Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Not a member yet
232 research outputs found
Sort by
Pelaksanaan Masuk Kaum dalam Pernikahan Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Medan Jaya dan Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)
Full text linkAbstract: This study aims to answer two main problems. First, what are the consequences if a marriage is carried out without going through the Kaum entry process? Second, how is the implementation of entering the Kaum in marriage for the Pekal Tribe community from the 'Urf perspective. This study is a sociological juridical study that is descriptive analysis and is included in qualitative research. The results of this study found: 1) The consequences that occur if a marriage is carried out without entering the Kaum are that the marriage cannot be carried out at home, cannot carry out traditional ceremonies, is not managed and attended by the traditional leader, is not recognized by the traditional community, can be subject to sanctions for dissolution, ostracized from the traditional community and lack of support and restrictions on customary rights, including the right to be involved in community activities. 2) Implementation of entering the Kaum from the Urf' perspective. If you look at the scope of its use, it is included in 'urf Al-khas, in terms of its object it is included in 'urf Al-Amali, and if you look at it in terms of its implementation and purpose, it is permissible for 'urf shahih as long as there is no public belief that leads to things that are prohibited by the 'urf shahih religion and it can become prohibited 'urf fasid if it is applied in society but is contrary to Islamic values.Keywords: Entering the Clan, Marriage, “Urf. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, apa Saja Konsekuensi jika pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk Kaum? Kedua, bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi yang bersifat deskriptif analisis termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini didapati: 1) Konsekuensi yang terjadi jika pernikahan dilaksanakan tanpa masuk kaum adalah pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah, tidak dapat melakukan acara adat beradat, tidak diurus dan dihadiri oleh penghulu adat, tidak diakui oleh masyarakat adat, bisa mendapatkan sanksi pembubaran, dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya dukungan dan pembatasan hak-hak adat, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. 2) Pelaksanaan masuk kaum dalam perspektif Urf’. Bila dilihat ruang lingkup penggunaanya, termasuk kedalam ‘urf Al-khas, bila dari segi objeknya termasuk ‘urf Al-Amali, dan bila dilihat segi pelaksanaan dan tujuannya adalah boleh ‘urf shahih selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama ‘urf shahih dan bisa menjadi dilaranag ‘urf fasid apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan nilai-nilai Islam.Kata kunci: Masuk Kaum, Pernikahan, “Urf
Hukum Keluarga Islam di Negara Maroko
Full text linkAbstract: Morocco is a kingdom located in northwest Africa. Islam is the official religion of the country, although the constitution does not mention Islamic sharia. Islamic law, especially from the Maliki school of thought, applies to Muslims only in certain areas, namely marriage, inheritance, and endowments. This paper will discuss is Islamic family law in Morocco. The writing method used is library research. The data collection technique is documentation. Furthermore, the data that has been collected is analyzed using a descriptive method, namely presenting or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public or generalizations. The results of the study show that: Political power influences the development of Family law which was originally still contained in fiqh books into implementable laws, Efforts to make Islamic law contained in books into implementable laws require political will from the government, otherwise the effort will be in vain, The family law system in Morocco is influenced by the French legal system, because it was once a French protectorate. Keywords: Family Law, Religion, Islam, Morocco. Abstrak : Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian Barat laut Afrika. Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut-sebut syari’ah Islam. Hukum Islam, terutama dari madzhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan, dan perwakafan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah hukum keluarga Islam di Maroko. Metode penulisan yang digunakan adalah library research. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kuasa politik berpengaruh terhadap perkembangan hukum Keluarga yang semula masih termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi undang- undang yang implementatif, Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang implementatif, diperlukan political will dari pemerintah, jika tidak, maka upaya itu akan menjadi sia-sia, Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.Kata kunci: Hukum Keluarga, Agama, Islam, Maroko
Hukum Perkawinan Sirri yang ditinjau dalam beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah)
