e-Journal Balitbangkumham
Not a member yet
556 research outputs found
Sort by
Pencegahan Kekerasan dalam Konflik Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
Full text linkThe purpose of this study was to determine the factors that cause student conflicts, to describe the views and attitudes of students when dealing with conflict, and to depict the policy of the faculty member, police and local government in dealing with conflict prevention and conflict resolution. This study uses qualitative descriptive approach. The results of this study concluded that, first, the views and attitudes of students when dealing with conflict have been fundamentally different; Second, the violence that occurred in several universities have differences in terms of intensity and background of violence. Third, the policies issued by stakeholders have different dynamics amongst policy makers. Suggestions can be submitted based on this study including: students are expected to have a constructive view of the conflict; faculty members are expected to conduct needs assessment in student guidance; and the police members are expected to make a visual mapping of potential violence among students and create a dialogue between students and security forces.Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik mahasiswa, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik dan kebijakan pencegahan dan penanganan konflik mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik memiliki perbedaan yang sangat fundamental, yaitu mahasiswa memiliki pandangan bahwa konflik ada yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif. Kedua, kekerasan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi memiliki perbedaan-perbedaan baik dari segi bentuk kekerasan, intensitas dan faktor yang melatarbelakanginya. Ketiga, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak stakeholder memiliki dinamika yang berbeda antara pengambil kebijakan. Pihak pimpinan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengkonstruksi kurikulum; pihak keamanan kebijakannya bersifat antisipatif dengan melakukan pendekatan persuasive; sedangka pihak Pemerintah Daerah lebih memfokuskan pada proses fasilitasi kegiatan mahasiswa. Saran yang disampaikan dari penelitian adalah, bagi mahasiswa, wajib memiliki pandangan konstruktif terhadap konflik; bagi pimpinan universitas, diharuskankan melakukan need assesment dalam pembinaan kemahasiswaan; dan bagi pihak kepolisian, harus membuat pemetaan secara visualisasi mengenai potensi kekerasan mahasiswa dan membuat forum kekeluargaan antara mahasiswa dan pihak keamanan
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia
Full text linkThe right to health is one of human rights, therefore the state should guarantee every citizen to get good health care and quality. Social Security Agency (BPJS) Health is one of the country’s efforts in fulfilling the right to health. Through this paper the authors wanted to know how the right to health is done by BPJS Health and Health BPJS obstacles encountered in providing adequate health insurance for the community. BPJS Health in carrying out the duties and functions must be able to ensure the availability, accessibility, acceptability and quality of health services is inadequate. Constraints that are regulatory, administrative and technical BPJS Health inhibit performance. Therefore, it is necessary to encourage improvements to all Indonesian people can participate and benefit from the existence BPJS Health.Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu negara harus menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu upaya negara dalam memenuhi hak atas kesehatan. Melalui tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. BPJS Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus dapat menjamin ketersediaan, aksesbilitas, penerimaan dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai. Kendala yang bersifat regulasi, administrasi dan teknis menghambat kinerja BPJS Kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta dan merasakan manfaat dari keberadaan BPJS Kesehatan
Perspektif HAM dalam Pemulihan Kegiatan Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa
Full text linkThe impact of natural disasters directly affect the livelihood of the people in the area after the earthquake. States should make efforts in accordance with the real situation in the area and emergency conditions after the earthquake . This includes implementing restoration projects of economic activity, including the opportuni- ties and livelihood are disrupted by natural disasters, should begin immediately. The study used a qualitative approach. Data collection was conducted in 5 provinces, namely Bengkulu; West Java; West Sumatra; Aceh; Yogyakarta. Partnership with central government and local government agencies, or other agencies in the recovery of business activity so that people more easily determine which line of business can be carried out in accordance with theirsa expertise before the earthquake. Field findings indicate recovery operations for the poor economic people in the region after the earthquake in the repair of facilities, provision of capital and the provision of tools that are used for subsistence. Obstacles encountered in each of the provinces affected by the earthquake have almost the same problem, namely the unclear division of tasks between the Regional Disaster Management Agency (BPBD), Social Services, Department of Public Works.Dampak bencana alam secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di daerah pasca gempa. Negara seharusnya melakukan upaya-upaya nyata sesuai dengan situasi dan kondisi darurat di daerah pasca gempa. Hal tersebut termasuk melaksanakan proyek-proyek pemulihan kegiatan ekonomi, termasuk kesem- patan-kesempatan dan mata pencaharian yang terganggu oleh bencana alam, harus mulai segera. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada 5 provinsi, yaitu Bengkulu; Jawa Barat; Sumatera Barat; Aceh; Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Pusat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan instansi atau lembaga lainnya dalam pemulihan kegiatan usaha tersebut sehingga masyarakat lebih mudah menentukan bidang usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan keahliannya sebelum terjadinya gempa. Temuan lapangan menunjukkan secara umum bentuk pemulihan kegiatan usaha bagi ma- syarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa berupa perbaikan fasilitas, pemberian modal dan penyediaan alat-alat yang digunakan untuk pencarian nafkah. Kendala yang dihadapi di setiap provinsi yang terkena dampak gempa memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu belum jelasnya pembagian tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya
Hak Perlindungan Sosial bagi Buruh Migran Informal: Sebuah Perbandingan di Beberapa Negara
Full text linkIn order to protect informal migrant workers (“BMI”), both sending and receiving countries should provide social protection such as training, mentoring, social security and others as part of the BMI’s rights. The obligation to provide social protection for BMI is stipulated in instruments and standards in the international level such as the United Nations Declaration on Human Rights and ILO Convention No. 102 of 1952; and in the ASEAN level. Based on a normative juridical research on the social protection system for BMI in Indonesia and other ASEAN countries, it is found that social protection does not provide maximized yet by not providing social security to the BMI, which is useful to provide compensation and to protect their financial well being. Recent alternative, the government of ASEAN countries requires employers to insure that the employment BMI and BMI can participate voluntarily in the insurance schemes, which are available in the country. Nonetheless, in order to meet human rights of BMI in obtaining social security thus the Indonesian government which is currently revising Law No. 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers expected to provide social security scheme for BMI and the implementation of social security can be integrate with the ASEAN countries and other destination countries so BMI can obtain social security benefits wherever they are.Dalam rangka melindungi Buruh Migran Informal (“BMI”), baik negara pengirim dan penerima harus memberikan perlindungan sosial seperti pelatihan, pendampingan, jaminan sosial dan lainnya sebagai bagian dari hak asasi BMI. Kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial pada BMI diatur dalam instrumen dan standar di tingkat internasional seperti dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952; dan di tingkat ASEAN. Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap sistem perlindungan sosial atas BMI di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya, diketahui bahwa perlindungan sosial yang diberikan belum maksimal dengan belum memberikan jaminan sosial pada BMI yang sebenarnya berguna untuk memberikan ganti rugi dan melindungi kesejahteraan finansial. Alternatifnya saat ini, pemerintah negara-negara ASEAN mewajibkan pemberi kerja untuk mengasuransikan BMI yang dipekerjakannya dan BMI dapat turun ikut secara sukarela dalam skema asuransi yang tersedia di negara tersebut. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan hak asasi BMI dalam memperoleh jaminan sosial maka diharapkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat memasukkan skema jaminan sosial bagi BMI dan melakukan integrasi pelaksanaan jaminan sosial dengan Negara-negara ASEAN dan Negara tujuan lainnya sehingga BMI dapat memperoleh manfaat jaminan sosial dimanapun mereka berada
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
Full text linkHealth can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be assumed as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1) and Article 34 (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized in various international instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article 12 of the Covenant on ESC rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the government’s policy on health programs for the poor, and also describe several constraints in implementing the program. This study shows that the implementation of the local government’s policy concerning health insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling the right to health care for the poor. The health program set up by the local government including JAMKESMAS, Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas, is yet to be maximized and there are still many shortcomings that need to be improved. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara signifikan antara program pemerintah untuk pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendala-kendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan
Pengaturan Juru Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris bagi Penghadap Tunarungu
Full text linkThe objective of this paper is to analyze the arrangement for sign language interpreters in making authentic deeds by a Notary for deaf appearers in Indonesia and to analyze the relevant arrangements regarding this issue in terms of the provision of sign language interpreters by a Notary for deaf appearers in the future. The benefit of this writing is to provide a juridical understanding regarding the arrangements for providing sign language interpreters in making authentic deeds by a Notary for deaf appearers in Indonesia as well as providing scientific contributions in the dimension of the Notary Act. The void of norms underlying writing uses a type of normative legal research through statutory and comparative approaches which are analyzed using descriptive, comparative, argumentative, and prescriptive techniques. The results of the study show that the authority of a Notary to make authentic deeds is contained in Article 15 paragraph (1) of the Amendment to the Act on the Position of Notary. This arrangement is intended