Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan
No full textAbstract: Infrastructure development in Medan City has experienced rapid growth in recent years. However, this accelerated development is often accompanied by violations of environmental regulations, such as pollution, land degradation, and breaches of environmental permits. This study aims to examine the forms of environmental violations occurring in infrastructure projects in Medan City and to analyze the effectiveness of law enforcement against such violations. This research employs a normative and empirical juridical approach by reviewing applicable laws and regulations, conducting case studies of infrastructure projects, and interviewing relevant agencies such as the Environmental Agency and law enforcement officials. The findings indicate that law enforcement against environmental violations remains suboptimal due to weak supervision, lack of inter-agency coordination, and low awareness among project implementers regarding environmental aspects. Moreover, administrative and criminal sanctions that have been regulated are often not enforced to their full extent. This study recommends enhancing supervisory capacity, enforcing laws more firmly, and involving the community in monitoring infrastructure projects to achieve sustainable development.Keywords: law enforcement, environmental violations, infrastructure projects, Medan City, environmental law.Abstrak: Pembangunan infrastruktur di Kota Medan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan pembangunan tersebut sering kali diiringi dengan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus proyek-proyek infrastruktur, serta wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran pelaksana proyek terhadap aspek lingkungan. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur sering kali tidak diterapkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, 422 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lingkungan, proyek infrastruktur, Kota Medan, hukum lingkungan
Tinjauan Kriminologi terhadap Kriminalitas pada Anak di LPKA Kelas 1 Medan Sumatera Utara
Full text linkAbstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta pengalaman dan upaya pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 10 anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak melakukan tindak pidana atas kemauan sendiri, namun dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang negatif, faktor ekonomi, serta penyalahgunaan zat seperti minuman keras dan narkotika. Temuan ini sejalan dengan teori subkultur delinkuen yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen dan teori Delinquency and Opportunity oleh Cloward dan Ohlin, yang menekankan peran lingkungan sosial dan ketimpangan akses terhadap kesempatan legal sebagai faktor pendorong perilaku kriminal anak. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program pembinaan di LPKA, seperti pendidikan, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan, memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku anak binaan. Namun demikian, belum semua anak mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan anak serta perlunya dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam mencegah kriminalitas anak.Kata kunci: kriminalitas anak, LPKA Kelas I Medan, teori subkultur, pembinaan, peradilan anak. Abstrac : This study aims to analyze criminal acts against children from a criminological perspective, focusing on the causal factors, the forms of crimes committed, and the experiences and efforts of guidance implemented at the Class I Medan Special Child Guidance Institution (LPKA). The study was conducted using a qualitative method through in-depth interviews with 10 foster children who were undergoing guidance at the Class I Medan LPKA. The results of the study showed that most children committed crimes of their own accord, but were influenced by negative social environments, economic factors, and substance abuse such as alcohol and narcotics. This finding is in line with the theory of delinquent subculture put forward by Albert K. Cohen and the Delinquency and Opportunity theory by Cloward and Ohlin, which emphasize the role of the social environment and inequality of access to legal opportunities as factors driving children's criminal behavior. In addition, the study also found that guidance programs at the LPKA, such as education, religious activities, and skills training, have a positive impact on changing the attitudes and behavior of foster children. However, not all children have access to adequate legal assistance. Overall, the results of this study emphasize the importance of rehabilitative and restorative approaches in the juvenile justice system and the need for ongoing support from families, communities, and the state in preventing juvenile crime.Keywords: child criminality, LPKA Class I Medan, subculture theory, guidance, juvenile justice
Implikasi Kertoaji sebagai Pendekatan Tradisional dalam Pembagian Warisan terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Full text linkAbstract: The practice of inheritance distribution plays a crucial role in maintaining family harmony and social stability. This study aims to analyze the traditional inheritance distribution practice in Sananrejo Village, Turen Subdistrict, Malang Regency, through the "Kertoaji" approach, which converts inherited assets into monetary value based on family consensus. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials such as the modin, as well as direct observation of the community. Thematic analysis was employed to identify practice patterns and influencing factors. The findings show that the "Kertoaji" approach is effective in reducing potential conflicts among heirs and maintaining family relationships. However, it still faces challenges due to the community's limited understanding of Islamic faraidh law, leading to the neglect of justice principles in rights distribution. Village officials play a vital role as mediators, although they are not always successful in suppressing individual egos. In conclusion, the "Kertoaji" practice is a pragmatic local solution, but it requires support from Islamic legal education to achieve substantive justice and sustainable social harmony.Keywords: Kertoaji, implications, inheritance.Abstrak: Praktik pembagian warisan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisional pembagian warisan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, melalui pendekatan "Kertoaji" yang mengonversi harta warisan menjadi nilai uang berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa seperti modin, serta observasi langsung terhadap masyarakat. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "Kertoaji" efektif dalam meredam potensi konflik antarpenerima waris dan menjaga hubungan kekeluargaan, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh Islam. Hal ini berdampak pada pengabaian prinsip keadilan dalam pembagian hak. Perangkat desa berperan penting sebagai mediator, meskipun tidak selalu mampu meredam ego individu. Kesimpulannya, praktik "Kertoaji" menjadi solusi lokal yang pragmatis, namun perlu didukung oleh edukasi hukum Islam demi keadilan substantif dan harmoni sosial yang berkelanjutan.Kata kunci: Kertoaji, implikasi, waris
Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf (Studi terhadap Sanksi Adat bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
No full textAbstract: The research method used in this study is qualitative (field research). The data collection instruments employed include observation, interviews, and documentation. The types and sources of data used are primary and secondary data. The data analysis techniques applied consist of data collection, data reduction, data display, conclusion drawing, and data verification. The results of the study indicate that the implementation of the Mayah Nagehi customary sanction for individuals who become pregnant outside of marriage is a form of punishment for those who violate religious norms and customary laws in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. The imposed sanction includes one goat that meets specific requirements, an adequate amount of rice for the traditional prayer ceremony, and all other necessities for the implementation of the customary sanction, such as cooking spices, cooking utensils, and other food ingredients. All of these are arranged by the head cook according to the required quantity and needs. Once the food is prepared, the traditional leaders, village head and officials, imam, head of the Village Consultative Body (BPD), and other customary invitees will partake in the communal meal. From the perspective of ‘urf, this sanction can be classified as al-‘adah al-shahihah (a valid, proper, and good custom), as it aims to deter the offender and preserve communal welfare.Keywords: Tradition, Sanction, Premarital Pregnancy, ‘Urf. Abstrak: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (field research). Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi terhadap pelaku hamil di luar pernikahan merupakan bentuk hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar norma agama dan hukum adat di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Sanksi yang dibebankan berupa satu ekor kambing dengan syarat tertentu, beras secukupnya untuk keperluan acara doa adat, serta seluruh perlengkapan pelaksanaan sanksi adat lainnya seperti bumbu masak, peralatan masak, dan bahan makanan lainnya. Semua kebutuhan tersebut diatur oleh ketua juru masak sesuai dengan jumlah dan keperluan yang diperlukan. Setelah hidangan tersebut siap, para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, dan undangan adat lainnya akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama. Dalam perspektif ‘urf, sanksi ini dapat dikategorikan sebagai al-‘adah al-shahihah (adat yang sahih, benar, dan baik), karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga kemaslahatan umat.Kata Kunci: Tradisi, Sanksi, Nikah Hamil, ‘Urf
Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan yang dilakukan Google LLC terhadap persaingan usaha di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024)
No full textAbstract : Monopolistic practices can occur due to the existence of a Dominant Position carried out by business actors because they have the highest position among their competitors. The case in the KPPU Decision with Register Number 03/KPPU-L/2022 where Google LLC as a business actor conducting business activities in the field of digital platforms in Indonesia practices a dominant position by requiring application developers who distribute their applications on the Google Play Store to use the Google Play Billing System service for the payment system.Keywords: Monopoly, Dominant Position, Impact. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Implementasi pengaturan hukum terkait penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC dan keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 yang memutus nahwa Google LLC terbukti melakukan posisi dominan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan data sekunder atau bahan kepustakaan yang analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 sudah tepat dan terbukti Google LLC melakukan Posisi Dominan dan seperti apa Dampaknya bagi Konsumen dan Persaingan Usaha Di IndonesiaKata kunci: Monopoli, Posisi Dominan, Dampak
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
No full textAbstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online
Ihdad bagi Perempuan Pekerja Perspektif Maslahah (Studi di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)
Full text linkAbtstract : The aims of this research are: First, to find out whether working women in Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency position the period of ihdad from a maslahah perspective. Second, to find out the obstacles to ihdad for working women in Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency from a maslahah perspective. This type of research is descriptive qualitative research. This research concludes that: First, the realization of ihdad for women who work after the death of their husbands in Lubuk Pinang District, Lubuk Pinang is not yet perfect due to job demands. Ihdad, a working woman whose husband died in Lubuk Pinang District, is more focused on maintaining family life because of the necessities of life that must be met. There are three categories of ihdad realization, namely: not knowing ihdad and not implementing ihdad, knowing but not implementing ihdad and knowing and implementing ihdad. Second, the obstacles to ihdad for working women whose husbands have died in Lubuk Pinang District consist of the economy and job demands, their husband's knowledge and work during life are included in maslahah al-dharuriyat which is directly related to basic human needs both in this world and the hereafter.Keywords: ihdad, women, maslahah. Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mengetahui perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko memposisikan masa ihdad perspektif maslahah. Kedua, untuk mengetahui hambatan ihdad bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif maslahah.. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Realisasi ihdad perempuan yang bekerja setelah kematian suami di Kecamatan Lubuk Pinang Lubuk Pinang belum sempurna dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan. Ihdad perempuan pekerja yang ditinggal mati suami di Kecamatan Lubuk Pinang lebih fokus pada menjaga kehidupan keluarga karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ada tiga katagori realisasi ihdad yaitu: tidak mengetahui ihdad dan tidak menjalankan ihdad, mengetahui tapi tidak menjalankan ihdad dan mengetahui dan menjalankan ihdad. Kedua, Hambatan ihdad bagi perempuan pekerja yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Lubuk Pinang terdiri dari Ekonomi dan tuntutan pekerjaan, pengetahuan dan pekerjaan suami semasa hidup termasuk ke dalam maslahah al-dharuriyat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat.Kata Kunci : ihdad, perempuan, maslahah
Paradoks Hukum Noodweer: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Full text linkAbstract: This study examines the legal paradox in the application of the concepts of noodweer and noodweer excess in Indonesia, particularly related to the phenomenon of victims of robbery who are named suspects after defending themselves. The study focuses on three cases that occurred in Indonesia, namely the case of Amaq Sinta in Central Lombok (NTB), DI in Medan (North Sumatra), and ZA in Malang (East Java). All three cases demonstrate the complexity of law enforcement between self-defense efforts and the limits of actions considered proportional under criminal law. Analysis of these three cases shows that the application of Article 49 of the Criminal Code often leads to incidents, especially in determining the elements of proportionality, subsidiarity, and the condition of "urgency" in self-defense. Although morally the perpetrators are considered to be defending themselves from a real threat, legally such actions can be categorized as excessive if they exceed the limits of reasonableness, for example due to emotion, fear, or the use of excessive violence. This paradox reveals a lack of synchronicity between formal justice and substantive justice in the Indonesian criminal system. From a normative perspective, clearer legal guidelines are needed regarding self-defense, particularly in the context of street crimes that endanger the victim's life. This study recommends reformulating the guidelines for investigation and prosecution so that the legal system no longer criminalizes self-defense actions taken in emergency situations and situations of psychological stress.Keywords: Noodweer, Noodweer Excesses, Self-Defense, Mugging Victims, Legal Paradox, Indonesian Criminal System.Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks hukum dalam penerapan konsep noodweer dan noodweer exces di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena korban tindak pidana pembegalan yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri. Fokus kajian diarahkan pada tiga kasus yang terjadi di Indonesia, yakni kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah (NTB), DI di Medan (Sumatera Utara), dan ZA di Malang (Jawa Timur). Ketiganya menunjukkan kompleksitas penegakan hukum antara upaya mempertahankan diri dengan batas-batas tindakan yang dianggap proporsional menurut hukum pidana. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan unsur proporsionalitas, subsidiaritas, dan kondisi “terdesak” dalam pembelaan diri. Meskipun secara moral para pelaku dianggap membela diri dari ancaman nyata, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai noodweer exces apabila melampaui batas kewajaran, misalnya karena adanya emosi, kepanikan, atau penggunaan kekerasan berlebihan. Paradoks ini mengungkap adanya ketidaksinkronan antara keadilan formal dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif normatif, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas terkait pembelaan diri, terutama dalam konteks kejahatan jalanan yang membahayakan nyawa korban. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pedoman penyidikan dan penuntutan agar sistem hukum tidak lagi mengkriminalisasi tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi darurat dan penuh tekanan psikologis.Kata Kunci: noodweer, noodweer exces, pembelaan diri, korban begal, paradoks hukum, sistem peradilan pidana Indonesia
Regulasi Poligami dan Relevansinya terhadap Hak Perempuan Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Tunisia
Full text linkPoligami merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat Muslim modern. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda: Tunisia melarang poligami secara tegas, sementara Indonesia mengizinkannya dengan syarat yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Kode Status Pribadi Tunisia (1956) melarang poligami, dengan alasan keadilan dan modernitas. Undang-Undang Perkawinan (1974) mengizinkan poligami dengan persyaratan yang ketat, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, namun mendapat kritik karena berpotensi mendiskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara regulasi poligami di Tunisia dan Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum yang berlaku di kedua negara dan menjaminnya terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi hukum di negara-negara dengan mayoritas umat Islam mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta pentingnya perdebatan dalam menetapkan kebijakan yang lebih adil
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)
Full text linkAbstracts: This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the maqashid syari'ah perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, and the limited competence of human resources. From the maqashid syari'ah perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of hajiyyah(secondary needs that facilitate ease), as opposed to daruriyyah(primary or essential needs).Keywords: Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi e-court, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu e-litigasi termasuk dalam bentuk penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Maqashid Syari'a