No full textAbstract: Currently, many marriages are conducted solely based on religious law or personal beliefs without involving government officials, and therefore are not legally recognized by the state. In Indonesia, marriages must comply with two inseparable regulations: religious law and state law. Marriage registration is not only an administrative requirement but also a means to ensure social order and public welfare. If a marriage is valid according to religion but not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or an authorized official, it is not legally valid in the eyes of the state. This study aims to answer three main questions: (1) the impact of unregistered (sirri) marriages on population administration, (2) the inhibiting factors in the juridical review of sirri marriages from the perspective of maslahah al-mursalah, and (3) the role and effectiveness of government institutions in implementing marriage registration laws and their influence on societal practices. The research uses a library study approach with a statutory method. The findings show that sirri marriages are valid under Islamic law but do not meet the formal legal requirements of the state, and therefore are not recognized and do not produce legally protected consequences due to the absence of authentic proof of marriage.Keywords: Sirri Marriage, Juridical, Population Administration, Maslahah Al-Mursalah.Abstrak: Saat ini, banyak pernikahan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pribadi tanpa melibatkan pejabat pemerintah, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Di Indonesia, pernikahan harus memenuhi dua regulasi yang tidak terpisahkan: hukum agama dan hukum negara. Pencatatan pernikahan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Jika pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pejabat berwenang, maka tidak sah secara hukum negara. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Dampak nikah siri terhadap administrasi kependudukan, (2) Faktor penghambat kajian yuridis nikah siri dari perspektif maslahah al-mursalah, dan (3) Peran dan efektivitas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri serta pengaruhnya terhadap praktik masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memenuhi persyaratan formal hukum negara sehingga tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dilindungi negara akibat tidak adanya bukti otentik perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Al-Mursalah
Transformasi Usia Perkawinan di Era Baru: Kajian Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah Perspektif Maslahah Mursalah
Full text linkAbstracts: The marriage age stipulated in Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided significant benefits, where previously it was set at 16 years for women and 19 years for men, now it has changed to 19 years for men and 16 years for women. This change deserves recognition because the results of the struggle to revise Law No. 1 of 1974 have been approved by the Constitutional Court. The age provisions stipulated by the Constitutional Court, namely 19 years for men, are considered to reflect maturity in attitude, ability to act, and responsibility for the actions taken. Meanwhile, women who are 19 years old are considered adults and able to live a household life. When viewed from the perspective of the maslahah mursalah theory, this is related to the four main elements protected by religion, which are the initial objectives of legal syari'at. The four elements are the maintenance of offspring, soul, mind, and property in the context of the family. The issue regarding the minimum age limit for marriage is an area of ijtihadiyah which is always open to change in line with developments in conditions, society, time and place which require adjustment.Keywords: Transformation, Age of Marriage, Maslahah Mursalah Abstrak : Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan manfaat yang signifikan, di mana sebelumnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini patut mendapat pengakuan karena hasil perjuangan untuk merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dianggap mencerminkan kematangan dalam sikap, kemampuan bertindak, serta tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Sementara itu, perempuan yang berusia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif teori maslahah mursalah, hal ini berkaitan dengan empat unsur utama yang dilindungi oleh agama, yang menjadi tujuan awal pensyari’atan hukum. Keempat unsur tersebut adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam konteks keluarga. Isu mengenai batas minimal usia untuk menikah ini merupakan ranah ijtihadiyah yang selalu terbuka untuk perubahan seiring dengan perkembangan kondisi, masyarakat, waktu, dan tempat yang memerlukan penyesuaian..Kata Kunci: Transformasi, Usia Perkawinan, Maslahah Mursalah
Upaya mantan Istri dalam menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian
Full text linkAbstrak : This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. This research focuses on document or library research by looking for theories, views that are correlated and relevant to the problem to be researched and to complement the data obtained from document and library research, field research is carried out, namely from sources. Efforts that can be made by the Religious Courts regarding the implementation of decisions, especially those concerning the father's obligations/responsibilities for his child's support, must be differentiated between before and after the divorce vow is pronounced by the husband. Before the husband pronounces the divorce vow in front of the court, the Religious Court, in this case the Panel of Judges, has the authority to supervise and force the husband to first fulfill his obligations in accordance with the ruling, namely those relating to the rights of the wife being divorced, in this case in the form of iddah maintenance, madhiyah, mut'ah, child support including child support. After the husband's vow of divorce is pronounced in court, the Religious Court is passive, if there is no request for execution, the Religious Court considers the decision that has been handed down to be unproblematic and can be implemented voluntarily. Keywords: marriage, decision, child support. Abstrak Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan maka dilakukan penelitian lapangan yaitu dari sumber-sumber. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama berkenaan dengan pelaksanaan putusan khususnya yang menyangkut kewajiban/tanggung jawab ayah terhadap nafkah anaknya, harus dibedakan antara sebelum dan sesudah ikrar talak diucapkan oleh suami. Sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim berwenang untuk mengawasi dan memaksa suami agar terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar putusan, yaitu yang berkenaan dengan hak-hak istri yang ditalak, dalam hal ini berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut’ah, nafkah anak termasuk nafkah anak. Setelah ikrar talak oleh suami diucapkan di pengadilan, Pengadilan Agama bersikap pasif, apabila tidak ada permintaan eksekusi, Pengadilan Agama menganggap putusan yang telah dijatuhkan tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan dengan sukarela. Kata kunci : perkawinan, putusan, nafkah anak
Penyebab Konflik dan Sengketa Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga
Full text linkAbstract: Marital disputes are a common phenomenon in society and can be caused by various factors, such as cultural differences, economic issues, infidelity, and communication breakdowns. This study aims to analyze the main causes of marital disputes and explore the family law perspective in their resolution. The research method used is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. The results show that in Indonesian family law, there are two main avenues for resolving marital disputes: litigation through the courts and non-litigation methods such as mediation and counseling. Although legislation has regulated the dispute resolution mechanisms, implementation in practice still faces challenges, such as low public legal awareness and limited access to mediation institutions. Therefore, efforts are needed to enhance public understanding of marital law and to strengthen the role of mediation and counseling institutions in resolving domestic disputes.Keywords: marital disputes, family law, dispute resolution.Abstrak: Sengketa dalam perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga ketidakharmonisan dalam komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa dalam perkawinan serta mengeksplorasi perspektif hukum keluarga dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia, terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi seperti mediasi dan konseling. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya akses terhadap lembaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan serta penguatan peran lembaga mediasi dan konseling dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.Kata kunci: sengketa perkawinan, hukum keluarga, penyelesaian sengketa
Tantangan Penerapan Prinsip Hukum Tata Negara dalam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia
Full text linkAbstract: Implementation of constitutional principles in Religious Court decisions in Indonesia involves several complex aspects. Religious courts play an important role in resolving family disputes and Islamic law issues, but are often influenced by various external factors that can undermine their independence. Research method used is a qualitative approach that analyzes legal documents, laws and regulations, and related court decisions. This analysis aims to identify and analyze the challenges faced in the application of constitutional principles in Religious Court decisions in Indonesia. Results from this study show that there are administrative interventions, lack of public understanding of constitutional principles and lack of human resources in the judiciary. In addition, there is the problem of harmonization of positive law and Islamic law which often causes confusion in law enforcement. Our study suggests the need to increase the capacity of judicial institutions, improve public legal education, and strengthen the principle of judicial independence. This research is expected to contribute to the development of a fairer and more transparent legal system in Indonesia.Keywords: Constitutional Law, Islamic Family Law, Religious Courts & Legal Harmonization. Abstrak: Penerapan prinsip ketatanegaraan dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang kompleks. Pengadilan agama berperan penting dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan permasalahan hukum Islam, namun seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dapat melemahkan independensinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip ketatanegaraan dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adanya intervensi administratif, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan kurangnya sumber daya manusia di bidang peradilan. Selain itu, terdapat permasalahan harmonisasi hukum positif dan hukum Islam yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum di Indonesia yang lebih adil dan transparan.Kata kunci: Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama & Harmonisasi Hukum
Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu
Full text linkAbstracts: Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparity in Sentencing in Corruption Crimes Study of Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Number: 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl and Number: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Supervised by Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H and Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.HThis study examines the challenges of judges in deciding a criminal case related to corruption in Bengkulu. However, this corruption issue was then taken as a sample in the study by questioning, 'the mechanism of decision-making carried out by the Panel of Judges', 'elements of self-enrichment and profit' 'elements against the law' 'elements of inclusion' 'basis for consideration of the Judge', 'Law Enforcement Officers as holders of control of the judiciary'. Furthermore, when analyzing the disparity in sentencing in this case, the Author compares each decision file. This manuscript aims to answer all research questions, especially how the disparity can occur and