for appearers with non-disabled conditions only because it contains a “sufficiently clear” clause. Based on a comparative study of the Amendment to the Act on the Position of Notary and the Japanese Notary Act, the Amendment to the Act on the Position of Notary has not regulated the provision of sign language interpreters for deaf appearers, while the Japanese Notary Act has regulated sign language interpreters. Resolving the urgency of this problem by formulating arrangements for sign language interpreters in the Amendment to the Act on the Position of Notary by adopting the provisions contained in the Japanese Notary Act.Penulisan bertujuan menganalisis pengaturan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia, menganalisis pengaturan yang relevan mengenai persoalan tersebut atas penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang. Manfaat penulisan memberikan pemahaman secara yuridis terkait pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia serta memberikan sumbangan keilmuan dalam dimensi Hukum Kenotariatan. Kekosongan norma melandasi penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang dianalisis dengan teknik deskriptif, komparatif, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Notaris membuat akta otentik termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan. Pengaturan tersebut ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non disabilitas saja karena memuat klausula “cukup jelas.” Berdasarkan studi komparasi UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris Jepang, maka UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu, sedangkan UU Notaris Jepang telah mengatur perihal juru bahasa isyarat. Penyelesaian urgensi atas problematika ini dengan merumuskan pengaturan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dengan mengadopsi ketentuan yang termuat dalam UU Notaris Jepang
Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia
Full text linkThis study explains how isomorphism develops in the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-LPSK) and contributes to stronger coordination among institutions in administering psychological services for crime victims in Indonesia. This study employs an organizational sociology approach with an isomorphism perspective to determine the robustness of institutions' roles and relationships in providing psychosocial care to crime victims. Using the Soft Systems Methodology (SSM) in conjunction with Textual Network Analysis (TNA), this study discovered that coercive isomorphism in government organizations is the primary driving factor behind mimetic and normative isomorphism, whereas stereotyped isomorphism drives the private sector. Isomorphism emerges to give psychosocial services to victims of criminal crimes, namely as a result of reinforcement from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. This reinforcement prompted mimetic isomorphism in many forms of cooperation, and as a result, normatively, it is feasible to claim that LPSK has evolved into a professional institution in delivering psychological rights services to victims of criminal crimes. Furthermore, this study makes recommendations on the role of state institutions and cooperative institutions in satisfying the rights of crime victims in Indonesia, particularly psychosocial assistance.Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan Soft Systems Metodology (SSM) yang dikombinasikan dengan Textual Network Analysis (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh stereotypical isomorfism. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerjasama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial
Dinamika Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Maluku
Full text linkThe problem of protecting and recognizing the rights of Customary Law Communities in Indonesia, including in Maluku, from the perspective of local government policies, is still being underestimated, even though Article 18 B paragraph (2) of the constitution has given recognition and respect to the unity of Customary Law Communities and their traditional rights, However is it that to get recognition of the status of customary villages in several negeri in the districts of Maluku and disputes over the mata rumah parentah still occur frequently. This study raises issues regarding legal protection and problems regarding the recognition of the rights of Customary Law Communities in districts/cities in Maluku by using statutory, conceptual approaches and case studies of court decisions relating to the rights of Customary Law Communities. Based on the results of the study it was found that the Provincial Government had issued a policy to provide customary law protection in Maluku which became the basis for establishing customary villages in Ambon City and Tual City, however, there are still regencies that have not provided recognition in the form of regional regulations for establishing customary villages, such as in West Seram Regency and Central Maluku Regency due to weak local government commitment and juridical problems.Masalah perlindungan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, termasuk di Maluku, dari perspektif kebijakan pemerintah daerah, masih dipandang sebelah mata, meskipun Pasal 18 B ayat (2) konstitusi telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisional mereka, Namun demikiankah untuk mendapatkan pengakuan status desa adat di beberapa negeri di Kabupaten Maluku dan sengketa mata rumah parentah masih sering terjadi. Penelitian ini mengangkat isu- isu mengenai perlindungan hukum dan permasalahan mengenai pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di kabupaten/kota di Maluku dengan menggunakan pendekatan hukum, konseptual dan studi kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum adat di Maluku yang menjadi dasar pembentukan kampung adat di Kota Ambon dan Kota Tual, namun demikian masih terdapat kabupaten yang belum memberikan pengakuan berupa peraturan daerah untuk mendirikan desa adat, seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah karena lemahnya komitmen pemerintah daerah dan masalah yuridis
Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif
Full text linkThe most current Indonesian Criminal Code (KUHP) contains the concept of Community Service Punishment, which is considered an effort to reform the criminal law system. Community Service Punishment, as a form of punishment in this country, requires an appropriate mechanism to achieve sentencing goals, namely the rehabilitation of convicts through participation in social activities that benefit society. This study aims to analyze the existence of Community Service Punishment to strengthen law enforcers’ understanding of it as one of the main recognized forms of punishment. By using a progressive legal perspective, this research recognizes that the law should consider the development of society and emphasizes the importance of legal reform, if necessary. This study uses a normative juridical approach and conducts qualitative analysis. Based on the results of research conducted through literature studies, it was found that the criminal justice process results in overcapacity in Correctional Facilities, which ultimately hinders the achievement of sentencing goals. Therefore, the importance of imposing Community Service Punishment is very relevant. However, to carry out Community Service Punishment effectively, an organized and systematic procedure is required. This will ensure that the implementation of Community Service Punishment aligns with the expectations and goals to be achieved. We suggest that the relevant parties take advantage of the ratification of the Criminal Code as an opportunity to renew criminal law in Indonesia by increasing the competence and coordination of the criminal justice subsystem in terms of Community Service Punishment.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terbaru memuat konsep pidana kerja sosial yang dianggap sebagai upaya pembaharuan dalam sistem hukum pidana. Pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana di negara ini memerlukan mekanisme yang tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi terpidana melalui partisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pidana kerja sosial, sehingga dapat memperkuat pemahaman penegak hukum mengenai Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang diakui. Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, penelitian ini mengakui bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan menekankan pentingnya pembaruan hukum jika diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan melakukan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, ditemukan bahwa proses peradilan pidana menghasilkan overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pentingnya pemberlakuan pidana kerja sosial menjadi sangat relevan. Namun, untuk menjalankan pidana kerja sosial secara efektif, diperlukan prosedur yang terorganisir dan sistematis. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Kami menyarankan agar pihak terkait dapat memanfaatkan pengesahan KUHP sebagai momen pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan meningkatkan kompetensi dan koordinasi subsistem peradilan pidana dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial
Pelayanan Akta Kelahiran Anak di Wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Full text linkThere are only 55% of Indonesian childs who already have birth certificate until the end of December 2009 according to Indonesian Child Protection Commission. Child birth certificate service is running slow, because most of the local governments still make the issuance of birth certificates as a source of local revenue, and there are only 250 districts/ cities that already provide free birth certificate issuance policy for its citizens. Several factors that affect the low birth registration including: the lack of information to the public, the costs are very high in case of late registration, and the low quality of access management in the district/city level. The problem in this paper is to describe on how the government policy in providing service of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara; and also to describe on how the child birth certificate services in the border region of East Nusa Tenggara. The scope of analysis taken is limited to the policies of central and local governments and their implementation in the issuance of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara. The method of study used is qualitative approach, while the source of data consists of primary and secondary data. The results shows that every Indonesian citizen has the right to identity in the form of citizen legal document.Anak Indonesia yang telah memiliki akta kelahiran sampai akhir Desember 2009 baru 55% menurut catatan akhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelayanan akta kelahiran anak berjalan lambat, karena sebagian besar pemerintah daerah, masih menjadikan penerbitan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan asli daerah dan hanya ada 250 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan penerbitan akta kelahiran gratis bagi warganya. Namun hak itu harus diperoleh dengan cara yang aktif, sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk didalamnya peraturan daerah, sebagian besar berinisiatif merubah sifat pendaftaran penduduk, dari stelsel aktif menjadi stelsel pasif, dengan melakukan kegiatan pendaftaran secara kolektif guna kepemilikan akta kelahiran. Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan bagaimana pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Tujuan penulisan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan mengetahui pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkupnya dibatasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan implementasinya dalam pembuatan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh identitas diri dalam bentuk dokumen kependudukan