Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Praktik Hak Ijbar Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer
Full text linkAbstracts: This research is a fieldresearch, with the interview method and documentation of this research is descriptive analysis. Based on the results of this study, the implementation of the practice of the right of guardian ijbar for girls in Pasar Seluma Village, South Seluma District is based on the unwillingness of girls and the average girl who is forced to marry is still very young, The cause of the use of the right of ijbar wali marriage is due to the habit of generations who mostly get married because they are matched, therefore they still instill this custom in their children, Another cause is the factor of approaching kinship aimed at strengthening the family and also the lack of knowledge of the guardian about marriage law, the impact and influence of the arranged marriage The absence of love and affection between the two can affect the level of divorce, and if a divorce occurs, the breakdown of friendship between the two families. The application of the right of ijbar if on the basis of responsibility and according to the conditions that have been determined does not harm the child may be carried out if the application is more in the direction of ikrah forcing on the basis of harming the child should not be done because after all, the element of the right of ijbar is the willingness of the parties involved. In a special contract, the marriage contract must meet the principles or grounds that are in accordance with the law in order to determine the validity of the marriage.
Keywords: Guardian's Ijbar Rights, Practice, Marriage
Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi dari praktik adanya hak ijbar wali pada anak perempuan di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan didasari ketidak relaan dari anak perempuan dan rata rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia sangat muda, Penyebab terjadinya penggunaan hak ijbar wali nikah karena adanya kebiasaan dari generasi kegenerasi yang sebagian besar menikah karena dijodohkan oleh karena itu masih menanamkan adat ini kepada anaknya, penyebab lain yaitu faktor mendekatan kekerabatan bertujuan mempererat kekeluargaan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pegaruh dari perjodohan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dapat berpengaruh ke jenjang perceraian, dan apabila terjadinya perceraian putusnya silaturrahmi antara kedua keluarga. Penerapan hak ijbar jika atas dasar tanggung jawab dan sesuai syarat yang telah ditentukan tidak merugikan anak itu boleh dilakukan jika penerapan nya lebih ke arah cara ikrah memaksa atas dasar merugikan anak tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun unsur dari hak ijbar adalah kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam suatu akad khusunya akad perkawinan harus memenuhi asas atau dasar yang sesuai hukumnya demi menentukan keabsahan dalam perkawinan.
Kata Kunci : Hak Ijbar Wali, Praktik, Perkawina
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL)
No full textAbstract: This research stems from the MEP’s quest for justice through a lawsuit at the State Administrative Court. The Bengkulu Police Chief sanctioned MEP with PTDH’s sentence against him. MEP and their team of attorneys sued the Bengkulu Regional Police’s decision at that time, because they were deemed arbitrary. This happened, because MEP had never been in a general criminal court hearing. MEP considered an administrative flaw because the Bengkulu Police Chief carried out the recommendation for the KEPP Commission’s appeal hearing, without a general criminal court decision. Therefore, the formulation of the problems of this research are: First, how does the law enforcement process occur in the case of disrespectful dismissal of a member of the police in case number 1 / G / 2018 / PTUN.BKL? Second, what is the legal mechanism for ex-members of the National Police in the Judicial System in Indonesia? This study aims to analyze the PTDH process within the National Police, as well as to see the legal mechanisms in the Polri Institution from the perspective of the Judicial System in Indonesia. This study uses a juridical normative approach, with descriptive analysis through various court decisions that have occurred. This study obtained the results that: First, the MEP’s efforts for the justice-seeking process and the legal process at the Polri Institution are in accordance with the state administrative legal process. MEP’s claim argument was rejected, and the defendant’s answers were accepted in all types of trials. Second, the legal process has met the provisions of state administrative law, both formally and materially according to the justice system in Indonesia. Keywords: Justice, Lawsuit, Trial, Indonesian Police, State Administration Law Abstrak: Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh MEP ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kapolda Bengkulu menyanksi MEP dengan hukuman PTDH terhadapnya. MEP dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda Bengkulu saat itu, karena dianggap melakukan kesewang-wenangan. Hal ini terjadi, karena MEP tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. MEP mengganggap cacat administrasi karena Kapolda Bengkulu menjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL? Kedua, bagaimana Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem Peradilan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukum di Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melalui berbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh MEP dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proses hukum administrasi negara. Dalil gugatan MEP ditolak, dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proses hukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secara formil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia. Kata Kunci: Keadilan, Gugatan, Persidangan, Polri, TUN 78 Pendahuluan Penelitian ini menjadi menarik, untuk melihat bagaimana upaya hukum dapat ditempuh sesuai dengan peradilan umum yang dilakukan oleh anggota Polri atau eks-anggota Polri. Tentunya, hal itu berlaku, saat penggugat merasa kecewa dan tidak puas dengan putusan pimpinan institusi. Sebagaimana terjadi pada kasus
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Full text linkAbstract: Penelitian ini diadakan di Kota Arga Makmur dengan mengangkat permasalahan apa penyebab muncul anak jalanan di kota Arga Makmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang yuridis empiris. Data didapat melalui informan anak jalanan dan dinas sosial dengan mengunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri (kemandirian), dan faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua. 2) Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya, hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, dengan cara; a) Melakukan pembinaan, b) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, c) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, d) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, e) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukuk kepada anak jalanan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan Abstrak: This research was conducted in the City of Arga Makmur by raising the problem of what causes the emergence of street children in the city of Arga Makmur and how the Islamic family law review of the services of the North Bengkulu Regional Government for street children in the City of Arga Makmur. To answer this problem, the type of research is juridical empirical. Data obtained through street children informants and social services using the method of observation, in-depth interviews and secondary data collection, then after the data is obtained, material reconstruction is carried out by being analyzed in qualitative juridical ways with deductive and inductive methods. The results showed that 1) the cause of the emergence of street children in the city of Arga Makmur was due to economic factors, self-will (independence), cultural factors (habits), parents’ factors. 2) In Islam street children are known as laqit, the North Bengkulu Government has provided maintenance and protection for street children so that all their daily needs can be fulfilled in a programmed manner, namely; a) Conducting coaching, b) providing further coaching by continuing to patrol in public places in the City of Arga Makmur, especially places where there are indeed many street children, c) carrying out social rehabilitation activities, d) carrying out the process of strengthening the family which is carried out in a planned and directed through guidance and skills training activities, e) carry out further guidance to monitor and evaluate performance results in a planned and continuous manner, f) community participation is needed so as not to give money to street children. Keywords: Legal Protection, Street Childre
STRATEGI WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI IAIN BENGKULU
No full textAbstract: The formulations of the research problems are: (1) How is the strategy of the lecturers of Islamic counseling study program in Bengkulu in forming a Sakinah family? (2) How is the understanding of the lecturer in Islamic counseling study program in forming a Sakinah family? (3) What are the tricks of the Islamic counseling guidance study program lecturers in Bengkulu?. This study uses a type of field research with a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interview and documentation methods. The data collected from these techniques were analyzed using data reduction, data presentation and data verification. The validity of the data was obtained by using data truangulasi. The results of this study indicate that: 1) the strategy of the lecturer in Islamic counseling study program in Iain Bengkulu is by husband and wife to understand each other, to understand each other’s rights and obligations of husband and wife, by knowing things starting from educating children, financial management and most importantly communication.2) The understanding according to some lecturers about the sakinah family is that it can provide psychological calm where both husband and wife both have roles to complement each other where if there is a problem in the family one of them relents, and if one is angry one forgives, because the house a harmonious ladder in which there is comfort, tranquility, serenity and even the main communication. 3) The tricks of the BKI Study Program lecturers in forming a sakinah family, namely: The first is to maintain communication because communication is one way of making a sakinah family by when there is a problem, solve it immediately, do not drag on, pray for the family (husband and children), understand each other and fulfills 3 things, namely the eyes, stomach, under the stomach. Keywords: Strategy, lecturer, sakinah family. Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini ada adalah : (1) Bagaimana strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu dalam membentuk keluarga sakinah ? (2) Bagaimana pemahaman dosen prodi bimbingan konseling Islam dalam membentuk keluarga sakinah ? (3) Bagaimana Trik-Trik dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari teknik tersebut dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verivikasi data. Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan truangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ialah dengan suami istri saling memahami, mengerti satu sama lain hak dan kewajiban suami istri, dengan mengetahui hal dimulai mendidik anak, manajamen keuangan dan paling penting komunikasi. 2) Pemahaman menurut beberapa dosen tentang keluarga sakinah ialah bisa memberikan ketenangan secara psikologis yang mana baik suami dan istri keduanya memiliki peran saling melengkapi satu sama lain dimana jika ada masalah dalam keluarga maka salah satu mengalah, dan jika salah satu marah satu memaafkan, karena rumah tangga harmonis yang mana didalamnya terdapat kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan komunikasi yang utama. 3) Trik-trik dosen prodi bimbingan konseling Islam dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu : Yang pertama menjaga komunikasi karena komunikasi merupakan salah satu cara menjadikan keluarga sakinah dengan ketika ada masalah selesaikan segera jangan berlarut, mendoakan keluarga (suami dan anak), saling memahami satu sama lain dan memenuhi 3 hal yaitu mata, perut, dibawah perut. Kata kunci : Strategi, Dosen, keluarga sakinah
Tinjauan Sadd al Dzari’ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat
Full text linkAbstract : (1) How is the review of Indonesia’s positive law towards female Civil Servants becoming the first wife in polygamous marriages, and (2) How is the review Sadd Al-Dzari’ah against female civil servants who become wives in polygamous marriages. The purpose of this study is to explain how the analysis of the concept of Prohibition of Civil Servants for women to become wives in polygamous marriages is reviewed Sadd Al-Dzari’ah. The type of research in this thesis is library researchin obtaining data, information, and facts that the author uses various kinds of books related to the subject matter. From the results of this research it was found that (1) Positive laws against female Civil Servants as stated in Government Regulation no. 45 of 1990 Article 4 Paragraph 2 relating to Law Number 1 of 1974 aims at the principle of monogamy and efforts to reduce problems that could disrupt the work of a civil servant and protect the behavior of civil servants who are exemplary, and (2) Sadd Al-Dzari's review 'ah regarding the prohibition on female Civil Servants (PNS) becoming wives in polygamous marriages, where the intention of polygamy is not in accordance with Islamic law so that the prohibition on female Civil Servants becoming second, third or fourth wives is in Government Regulation Number 45 of 1990 Article 4 Paragraph This No. 2 functions to protect the rights of the wife and first child and protect family harmony, so that the performance of Civil Servants in the government system mechanisms runs well and maintains the good name of the government.Keywords: Sadd Al-Dzari’ah, Female Civil Servants, and Polygamy Abstrak: (1) Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri dalam perkawinan poligami, dan (2) Bagaimana tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisa konsep Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi Istri dalam perkawinan poligami yang ditinjau Sadd Al-Dzari’ah, Adapun jenis penelitian kepustakaan dalam mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Hukum positif terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tujuannya ke arah asas monogami dan upaya mengurangi masalah yang bisa membuat terganggunya perkerjaan seorang PNS dan melindungi perilaku PNS yang menjadi teladan, dan (2) tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami, dimana niat poligami tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini, berfungsi melindungi hak-hak istri dan anak pertama serta melindungi keharmonisan keluarga, sehingga kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam mekanisme sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan menjaga nama baik pemerintahan.Kata Kunci : Sadd Al-Dzari’ah , Pegawai Negeri sipil Wanita, dan Poligam
Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan
Full text linkAbstracts: The countries of Egypt and Sudan share a close historical and legal relationship. Egypt has undertaken the codification of family law since the 18th century, while Sudan has not done yet so. However, both nations continue to pursue reforms in family law, specifically drawing from the Hanafi school of thought. The focus of this paper begins with the question of how Islamic family law reforms have manifested in Egypt and Sudan, particularly within the realm of family law. The approach taken adopts a descriptive method with a historical-legal perspective, encompassing the first, the general historical development of family law in both countries, and the second, the application of family law in Egypt and Sudan. This research reveals that both Egypt and Sudan have undergone transformations in family law, considering societal, cultural, and temporal developments, while still upholding and adhering to the principles of Sharia law.Keywords: Law, Family, Egypt, Sudan Abstrak: Negara Mesir dan negara Sudan memiliki hubungan sejarah dan hukum yang erat antara satu sama lain. Mesir telah melakukan kodifikasi hukum keluarga sejak abad ke-18, sementara Sudan sebelumnya tidak pernah melakukannya. Namun, kedua negara ini terus melakukan reformasi hukum keluarga, dengan mengacu khusus pada madzhab Hanafi. Fokus tulisan ini berawal dari pertanyaan bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, terutama dalam konteks hukum keluarga. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan deskriptif dilakukan dengan mengadopsi perspektif historis-yuridis, yang mencakup pertama sejarah perkembangan hukum keluarga secara umum di kedua negara, dan kedua penerapan hukum keluarga di Mesir dan Sudan. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara Mesir dan negara Sudan telah mengalami perubahan (transformasi) dalam hukum keluarga yang memperhatikan perkembangan social, budaya masyarakat serta perkembangan zaman (modernisasi), dengan tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.Kata kunci: hukum, keluarga, Mesir Sudan
Pentingnya Peranan Rangtuo Kaum Dalam Mediasi Perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
Full text linkAbstracts: This article discusses the role of Rangtuo Kaum in carrying out divorce mediation, the question in this paper is how the implementation of divorce mediation was carried out by Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura. The research method used is field research by describing social phenomena to be appointed as objects of study in articles, then explaining them descriptively. Data was collected through in-depth interviews with Rangtuo Kaum who was involved in divorce mediation, as well as the parties involved in the mediation process. In conclusion, First, the title of Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang is a great and honorable title given by each tribe in Nagari. related to Divorce. Third, Mediation is a way of resolving disputes that can be used by disputing parties assisted by a mediator as an intermediary in order to resolve problems in a peaceful way. Then both parties to the dispute will be given the opportunity to discuss the problem and give their opinion. After reaching an agreement, Rangtuo Kaum will make a written agreement signed by both parties to the problem. The implementation of Divorce Mediation by Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura prioritizes a fair process, involving both parties and finding the best solution to end the conflict.Keywords: Rangtuo Kaum, Medias,i Perceraian Abstrak : Artikel ini membahas tentang Peran Rangtuo Kaum dalam pelaksanaan mediasi perceraian, pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan Rangtuo kaum pada mediasi perceraian di Nagari Damar lapan Batang inderapura dan bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura . metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research) dengan memaparkan fenomena sosial untuk diangkat menjadi objek kajian dalam artikel, kemudian menjelaskannya secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Rangtuo Kaum yang terlibat dalam mediasi perceraian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut. Kesimpulannya Pertama, Gelar Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang adalah sebuah gelar kebesaran dan terhormat yang diberikan oleh masing-masing suku di Nagari, Kedua, Rangtuo Kaum adalah penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat kaum di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perceraian. Ketiga, Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaiakan masalah dengan jalan damai. Kemudian kedua belah pihak yang bersengketa akan diberikan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dan memberikan pendapatnya. Setelah mencapai kesepakatan, Rangtuo Kaum akan membuat kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura mengutamakan proses yang adil, melibatkan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik.Kata kunci: Rangtuo Kaum, Mediasi, Perceraia
Konstruksi Hukum Keluarga dalam Upaya Pertanggungjawaban Kesetaraan Gender Melalui Relasi Pendidikan Suami dan Istri
Full text linkAbstract: The education level of husband and wife in managing a gender-equal household. This research discusses problem 1). Gender equality in the relationship between highly educated husband and wife towards fulfilling family legal rights and obligations. 2). Gender equality in the relationship between husband and wife with low education towards fulfilling family legal rights and obligations. The research uses empirical legal research with a historical approach. Data collection was carried out through interviews and recording of couples with high and low education in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency. This research provides results that: 1). Four out of five couples are still unable to implement a gender equal family as a whole even though they have higher education. Even though both partners have high education, this is not the main factor in implementing a gender equal family. 2). There are only 2 couples out of 5 (five) couples who have fully implemented a gender equal family pattern, even though they are not highly educated, this is not the main factor in implementing a gender equal family in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency.Keywords: Family Law; Accountability; Gender equality; Level of education. Abstrak : Pendidikan keluarga sebagai penyumbang kesenjangan gender dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Bedanya, penelitian ini fokus pada hubungan tingkat pendidikan suami istri dalam mengelola rumah tangga setara gender. Tulisan ini membahas masalah 1). Kesetaraan gender dalam hubungan suami istri yang berpendidikan tinggi menuju pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga. 2). Kesetaraan gender dalam hubungan suami istri yang berpendidikan rendah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan rekaman terhadap pasangan yang berpendidikan tinggi dan rendah di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penelitian ini memberikan hasil bahwa: 1). Empat dari lima pasangan masih belum mampu menerapkan keluarga setara gender secara keseluruhan meski telah mengenyam pendidikan tinggi. Meski kedua pasangan memiliki pendidikan yang tinggi, namun hal tersebut bukanlah faktor utama dalam mewujudkan keluarga setara gender. 2). Hanya 2 pasangan dari 5 (lima) pasangan yang sudah sepenuhnya menerapkan pola keluarga setara gender, padahal mereka tidak berpendidikan tinggi, hal tersebut tidak menjadi faktor utama dalam penerapan keluarga setara gender di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Daerah.Kata Kunci: Hukum Keluarga; Akuntabilitas; Kesetaraan gender; Tingkat pendidikan
SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG
Full text linkAbstract: The research discusses the concept of supervision carried out by the Supreme Court in realizing a clean judiciary. The research method used is library research which is a search for library resources. This resarch used the syar’i approach which is an approach to the provisions of Islamic teachings and a juridicial approach which is an approach to the main legal materials by examining theories, concept, principles and laws and regulations. The research found an existanceof supervisory system that can be accomplished which consist of a self-control system, an In-Depth Control Systems which meant a supervisory system that accomplished by the leaderto his subordinates which performed by the supervisory apparatus specifically appointed in a work unit known as the Supervisory Body of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Keywords: Supervision, Self-Control Systems, In-Depth Control Systems, Functional Surveillance Systems Abstrak: Penelitian tersebut membahas tentang konsep pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Metode penelitian yang digunakan yaitu yaitu library research merupakan penelusuran terhadap bahanbahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i merupakan pendekatan terhadap ketentuan dalam ajaran Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu terdapat sistem pengawasan yang dapat dilakukan yang terdiri dari sistem pengendalian diri yang merupakan pengawasan terhadap diri sendiri, sistem pengawasan melekat merupakan sistem pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya yang dilakukan terus-menerus serta sistem pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk dalam satuan kerja dikenal dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Kata Kunci: Pengawasan, Sistem Pengendalian Diri, Sistem Pengawasan Melekat, Sistem Pengawasan Fungsion
Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
No full textAbstracts: The formulation of this research is: 1) What is the practice of 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency 2) How does Islamic law view customary sanctions against 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative research, data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research concludes that 1) The practice of "Sumbang Nikah" in Sibak Village, Ipuh District is not permitted according to village customs because of the blood relationship factor, and the fear will be weak offspring and the marriage will not be harmonious. It is believed that a marriage between cousins can bring disaster, therefore if a marriage like this occurs, sanctions must be paid, namely a prayer to repel evil in the form of reading a prayer of congratulations or carrying out a traditional event, namely slaughtering a buffalo/goat/chicken in accordance with the kinship relationship between the bride and groom and eating together with the aim of Avoid accidents/or unwanted things. 2) In Islam, cousin marriage is absolutely permitted. This traditional sanction for a cousin's marriage has become a custom that has been carried out for generations and is interpreted as a prayer to repel evil for a cousin's marriage in Sibak Village. This customary sanction is not in accordance with the Al-Quran and Sunnah because in Islam there is no sanction for cousin marriage. By being required to pay these customary sanctions, it is feared that it will be burdensome for the bride and groom to get married. Hopefully this research can be used as a reference by the Sibak village community so that in making customary sanctions they can be more adapted to Islamic law.Keywords: Customary Sanctions, Marriage Discretion, Islamic Law Abstrak : Rumusan Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 2) Bagaimana hukum Islam memandang sanksi adat terhadap perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik “Sumbang Nikah” di Desa Sibak Kecamatan Ipuh tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa karena faktor hubungan darah dibuktikan dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa gen antara sepupu itu jika bertemu ada kemungkinan menyebabkan cacat fisik, Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh, gangguan mental. Selain itu dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak harmonis. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus membayar sanksi yaitu doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/kembing/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan. 2) Dalam agama Islam pernikahan sepupu dibolehkan. Sanksi adat dalam pernikahan sepupu ini sudah menjadi adat kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun temurun dan dimaknai sebagai doa tolak bala untuk pernikahan sepupu di Desa Sibak. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karena dalam agama Islam tidak ada sanksi untuk pernikahan sepupu. Dengan diharuskanya membayar sanksi adat ini dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin untuk melakukan pernikahan. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat desa Sibak agar dalam pembuatan sanksi adat bisa lebih disesuaikan dengan hukum Islam.Kata Kunci : Sanksi Adat, Sumbang Nikah, Hukum Islam