e-Journal Balitbangkumham
Not a member yet
556 research outputs found
Sort by
Keamanan Investasi Online: Evaluasi Regulasi Perlindungan Investor dalam Konteks Robot Trading di Indonesia
No full textInvestment has become a new lifestyle for some people, as investment promotions typically entice potential investors with promising returns. In Indonesia, investments are broadly categorized into tangible and financial investments. This study aims to review the licensing system and protection for victims of online robot trading investments in Indonesia, focusing on safeguarding the public as investors. This research aims to provide knowledge so that the public can differentiate between legal and illegal investments, thus encouraging more cautious investment decisions. The method employed in this study is a normative juridical approach involving an analysis of existing laws and regulations, including the Consumer Protection Law, Capital Market Law, and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). A qualitative analysis of the collected data was conducted to assess the extent to which current regulations can protect the public from potential losses arising from investments in robot trading. The research findings indicate that the protection of victims in online robot trading investments in Indonesia needs to be strengthened and adapted to technological and market developments. Stricter and more specific regulations governing the operations of robot trading platforms are necessary. It is advisable for the public to exercise caution when engaging in online investments to avoid becoming victims.Investasi merupakan sebuah gaya hidup baru bagi sebagian orang, karena dalam promosi investasi itu sendiri biasanya beberapa perusahaan melakukannya dengan iming-iming return yang menguntungkan. Investasi di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi nyata dan investasi keuangan. Korban investasi online robot trading belum mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem perizinan dan perlindungan korban investasi online robot trading di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan masyarakat sebagai investor. Kegunaan dalam penelitiin ini sebagai pengetahuan agara Masyarakat mengetahui investasi yang legal atau illegal sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi di robot trading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban investasi online robot trading di Indonesia perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar. Regulasi yang lebih ketat dan spesifik dalam mengatur operasional platform robot trading. Hendaknya Masyarakat harus lebih waspada terkait investasi online agar tidak menjadi korban
Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler
No full textArticle 35 of Minister of Industry Regulation No. 29 of 2017 states that besides manufacturing aspects, the calculation of Domestic Component Level (TKDN) for mobile devices may utilize an innovation-based calculation scheme. However, this policy is deemed biased as it only benefits large companies selling products without assembly in Indonesia, while their competitors have invested in local production infrastructure to fulfill TKDN obligations. This study aims to evaluate the TKDN Assessment Policy in the innovation-based calculation scheme. The research problem is whether this policy aligns with TKDN policies in Law No. 3 of 2014 concerning Industry. This research employs a normative legal approach, focusing on literature review and legislative analysis. Findings indicate that the TKDN regulation in the innovation-based calculation scheme provides flexibility for companies to meet TKDN standards more flexibly but also raises concerns about decreasing use of local components, contradicting the spirit of Law No. 3 of 2014, which promotes the use of domestic products to fulfill TKDN. Therefore, a thorough evaluation of the TKDN regulation in the innovation-based calculation scheme is needed to maintain the balance of the domestic industry.Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 menyatakan bahwa selain aspek manufaktur, dalam menghitung nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat telepon seluler, bisa menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Namun, kebijakan ini dianggap biasa karena hanya menguntungkan perusahaan besar yang menjual produk tanpa perakitan di Indonesia, sedangkan pesaingnya telah melakukan investasi dalam infrastruktur produksi di Indonesia untuk memenuhi kewajiban TKDN. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Permasalahan dari penelitian ini yaitu: Apakah kebijakan terkait dengan TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sudah sejalan dengan kebijakan TKDN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memenuhi standar TKDN dengan lebih fleksibel, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan penggunaan komponen lokal, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dalam pemenuhan TKDN. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi untuk menjaga keseimbangan industri dalam negeri
Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Menurut Jeremy Bentham
No full textMerek berperan vital dalam perdagangan modern, tetapi di Indonesia terdapat konflik norma dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Pasal 74 Ayat (1) dengan Pasal 35 Ayat (1), bagaimana mungkin merek terdaftar dapat dihapuskan meskipun masih dalam masa perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan melalui pendekatan teori kesejahteraan sehingga diperoleh pengaturan yang tepat dan terwujud harmonisasi dengan ketentuan yang berkonflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek terdaftar yang tidak aktif harus dihapuskan karena berpotensi menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, khususnya dalam jangka panjang untuk perekonomian negara. Bahwa ketidakpastian hukum akibat konflik norma tersebut juga berdampak bagi pemilik merek karena berisiko kehilangan hak atas merek yang tidak aktif digunakan meskipun atas alasan ketidakaktifan yang sah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pernyataan penggunaan merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang difasilitasi oleh DJKI sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sehingga terdapat harmonisasi di antara ketentuan yang berkonflik. Implementasi solusi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendorong penggunaan merek secara aktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia
No full textThe current Dutch colonial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) needs to be replaced with an updated Indonesian Criminal Code. Legal scholars, especially those specializing in criminal law, have long debated the overhaul, reformulation, modification, and even reformation of the Criminal Code to conform to the guiding principles of the Indonesian nation as a whole and this discussion has been ongoing for quite some time. This research intends to evaluate the policy basis of the expansion of the definition of adultery and the values protected from the expansion as stipulated in Article 411 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code This research is a descriptive study that uses a normative legal approach. Secondary data and document study are used in data collection. A qualitative approach was used to analyze the data. The research findings show that the criminal policy perspective is the basis for the expansion policy that contains a definition of the offense of adultery that is problematic as a policy because it does not reflect the principles that guide Indonesian society and the nation as a whole. With the way the article is currently written, for every person who has sexual intercourse with anyone as long as he is not his husband or wife and does not regulate the imposition of punishment for convicts who are single. The findings in this study highlight the importance of policy implementation of expanding the concept of adultery to ensure that justice is maintained and equal protection is given to all parties accused without sufficient evidence.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda saat ini perlu diganti dengan KUHP Indonesia yang telah diperbaharui. Para ahli hukum, terutama yang mengkhususkan diri dalam hukum pidana, telah lama memperdebatkan perombakan, perumusan kembali, modifikasi, dan bahkan reformasi KUHP agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bangsa Indonesia secara keseluruhan dan diskusi ini telah berlangsung cukup lama. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dasar kebijakan perluasan pengertian perzinahan dan nilai-nilai yang dilindungi dari perluasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Data sekunder dan studi dokumen, digunakan dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan kriminal menjadi dasar kebijakan perluasan yang memuat definisi delik perzinahan yang bermasalah sebagai sebuah kebijakan karena tidak mencerminkan prinsip- prinsip yang menjadi pedoman masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan cara penulisan pasal tersebut saat ini, Bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang bukan suami atau istrinya dan tidak mengatur pengenaan hukuman bagi terpidana yang masih lajang. Temuan dalam penelitian ini pentingnya implementasi kebijakan perluasan konsep perzinahan untuk memastikan bahwa keadilan dijaga dan perlindungan yang seimbang diberikan kepada semua pihak yang dituduh tanpa bukti yang cukup
Perkembangan Pernyataan Kehendak dan Keabsahannya dalam Smart Contract
