Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)
Get PDFAbstract: The formulation of the research problem is: 1) What are the positive regulations/laws in the State of Indonesia that regulate land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing? 2) What is the fiqh siyasah perspective on land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing?. This type of research is a field research with data collection methods by observation, interviews, and documentation. The research location is in Jum’at Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. The results showed that there were 13 plots of land from residents affected by the Bengkulu-Taba Penanjung toll road land acquisition project in Jum’at Village, Talang Empat District whose compensation money was deposited with the district court (consignment). Of the 13 parcels of land, 3 of the certificates are still collateral in the bank. Key words : Land acquisition, Plant Growth Compensation, Toll Road Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini yaitu :1) Apa saja regulasi/ hukum positif di Negara Indonesia yang mengatur tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh? 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian yaitu terdapat 13 bidang tanah dari warga terkena proyek pengadaan tanah jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat yang uang ganti kerugiannya dititipkan ke pengadilan negeri(konsinyasi). Dari ke-13 bidang tanah tersebut, 3 bidang sertifikatnya masih menjadi agunan di bank. Kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Jalan To
Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memotong Upah Pekerja Sepihak Karena Perusahaan Merugi Akibat Terdampak Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kepmenaker No. 104 Tahun 2021
Get PDFAbstract: The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic activity, causing companies to suffer losses. To maintain business continuity, the company conducts unilateral wage deductions for workers, which violates workers’ rights and harms workers. Therefore, this study is intended to find legal actions against companies that cut wages unilaterally because they are affected by COVID-19 and to find legal protection for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause rights disputes. There has been no definite legal action against the company, but workers can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers’ wages, the Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers. Keywords: Wage Deduction, COVID-19, Employment. Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja.Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan pada sumber hukum positif.Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya. Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan.Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Kata Kunci: Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI BUBUWARANG SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN DI DESA TEGALGUBUG, KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Get PDFAbstract: There is a phenomenon where a tradition called the bubuwarang tradition becomes an obligation if someone wants to have a marriage. Bubuwarang is a gift from the prospective groom’s family to the prospective bride’s parents in a pre-wedding procession, namely before the engagement. If the tradition is not fulfilled it can cause a marriage to be postponed or even fail. This study aims to obtain legal certainty about the validity of marriage within the bubuwarang tradition and to see the views of customary law and Islamic law on the bubuwarang tradition. This research uses a normative juridicial approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the laws and regulations related to the event being studied, in this case regarding the bubuwarang tradition as a marriage requirement in Tegalgubug Village, Cirebon Regency, then reviewed with secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridicial methods to produce descriptive data. The results of the study show that the validity of marriage in the presence of the bubuwarang tradition in terms of Islamic law associated with the marriage law is valid because the bubuwarang tradition is not included in the legal requirements of marriage regulated in Islamic law and marriage law. The fulfillment of the bubuwarang tradition does not affect the validity of the marriage. The view of customary law is that if the bubuwarang tradition is not carried out, it will have an impact on the assessment of the prospective bride’s family on the social status of the prospective groom’s family in fulfilling the bubuwarang, besides that there are social sanctions, namely being the subject of discussion from the surrounding community. In general, they will look down on the prospective groom’s family. Despite the view of Islamic law on the implementation of the bubuwarang tradition is permissible, if the conditions are forced and the Islamic teachings are violated, the law becomes prohibited. Keywords: Marriage, Bubuwarang Tradition, Marriage Requirements. Abstrak: Terdapat fenomena dimana sebuah tradisi yang bernama tradisi bubuwarang menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari keluarga calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang serta untuk melihat pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait peristiwa yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian keluarga calon mempelai wanita terhadap status sosial dari keluarga calon mempelai pria dalam memenuhi bubuwarang tersebut, selain itu terdapat sanksi sosial yaitu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram. Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Bubuwarang, Persyaratan Perkawina
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ATAS KEHAMILAN YANG TIDAK DIHARAPKAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN HAK HIDUP JANIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Get PDFAbstract: Since the enactment of the Child Protection Law, the Indonesian government expects that every parent is responsible for preventing underage marriages. In fact, underage marriages can be carried out because there is an opportunity, namely by granting dispensation. Many minors who experience unintended pregnancies, so that parents consider to carry out underage marriages. This has caused a lot of imbalances that should have been prohibited but who filed for dispensation because the child was already pregnant. This study uses a juridical-normative method with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques were carried out by means of library research to obtain secondary data and interviews to complete data that were not obtained from primary and secondary data, then the data obtained were analyzed using qualitative juridical methods. Results Based on the research, it is described about the legal protection of the right to life of the fetus not only because of a legal marriage. The fetus is one of the early stages of human life before it is born and becomes the subject of law. So that the fulfillment of the right to life of the fetus must still be protected even though it is an unwanted marriage due to sexual violence. Key Words : Child marriage, Unwanted Pregnancy, Protection of Children’s Rights Abstrak: Sejak diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Anak pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Pada kenyataannya dilangsungkannya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan karena terdapat suatu peluang yaitu dengan pengabulan dispensasi. Masih banyak anak yang mengalami kehamilan tidak diharapkan, sehingga timbul pertimbangan orang tua untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini yang menimbulkan ketidakseimbangan karena seharusnya hal tersebut dilarang tapi banyak orang tua yang mengajukan dispensasi karena alasan anaknya sudah hamil.Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari data primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh dianilisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap hak hidup janin tidak hanya karena perkawinan yang sah. Janin merupakan salah satu tahap awal kehidupan manusia sebelum ia lahir dan menjadi subjek hukum. Sehingga pemenuhan terhadap hak hidup janin tetap harus dilindungi walaupun merupakan kehamilan yang tidak diharapkan akibat kekerasan seksual. Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kehamilan Tidak Dikehendaki, Perlindungan Hak Ana
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI NARKOBA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( PUTUSAN NOMOR : 47/PID/2013/PT.JKT
Get PDFAbstrak: Timbulnya masalah lalu lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berkembang seirama dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undangundang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode hukum penelitian Hukum Normatif ( penelitian hukum kepustakaan ) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkoba Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Di dalam undang-undang hukum pidana ( KUHP ) umumnya diatur perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, maupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja. Kata kunci: Lalu lintas, Penegakan Hukum, Pemakai Narkotika Abstract: The emergence of traffic problems is one of the problems that develops in tune with the development and development of society. Among other things is the problem of traffic violations which tend to lead to disorder and accidents in society. Traffic violations are a situation where there is a discrepancy between the rules and implementation. The rules in this case are legal instruments that have been determined and agreed upon by the state as laws that are legally valid, while the implementation is humans or the people of a country who are bound by these legal instruments. The research method used to answer the problems in this thesis is the normative juridical approach or the legal method of normative law research (library law research) which is carried out by first examining library materials that are relevant to the problem under study and referring to legal science. contained in laws and regulations, legal principles and opinions of legal experts and legal practitioners regarding law enforcement against drug users who cause traffic accidents. In the criminal law law (KUHP) generally regulated acts committed intentionally, as well as acts committed unintentionally. Keywords: Traffic, Law Enforcement, Narcotics User
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERADA DIBAWAH PERWALIAN KARENA KEHILANGAN KEDUA ORANG TUANYA
Get PDFAbstract: Guardianship is an authority given to a legal subject through a court decision to represent a child who is not yet an adult in carrying out legal actions. Basically only a guardian will be appointed for the child in the guardianship. Article 8 of PP Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians stipulates that the appointment of guardians is carried out based on the request or will of the parents. In 2021 there were 6,363 cases of guardianship applications that were decided in the Religious Courts, an increase from previous years. The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection for a child in guardianship proposed by both parties of the family. The research method used in this research is the normative juridical method by obtaining data from literature studies and field studies. The results of this study can be concluded that legal protection for a child who is under guardianship is the same as legal protection for a child who is under parental control because a guardian is a substitute role for parents where legal protection can be carried out by fulfilling the rights of children who has been regulated in laws and regulations and the existence of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian is also one of the efforts to protect the assets of children who are under guardianship. Keywords: Chlidren, Legal Protection, Guardianship. Abstrak: Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang subjek hukum melalui putusan Pengadilan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya hanya akan ditetapkan seorang wali bagi anak dalam perwalian. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Pada tahun 2021 terdapat 6.363 perkara permohonan perwalian yang diputus di Pengadilan Agama yang mana hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah perwalian adalah sama dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua karena seorang wali merupakan peran pengganti orang tua dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang berada dibawah perwalian. Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Perwalia
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN DALAM SISTEM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Get PDFAbstract: Sustainable development and its basics. To create a development plan that relies on the concept of sustainable development, you must know what is needed, as well as what components and tools are needed to build sustainably. Economic, social and environmental sustainability are the pillars of sustainable development that must develop in a balanced manner. Otherwise, development will be trapped in a conventional development model that only emphasizes economic growth and ignores environmental and social development. In addition, for successful sustainable development, social capital is needed which is able to maintain good cooperation between vertical and horizontal government institutions. In addition, the government, private sector and society must work together to create environmentally sound development plans and policies by utilizing a multi-stakeholder approach from these three groups.