what causes the disparity and the basis for the judge's considerations in deciding the case. The findings of this study illustrate how law enforcement officers carry out their duties in prosecuting a criminal case. The results of this study emphasize the need for updating the system in the online system of the panel of judges, emphasizing the need for an independent institution to oversee how the police work in conducting investigations and inquiries, cooperation between institutions is a step to increase the effectiveness of law enforcement, the existence of the principle of dominus litis, it is proposed that the role of advocates be more active starting from the investigation. Everyone must be accompanied by an advocate to ensure that the rights of the accused and victims are fulfilled fairly so that an honest, fair trial and legal certainty are held. In the end, this study provides new insights into disparities in sentencing, not only focusing on sentencing, but also new breakthroughs in legal strategies needed to overcome complex challenges in order to realize justice and legal certainty. Keywords: corruption; criminal; disparitas. Abstrak : Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Dibimbing oleh Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H dan Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.Hstudi ini meneliti tantangan hakim memutus suatu perkara pidana seputar tindak pidana korupsi di bengkulu, Hanya saja, isu korupsi ini kemudian diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan mempermasalahkan , ‘mekanisme pembuatan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim’,‘unsur memperkaya diri dan menguntungkan’ ‘ unsur melawan hukum’ ‘unsur penyertaan’ ‘dasar pertimbangan Hakim’, ‘Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang kendali peradilan’. Lebih lanjut, ketika menganalisis disparitas pemidanaan kasus ini, Penulis membandingkan masing-masing berkas putusan. naskah ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian terutama bagaimana disparitas itu dapat terjadi dan apa penyebab disparitas dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menindak suatu perkara pidana hasil penelitian ini menekankan perlunya updating system dalam sistem online majelis hakim, menekankan perlunya lembaga independen untuk mengawasi bagaimana kerja polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kerja sama antar lembaga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, adanya asas dominus litis diusulkan peran advokat lebih aktif mulai dari penyelidikan setiap orang harus didampingi oleh advokat agar memastikan hak-hak terdakwa dan korban dipenuhi secara adil sehingga terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. pada akhirnya penelitian ini memberikan wawasan baru tentang disparitas pemidanaan tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana saja, tetapi juga ada terobosan baru tentang strategi hukum yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.Kata kunci: Disparitas;Kejahatan;Korups
Tinjauan ‘Urf terhadap Pembagian Warisan Berbasis Kekerabatan Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
Full text linkAbstract: The purpose of this study was to determine the inheritance distribution system based on customary kinship in XIV Koto District. Second, to analyze the inheritance distribution based on customary kinship in XIV Koto District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative descriptive research. This study concludes that: First, the distribution of inheritance according to customary law in XIV Koto District, Mukomuko Regency is: carried out by deliberation. The types of inherited property are high inheritance property and low inheritance property, namely joint property between husband and wife. Heirs according to customary law are biological children, the husband or wife of the testator and parents if the testator does not have a wife and children. Women are given priority in the distribution of inheritance so that they get a larger or equal share than men. Second, deliberation in the distribution of customary inheritance property in XIV Koto District can be said to be 'urf sahih because it does not conflict with Islamic teachings. When viewed from the area of validity or generality, the distribution of inheritance based on customary kinship in XIV Koto District is included in the 'urf khas (special customs), namely customs that apply in certain areas and communities and do not apply in other areas or communities in general. However, according to the customary system of the people in XIV Koto District, women receive a larger inheritance or can be the same as men, although this is decided through deliberation, which is different from the Islamic inheritance system.Keywords: customs, inheritance, kinship. Abstrak : Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto. Kedua, menganalisis pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pembagian warisan menurut adat kaum di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah: dilakukan dengan cara musyawarah. Jenis harta yang diwariskan adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu harta bersama suami isteri. Ahli waris menurut adat kaum adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki. Kedua, bermusyawarah dalam pembagian harta warisan adat kaum di Kecamatan XIV Koto dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam ‘urf khas (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain secara luas. Hanya saja, menurut sistem adat kaum di Kecamatan XIV Koto pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah adalah hal yang berbeda dengan sistim kewarisan Islam.Kata kunci: adat, warisan, kekerabatan
Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online
No full textAbstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of Lottery Online.Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam