Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah
Full text linkAbstract : The role of the Bengkulu Regional Task Force Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police in preventing radicalism and terrorism in Bengkulu province, through implementing a de-radicalization program, which aims to eliminate extreme ideologies from individuals and groups influenced by radical ideology. The obstacle found was that the implementation of activities such as counseling, seminars and workshops had not been optimal. A significant external obstacle is the difficulty in early detection of the development of terrorist groups in society. In the review of Fiqh Siyasah Syar'iyyah, the government's main responsibility is to maintain security and order by implementing policies that are in line with sharia. Apart from that, the Task Force plays a role as implementer of state policies which are based on the principle of upholding justice. According to Fiqh Siyasah, justice is a fundamental principle that must be implemented by the Government in all forms of policy. Thus, the steps taken by the Bengkulu Task Force in maintaining the stability and security of its region through preventing terrorism are a manifestation of the state's obligation to realize maslahah and prevent greater damage (mafsadah) to society.
Keywords: Radicalism, Terrorism, Task Force, Special Detachment 88, POLRI.
Abstrak : Peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu, melalui pelaksanaan program deradikalisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan ideologi ekstrem dari individu dan kelompok yang terpengaruh oleh paham radikal. Kendala yang ditemukan adalah belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan sarasehan. Kendala eksternal yang signifikan adalah kesulitan dalam mendeteksi dini perkembangan kelompok terorisme di masyarakat. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyyah, tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan syariah. Selain itu, Satgas berperan sebagai pelaksana kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip penegakan keadilan. Menurut Fiqh Siyasah, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh Pemerintah dalam segala bentuk kebijakan. Dengan demikian, langkah-langkah Satgas Bengkulu dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya melalui pencegahan terorisme merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan maslahah dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar bagi masyarakat.
Kata kunci : Radikalisme, Terorisme, Satgas, Detasemen Khusus 88, POLRI
Sanksi Adat Pernikahan Sedarah (Perspektif Hukum Adat Minangkabau)
Full text linkAbstract: The purpose of this study is to find the implications of customary law for the imposition of severe sanctions on consanguineous marriages in the Minangkabau customary view in Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency. This study uses a type of field research with a qualitative approach. The findings in this study are that consanguineous marriages occur because of differences in views of the Minangkabau customary system using a matrilineal system, so that blood relations from the same mother are stronger than blood relations from the same father, however, consanguineous marriages are recognized as valid by the customary community but are not accepted by custom. The settlement efforts are carried out by summoning, gathering and deliberation so that there is a joint consensus to impose customary sanctions for violations of customary law. Furthermore, customary sanctions are based on the consideration of the couple who reject the customary warning from the customary leader, then personal sanctions are imposed, namely the expulsion of the husband and wife from the village and social sanctions in the form of ostracizing the family from the customary community.Keywords: customary sanction; Minangkabau customary; consanguineous marriage. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implikasi hukum adat terhadap penjatuhan sanksi berat pada perkawinan sedarah dalam pandangan adat Minangkabau di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah perkawinan sedarah terjadi karena adanya perbedaan pandangan sistem adat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal, sehingga hubungan darah dari ibu yang sama lebih kuat dibandingkan dengan hubungan darah dari ayah yang sama, meskipun demikian perkawinan sedarah diakui keabsahannya oleh masyarakat adat namun tidak diterima oleh adat. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara pemanggilan, pengumpulan dan musyawarah sehingga terjadi konsensus bersama untuk menjatuhkan sanksi adat atas pelanggaran hukum adat. Selanjutnya, sanksi adat didasarkan pada pertimbangan pasangan yang menolak teguran adat dari pemangku adat, maka dijatuhkan sanksi personal yaitu pengusiran suami istri tersebut dari kampung dan sanksi sosial berupa pengucilan keluarga tersebut dari masyarakat adat.Kata kunci: Sanksi Adat; Adat Minangkabau; Pernikahan Sedara
Strategi Manajemen Perubahan dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Perspektif Hukum Islam
Full text linkAbstracts: This article explains how the management of change process makes the company more developed in facing technological disruption. The method used is literature review with a qualitative approach. The results in this research show that implementing an effective sustainable innovation management strategy is a good strategy, but, this strategy certainly requires the role of company leaders and employees from all lines in the company. To ensure the success of the management of change strategy, the Company must also ensure that it follows each stage of change management starting from the change identification stage, the change planning stage, the change implementation stage, and the evaluation and feedback stage. With the right strategy, companies can increase their competitiveness, adapt quickly to technological disruption, and ensure their survival in an increasingly competitive environmentKeywords: Change Management, technological disruption. Abstrak: Penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana proses manajemen perubahan menjadikan Perusahaan lebih berkembang dalam menghadapi disrupsi teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan strategi manajemen inovasi berkelanjutan yang efektif merupakan strategi yang baik, namun strategi tersebut tentu membutuhkan peran dari pimpinan Perusahaan maupun karyawan dari segala lini yang ada di perusahaan. Untuk memastikan keberhasilan strategi manajemen perubahan, Perusahaan juga harus memastikan mengikuti setiap tahapan dalam manajemen perubahan tersebut dimulai dari tahap identifikasi perubahan, tahap perencanaan perubahan, tahap implementasi perubahan, dan tahap evaluasi dan timbal balik. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, beradaptasi dengan cepat terhadap disrupsi teknologi, dan memastikan kelangsungan mereka dalam lingkungan yang semakin kompetitif.Kata kunci: Disrupsi Teknologi, Strategi Manajemen Perubahan
Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh
Full text linkAbstracts: This paper discusses the review of Maslahah Mursalah on Fines for Cancellation of Engagement in the Sub-district of Pesisir Bukit Sungai Penuh. The research objectives in this paper are: (1) How is the practice of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) How is the Maslahah Mursalah review of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? The research method used in this research is field research, namely collecting data through the field directly. The research location is on the Bukit Coast of Sungai Penuh. The informants in this study were local traditional leaders, and both parties who had canceled the engagement and then paid a fine at Pesisir Bukit Sungai Penuh. Data collection techniques were carried out by direct interviews with related parties and documentation. The results of the study are (1) The determination of fines on the cancellation of the engagement (tundum malau) is a way to make up for the shame of the party who was canceled or abandoned by his fiancée and as a form of compliance with local customs. (2) From the perspective of maslahah mursalah, the cancellation of engagement can damage the honor and brotherhood of Muslims even though there is no prohibition, while the fine is considered as maslahah muursalah for the injured party with certain conditions.Keywords: Cancellation of engagement, maslahah mursalah, and Sungai Penuh Abstrak: Tulisan ini membahas tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh. Tujuan penelitian tulisan ini yaitu: (1) Bagaimana praktik denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu pengeumpulan data melalui lapangan langsung. Lokasi penelitian di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Informan pada penelitian ini adalah Tokoh Adat setempat, dan kedua belah pihak yang pernah membatalkan pertunangan lalu membayar denda di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah (1) Penetapan denda pada pembatalan pertunangan (tundum malau) adalah cara agar penebusan malu terhadap pihak yang dibatalkan atau ditinggalkan oleh tunangannya dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat setempat. (2) Perspektif maslahah mursalah, pembatalan pertunangan dapat merusak kehormatan dan persaudaraan umat Muslim meskipun tidak ada pelarangan, sementara hukuman denda dianggap sebagai maslahah muursalah bagi pihak yang dirugikan dengan syarat tertentu.Kata kunci: Pembatalan Pertunangan, maslahah mursalah, dan Sungai penu
Peran Teknologi Metafisika Islam untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Unggul
Full text linkAbstract : The development of this technology has greatly changed human habits until they reach a superior level, skilled in accordance with market demands. However, improving the quality of human resources can not only be done through the touch of technology created by humans, but there is an enormous potential that comes from Islamic metaphysical technology which contained in the teachings of monotheism and tariqat. The era of globalization demands superior quality, dynamic and militant people. while superior humans are those who have embedded in their hearts the Kalimatullahi Hiyal Ulya, so that they are always together with the Most Superior, namely Allah SWT, through Islamic Metaphysical Technology so that they are able to implement it in everyday life.Keyword: Islamic Metaphysical Technology, Superior Humans. Abstrak : Perkembangan teknologi ini sangat mengubah kebiasaan manusia hingga mencapai tingkat unggul, terampil sesuai dengan tuntutan pasar Namun dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dapat dilakukan melalui sentuhan teknologi yang diciptakan oleh manusia, tetapi ada sebuah potensi yang maha dahsyat yang bersumber dari teknologi metafisika islam yang tertuang dalam ajaran tauhid dan tariqat. Era globalisasi menuntut manusia berkualitas unggul, dinamis dan militan. sedangkan manusia unggul adalah mereka yang telah tertanam dalam hati sanubarinya Kalimatullahi Hiyal Ulya, sehingga senantiasa beserta dengan Yang Maha Unggul, yaitu Allah SWT, melalui Teknologi Metafisika Islam sehingga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.Kata kunci: Teknologi Metafisika Islam, Manusia Unggul
Kursus Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur)
Full text linkAbstract: This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage. Keywords: Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah Abstrak: Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon penganti yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursala
Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Anak Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)
Full text linkAbstract: The formulation of the problem that will be raised in this research is: What is the phenomenon of underhanded divorce in Kelam Tengah District, Kaur Regency? This research uses empirical juridical methods or field research, namely direct research into the field, where the researcher visits the research object. The results of this research are the phenomenon of divorce under the hand in Kelam Tengah District, Kaur Regency where people carry out divorce under the hand for no reason. the costs of filing a divorce through court as well as the culture or social environment where managing a divorce through court is very difficult and expensive. That divorce that occurs under the hand, has a negative impact on several children who are victims. These children do not get the rights that their father should fulfill, both material and non-material rights. As a result, the responsibility for caring for these children must be borne by the mother alone or the child with the father and there is no mother figure. Apart from that, divorcees who want to remarry also face difficulties: in proving their status as widowers or divorcees because they do not have a valid divorce certificate from the competent authority. This causes them to tend to marry informally. The impact of underhanded divorce in Kelam Tengah District, Kaur Regency on children from an Islamic law perspective, the first phenomenon is underhanded divorce according to Islamic law, then the impact on children according to Islamic law is that Wahbah al-Zuhaili in his book al -Figh al-Islami wa Adillatuhu explains that what The basis or cause of a father's obligation to support a child, even if the divorce is outside of court, apart from being caused by the birth relationship between the father and the child, is the condition of the child who is in need of shopping.Keywords: Divorce, Underhand, Children Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten, Kaur 2.Bagairnana darnpak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengab Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum Islarn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi obje penelitian- Adapun hasil penelitian ini adalah Fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dimana masyarakat melakukan perceraian dibawah tangan dengan alasan tidak ada biaya dalam mengajukan perceraian melalui pengadilan serta budaya atau lingkungan sosial dimana rnengurus perceraian melalui pengadilan sangat sulit dan mahal, Bahwa perceraian yang terjadi dibawah tangan, memiliki dampak buruk bagi beberapa anak yang menjadi korban. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh ayah mereka, baik hak materi maupun non-materi. Akibatnya, tanggung jawab merawat anak-anak tersebut harus ditanggung oleh ibu sendirian ataupun anak bersama ayah dan tidak ada sosok seorang ibu. Selain itu, para pelaku perceraian yang ingin menikah lagi juga menghadapi kesulitan: dalam membuktikan status mereka sebagai duda atau janda karena tidak ada akta cerai yang sah dari instansi berwenang. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menikah secara tidak resmi. Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamat Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum Islam, fenomena yang pertama perceraian bawah tangan menurut hukurn Islam selanjutnya dampaknya terhadap anak menurut Hukum Islam bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya al-Figh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa yang menjadi, landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, meskipun perceraiananya di luar pengadilan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pernbelanjaanKata kunci: Perceraian, Bawah Tangan, Anak
PROSEDUR PERKAWINAN ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
Full text linkAbstract: The purpose of this study was to reveal the marriage procedures and household construction of sakinah, mawaddah and warahmah for members of the Bengkulu Regional Police according to Islamic family law. This research was conducted with a qualitative descriptive approach (Library research) using data collection tools for direct interviews with informants, namely the Bureau of Human Resources, Civil Servants, members of the National Police and added with observation and documentation of the location of the research, then continued with analysis using the Milles and Hubberman analysis model, namely data reduction. , display data, data verification and conclusion, then do a SWOT analysis to get the strengths and weaknesses. The findings of the study reveal that the procedure for conducting pre-marital hearings for members of the Polda Bengkulu is that members of the National Police who wish to marry are required to complete the required documents, seen from the point of view of Maslaursah Mursalah that it is highly recommended to hold a prenuptial procedure trial for members of the National Police, because in terms of Islamic law, pre-marriage guidance has been implemented optimally and quite effectively, in order to support members of the National Police and prospective husband or wife in forming Sakinah, mawaddah, wa rahmah families. The concept of the sakinah family is to build the foundation of a sakinah family with a strong religion, planning a strong marriage to a sakinah family by getting married in adulthood, managing family conflicts by understanding the perspective of conflict and the principle of problem solving. Keywords: Marriage Procedure, Sakinah Family, Mawaddah, Warohmah. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan prosedur perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh anggota Kepolisian Daerah Bengkulu baik berupa surat surat maupun syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Library researh) mempergunakan alat pengumpulan data wawancara langsung kepada informan yaitu Anggota Biro Sumber Daya Manusia Polda Bengkulu serta di tambah dengan observasi awal dan dokumentasi lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis mempergunakan model analisis Milles dan Hubberman yaitu data reduction, data display, data verification dan conclusion, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara perkawinan,perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tengtang perubahan atas Pertauran Kapolri nomor 9 Tahun 2010. dilihat dari sudut pandang Maslahah Mursalah sangat dianjurkan untuk melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang pra nikah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan Anggota Kepolsian tersebut akan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian sebagai pelindung,pengayom dan pelayan masyarakat , Dalam hukum Islam (Maslahah Mursalah) sidang Pra nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu. Kata kunci : Prosedur Perkawinah, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohma
Pelaksanaan Masuk Kaum Dalam Pernikahan Masyarakat Pekal Perspektif ‘URF (Studi di Desa Medan Jaya dan Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
Full text linkAbstract: This research aims to answer two main problems. First, what are the consequences if the marriage is carried out without going through the process of joining the tribe? Second, how is the implementation of gender entry in marriage for the Pekal Tribe community from the 'Urf perspective. Research results 1) The consequences that occur if a marriage is carried out without entering the clan are that the marriage cannot be carried out at home, cannot carry out traditional ceremonies, is not managed and attended by traditional leaders, is not recognized by the traditional community, can receive sanctions for dissolution, is ostracized from the traditional community and lacks support and restrictions on customary rights, including the right to be involved in community activities. 2) How is the implementation of gender entry from the Urf' perspective. If you look at the scope of its use, it is included in 'urf Al-khas, in terms of its object it is included in 'urf Al-Amali, and if you look at it in terms of its implementation and purpose, it is permissible for 'urf shahih as long as there is no public belief that leads to things that are prohibited by the 'urf shahih religion and it can become prohibited 'urf fasid if it is applied in society but is contrary to Islamic values.Keywords: Entering the Family, Marriage, “Urf. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, apa Saja Konsekuensi jika pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk Kaum? Kedua, bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf. Hasil penelitian 1) Konsekuensi yang terjadi jika pernikahan dilaksanakan tanpa masuk kaum adalah pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah, tidak dapat melakukan acara adat beradat, tidak diurus dan dihadiri oleh penghulu adat, tidak diakui oleh masyarakat adat, bisa mendapatkan sanksi pembubaran, dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya dukungan dan pembatasan hak-hak adat, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. 2) Bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam perspektif Urf’. Bila dilihat ruang lingkup penggunaanya, termasuk kedalam ‘urf Al-khas, bila dari segi objeknya termasuk ‘urf Al-Amali, dan bila dilihat segi pelaksanaan dan tujuannya adalah boleh ‘urf shahih selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama ‘urf shahih dan bisa menjadi dilaranag ‘urf fasid apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan nilai-nilai Islam.Kata Kunci: Masuk Kaum, Pernikahan, “Urf
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais)
Full text linkAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pernikahan siri dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, dan menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap istri siri dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Dalam Islam Hukum nikah siri adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi. Sedangkan, dalam hukum positif, pernikahan siri merupakan perkawinan yang tidak diakui dan tidak mendapatkan legalitas dari Negara. 2) Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik kekerasan. Selanjutnya Undang-undang sudah memberikan upaya maksimal dalam melindungi seorang istri dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, Karena perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa, Iswan bin Duhan dan korban, Heti Waliyah binti Sumari, adalah perkawinan tidak tercatat, atau siri, karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Sehingga, tidak dapat diterapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang ancaman hukumannya lebih berat, melainkan Pasal 351 KUHP.Kata kunci: Istri Siri, KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Hukum IslamAbstract : This study aims to analyze the legal status of Siri marriages in the perspective of Indonesian law and Islamic law, and analyze the application of legal protection to Siri Wives in Domestic Violence Cases in Decision Number 40 / Pid.B / 2014 / PN. Law No. 23 of 2004 and Islamic law. This type of research is library research (library research). Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The results of the conclusions state that, 1) In Islam the Law of Siri marriage is legal as long as the things that become the pillars of marriage are fulfilled. Meanwhile, in positive law, a Siri marriage is a marriage that is not recognized and does not get legality from the State. 2) Islam fully provides protection for women and strongly denies the practice of violence. Furthermore, the Law has provided maximum efforts in protecting a wife from domestic violence. However, because the marriage was carried out by the Defendant, Iswan bin Duhan and the victim, Heti Waliyah bint Sumari, was an unregistered marriage, or a siri, because they did not have a marriage certificate or marriage book. Therefore, Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 concerning PKDRT cannot be applied, but the penalty is more severe, but Article 351 of the Criminal Code.Keywords: Siri's Wife, Domestic Violence, Law Number 23 Year 2004, Islamic La