Keywords: Planning, Sustainable Development, National Development.
Abstrak: Pembangunan berkelanjutan dan dasar-dasarnya. Untuk membuat perencanaan pembangunan yang bergantung pada konsep pembangunan berkelanjutan, Anda harus tahu apa yang diperlukan, serta komponen dan alat apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan. Berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yang harus berkembang secara seimbang. Jika tidak, pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perkembangan lingkungan dan sosial. Selain itu, untuk pembangunan berkelanjutan yang berhasil, diperlukan modal sosial yang mampu menjaga kerja sama yang baik di antara lembaga pemerintahan vertikal dan horisontal. Selain itu, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut.
Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan Bekelanjutan, Pembanguan Nasional
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU NOMOR 7/PDT.G/2016/PTA.BN TENTANG GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
No full textPerbedaan putusan Pengadilan Agama lebong dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengenai putusan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 14 Maret 2016 tentang gugatan pembatalan perkawinan merupakan problem hukum yang patut untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan bahan hukum berupa data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang dimintakan oleh Penggugat, berdasarkan fakta bahwa penggugat dan suami masih terikat secara sah menurut hokum perkawinan sebagai suami isteri. Namun ketika melangsungkan pernikaan dengan isteri kedua, suami melakukan pemalsuan identitas terhadap tergugat dan Kantor Urusan Agama mengaku yang bersangkutan berstatus duda dengan menunjukkan surat panggilan Pengadilan Agama Curup padahal putusan Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan cerai suami terhadap penggugat
SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)
No full textPemenuhan hak anak pasca perceraian ini pihak ayah sebagaian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan tidak adanya sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksankan kewajiban tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana ketentuan kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan berdasarkan analisis deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum Islam terdapat disparitas, yaitu pendapat ulama' Hanafi menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia, dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sedangkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut
PEMBATASAN USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Tinjauan Maqȃshid Al-Syarî’ah)
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa pandangan fiqh klasik terhadap usia minimal kawin, landasan filosofis penentuan batas usia minimal kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta analisis tinjauan maqȃshid asy-syarî’ah terhadap pembatasan usia minimal kawin menurut Undang-Undang Perkawinan. Jenis penelitian adalah studi pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah teknik kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa dalam fiqh klasik tidak ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batas usia minimal. Begitu pula dengan penafsiran kriteria dewasa menurut undang-undang. Landasan filosofis penentuan batas usia minimal kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki latar belakang yang panjang dan dipengaruhi oleh unsur (tuntutan) seperti sosialpolitik, budaya, ekonomi dan agama. Sedangkan analisis tinjauan maqȃshid alsyarî’ah terhadap pembatasan usia minimal kawin menurut undang-undang perkawinan dari sudut pandang kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) Maqȃshid Al-Syarî’ah pembatasan usia minimal kawin terkait dengan memelihara agama, jiwa, dan keturunan. Dalam memelihara agama, menikah adalah salah satu bentuk menegakkan syiar-syiar Islam. Dalam hal memelihara jiwa, maka sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan. Serta dalam hal memelihara keturunan maka, Islam mengaturnya dengan cara mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina