Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)
Full text linkAbstract: The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of qirā'ah mubādalah, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures. The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements. Viewed through the framework of qirā'ah mubādalah, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics.Keywords: Househusband, Qirā'ah Mubādalah, Spousal Roles, Gender Equality.Abstrak : Fenomena “bapak rumah tangga” menjadi topik yang semakin relevan dalam dinamika kehidupan keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relasi suami istri terbentuk dalam situasi di mana suami mengambil peran domestik, sementara istri bekerja di ranah publik, serta menganalisis fenomena ini melalui perspektif qirā'ah mubādalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ini tidak serta merta mengurangi otoritas atau harga diri suami dalam keluarga. Para suami tetap merasa dihargai karena kontribusi mereka dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan. Istri pun merasa didukung secara penuh dalam menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu. Relasi keduanya terjalin atas dasar kesalingan, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama. Dalam kerangka qirā'ah mubādalah, relasi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan gender yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip Islam progresif. Konsep ini menafsirkan relasi suami istri secara setara, di mana peran dan tanggung jawab tidak ditentukan secara kaku berdasarkan gender, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, fenomena bapak rumah tangga bukanlah bentuk deviasi, melainkan refleksi dari dinamika relasi yang adil dan adaptif.Kata kunci: Bapak Rumah Tangga, Qirā'ah Mubādalah, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender
Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Merek Terdaftar Studi Putusan Nomor 1334 K/PDT.SUS-HKI/2024
Full text linkAbstract: Trademark protection is a crucial aspect of the intellectual property legal system, particularly in preventing unfair business competition and safeguarding business reputation. This study examines the cancellation of a registered trademark, focusing on the Supreme Court Decision Number 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case study. The case involves a dispute between Lowa Sportschuhe GmbH and Qu Wenqian concerning the registration of the trademark “Lowa Simply More,” which was allegedly filed in bad faith. The method used is a normative juridical approach through legal analysis of legislation and court decisions. The results indicate that the Supreme Court ruled to cancel the defendant’s trademark based on Article 21 paragraph (3) and Article 77 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This decision affirms that trademark protection is not only formal but also substantive, considering the registrant's intent and factual ownership of the mark. The implication of this decision is the strengthening of legal protection for the rightful trademark owner and the promotion of honesty and good faith principles in the trademark registration system in Indonesia.Keywords: trademark, bad faith, trademark cancellation, legal protection, Supreme Court Decision.Abstrak: Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.Kata kunci: merek, itikad tidak baik, pembatalan merek, perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Agun
Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan
Full text linkAbstracts: Rural farming communities are generally in a weak position, both economically and legally, especially in critical land areas that rely solely on rain-fed agriculture. Therefore, they require legal protection, both preventive and repressive. This study employs a socio-legal approach combined with normative legal analysis to highlight the distinction between law in book and law in action. Using a qualitative method with survey studies, this research provides a description of the government's efforts to provide legal protection for farmers in the pursuit of welfare (welfare state).Keywords: protection, farmers, welfare.Abstrak: Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, terlebih di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan tadah hujan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan kajian normatif, sehingga terlihat perbandingan antara law in book dan law in action. Secara kualitatif, dengan metode survey studies, penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam rangka mencapai kesejahteraan (welfare state).Kata kunci: perlindungan, petani, kesejahteraan
Analisis Hukum terhadap Dumping pada Kemasan Plastik China yang Masuk ke Indonesia
Full text linkDumping merupakan tindakan monopoli dikategorikan sebagai bentuk perdagangan curang atau praktek dagang yang tidak sehat (Unfair Trade Practices). Pemusatan kekuatan ekonomi di satu pihak untuk mengontrol harga pasar membawa akses negatif terhadap kestabilan aktivitas bisnis dalam era perdagangan yang serba kompetitif. Dumping dapat bersifat predatory yaitu tindakan menjual harga barang ekspor dengan murah demi menghilangkan saingan, dengan tersingkirnya saingan-saingan pada produk serupa di negara importir maka harga dinaikkan kembali. Bentuk perlindungan atas praktik dumping, dikenal suatu istilah tindakan Antidumping. Tindakan Antidumping di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Tindakan Antidumping yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping. Negara dapat melakukan Tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya melalui Definitive Anti Dumping Duties (BMAD), Provisional Measures (Bea Provisional Anti dumping) dan Price Undertaking (Bea Masuk Imbalan). Solusi yang dapat dilakukan sosialisasi secara kontinyu menyampaikan tentang dampak negatif dari praktik dumping, penguatan institusional terhadap peran Komisi Anti Damping Indonesia (KADI). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, melalui pendekatan doktrinal yaitu dengan menganalisis bagaimana kebijakan anti dumping kemasan plastik China yang masuk ke Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting sebab doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kata Kunci: Dumping, Anti Dumping, Monopoli Perdagangan, Kemasan Plastik China. Abstract (English) Dumping is a monopolistic act categorized as a form of unfair trade practices. The concentration of economic power in one party to control market prices brings negative access to the stability of business activities in an era of competitive trade. Dumping can be predatory, i.e. the act of selling the price of exported goods cheaply in order to eliminate rivals, with the elimination of rivals on similar products in the importing country, the price is raised again. A form of protection against dumping practices is known as Antidumping action. Antidumping measures in Indonesia are regulated in Government Regulation Number 34 Year 2011. Antidumping action taken by the government is in the form of imposition of Antidumping Import Duty on Dumping Goods. Countries can take anti-dumping measures to protect their domestic industries through Definitive Anti Dumping Duties (BMAD), Provisional Measures (Provisional Anti Dumping Duties) and Price Undertaking (Imbalance Duties). Solutions that can be done are socialization continuously conveying the negative impact of dumping practices, institutional strengthening of the role of the Indonesian Anti Damping Commission (KADI). This research is a normative research, through a doctrinal approach, namely by analyzing how the anti-dumping policy of Chinese plastic packaging entering Indonesia. This approach is important because of the doctrine that develops in legal science to build legal arguments when resolving legal issues at hand. Keywords: Dumping, Dumping Disagree, Trade Monopoly, China Plastic Packaging
Praktik Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MTS Daarul Muhajirin Bogor
Full text linkAbstracts: This study aims to analyze the practice of imposing fines for late payment of Educational Development Contributions (SPP) at MTS Daarul Muhajirin Bogor from the perspective of Islamic economic law. The research method used is qualitative descriptive with a juridical-normative approach and field studies. The results of the study indicate that the imposition of fines is carried out to provide a deterrent effect on students who delay payment, especially those who have financial capabilities. From the perspective of Islamic economic law, this practice is still a matter of debate. Some scholars allow the imposition of fines in the context of ta'zir, while others reject it on the grounds that it is not in accordance with the principle of justice and has the potential to contain elements of usury. However, the practice of fines can be justified if there is a written agreement between the school and the guardian, and the fine funds are used for social interests, not institutional profit.Keywords: Restorative Justice, Child Crime Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di MTS Daarul Muhajirin Bogor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap siswa yang menunda pembayaran, khususnya yang memiliki kemampuan finansial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan pemberlakuan denda dalam konteks ta’zir, sedangkan yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan potensi mengandung unsur riba. Namun, praktik denda dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan wali murid, serta dana denda digunakan untuk kepentingan sosial, bukan keuntungan institusi.Kata kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Ana
Tradisi Kaboro Co’i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)
Full text linkAbstract: There is a unique tradition in Bima that takes place before a wedding ceremony, known as kaboro co’i. Kaboro co’i is a communal activity in which people help a fellow resident who is about to get married by collecting funds for the dowry, bride price, and piti ka’a (wedding expenses), with the aim of ensuring the smooth running of the wedding event. This research focuses on the form of the kaboro co’i tradition in Bima's wedding customs and the perspective of legal pluralism theory on this tradition. This study is an empirical legal research using a sociological approach, examining law in relation to social aspects. Data were obtained through interviews and documentation, and then processed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that: (1) The kaboro co’i tradition arises from the awareness of the Bima community, which is characterized by strong kinship and mutual assistance. This tradition provides benefits to families preparing for a wedding, particularly by contributing additional funds for the dowry, bride price, and piti ka’a (non-refundable wedding funds), to support the smooth execution of the ceremony. (2) The tradition reflects values of kinship, mutual cooperation, and customary norms. These values are the foundation for the continued practice of kaboro co’i today. (3) The kaboro co’i tradition is a clear example of strong legal pluralism within the Bima community. In the perspective of John Griffiths’ theory of legal pluralism, law does not originate solely from the state, but can also emerge from the customs and informal rules practiced in daily life. This tradition is based on natural customs followed by the community without state intervention. Therefore, the recognition and protection of customary law are essential for developing an inclusive and contextual legal system.Keywords: Tradition; Kaboro Co’i; Legal Pluralism.Abstrak: Terdapat tradisi yang unik di Bima sebelum dilaksanakannya pernikahan, yaitu tradisi kaboro co’i. Kaboro co’i merupakan kegiatan masyarakat untuk membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin, dan piti ka’a (uang untuk biaya pernikahan), yang bertujuan memperlancar keberlangsungan acara perkawinan. Penelitian ini menyoroti bentuk tradisi kaboro co’i dalam perkawinan masyarakat Bima serta perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan 391 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 dokumentasi, kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi kaboro co’i muncul dari kesadaran masyarakat Bima yang identik dengan rasa kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memberikan manfaat, khususnya bagi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, berupa tambahan dana untuk mahar, maskawin, dan piti ka’a (uang hangus) guna memperlancar acara perkawinan. (2) Tradisi ini mengandung nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong, dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar mengapa tradisi kaboro co’i masih dilaksanakan hingga kini. (3) Tradisi kaboro co’i merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami masyarakat Bima tanpa intervensi negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.Kata Kunci: Tradisi; Kaboro Co’i; Pluralisme Hukum
Penerapan Fikih Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Mahad Darul Arqam Garut, dan Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis, Jawa Barat)
Full text linkAbstracts: This study aims to describe the implementation of Islamic jurisprudence of religious moderation (fiqh al-wasathiyyah) in three Islamic boarding schools in West Java, namely Cipasung Islamic Boarding School in Tasikmalaya, Darul Arqam Islamic Boarding School in Garut, and Miftahul Huda II Bayasari Islamic Boarding School in Ciamis. The study employs a descriptive-analytic method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the objectives of implementing religious moderation in these institutions align with their vision and mission to nurture students with noble character, broad insight, tolerance, patriotism, and a moderate attitude in practicing Islam. The methods applied in Cipasung include lectures, discussions, question-and-answer sessions, seminars, training, and supervision. Darul Arqam Garut employs exemplary behavior, habituation, advice, audiolingual practice, affection, and the reward–punishment system. Meanwhile, Miftahul Huda II Bayasari applies tahfidz (Qur’an memorization), wahdah, jama’, advice, and habituation methods. The results indicate significant behavioral changes among students, reflected in their increased tolerance, respect for others, responsibility, and moderate religious attitudes. Thus, the implementation of fiqh al-wasathiyyah in Islamic boarding schools has proven effective in shaping students’ balanced character between knowledge, faith, and morality.Keywords: Fiqh of Religious Moderation, Islamic Boarding School, Tolerance, Islamic Education, Student Independence. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan fikih moderasi beragama di tiga pondok pesantren di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan fikih moderasi beragama di ketiga pesantren tersebut sejalan dengan visi dan misi lembaga, yaitu membentuk santri yang berakhlak mulia, berwawasan luas, toleran, cinta tanah air, dan berjiwa moderat. Metode penerapan fikih moderasi beragama di Pondok Pesantren Cipasung meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, latihan, dan pengawasan. Di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, metode yang digunakan meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat, audiolingual, kasih sayang, serta reward dan punishment. Sementara itu, di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis digunakan metode tahfidz, wahdah, jama’, nasihat, dan pembiasaan. Hasil penerapan menunjukkan adanya perubahan perilaku santri menjadi lebih toleran, saling menghormati, bertanggung jawab, dan moderat dalam beragama. Dengan demikian, penerapan fikih moderasi beragama di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam membentuk karakter santri yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak.Kata kunci: Fikih Moderasi Beragama, Pondok Pesantren, Toleransi, Pendidikan Islam, Kemandirian Santri
Membangun ASN Moderat: Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Full text linkAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun ASN moderat sebagai upaya menangkal ekstremisme di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui sosialisasi kelembagaan, keteladanan pimpinan, dan pembiasaan budaya kerja yang inklusif. Faktor pendukung internalisasi meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi pemerintah, serta partisipasi aktif ASN dalam kegiatan pembinaan moderasi. Adapun hambatannya terletak pada rendahnya literasi digital keagamaan dan pengaruh media sosial yang memunculkan polarisasi ideologis. Penelitian ini menawarkan model pembinaan ASN berbasis moderasi maqashidi, yang memadukan nilai-nilai wasathiyah Islam dengan etika profesional ASN untuk mencegah ekstremisme di sektor birokrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori internalisasi nilai moderasi di lembaga pelayanan publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk membangun ASN moderat, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman.Kata kunci: Moderasi Beragama, Internalisasi Nilai, ASN Moderat, Ekstremisme, Moderasi Maqashidi. Abstract : This study aims to analyze the process of internalizing religious moderation values in developing moderate civil servants (ASN) as a preventive effort against extremism within the Bengkulu Provincial Health Office. The research applied a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving civil servants within the institution. The findings indicate that the internalization of religious moderation values is implemented through institutional socialization, leadership role modeling, and the habituation of inclusive work culture. Supporting factors include leadership commitment, regulatory support, and active participation of ASN in religious moderation training programs. In contrast, the obstacles lie in the low level of digital religious literacy and social media influences that trigger ideological polarization. This study proposes a maqashidi-based moderation model, integrating Islamic wasathiyah principles with ASN professional ethics to prevent bureaucratic extremism. The study contributes theoretically to developing the internalization model of religious moderation within public institutions and provides practical recommendations for local governments to foster moderate, humanist, and diversity-sensitive civil servants.Keywords: Religious Moderation, Value Internalization, Moderate Civil Servant, Extremism, Maqashidi Moderation
Kasus Eigenrichting “Peradilan Massa” Terhadap Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
No full textAbstracts: Eigenrichting is a form of mass justice without regard to applicable legal rules. This incident occurred as a result of the reduced level of public trust in the system and law enforcement in this country. National criminal law basically does not regulate eigenrichting in detail, but the Criminal Code only regulates broad formulations. So, several provisions such as Article 170 of the Criminal Code and Article 351 of the Criminal Code to threaten perpetrators of taking the law into their own hands can be used by law enforcement officials as a reference basis for carrying out legal proceedings against offender of eigenrichting. This research aims to analyze the Eigenrichting case against criminal offender from an Islamic legal perspective. This research uses a normative legal approach method and uses library research techniques. The results of this research are that taking the law into your own hands against the criminal offender that results in injury is categorized as injury/torture, and if it causes the death of the victim then it is categorized as murder, which is in jinayah fiqh is included in the qishash and diyat radius.Keywords: Eigenrichting, Criminal Offender, Islamic Criminal Law. Abstrak: Tindak main hakim sendiri merupakan suatu bentuk dari peradilan masa tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Peristiwa ini terjadi akibat berkurangnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem dan penegakan hukum di negara ini. Hukum pidana nasional pada dasarnya tidak mengatur secara rinci mengenai eigenrichting, akan tetapi KUHP hanya mengatur rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku eigenrichting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Eigenrichting terhadap pelaku kejahatan perspektif hukum islam. penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif serta menggunakan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini yakni main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana hingga mengakibatkan luka dikategorikan sebagai pelukaan/penganiayaan, dan apabila menyebabkan tewasnya korban maka dikategorikan sebagai pembunuhan yang dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah qishash dan diyat.Kata kunci: Main Hakim Sendiri, Pelaku Kejahatan, Hukum Pidana Islam
A Review of John Rawls’ Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia
Full text linkAbstracts: This study examines the implementation of restorative justice through the mechanism of penal mediation within Indonesia's criminal justice system, using John Rawls’ theory of justice as a theoretical framework. The research is grounded in the need for a more humane, participatory, and efficient alternative for resolving minor criminal offenses, as opposed to the conventional retributive justice system. This is a normative legal study employing both statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials obtained through literature review. The findings reveal that penal mediation has been applied in cases such as petty theft, defamation, and domestic violence, involving offenders, victims, families, and the community in the restorative process. This implementation reflects Rawls’ principles of justice particularly the equal basic liberties and the difference principle—in protecting vulnerable groups such as juvenile offenders and first-time offenders. In conclusion, penal mediation aligns not only with restorative justice values and the Islamic legal concept of maslahah, but also embodies a substantive model of justice that is inclusive and responsive to local values. Therefore, this approach deserves to be formally institutionalized within the national criminal law system.Keywords: Penal mediation, restorative justice, John Rawls’ theory of justice, Indonesian criminal law, non-litigation resolution.Abstrak : Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan efisien dibandingkan sistem peradilan konvensional yang cenderung retributif. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal telah diterapkan dalam sejumlah kasus seperti pencurian ringan, penghinaan, dan kekerasan rumah tangga, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses pemulihan. Implementasi ini mencerminkan prinsip keadilan Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, khususnya dalam melindungi pelaku dari kelompok rentan seperti anak dan pelaku pertama. Kesimpulannya, mediasi penal bukan hanya sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan maslahah dalam hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif yang inklusif dan adaptif terhadap nilai lokal. Oleh karena itu, pendekatan ini layak untuk dilembagakan secara normatif dalam sistem hukum pidana nasional.Kata kunci: Mediasi penal, keadilan restoratif, teori keadilan John Rawls, hukum pidana Indonesia, penyelesaian non-litigasi