Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif
Full text linkAbstracts: The protection of human rights in Indonesian criminal law is grounded in the ontological view of humans as legal subjects possessing inherent dignity, freedom, and fundamental rights. In this framework, criminal law positions individuals not merely as objects of regulation but as the central focus of legal norms and their implementation. KUHP seeks to integrate human rights principles through the reinforcement of legality, proportionality, and justice in criminal law norms. This study examines how human rights are regulated both substantively within criminal provisions and structurally within sentencing procedures. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutes, legal doctrines, and court decisions to critically assess the position of human rights in national criminal law. The findings reveal that human rights protection within the KUHP remains dynamic and unfinished, requiring progressive interpretation and continuous legal reform to ensure alignment with the values of democracy, justice, humanity, and respect for human dignity.Keywords: Human Rights; Criminal Law; National Criminal Code (KUHP); Legality and Proportionality; Criminal Law Reform; Death Penalty; Freedom of Expression. Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pandangan ontologis manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak-hak mendasar yang melekat. Dalam kerangka ini, hukum pidana menempatkan individu bukan hanya sebagai objek pengaturan tetapi sebagai fokus utama norma hukum dan implementasinya. Pemberlakuan KUHP berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui penguatan legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam norma hukum pidana. Studi ini meneliti bagaimana hak asasi manusia diatur baik secara substantif dalam ketentuan pidana maupun secara struktural dalam prosedur penjatuhan hukuman. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk secara kritis menilai posisi hak asasi manusia dalam hukum pidana nasional. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP tetap dinamis dan belum selesai, membutuhkan interpretasi progresif dan reformasi hukum berkelanjutan untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; KUHP; Legalitas dan Proporsionalitas; Reformasi Hukum Pidana; Hukuman Mati; Kebebasan Berekspresi
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah
Full text linkAbstracts: This study aims to examine the implementation of Law Number 16 of 2019 in Air Dikit District and analyze it from the perspective of Maqasid Sharia. This is a field research using a qualitative descriptive approach. The results indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has been fairly well optimized. However, some members of the community are still reluctant to apply for a dispensation when the prospective bride or groom has not reached the minimum legal age, as stipulated in the law. As a result, some marriages are carried out unofficially (sirri). The reluctance is generally due to time constraints and urgent conditions that demand the marriage to be held immediately, whereas the dispensation process is considered time-consuming and procedurally complex. From the perspective of Maqasid Sharia, the provision regarding age maturity in Law Number 16 of 2019 aligns with the five fundamental objectives of Islamic law: hifz al-din (protection of religion), hifz al-‘aql (protection of intellect), hifz al-mal (protection of wealth), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-nafs (protection of life). Thus, raising the minimum age of marriage is a step that reflects Islamic values and promotes the well-being of family life.Keywords: Implementation, Law Number 16 of 2019, Maqasid Syariah.Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit serta menganalisisnya dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang enggan mengajukan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mereka memilih melangsungkan pernikahan secara sirri. Faktor penyebabnya antara lain karena keterbatasan waktu dan kondisi mendesak yang menuntut pernikahan segera dilaksanakan, sedangkan proses sidang dispensasi dianggap memakan waktu dan prosedurnya cukup panjang. Dalam perspektif Maqasid Syariah, ketentuan mengenai pendewasaan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan lima tujuan utama syariat, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Dengan demikian, peningkatan usia minimal perkawinan merupakan langkah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.Kata kunci : Implementasi, UU Nomor 16 tahun 2019, Maqasid Syariah
Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia
Full text linkAbstract: This study discusses the position of substitute heirs from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia. In inheritance practices, situations often occur where direct heirs have died before the testator, so that problems arise regarding who inherits the inheritance. Islamic law recognizes the concept of hijab and the division of inheritance strictly based on lineage, but does not explicitly regulate substitute heirs. On the contrary, the Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Islamic Law (KHI) provide space for grandchildren as substitute heirs, especially if their parents who should be heirs have died first. Through a normative-comparative approach, this study reveals that there are differences in principle between classical Islamic law and positive law in Indonesia regarding the existence of substitute heirs. KHI as a codification of Islamic law in Indonesia tries to accommodate the principle of social justice by adopting the concept of substitute heirs, although it is not entirely in accordance with classical fiqh. This study recommends the need for harmonization between Islamic legal norms and the provisions of national laws and regulations in order to ensure legal certainty and justice in the distribution of inheritance.Keywords: Substitute heir, Islamic law, civil law, KHI, inheritanceAbstrak: Penelitian ini membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dalam praktik pewarisan, sering kali terjadi situasi di mana ahli waris langsung telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, sehingga muncul permasalahan mengenai siapa yang mewarisi harta peninggalan. Hukum Islam mengenal konsep hijab dan pembagian warisan secara tegas berdasarkan garis nasab, namun tidak secara eksplisit mengatur ahli waris penggantinya. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi cucu sebagai ahli waris pengganti, terutama jika orang tua mereka yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam klasik dengan hukum positif di Indonesia terkait keberadaan ahli waris pengganti. KHI sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia mencoba mengakomodasi prinsip keadilan sosial dengan mengadopsi konsep ahli waris pengganti, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqh klasik. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara norma-norma hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan.Kata kunci: Ahli waris pengganti, hukum Islam, hukum perdata, KHI, pewarisa
HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 0677/PDT.G/2016/PA.BN)
Full text linkAbstrak : Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak ex officio dalam putusan nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak ex officio untuk memberikan nafkah kepada Termohon. Hakim hanya menjelaskan konsekwensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon ada indikasi bahwa Termohon nusyuz, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke Pengadilan tapi tidak datang. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Oleh sebab itu, putusan tersebut cacat demi hukum. 2) Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak ex officio dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 149, hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat. Dalam putusan ini seola-olah hakim memberkan isteri (Termohon) berbuat nusyuz, sementara di dalam fiqh bagi seorang isteri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah. Seharusnya hakim menerapkan hak ex officio bukan pada putusan verstek, akan tetapi digunakan ketika Termohon datang dan tidak mengetahui hak-haknya, disitulah hakim bisa memberikan hak officio kepada Termhon. Dengan demikian isi dari putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hak Ex Officio, Putusan Hakim, Kewajiban Suami, Hukum Islam Abstract : This research raises the issue of what judges consider in using ex officio rights in decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) and how is the review of Islamic law regarding the use of ex officio rights in decision number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn). This study uses normative juridical legal research with a law approach, case approach and conceptual approach. To collect data used documentary methods obtained from the decision of the Bengkulu religious court in case Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that are relevant to the problem. From the results of the study showed that: 1) In legal considerations, the judge did not explain the basis and reasons for using ex officio rights to provide income to the Respondent. the judge only explained the consequences of divorce divorce is that there is a living that must be spent by the Petitioner. Moreover, in the Petitioner's petition there are indications that the Respondent is nushuz, and the Respondent has been officially summoned and is worthy of court but does not come. Whereas the Judge in deciding the case he is handling, besides containing the reasons and grounds in his decision, must also contain certain articles or sources which are used as the basis in handling the cases it has decided. This has been outlined in article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, the ruling is flawed by law. 2) A review of Islamic law regarding the use of ex officio rights in the decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) that the reason of the judge's decision is contrary to the provisions of KHI Article 149, the judge provides a living for his wife (Respondent), while in the arguments (posita) conveyed by the husband (the Petitioner) stated that his wife committed nusyuz, therefore according to Islamic law the mudharat generated was greater than the benefit. In this decision, it seems as if the judge gave the wife (Respondent) to do nushuz, while in fiqh for a wife who did nushuz did not get a living. The judge should have exercised ex officio rights not on verstek decisions, but should be used when the Respondent arrives and does not know his rights, that's where the judge can grant officio rights to Termhon. Thus the contents of the judge's ruling is not in accordance with Islamic law.Keywords: Ex Officio Rights, Judge's Decision, Husband's Obligations, Islamic La
Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah
Full text linkAbstract: The issues studied in this research are, 1. How is the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Handling of Street Children, Homeless People and Beggars? 2. How is the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 07 of 2017 concerning Handling of Street Children, Homeless and Beggars from the Siyasah Fiqh Perspective Siyasah Fiqh Perspective? Street Children, Homeless People and Beggars Perspective of Siyasah Fiqh. The type of research used in this research is field research, resulting in research results, namely, (1) that the implementation of the Regional Regulation has not been implemented because when street children, beggars and homeless people are controlled, they are not accommodated, given direction and given skills before being returned to their families. . So when the street children, beggars and homeless people leave, they return to their actions again, this is done because there is no solution from the government to overcome the problem of the rise of street children, beggars and homeless people. So, the Bengkulu City government must implement repressive, preventive and rehabilitative efforts to deal with street children, beggars and homeless people. (2) that Islamic law commands giving alms to people in need but prohibits people from becoming beggars or homeless people because the best work is good business and buying and selling. By controlling street children, homeless people and beggars so that they do not disturb public order, this is in accordance with the principles of Fqih Siyasah in implementing Bengkulu City Regional Regulations such as the principles of benefit, justice, deliberation, and the Principle of Avoiding Elements of Tyranny.Keywords: Implementation, Regional Regulation, Street Children, Homeless, Beggars Abstrak: Persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu, 1.Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis?. 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah Perspektif Fiqh Siyasah?, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh), sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1) bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terlaksana karena ketika anak jalanan, pengemis dan gelandangan ditertibakan mereka tidak ditampung diberikan arahan serta diberikan keterampilan sebelum dikembalikan kekeluarganya. Sehingga ketika sudah keluar anak jalanan pengemis dan gelandangan tersebut kembali melakukan aksinya kembali, hal ini dilakukan karena tidak adanya solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dari permasalahan maraknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut. Sehingga dengan demikian pemerintah Kota Bengkulu harus menerapkan upaya refresif, prepentive, serta rehabilitatif untuk menanggulangi anak jalanan, pengemis serta gelandangan tersebut. (2) bahwa syariat Islam memerintahkan untuk bersedeqah kepada orang yang membutuhkan tapi melarang manusia menjadi pengemis, gelandangan karena pekerjaan yang paling baik adalah usaha dan jual beli yang baik. Dengan menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu ketertiban umum hal ini sesuai prinsip-prinsip Fqih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, Prinsip Menghindari Unsur Kedzaliman.Kata Kunci: Implementasi, Perda, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemi
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MANNA DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0092/ Pdt.P/2018/PA.Mna PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Full text linkAbstract: The formulation of the problem in this study is how the judge’s consideration in rejecting the marriage status of underage children in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna; What is the legal status and impact of marriage for minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna according to Islamic law and positi law. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of the study, that the judge’s consideration in rejecting the marriage of a minor in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna is Marriage Law Number 1 of 1974 Article 7 paragraphs (1) and (2) which states that Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. In case of deviation from paragraph (1) of this article, dispensation may be requested from a court or other official. If there is a rejection of the marriage certificate, then the marriage does not have legal force, because the marriage has not been registered at the KUA or the civil registry office. The legal status and impact of the marriage of minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA. Meaning according to Islamic law and positive law is: a) if both parents are divorced, the child is difficult to obtain property because legally the marriage is considered never occurs by State. The relationship between children and property is gono gini, because the father or mother continues to care for and educate their children solely on the basis of the child’s interests, the father is responsible for all the care and education of the child, if in fact the father cannot fulfill this obligation, the court can determine that the mother shared the costs. b) The wife and children are also not entitled to support and inheritance if the husband dies. c) Children have difficulty obtaining a birth certificate because their parents do not have a marriage certificate. Keywords: Rejection of itsbat marriage, marriage of minors. Abstrak: Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positi. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Apabila terjadi penolakan itsbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif adalah: a) jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. b) Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. c) Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Kata kunci : Penolakan itsbat nikah, perkawinan anak dibawah um
Implementasi Konsep dan Nilai-nilai Tawasuth, Tawazun, I’tidal, dan Tasammuh pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan Nilai-nilai Moderasi Beragama bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 kota Bengkulu Tahun Akademik 2023-2024
Full text linkAbstract :. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith in improving religious moderation values for class VIII students at MTs Negeri 01 Bengkulu City. This research is a classroom action research conducted collaboratively and participatively. This research design uses the Kurt Lewin Model in 3 cycles and each cycle consists of planning, implementation & observation, and reflection. The sample of this study included VIII grade students totaling 30 students at MTs Negeri 01 Bengkulu City on odd semester in the academic year 2024-2025 where the focus of the research was on increasing the values of religious moderation for students. Data collection techniques through, observation, tests and practice. Data analysis techniques are carried out descriptively qualitative and quantitative. The results showed that increasing the values of religious moderation for students through the implementation of the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith for Class VIII students of MTs Negeri 01 Bengkulu City has increased, namely in the first cycle, students' scores in understanding the concepts and values of religious moderation in Al-Quran Hadith subjects were 6.66% (very good), 26.66% (good), 20% (quite good), 23.33% (less), 23.33% (very less). In the second cycle, student scores were 10% (very good), 30% (good), 26.66% (fair), 20% (less) and 13% (very less). In the third cycle, student scores were 26.66% (very good), 30% (good), 33.33% (fair), 10% (less) and 0% (very less). Thus it can be concluded that by applying the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith can improve the learning process and the ability of class VIII students MTs Negeri 01 Bengkulu City in understanding the concepts and values of religious moderation in the subject of Al-Quran Hadith.Key Words: Concept, Value, Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasammuh, Religious Moderation Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits dalam meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa kelas VIII di MTs Negeri 01 Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Desain penelitian ini menggunakan Model Kurt Lewin dalam 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan & observasi, dan refleksi. Sampel penelitian ini meliputi siswa kelas VIII yang berjumlah 31 siswa di MTs Negeri 01 Kota Bengkulu, Semester Gasal tahun akademik 2023-2024 diamana fokus penelitian adalah meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa. Teknik pengumpulan data melalui, obeservasi, tes dan praktek. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa melalui implementasi konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits untuk Siswa Kelas VIII MTs Negeri 01 Kota Bengkulu mengalami peningkatan, yaitu pada siklus pertama, nilai siswa dalam memahami konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits adalah 6,66% (sangat baik), 26,66% (baik), 20% (cukup baik), 23,33% (kurang), 23,33% (sangat kurang). Pada siklus kedua, nilai siswa adalah 10% (sangat baik), 30% (baik), 26,66% (cukup), 20% (kurang) dan 13% (sangat kurang). Pada siklus ketiga, nilai siswa adalah 26,66% (sangat baik), 30% (baik), 33,33% (cukup), 10% (kurang) dan 0% (sangat kurang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan siswa kelas VIII MTs Negeri 01 Kota Bengkulu dalam memahami konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits.Kata Kunci: Konsep, Nilai, Tawasuth, Tawazun, I’tidal, Tasammuh, Moderasi Beragam
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam
Full text linkAbstract : In Islamic law, the relationship between Complete Systematic Land Registration and Maqasyid Al-Sharia is through land registration, the rights of citizens to protect their objects in the form of land can be realized and that is also the goal of Maqasyid Al-Shariah to be achieved. It is described in this paper, how is the implementation of PTSL, how is the legal certainty of ownership of land rights in PTSL, and how is the Islamic legal perspective on the implementation of PTSL and ownership of land rights. In order to speed up the land registration process in Indonesia, a new breakthrough was issued, namely the Complete Systematic Land Registration or abbreviated as PTSL which is regulated through the provisions of the Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Regarding legal certainty, things that need to be considered in land registration are the principle of publicity, installation of boundary signs and the application of the principle of Contradicture Delimitation or the presence of the owner and witnesses bordering. The relationship between Islamic law and land registration is a form of government responsibility in carrying out the mandate of the Basic Agrarian Law. This research is a qualitative-empirical research by means of field research or observation and conducted by interview. Keywords: Complete Systematic Land Registration, Maqasyid Al-syari’ah Abstrak : Di dalam hukum Islam hubungan antara pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan maqasyid Alsyariah adalah melalui pendaftaran tanah, hak-hak warga negara untuk melindungi bendanya berupa tanah dapat terwujud dan itu juga merupakan tujuan dari maqasyid Al-Syariah yang hendak dicapai. Dijelaskan di dalam tulisan ini, bagaimana pelaksanaan PTSL, bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam PTSL, dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Pelaksanaan PTSL dan kepemilikan hak atas tanah. Guna mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, dikeluarkanlah terobosan baru yaitu Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap atau yang disingkat PTSLyang diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkait kepastian hukum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran tanah yaitu, asas publisitas, pemasangan tanda batas dan penerapan asas Contradicture Delimitasi atau kehadiran pemilik dan saksi berbatasan. Hubungan hukum islam dan pendaftaran tanah merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris dengan cara field research atau observasi dan dilakukan dengan wawancara. Kata kunci :Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Maqasyid Al-syari’a
Akibat Hukum Kebijakan Tashih al-Quran dan Relevansinya Terhadap Upaya Pengendalian Produk Teknologi “Mushaf al-Quran Digital” di Indonesia dan Malaysia.
No full textAbstracts: The efforts to verify, standardize and regulate the distribution of the Koran in the digital era are important. The policy issued by the Malaysian State is "Malaysia Law Deed 326, Deed for Printing the Text of the Qur'an 1986", while the policy implemented in Indonesia is stated in "Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning Publishing, Pentashihan, And the circulation of the Mushaf of the Qur'an." These two policies regulate the supervision, printing, publishing, translation and circulation of Al-Qur'an manuscripts. So that the Al-Quran circulating both in Malaysia and Indonesia must pass verification and standardization according to applicable regulations, in this case in Indonesia the person responsible for carrying out verification and standardization is Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, and in Malaysia it is carried out by the Al-Qur'an Text Printing Control and Licensing Agency (LPPPQ) of the Al-Qur'an Publishing and Text Control Division (PQ) of the Malaysian Ministry of Home Affairs. This research seeks to analyze the legal impacts arising from policies governing the verification and standardization of the Al-Quran in Malaysia and Indonesia. The research method uses qualitative methods with a comparative approach and descriptive analysis. The research results show that there are differences in the legal consequences that arise between the two, which are due to differences in the types of sanctions stated in the two regulations. Where the law applied in Malaysia is in the form of criminal sanctions which give rise to legal consequences that are "nestapa".Keywords: The Consequence of Law and Tashih al-Quran Regulation Abstrak: Upaya verifikasi, standarisasi dan pengaturan penyebaran al-Quran di era digital merupakan hal penting. Kebijakan yang di keluarkan oleh Negara Malaysia adalah “Undang-Undang Malaysia Akta 326, Akta Pencetakan Teks Al-Qur’an 1986”, adapun kebijakan yang diterapkan di Indonesia tercantum dalam “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur’an”. Kedua kebijakan tersebut mengatur seputar pengawasan, percetakan, penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an. Sehingga al-Quran yang beredar baik di Malaysia maupun di Indonesia, harus lolos verifikasi dan standarisasi sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini di Indonesia penangung jawab yang melaksanakan verifikasi dan standarisasi adalah Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia, dan di Malaysia dilaksanakan oleh Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur’an (LPPPQ) Bahagian Kawalan Penerbitan Dan Teks Al-Qur’an (PQ) Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Penelitian ini berusaha menganalisis dampak hukum yang timbul dari kebijakan yang mengatur verifikasi dan standarisasi al-Quran di Negara Malaysia dan Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul diantara keduanya, yang disebabkan perbedaan jenis sanksi yang tertera didalam kedua peraturan tersebut. Dimana hukum yang diterapkan di Malaysia adalah berupa sanksi pidana yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat “nestapa”, sedangkan akibat hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia berpotensi diabaikan karena berupa sanksi administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.Kata kunci: Akibat Hukum, Regulasi Tashih al-Quran
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Kedua bagi Perempuan yang belum Memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama (di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)
Full text linkAbstract: However, many people believe that divorce outside of court is enough, because it is legal according to islamic law. The consequences of a divorce carried out outside of court occur when the second marriage takes place and so on, of course i tis carried out behind closed doors or the marriage is not registered. The problem discussed in this research are 1) How are second marriage carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the religios court in Kerkap District? 2) How is the analysis of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certifacate from the research uses a field religios court in terms of islamic law and positive law? This research uses a field reserch method, namely direct research in the field, where the research visits the research object. This research is field research, so the researchers chose Kerkap District, North Bengkulu Regency. This research concludes that: 1) There are four factors in the occurrence of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the Relegious Court in Kerkap District, namely the perpetrator’s ignorance of the regulations relating to divorce and marriage issues, there is an order or mandate from parents not to divorse, the assumption that divorce is quite legal according to religion and there is still minimal socialization regarding divorce and marriage law from the parties involved. 2) A second marriage carried out by a woman who does not yet have a divorce certificate from the Religious Court in Kerkap District according to Islamic law is seen from these factors as appropriate and valid, except for the factor of massages or beliefs from other parties, the parents are legitimate, even though according to the positive the marriages is invalid.Keywords: Marriage, Second, Woman, Without, Certificate, Divorce Abstrak: Perceraian terjadi dengan berbagai alasan, tidak semuanya dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Tidak ada masalah ketika perceraian dilakukan di pengadilan karena di akui kesahannya baik oleh hukum islam dan hukum positif, namun menjadi permasalahan ketika “perceraian dilakukan tidak di pengadilan”, karena tidak diakui kesahannya di mata hukum. Akibat bercerai yang dilakukan di luar pengadilan terjadi ketika akan melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tentu akan dilakukan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? 2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap ada empat yakni ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait. 2) Perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap menurut hukum islam dilihat dari faktor tersebut telah sesuai dan sah kecuali faktor adanya pesan atau amanah orang tua adalah sah, sedangkan menurut positif perkawinanannya tidak sah. Kata Kunci : Perkawinan, Kedua, Perempuan, Tanpa, Akta, Cera