Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR YANG MELEPASKAN DAN MEMINDAHKAN HARTA YANG BUKAN HARTA BOEDEL PAILIT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
Full text linkAbstract: Handling of unlawful acts that commit civil crimes is not balanced with the many parties who also think about and take concrete steps. Likewise, efforts to resolve how to solve it and to find out what sanctions were received by the lurator due to his unlawful act. This study uses a normative juridical research method, which is an approach carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and related laws and regulations. with the problems to be discussed. The specification used in this research is descriptive analyst. Types and sources of data in this research are normative juridical. The data collection technique used is the library method, in the literature research the writer tries to get and read documents related to the problem under study Keywords: Civil Law Policy, Acts against the Law, Curator Abstrak: Penanganan perbuatan melawan hukum yang melakukan tindak kejahatan perdata tidak diimbangi dengan banyaknya pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaiannya serta mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh lurator akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis. Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kurato
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)
Full text linkAbstract: The formulation of this research is What are the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program), How is the implementation of the Ministerial Regulation Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program from the Maslahah Mursalah Perspective. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the research substance from the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are in accordance with the main content of this program reducing numbers and breaking the poverty chain, improving the quality of human resources, and changing welfare-enhancing behavior. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning are the assistance from the social service, the existence of complete data and adequate road access to reach the homes of residents and schools that receive, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical problems during disbursement. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program Perspective of Maslahah Mursalah This family of hope program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the maslahah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of maslahah al-ammah. Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program, Maslahah Mursalah Perspective Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Hasil penelitian substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningktkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peningkatan kesejahteraan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori maslahah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan maslahah al-ammah. Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH), Perspektif Maslahah Mursala
Implementasi Himbauan Kementerian Agama Tentang Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Full text linkAbstract: "Implementation of the appeal of the Ministry of Religion in South Bengkulu district regarding the requirements for marriage registration from the perspective of Islamic law and positive law." an appeal from the South Bengkulu Ministry of Religion regarding the requirements for marriage registration? (2) What is the review of Islamic law and positive law on the implementation of the South Bengkulu Ministry of Religion's appeal regarding the requirements for marriage registration. The research method used in this research is field research, namely collecting data directly in the field. The research location to be taken is the Ministry of Religion of South Bengkulu Regency. while for the research informants, namely the Ministry of Religion, Head of Section for Islamic Community Guidance, Head of Section for Islamic Community Guidance, Sharia Organizers, Head of KUA and the people of South Bengkulu. This data collection technique uses interviews and documentation. The results of the research conducted were the implementation of the appeal from the South Bengkulu Ministry of Religion regarding the requirements for marriage registration, namely requiring parents' marriage books as a requirement for marriage at the South Bengkulu KUA, realized by the KUA by writing it on the marriage registration form. Based on this call from the Ministry of Religion, there are still differences in implementation between KUA heads, such as some requiring only the first daughter and others requiring all daughters. Although the goal is the same, namely to determine the guardian of marriage. Then if viewed from the positive law regarding the parents' marriage book which is determined to be an administrative requirement for marriage, it is still classified as having very weak legal force because there are no written regulations that form the basis of the appeal, and only based on MUI fatwa No. 11 of 2012 concerning the status of children resulting from adultery and their treatment.Keywords: Ministry of Religion, Marriage Requirements, Islamic Law, Positive Law Abstrak: “Implementasi himbauan Kementrian Agama di kabupaten Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif” Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada tesis, yaitu: (1) Bagaimana implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi himbauan kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. sedangkan untuk informan penelitian yaitu Kementrian Agama, Kepala Kasi Bimas Islam, Staf Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Syariah, Kepala KUA dan masyarakat Bengkulu Selatan.Teknikpengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi himbauan Kementerian Agama Bengkulu Selatan tentang syarat pendaftaran nikah yaitu mewajibkan buku nikah orangtua sebagai persyaratan nikah yang ada di KUA Bengkulu Selatan, diwujudkan oleh KUA dengan menuliskannya di formulir pendaftran nikah. Berdasarkan himbauan Kementerian Agama ini, masih terjadi perbedaan penerapan di antara kepala KUA, seperti ada yang mewajibkan untuk anak perempuan pertama saja dan ada juga yang mewajibkan untuk semua anak perempuan. Meskipun tujuannya sama yaitu untuk menentukan wali nikah. Kemudian jika ditinjau dari hukum positif mengenai buku nikah orangtua yang ditetapkan menjadi persyaratan administratif pernikahan, masih tergolong sangat lemah kekuatan hukumnya karena tidak ada peraturan tertulis yang menjadi dasar himbauan tersebut, dan hanya berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.Kata kunci: Kementerian Agama, Persyaratan Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif.
HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF ISTIHSAN
Full text linkAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana perspektif istihsan terhadap hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak siri mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan), anak siri mendapatkan wasiat wajibah, anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil dan anak hasil nikah siri wajib berbakti kepada ayah biologisnya. Kemudian persektif istihsan mengenai hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak bertentangan dengan konsep istihsan dalam hukum Islam.Kata kunci : Anak hasil nikah siri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Istihsan Abstract : This study aims to analyze what are the implications of the biological father's civil relationship to children after the Constitutional Court Ruling Number 46 / PUU-VIII / 2010, and how istihsan perspectives on the biological father's civil relationship to the child siri marriage results after Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010. This type of research is library research (library research). Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion states that the implication of the biological father's civil relationship to children who have been married after the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 is that a siri child receives a living for hadhanah (maintenance); and children who are married to Siri are obliged to serve their biological father. Then istihsan's perspective on the relationship between the biological father's civilization and the children of siri marriage after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010, does not conflict with the concept of istihsan in Islamic law.Keywords: Children from the marriage of Siri, Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, Istihsan
NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA IKRAR TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn)
Full text linkAbstract: This research raises the problem of what the panel of judges considered in the decision of the case Number 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn on the father’s responsibility after the divorce pledge at the Bengkulu Religious Court Class IA in the perspective of Islamic law and how the father’s obligation to support the child after pledge of divorce in the case decision Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA-Bn at the Bengkulu Class IA Religious Court. This research uses the type of field research (field) and library research (literature), with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. To collect data, the documentary method was used which was obtained from the Bengkulu religious court’s decision on the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that correspond to the problem. Then after the data obtained were analyzed descriptively normative. The research results show that: 1) The judges’ consideration that the father’s responsibility after the divorce vow to the child after the divorce is more burdened on the father and a mother is not obliged to provide for her child, whether there is a husband on her side or not. Whether the woman is rich or poor, a woman only has an obligation to provide for her parents and the slave she has. This is confirmed by the syafi’i, Hanafi and Hambali schools, if the father is unable to provide for the child, then the closest relatives can take over the role of the father to provide a living. 2) The obligation of the father to support the child after the divorce pledge in the decision of the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA-Bn at the Bengkulu Religious Court, namely punishing the Petitioner (father) to provide for the child outside the cost of education and health. If the Petitioner’s father renounces and does not fulfill his obligations as stated in the dictum of four orders of the Respondent’s decision, the Respondent may apply for the execution of the payment of child support to the Religious Court to force the male parent (father) to provide a living cost. Keywords: Child’s Livelihood, Father’s Responsibility, Islamic Law Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/ Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/ Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (lapangan) dan library research (kepustakaan), dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 479/Pdt.G/2020/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian setelah data didapat dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan majelis hakim bahwa tanggung jawab ayah setelah ikrar talak terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya. Hal ini ini dipertegas oleh mazhab syafi’i, Hanafi dan Hambali, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah untuk memberikan nafkah. 2) Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu menghukum Pemohon (ayah) untuk memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika ayah (Pemohon) ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum empat amar putusan Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah anak ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah. Kata Kunci: Nafkah Anak, Tanggungjawab Ayah, Hukum Isla
PELAKSANAAN UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Full text linkAbstrak: Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Tekhnik pengumpulan data menggunakan Metode Wawancara (Interview) dan Metode Dokumentasi. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan uang hantaran di Kabupaten Way Kanan Lampung, uang hantaran ditetapkan pada waktu manjau atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah tangga oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi ningkukan. Sedangkan ningkukan dilaksanakan setelah acara manjau atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (muli meranai). 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang hantaran dan Ningkukan hukumnya boleh jika tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaanya dengan syarat-syarat ‘Urf Shahih. Namun apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka ia berubah menjadi ‘Urf Fasid. Berbeda dengan ningkukan apabila dilakukan sesuai dengan aturan adatnya yang melarang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat tanpa pembatas, maka boleh dilakukan. Namun pada masa sekarang, ningkukan dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah Al-quran surat An-Nur ayat 30-31 yakni anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat. Kata kunci : Uang Hantaran, Ningkukan, Hukum Islam. Abstract: This type of research is field research. Data collection techniques using the Interview Method (Interview) and the Documentation Method. The conclusion states that 1) Conducting delivery money in Way Kanan Regency of Lampung, delivery money is set at a green time or at least one month before the wedding, because the money will later be bought furniture by the prospective wife and is an additional cost in carrying out various processions marriage, one of which is the hollown procession. Whereas ningkukan is held after a green event or commonly called a bujang girls event (muli meranai). 2) A review of Islamic law on the implementation of conditional money and legal condescence is permissible if there is no conflict between the characteristics of the implementation with the conditions ‘Urf Shahih. But if the practice of transfer money has caused mudharat such as postponement of marriage, then it turns into ‘Urf Fasid. It is different from ningkukan if it is carried out in accordance with the customary rules which prohibit men and women from mixing in one place without any restrictions, then it may be done. But at the present time, ningkukan done by dancing, throwing a shawl and exchanging letters between men and women in one place, this is contrary to the Word of God Al-Qur'an letter An-Nur verses 30-31 namely the recommendation to maintain sight, preserve genitals and cover genitals.Keywords: Delivery Money, Ningkukan, Islamic Law
USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH
Full text linkAbstract: This study aims to determine and describe the history of the birth of the marriage law in Indonesia, the meaning and purpose of the minimum age standard for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah and the Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the history of the birth of the marriage law in Indonesia is in the period before independence and the period after independence. The meaning and purpose of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah consists of spiritual readiness, physical readiness, financial readiness, mental readiness, socio-emotional readiness, and intellectual readiness. The Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah has maslahah for married couples and maslahah for the State/ Government so that it has the benefit of daruriyah. Keywords: Marriage, Law Number 16 of 2019, Maslahah Mursalah. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia, makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah memiliki maslahah untuk pasangan suami istri dan maslahah untuk Negara/ Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah. Kata kunci: Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Maslahah Mursala
Lembaga Negara Yang Mengatur Hukum Keluarga Dan Berfungsi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga (Peradilan Agama)
Full text linkAbstract : state institution that has the authority to regulate family law as well as function as an institution for settling family law disputes in Indonesia, namely the Religious Courts, this is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is one of the executors and administrators of judicial power that has an equal position with other courts, then confirmed by the presence of Law No. 14 of 1970 concerning judicial power which was later added and amended by Law N0. 35 of 1999 was later amended by Law no. 48 of 2009 and in its implementation the Religious Courts are under the auspices of the Supreme Court as the Highest Court, of course with the existence of an equalization of the Religious Courts with other courts it gives authority to the Religious Courts to resolve and adjudicate cases under its authority independently. Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts has explained what is the authority of the Religious Courts to resolve them.Keyword: Religious Courts, disputes and family law Abstrak : Suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengatur hukum keluarga sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia yaitu Peradilan Agama, hal ini berdasarkan Pancasila dan Undan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan salah satu pelaksama dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, kemudian dipertegas dengan hadirnya UU No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan UU N0. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 dan dalam pelaksanaannya Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi, tentu dengan adanya penyetaraan Peradilan Agama dengan peradilan lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.Kata kunci: Peradilan Agama, sengketa dan hukum keluarg
FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH
Full text linkAbstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan siyasah dusuriyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih siyasah dusturiyah tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasah Dusturiyah Abstract: This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and siyasa dusturiyah. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of siyasa dusturiyah, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications. Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasah Duturiya
LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
Full text linkAbstract: The Representative Council of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has an important position in government with three functions: The legislative function, the supervisory function, and the budget function. Apart from all the special functions it has, it is found that there are several problems related to the implementation of functions owned by the DPR, so it is necessary to explain how the legislative function, monitoring function, and budgeting function are owned by the DPR in perspective of rule of law. Legislation and what are the legislative functions, monitoring functions, and budgeting functions which are owned by the DPR in the perspective of siyasah dusturiyah. Qualitative normative research that uses a statutory approach (statue approach) and a concept approach (concept approach) tries to describe and analyze legal materials related to the problem under study through the documentation study technique (library research). By using the qualitative data analysis method, the results show that both the legislative function, the monitoring function and the budgeting function of the DPR, have all been clearly regulated in the constitution and statutory regulations. However, these functions have not been fully implemented according to the principles of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). Keywords: People’s Representative Council, DPR Function, Siyasah Dusturiyah. Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang penting di dalam pemerintahan dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Terlepas dari segala fungsi istimewa yang dimilikinya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penerapan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, sehingga perlu dijelaskan bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif perundang-undangan dan bagaimana pula fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian normatif kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (concept approach) ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis bahan-bahan hukum terkait masalah yang diteliti melalui teknik studi dokumentasi (library research). Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif diperoleh hasil bahwa baik fungsi legislasi, fungsi monitoring, dan fungsi budgeting yang dimiliki DPR, seluruhnya teah diatur secara jelas di dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Namun demikian, fungsi-fungsi yang dimaksud belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam). Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi DPR, Siyasah Dusturiya