of Religious Affairs. So Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only recognizes polygamy registered at the KUA with permission from the Religious Courts. The legal consequence of the practice of polygamy by means of unregistered marriage is that the second wife who is married in an unregistered manner cannot demand her husband to provide physical and spiritual support if the husband leaves her, because the marriage is not considered valid by the State, the child of a wife who is married siri is also considered an illegitimate child who is not legally married. there is a civil relationship with his father, so it is difficult to go to school because there is no birth certificate and this shows the administrative arrangements that are not smooth. Keywords: Legal Consequences, Polygamy, Siri Marriage. Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri khususnya dalam praktik poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Kata kunci: Akibat Hukum, Poligami, Nikah Siri
ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM
No full textAbstract: This study discusses two main studies of the case, namely: 1) What is the Status of Case Number 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn in Law Number 50 of 2009? 2) What is the position of Case 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Nebis In Idem review? 3) What about Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Perspective of Islamic Law?. These three issues are discussed using a normative legal research type with a literature study. The approaches used in this research are case approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study are 1) The position of the decision of the case Number 1098/ Pdt.G/2021/PA.Bn in the perspective of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, is textually contrary to Article 70 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. 2) The decision on the talak divorce case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, when viewed from the ne bis in idem principle, has fulfilled the requirements for the application of the ne bis in idem principle in this case. 3) Decision on Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Islamic Law Perspective, the position of the decision on case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn which has been determined by the Bengkulu Religious Court Judge Class 1 A is in accordance with the law Islam, because in the legal considerations of the decision, the judge avoids more severe harm if the marriage is continued, then the judge seeks benefit and prioritizes justice by continuing to accept the case by setting aside statutory regulations solely for the sake of justice, certainty and benefit of the parties. Keywords: Judge’s Decision, Divorce Divorce, Nebis In Idem Principle, Law Number 50 Year 2009, and Islamic Law. Abstrak: Penelitian ini membahas dua kajian pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009? 2) Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan Nebis In Idem? 3) Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?. Tiga permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas ne bis in idem, telah memenuhi syarat berlakunya asas ne bis in idem dalam perkara ini. 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak. Kata Kunci : Putusan Hakim, Cerai Talak, Asas Nebis In Idem, UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Isla