Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PROSES MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textAbstract: The purpose of this study is to describe the process of resolving land disputes through the mediation process at the Land Office of Kepahiang Regency and based on Islamic law. As well as describe the factors that become obstacles and obstacles in the defense dispute resolution process. The type of research carried out is qualitative-empirical research by examining documentation and interviewing informants. This study concludes that 1) The process of resolving land disputes through mediation at the Kepahiang District Land Office has been carried out in accordance with the applicable provisions, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. Where in the implementation of mediation, the parties involved The dispute is facilitated by the Land Office of Kepahiang Regency to be able to resolve disputes that occur, by way of deliberation to get the best solution or “win-win solution”. If in mediation no peace agreement is reached between the two disputing parties, the Kepahiang District Land Office will provide recommendations for resolving the dispute through litigation or court. 2) Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning the two disputing parties and mediated by a hakam (mediator) to find a peace agreement between the disputing parties. 3) In the implementation of land dispute resolution mediation, there are obstacles and obstacles, including the absence of parties who do not have good intentions to take advantage of the mediation process, uncooperativeness of one or both parties when a call is made for the implementation of mediation, and the lack of human resources in the Section. Control and Handling of Disputes at the Land Office of Kepahiang Regency, sothat it can hinder the settlement of dispute cases that have been registered at the Kepahiang Regency Land Office. Keywords: Land Disputes, Mediation, Islamic Law Perspective Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam. Serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertahan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif-empiris dengan cara meneliti dokumentasi dan mewawancari informan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan kententuan yang beraku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Dimana dalam pelaksannaan mediasi, pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik atau “win-win solution”. Jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi atau peradilan. 2) Penyelesaian sengketa pertanahan melaui mediasi menurut persektif hukum Islam yaitu melalui tahkim, dimana pelaksanaannya dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan dimediasi oleh seorang hakam (mediator) untuk menemukan kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa. 3) Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan terdapat hambatan dan kendala, antara lain tidak adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk memanfaatkan proses mediasi, tidak kooperatifnya salah satu atau kedua belah pihak saat dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan mediasi, serta kurangnya sumber daya manusia di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, sehingga dapat menghambat penyelesaian terhadap kasus sengketa yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang. Kata kunci :Sengketa Pertanahan, Mediasi, Perspektif Hukum Isla
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Get PDFAbstract: The formulation of the research problem is: 1) How is the fulfillment of children’s livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency? 2) How is the implementation of the fulfillment of children’s livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency, from a Islam law perspective?. The type of research is field research (field research). Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and quoting information. This study concludes that: 1) Fulfillment of the Child’s Livelihood Rights Due to Divorce In Ulu Talo Subdistrict, Seluma Regency, the fulfillment of the responsibility to meet the needs of the child after divorce, only the mother of the child (ex-wife) and assisted by the mother’s parents in mutual cooperation , by the way the mother works and has a business. 2) According to the Compilation of Islamic Marriage Law on Child Care Article 156 (d) in the event of a divorce “All hadhanah costs and child maintenance are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult able to take care of himself (21 years old). Keywords: Children’s Livelihood Rights Due to Divorce. Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutif informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) MenurutKompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kata Kunci: Hak Nafkah Anak Akibat Perceraia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI KECAMATAN KETAHUN)
No full texten telah sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen mendapat kompensasi berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun yaitu faktor eksternal dan faktor internal . faktor eksternal itu sendiri 90% disebabkan oleh faktor cuaca dimana hujan lebat di sertai angin kencang yang menyebabkan banyak pohon tumbang sehingga menyebabkan kerusakan pada instalasi gardu listrik. Dan 10% dikarenakan faktor internal seperti kerusakan pada trafo, kabel dan alat penunjang lainnya. Terkait kasus pemadaman listrik di wilayah ketahun itu 90% disebabkan oleh faktor cuaca sehingga pihak PLN tidak memberikan ganti rugi karena itu diluar dari perkiraan mereka. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang, Pemadaman Listrik. Abstract: The formulations of this research are: 1) What is the form of legal protection for consumers related to power outages in Ketahun District? 2) What are the factors that cause blackouts in Ketahun District? This type of research is field research (field research). Collecting data by collecting information through in-depth interviews with a number of respondents from employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur and employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur, Ketahun Guard Office in Ketahun District and some consumers use electricity in Ketahun sub-district. This study concludes that: 1) The form of legal protection of PT. PLN (Persero) to consumers has complied with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and consumers are compensated based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. in Article 29 paragraph (1) letter e which states that consumers have the right to receive compensation in the event of a blackout caused by errors and/or negligence in operation by the holder of the electricity supply business license. 2) The factors that influence the occurrence of blackouts in Ketahun District are external factors and internal factors. 90% of external factors are caused by weather factors where heavy rains are accompanied by strong winds which cause many trees to fall, causing damage to the installation of electrical substations. And 10% due to internal factors such as damage to transformers, cables and other supporting equipment. Regarding the case of blackouts in the area that year, 90% were caused by weather factors so that PLN did not provide compensation because it was beyond their estimates. Keywords: Consumer Protection, Laws, Power Outages
KONSEP NAFKAH MUAQQAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
No full textAbstract : This study aims to determine the concept of muaqqat living in Islamic law. This type of research uses qualitative methods. Sources of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are documentation and literature (library research). The results of this study are that there are three concepts of muaqqat living offered. The first is that the living has no time limit, this opinion was pioneered by the Imam Adz-dzahiry Madzhab which based on the verse of the Qur’an “give a living to your wives according to your ability according to the level of your sustenance”. The second is that the limitation of living is up to 3 (three) consecutive days, this opinion was pioneered by the Imam Shafi’i School. This opinion is based on the words of a friend of the Prophet as well as the second caliph of the Muslims, namely Umar bin Khattab, he sent a message to the war troops who were outside the city. and the third is the limitation of living left to the husband and wife themselves. This third opinion is based on Indonesian normative law, namely the UUP and KHI. The regulation does not include a specified time limit. Rather, it is up to the person concerned. If the couple wants certainty in obtaining their rights and obligations, then they have the right to apply for a marriage agreement or taklik talaq agreement. Keywords: Livelihood; Muaqqat; Islamic Law Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah muaqqat dalam Hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep nafkah muaqqat yang ditawarkan. Yang pertama bahwa nafkah itu tidak ada batas waktunya, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Adz-dzahiry yang berdasarkan ayat alquran “berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan kemampuanmu sesuai kadar rezekimu”. Yang kedua bahwa batasan nafkah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Syafi’i. Pendapat tersebut berdasarkan perkatan dari sahabat Rosulullah sekaligus khalifah ke-2 kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, beliau mengirim pesan kepada pasukan perang yang sedang berada diluar kota. dan yang ketiga adalah batasan nafkah diserahkan kepada pasangan suami istri itu sendiri. Pendapat ketiga ini berdasarkan hukum normatif Indonesia yaitu UUP dan KHI. Didalam aturan tersebut tidak dicantumkan batas waktu yang ditentukan. Melainkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Apabila pasangan tersebut mengingkan adanya kepastian dalam memperoleh hak dan kewajibannya, maka mereka berhak untuk mengajukan perjanjian perkawinan atau perjanjian taklik talaq. Kata Kunci: Nafkah; Muaqqat; Hukum Isla
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)
Get PDFAbstract: The formulations of this research are: 1) How is the preservation of Jambar Uang in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Bengkulu Tengah 3) How is the Review of Islamic Law on the Tradition of Jambar Money in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Empat , Bengkulu Tengah This type of research is a field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach, the data collected by the methods of observation, interviews and documentation. This study concludes that: 1) the Lembak Indigenous people in the village of Kembang Seri, Talang Empat Bengkulu Tengah, some still practice the Jambar Uang tradition, most of the others do not know the meaning of the Jambar Uang tradition (2) According to Islamic law Tradition Money Jambar in Kembang Seri Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency is Mubbah. Key Word : Islamic Law, Jambar Uang, Weading Party. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi 1). Bagaimana Pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2).Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.Jenis Penelitan ini adalah penelitan lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) masyarakat Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebgian masoh melakukan tradisi Jambar uang, Sebagian yang lainnnya banyak yang belum mengetahui makna yang ada pada Tradisis Jambar uang (2) Menurut hukum Islam Tradisi Jambar Uang yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Mubbah. Kata Kunci : Hukum Islam, Jambar Uang, Pesta Perkawinan
PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
Get PDFeduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian penulis mengenai problematika pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh: 1)Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2)Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3)Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4)Hamil diluar nikah. 5)P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan istbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi. Kata kunci: Problematika, Perkawinan, Tercatat; KUA. Abstrack : The law stipulates that every marriage that takes place must be in front of an authorized or registered official, but in Lintau Buo Subdistrict there are still people whose marriages are not registered and do not have a marriage certificate. The purpose of this study was to determine the causes of people who do not have a marriage book in Lintau Buo District and to find out the efforts of KUA in dealing with people who do not have a marriage book. This research is a field research (field research). Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the writer uses data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of the author's research regarding the problems of unregistered marriages are caused by: 1) Marriage does not get the blessing of parents. 2) Marriage of a widower or widow due to lack of administrative requirements at the KUA office (divorce certificate). 3) Marriage due to being caught red-handed by the community. 4) Pregnant out of wedlock. 5) P3N did not report marriage. There are as many as 120 people who do not have a marriage book and 5 people who do istbat marriage in the religious court for the last 2 years. The cause of people not having a marriage book is because the marriage book is missing, registrar employees, marriage registrar employees do not provide marriage books, marriages are not registered. Efforts made by the KUA in tackling people who do not have a marriage book are by way of interviews with solutions and outreach. Keywords: Problematic, Marriage, Recorded, KUA
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DI PAUD IT AL-HASANAH KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU
Get PDFAbstract: The formulation of the problem in this study are: 1) How is the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah 2) How is the implementation of the mubadalah concept regarding the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah, Pagar Dewa Village, Bengkulu City. This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). Data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses gender equality theory, structural-functional theory, and mubadalah. This study concludes that: 1) The implementation of the obligations and rights of of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah consists of two forms, namely implemented and not implemented. 2) The implementation of the mubadalah concept in the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah are mostly mubadalah. The structural and functional aspects have been implemented properly. The husband has carried out his duties as a breadwinner as well as helping with domestic tasks, the wife has carried out her duties as a mother and wife as well as a career woman who helps the family economy. The concept of gender equality between husband and wife has also been implemented well. Husband and wife have carried out their functions and have worked together. Keywords: Obligations and Rights, Husband and Wife, Mubadalah. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suamiistri di PAUD IT Al-Hasanah ? 2) Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif.Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data menggunakan teori kesetaraan gender, teori struktural-fungsional, dan mubadalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. 2) Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita kariryang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama. Kata kunci: Kewajiban dan Hak, Suami Istri, Mubadala
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Get PDFAbstract: The purpose of this study was to analyze: First, the working relationship between the Regional Government of Seluma District and the Ministry of Religion of Seluma District in organizing the Hajj. Second, the factors that influence the working relationship in the implementation of the pilgrimage in Seluma District. This type of research is qualitative research. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing.This study concludes that: First, the working relationship between the District Government of Seluma and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency has been well established. Working relationships indicate that there is an important role for the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs in succeeding the implementation of Hajj in Seluma District. The parties are responsible for the implementation of Hajj in accordance with their field of duty. Ministry of Religious Affairs Seluma District plays an important role in the matter of fostering the people, education and socialization in hajinya. Second, the factors that affect the working relationship between the Government of Seluma District and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency in performing the Hajj are: First, Supporting factor is the interest of the people of Seluma Regency who are high to be able to perform the pilgrimage, the knowledge of the society about the position of Hajj in Islam, the ability of the society economically, the synergy between the district government and the Ministry of Religious Affairs in the management of Hajj. Secondly, the inhibiting factor is the wide area of Seluma Regency up to the hinterland, making it difficult for the implementation of socialization and guidance of the pilgrims to pilgrims, still lack of specialized personnel who administer on-line hajj registration and limited internet network in Seluma District. Keywords: Law Number 13 of 2008, Employment Relations, Implementation of Hajj Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam. penyelenggaraan haji Kedua,faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam. penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif .Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjaantara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah Pertma, factor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenagalam pengelolaan haji. Kedua, faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara on-line dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma. Kata Kunci: UU Nomor 13 tahun 2008, Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Haj
PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MENDAPAT HAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Get PDFAbstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge’s decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children’s rights after their parents’ divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children’s rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children. Keywords: Children’s Rights, Legal Protection, Positive Law. Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak. Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positi
SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN)
Get PDFAbstract: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim. Abstrak: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/ Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari’ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari’ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari’ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law. Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge’s Decisio