No full textThe development of Smart Contract in this regard can be attributed to the stability of Indonesian law, where methods for executing contracts have become increasingly sophisticated. With the rapid growth of technological developments that use Smart Contracts and the urgency of the extent to which the current laws in Indonesia can support their development, the question arises of how Smart Contract work? When does the meeting of minds occur in a Smart Contract? And, how is the fulfillment of the principle of consensualisme in Smart Contract viewed from the perspective of Article 1320 of the Civil Code? The research method in this study was carried out using a qualitative normative method .The results of this study show, Smart Contract works by running without a third party and written on the Blockchain. Second, there is a meeting of minds in the Smart Contract, where both parties who intend to bind themselves in the Smart Contract send their cryptographic encryption to commit to each other in the Smart Contract, as proof that both have mutually agreed. Third, the principle of consensualism in Smart Contract from the perspective of Article 1320 of the Civil Code shows that agreement is an essential foundation for the validity of an agreement, ensuring that each party involved has agreed to the existing provisions.Perkembangan Smart Contract dalam hal ini dapat dikaitkan dengan stabilitas hukum di Indonesia, dimana metode untuk mengeksekusi kontrak telah menjadi semakin canggih. Dengan pertumbuhan yang pesat dari perkembangan teknologi yang menggunakan Smart Contract dan urgensi sejauh mana hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dapat mendukung perkembangannya, muncul pertanyaan bagaimana Smart Contract bekerja? Kapan kehendak itu terjadi dalam Smart Contract? Dan, bagaimana terpenuhinya asas konsensualisme pada Smart Contract ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata? Metode penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Smart Contract bekerja dengan cara dijalankan tanpa adanya pihak ketiga dan tertulis di atas Blockchain. Kedua, terdapat kehendak di dalam Smart Contract, dimana kedua belah pihak yang bermaksud mengikatkan diri dalam Smart Contract mengirimkan enskripsi kriptografi mereka untuk saling berkomitmen di dalam Smart Contract, sebagai bukti bahwa keduanya telah sama-sama sepakat. Ketiga, asas konsensualisme pada Smart Contract ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa kesepakatan menjadi fondasi yang esensial untuk keabsahan suatu perjanjian, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat telah sepakat dengan ketentuan yang ada
Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya
No full textThis research focuses on analyzing the debates and roles of the academic freedom movement in Indonesia’s authoritarian politics. Numbers of scholars argued on the democracy decline and its current situation of authoritarian turn (Mietzner 2016, 2020; Hadiz 2017; Wiratraman 2018; Waburton and Aspinal 2019; and Winters 2021). Authoritarianism governance in recent politics has been worsening situation of free expression, including academic freedom. Recently, one of attacks is connected to cyber-attacks, which has been targeting journalists, academics, activists or students who defend human rights and environment, indigenous leaders, anti-corruption activists, and women's groups. This article discusses first, how has academic freedom at campuses been shaped by Indonesia's the rise of authoritarian politics; and second how academic freedom has been influenced and easily attacked in the rise of digital authoritarianism. By using an interdisciplinary approach, this article argues that there is a strong relation between the threat of academic freedom and the strengthening of authoritarianism in Indonesia, especially by disciplining campuses through a more systematic bureaucratization. While at the same time, academic freedom has been affected by stronger control of authoritarianism regime by deplying cyber troops in digital spheres. Hence, this article also discusses how human rights instruments and its institutions could promote and defend academic freedom in general. Penelitian ini berfokus pada analisis diskursus pada peran gerakan kebebasan akademik di tengah otoritarianisme politik di Indonesia. Sejumlah sarjana berpendapat mengenai kemunduran demokrasi dan situasi otoriter saat ini. Tata kelola politik dewasa ini terjebak pada otoritarianisme politik yang memperburuk situasi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan akademik. Saat ini, salah satu serangan yang terjadi terkait dengan serangan siber yang menyasar jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, tokoh masyarakat adat, aktivis antikorupsi, dan kelompok perempuan. Artikel ini membahas pertama, bagaimana kebebasan akademik di kampus dibentuk oleh bangkitnya otoritarianisme politik di Indonesia; dan kedua, bagaimana kebebasan akademis telah dipengaruhi dan dengan mudah diserang seiring dengan bangkitnya otoritarianisme digital. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, artikel ini berargumentasi bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara ancaman kebebasan akademik dengan menguatnya otoriterisme di Indonesia, khususnya dengan mendisiplinkan kampus melalui birokratisasi yang lebih sistematis. Sementara pada saat yang sama, kebebasan akademis dipengaruhi oleh kontrol yang lebih kuat dari rezim otoritarianisme dengan mengerahkan pasukan siber di ranah digital. Oleh karena itu, artikel ini juga membahas bagaimana instrumen hak asasi manusia dan lembaga-lembaganya dapat mendorong dan melindungi prinsip kebebasan akademik secara lua
Manajemen Perbatasan Maritim: Strategi Pengawasan dan Pemeriksaaan Keimigrasian di Perairan Indonesia
No full textMaritime immigration control and inspection at Indonesia's sea borders encounter significant difficulties due to poor coordination and collaboration among border authorities. This study explores the implementation of maritime immigration regulations in Indonesia, highlighting their lack of alignment with international standards, particularly in terms of border immigration management and inter-agency cooperation. The research aims to assess the existing legal framework and procedures for immigration control and inspection at Indonesia's maritime borders. The methodology applies both internal and external policy evaluations, conducted through an analysis of national regulations and interviews with relevant agencies. The findings show discrepancies between national regulations and international standards, along with weak border immigration management and inadequate coordination, leading to inefficiencies in maritime border control and inspection. This study contributes to providing a framework for maritime border management, the aspects of control and inspection at Indonesia's maritime borders, and redefining the phases of immigration control and inspection in these areas.Pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian maritim di perbatasan laut Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama antar-otoritas perbatasan. Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi keimigrasian maritim di Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional, termasuk manajemen keimigrasian di perbatasan maritim dan kolaborasi antar-lembaga. Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian di perbatasan maritim Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan, baik internal maupun eksternal, melalui analisis peraturan nasional dan wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional, lemahnya manajemen keimigrasian di perbatasan maritim serta kurangnya koordinasi yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pengawasan dan pemeriksaan perbatasan maritim. Kesimpulannya, terdapat inkonsistensi regulasi kelautan dan kurangnya koordinasi antar-lembaga maritim dapat menghambat upaya menjaga keamanan perbatasan dan mengelola migrasi internasional secara efektif. Rekomendasi dalam riset ini mencakup kerangka manajemen perbatasan maritim, aspek pengawasan dan pemeriksaan di perbatasan maritim Indonesia, serta rekonsepsi fase pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian di perbatasan maritim Indonesia
Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia
No full textIntegrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.Hasil asesmen dan analisis antara tim hukum dan tim medis digunakan sebagai bahan pertimbangan TAT dalam menentukan penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui tantangan dan gagasan desain asesmen terpadu penanganan penyalahguna narkotika. Kegunaan penelitian agar dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum pidana khususnya penelusuran terkait gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan penelitian; pertama bagaimana tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; kedua, bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan Asesmen Terpadu diantaranya; pengaturan narkotika masih memperdebatkan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan, ini akan berkaitan dengan permintaan asesmen ke TAT. Asesmen terpadu menjadi persoalan hukum baru jika prosedur rekomendasi dilakukan secara tidak berkeadilan. Tantangan fungsi koordinasi antar instansi/lembaga. Gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika yaitu; tersedianya panti rehabilitasi milik pemerintah di setiap wilayah kabupaten/kota, optimalisasi pengajuan asesmen oleh penyidik kepada TAT untuk mendapatkan hasil asesmen dalam setiap perkara narkotika, serta legalisasi norma asesmen terpadu. Rekomendasinya, agar penyidik kasus narkotika wajib mengajukan permohonan asesmen ke TAT sebagai mekanisme awal asesmen karena merupakan jaminan kepastian hukum yang harus diwujudkan jika legalisasi norma tentang asesmen terpadu telah dilakukan
Penataan Regulasi dalam Upaya Mendukung Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perkebunan
No full textThe formation of a holdingholding to restructure the state-owned plantation industry cannot be separated from the government’s ability to control the country’s economic engine. Government Regulations Number 72 of 2014 and Number 72 of 2016 which were passed as legalizing the formation of BUMN holdingholding s have sparked controversy and public debate. The fundamental issue of this procedure is the Parent Company’s legal obligation to manage the Parent Company. In the relationship between parent companies and subsidiaries, the concept of limited liability presents its own problems. In addition, there is uncertainty regarding legal obligations to third parties. The research methodology is normative law which is supported and obtained from literature data. The findings of this study indicate that the use of the BUMN Law and Limited Liability Company Law as guidelines for managing Plantation BUMNs does not provide the business confidence that Plantation BUMNs need to grow and stay healthy. Considering that the business world continues to develop and the high need for group company management among business actors who carry out business development and expansion, adjustments to these two regulations are very important. The modern business paradigm has resulted in the consolidation of centralized operations in a way that drives growth. As a result, the formation of a holding companyholding company by the government is inappropriate if it is not preceded by changes to the Limited Liability Company Law which provides business certainty for established Plantation BUMNs.Pembentukan holding company untuk merestrukturisasi industri perkebunan pelat merah tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan mesin perekonomian negara. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 dan Nomor 72 Tahun 2016 yang diberlakukan sebagai pengesahan pembentukan holding BUMN menuai kontroversi dan perdebatan publik. Persoalan mendasar dari prosedur ini adalah kewajiban hukum Perusahaan Induk untuk mengelola Perusahaan Anak. Dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, konsep perseroan terbatas menghadirkan permasalahan tersendiri. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai kewajiban hukum kepada pihak ketiga. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang didukung dan diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas sebagai pedoman pengelolaan BUMN Perkebunan tidak memberikan keyakinan pada dunia usaha bahwa BUMN Perkebunan perlu tumbuh dan sehat. Dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang terus berkembang, serta tingginya kebutuhan pengelolaan perusahaan grup di kalangan pelaku usaha yang melakukan pengembangan dan perluasan usaha, penyesuaian terhadap kedua peraturan tersebut menjadi sangat penting. Paradigma bisnis modern yang mendorong konsolidasi operasi terpusat menjadi tantangan tersendiri, yang dapat memicu pertumbuhan. Sebagai kesimpulan mekanisme pengelolaan holding dalam tata kelola perseroan harus diatur secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha BUMN Perkebunan yang sudah mapan
Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
No full textOwnership of inappropriate assets by public officials or named illicit enrichment is still a hot issue. Indonesia itself has a wealth reporting instrument for public officials called the State Officials’ Wealth Report (LHKPN) as a means of controlling and supervising the wealth of public officials. In practice, many public officials have unappropriate assets and are suspected to have been obtained illegally, but these assets cannot be taken by the state because they have not been or have been proven to be the proceeds of criminal act. Thus, this research aims to examine the potential for resolving this problem by criminalizing the ownership of improper assets by public officials, which aims to minimize the incidence of state financial losses. Based on the results of the research, it shows that there are at least two alternative ways, namely (a) making the illegal ownership of public officials whose legality is not proven to be one of the criminal offenses of corruption through the revision of the Corruption Law; or (b) formulate and ratify provisions related to illicit enrichment in the Asset Confiscation Bill. The criminalization of illicit enrichment is a form of implementation of the provisions of Article 20 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as ratified by Indonesia with Law Number 7 of 2006 with the aim of preventing corrupt actions by public officials. This research uses a normative research method with a regulatory-legislative approach and a conceptual approach, the results of which are presented in prescriptive form.Kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik atau yang disebut illicit enrichment masih menjadi isu yang hangat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen pelaporan kekayaan pejabat publik yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat publik. Pada praktiknya, banyak pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar dan dicurigai diperoleh secara tidak sah tetapi terhadap aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebab belum atau tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilik potensi penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan jalan kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang bertujuan untuk meminimalisasi timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa setidaknya terdapat dua alternatif jalan untuk menjawab persoalan tersebut, yakni (a) menjadikan kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak terbukti keabsahannya menjadi salah satu delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi; atau (b) memformulasikan dan mengesahkan ketentuan terkait illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset. Kriminalisasi illicit enrichment merupakan bentuk implementasi atas ketentuan Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif