e-Journal Balitbangkumham
Not a member yet
556 research outputs found
Sort by
Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia
Full text linkThe purpose of this research is to find answers to the problem of the existence of many statutory regulations related to investment (obesity, hyper-regulation), which are believed to be not conducive to creating competitiveness and ease of doing business in Indonesia so the government makes a policy of simplifying these various regulations into one regulation, namely the Omnibus law on the Job Creation Law. The main problem of this research is: Are the policies of the Indonesian government to improve the competitive climate and legal certainty for investing in Indonesia, in accordance with statutory provisions? This problem is divided into several sub-sub-subjects: Current investment regulation problems; Obesity, Hyper regulation, and Regulatory Reform related to Investment; Controversy and legitimacy of the Omnibus Law in the National legal system, Suing the partiality and the negative impact of the Omnibus Law on Job Creation. The research method is a juridical-normative approach, with secondary data in the form of statutory regulations, literature, journals, and the internet. Data collection techniques used is a literature study. Data analysis technique is a qualitative descriptive analysis. The results of the study showed various investment statutory regulations in Indonesia cause obesity, hyper-regulation, which can reduce investment attractiveness. To overcome this issues, the government has taken legal breakthroughs with the omnibus law system on the Job Creation Law, to be able to trigger convenience while at the same time guaranteeing legal certainty, as well as improving the investment competitiveness climate in Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan banyaknya peraturan perundang- undangan terkait investasi (obesitas, hiperregulasi), yang diyakini tidak kondusif untuk menciptakan daya saing dan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga pemerintah membuat kebijakan penyederhanaan berbagai regulasi tersebut menjadi satu regulasi, yakni Omnibus law UU Cipta Kerja. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: Apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim persaingan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Masalah ini dibagi menjadi beberapa sub-sub mata pelajaran: Masalah regulasi investasi saat ini; Obesitas, Hiperregulasi, dan Reformasi Regulasi terkait Investasi; Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Nasional, Menggugat Keberpihakan dan Dampak Negatif Omnibus Law terhadap Cipta Kerja. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan berbagai peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia menyebabkan kegemukan, hiperregulasi, yang dapat menurunkan daya tarik investasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan sistem omnibus law UU Cipta Kerja, agar dapat memicu kemudahan sekaligus menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan iklim daya saing investasi di Indonesia
Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM
No full textRights of children in conflict with the law which consists of the right to be examined in a family, the right to always be accompanied by a parent / guardian or foster parent, the right to be accompanied by a supervising community and the right to be accompanied by legal counsel can not be protected and enforced. While the factors that support and hinder the implementation process of children in conflict with the law are based on the ignorance of the rights of children suspected or accused child rights are protected by laws and regulations, law enforcement officials are not divulging information about rights owned by the suspect or the accused child either intentionally or unintentionally, there is no provision that expressly regulate the legal consequences if the rights of the suspect or defendant is not notified or violated and the role of legal counsel in the examination of cases of children in conflict with the law in the District Court of the less obviousHak anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari hak untuk diperiksa secara kekeluargaan, hak untuk selalu didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh, hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum belum dapat dilindungi dan ditegakkan dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan proses anak yang berhadapan dengan hukum yang berbasis hak anak yakni ketidaktahuan tersangka atau terdakwa anak akan hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, pejabat penegak hukum yang tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa anak baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar dan peranan penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri yang kurang jelas
Partisipasi Masyarakat Nelayan di Sumatera Utara dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau dari Perspektif Hak Atas Pembangunan
Full text linkOver the past few years, fisherman communities become the focus of various government pro-poor policies. However, reality shows those programmes have failed to increase the degree of life of fishermen in Indonesia and reduce poverty among fisherman. One of the issues was the lack of compatibility of those programs with fisherman’s needs, due to the lack of their participation in policy-making process. The right to development outlined that the preparation and implementation of development programs should prioritize public participation and the active role of the community, from the planning, all the way to the implementation, monitoring and evaluation of those programs. This article seeks to analyze the involvement of fishing communities in North Sumatra in the planning and budgeting process of those government programs. As a qualitative research, data collection is done through Focus Group Discussion and in-depth interviews that were supported by literatery study. The results showed that the participation of fishing communities in North Sumatra in policy-making is relatively minimal. Likewise, planning and budgeting some fisheries program aimed at fishermen does not directly accomodate their participation. Recommendations given are that the involvement of groups of poor fishermen can be instituted, as a formal mechanism for fisherman to channel their aspirations directly to enable it to be accommodated by the government.Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat nelayan telah menjadi sasaran dari berbagai pro-poor policies dari pemerintah. Meski demikian, realitas menunjukkan hal tersebut belum mampu meningkatkan derajat hidup nelayan di Indonesia serta mengurangi angka kemiskinan nelayan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketidaksesuaian program-program tersebut dengan kebutuhan masyarakat nelayan yang antara lain disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pembuatan kebijakan. Padahal, konsep hak atas pembangunan menggariskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan haruslah mengutamakan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat, tidak saja pada tahap perencanaan namun juga pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Artikel ini berupaya untuk menganalisis keterlibatan masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program yang ditujukan kepada mereka. Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam yang didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan masih relatif minimal. Begitu juga penyusunan rencana dan penganggaran beberapa program perikanan tangkap yang ditujukan pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi nelayan miskin secara langsun. Rekomendasi yang diberikan agar keterlibatan kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat secara formal menampung aspirasi nelayan sekaligus memampukan nelayan untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung
Konkritisasi Universal Desain bagi Akses Penyandang Disabilitas
Full text linkPersons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. They need acces universal design. Universal Design is a framework for the design of places, things, information, communication and policy to be usable by the widest range of people operating in the widest range of situations without special or separate design. Most simply, Universal Design is human-centered design of everything with everyone in mind. Universal design means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. Universal design shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Mereka butuh akses universal desain. Desain Universal adalah sebuah kerangka kerja untuk mendesain segala sesuatu, tempat-tempat, informasi, komunikasi dan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam orang yang mampu mengoperasikan ke dalam berbagai situasi tanpa mengkhususkan atau membedakan desain yang dibuat. Sederhananya adalah Desain Universal ini merupakan desain yang terfokus pada manusia dari segala sesuatu dengan menyertakan setiap orang sebagai jiwa dari desain itu sendiri. Universal desain berarti rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Universal desain tidak termasuk alat-alat pembantu untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu yang memerlukannya
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Full text linkThe purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote indigenous areas . The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote indigenous areas . The data used in this study is a secondary data collected by literature search ( library research ) and primary data (field research ) that the data collected from each subject , in this case the informant Department of Education , Principals & teachers ( formal ) , organizers of non education informal ( outside of school ) , Community leader / religious , NGO , parents , and Children of primary school age ( which is still in school and dropping out of school ) . While the primary data collection tool was the interview will be made to suit the needs of the target group of the study. The study sample was taken from the whole group / unit Belu District Education Office in East Nusa Tenggara Province . Local Government Policy in the fulfillment of basic education rights to people in remote indigenous communities have been working to improve the quality and quantity of basic education primary school . At the local government level , there are efforts in basic education budget allocated in the budget although it has not reached 20 % as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . Constraints faced in the provision of basic education in the region is limited infrastructure and educators both in quantity and quality . Agencies active in implementing basic education programs in addition to the education office is the Regional Office of Religious and Social Service programs through family expectations (PKH) .Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (library research) dan data primer (field research) yang dikumpulkan dari setiap subjek data, dalam hal ini informan Dinas Pendidikan, Kepala sekolah & guru (formal), Penyelenggara pendidikan non-formal (luar sekolah), Tokoh adat/agama, LSM, Orang tua murid, dan Anak usia sekolah dasar (yang masih sekolah dan yang putus sekolah). Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah wawancara akan dilakukan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini diambil dari keseluruhan kelompok/unit Dinas Pendidikan di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak pendidikan dasar untuk masyarakat komunitas adat terpencil sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kuantitas sekolah dasar. Di tingkat pemerintah daerah, ada upaya mengalokasikan anggaran pendidikan dasar di dalam APBD meskipun belum mencapai 20% sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kendala melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH). yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas. Instansi yang aktif dalam melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH)
Efektifitas Forum Dilkumjakpol dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System
Full text linkEvaluation of the effectiveness of the forum court, Justice and Human Rights, Prosecution, and Police (Dil- kumjakpol) within the framework of the Integrated Criminal Justice System aims to determine how the effec- tiveness of the framework Dilkumjakpol forum Integrated Criminal Justice System and to determine the fac- tors that led to the difficulty of law enforcement in Indonesia in the framework realize the Integrated Criminal Justice System. While the benefits of this evaluation are expected as an ingredient in making recommendations relating to policy formulation Dilkumjakpol forum as well as reading materials to enrich the science and lit- erature. The method used is a qualitative approach. While data collection techniques used in this evaluation, which consists of in-depth interviews (in-depth interviews), questionnaires and document study as secondary data. Based on the evaluation results, it can be concluded that, (1) Dilkumjakpol forum yet effective, although there are variations among the five provinces., DIY considered more effective than other provinces in terms of coordination. (2) there are three factors that make it difficult for law enforcement in Indonesia in realizing the framework of the Integrated Criminal Justice System, namely management factors, institutional factors and factors with a variety of substances among the five provinces. Variations in question are contained in the terms of the management regarding the new budget budgeted in 2012, limited human resources, ego sectoral leadership and commitment of each agency. The same variation also occurs in the institutional factors and factors of substance.Evaluasi efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam kerangka Integrated Criminal Justice System bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas forum Dil- kumjakpol dalam kerangka Integrated Criminal Justice System dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan Integrated Criminal Justice System. Sedangkan manfaat dari evaluasi ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi dalam membuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan forum Dilkumjakpol serta sebagai bahan bacaan guna memperkaya khasanah keilmuan dan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (in-depth inter- view), pengisian kuesioner dan studi dokumen sebagai data sekunder. Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa, (1) forum Dilkumjakpol belum efektif, meskipun terdapat variasi diantara lima provinsi., (2) terdapat tiga faktor yang menyulitkan penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan In- tegrated Criminal Justice System, yaitu; faktor manajemen, faktor kelembagaan dan faktor substansi den- gan berbagai variasi diantara kelima provinsi tersebut. Variasi yang dimaksud antara lain terdapat dalam hal manajemen yakni menyangkut anggarannya yang baru dianggarkan tahun 2012, sumber daya manusia yang terbatas, ego sektoral dan komitmen pimpinan masing-masing instansi. Variasi yang sama juga terjadi pada faktor kelembagaan dan faktor substansi
Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi
Full text linkConsent is one of the foundations for data processing in the Operation of Electronic Systems by government and private institutions. Implementing consent as a basis for data processing has several shortcomings, particularly as it primarily relies on individuals being aware in providing authentic consent. In practice, individuals often give consent without considering any terms and conditions. Consent obtained without knowledge of data processing can jeopardize the right to privacy and the protection of personal data. This paper examines dynamic consent as a means to optimize the protection of privacy rights. The findings indicate that the concept of dynamic consent that prioritizes its approach to Data Subjects serves as a means to optimize personal data protection. Dynamic consent can strike a balance between on the one hand, the simplicity of the consent mechanism, and, on the other hand, the personal data protection standards and the right to privacy. Formulating dynamic consent should be based on legal elements, societal practices, technological features, and the involvement of personal data protection authorities. Additionally, as a form of implementing accountability for Electronic System Organizers as data controllers or processors, an effective mechanism for resolving personal data disputes is needed. These elements, when combined, can provide optimal personal data protection.Consent forms a fundamental basis for data processing in both governmental and private electronic systems. However, relying solely on consent has notable drawbacks, particularly concerning individuals' awareness and the authenticity of their consent. Often, individuals provide consent without fully understanding the terms and conditions, potentially compromising their right to privacy and the protection of personal data. This paper advocates for dynamic consent as a solution to enhance privacy rights protection in data processing. Dynamic consent represents an approach where the emphasis is on empowering Data Subjects by ensuring they have continuous control over their data. Unlike static consent, which is a one-time agreement, dynamic consent allows individuals to adjust their preferences and permissions regarding data use over time. This approach not only enhances individuals' understanding and control but also aligns with evolving personal data protection standards and privacy rights. The study's findings highlight that dynamic consent strikes a balance between the simplicity of consent mechanisms and robust personal data protection. It emphasizes the importance of legal frameworks, societal norms, technological capabilities, and the involvement of data protection authorities in formulating effective dynamic consent protocols. Furthermore, as part of enhancing accountability for Electronic System Organizers acting as data controllers or processors, the paper recommends establishing effective mechanisms for resolving personal data disputes. In conclusion, integrating dynamic consent into data processing practices can significantly optimize personal data protection. By fostering continuous engagement and transparency between individuals and data handlers, dynamic consent enhances privacy rights while ensuring data processing practices remain accountable and compliant with regulatory standards
Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Full text linkThe evaluation discusses the implementation by the Guidelines for the Community Health Insurance Year 2008, the health insurance for the poor has become reality. JAMKESNAS is a great agenda for realizing to fulfill the rights of health that is facilitated by the Ministry of Health and Local Government with funding sourced from the tax and the natural resources. The core issues are implementation and realization JAMKESMAS programs such as, basic health services and referrall health service, beside to show the response of poor society. This evaluation used qualitative methods with combine between juridical normative approach to review the legal and regulatory norms as well as policy analysis and implementation of study related any policy issued by the local government to fulfill rights of health for the poor. The result of evaluation show relatively successfully help poor communities in the province West of Nusa Tenggara to get free service of health in the context of human rights protection from the state, but still need more significant enhancements for optimal benefits. There are several problems that needs the way out such as : the distribution of cards is not on target; variety of drugs and patients’ needs. The limited-quality drugs to be a dilemma for Hospital in Mataram.Evalusi ini membahas pelaksanaan Jamkesmas dengan dikeluarkannya Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008, maka jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin telah menjadi kenyataan di lapangan. Jamkesmas adalah agenda besar dalam mengupayakan pemenuhan hak warga negara untuk dapat hidup sehat dan mendapatkan penyembuhan yang difasilitasi oleh Departemen Kesehatan dan Pemda yang pendanaannya bersumber dari pajak masyarakat dan hasil alam nusantara. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan atau realisasi program Jamkesmas berupa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan di daerah penelitian, serta respon masyarakat miskin terhadap program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Evaluasi ini mengunakan metode kualitatif, dengan menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif yakni menelaah norma hukum dan peraturan serta pendekatan analisis kebijakan publik berupa telaah formulasi dan implementasi terkait ada tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif/Pemda dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil evaluasi Program Jamkesmas relatif berhasil membantu masyarakat miskin di daerah evaluasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau cuma-cuma dalam kontek penegakkan dan perlindungan HAM kelompok rentan oleh negara, namun masih memerlukan penyempurnaan agar manfaatnya lebih signifikan dan optimal. Ada beberapa kendala dan persoalan yang memerlukan pemecahan jalan keluar antara lain: distribusi kartu Jamkesmas ada yang belum tepat sasaran; kendala obat dan ragam kebutuhan pasien. Terbatasnya obat bermutu menjadi dilema bagi RSUD Mataram NTB
Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung yang Berdampak pada Perilaku Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Hak Berpolitik Warga Negara di Provinsi Sumatera Utara
Full text linkDirect local elections is an illustration form of the democratic process that is realized by the government’s seriousness implemented at all levels of government. Implementation of the local elections have a purpose to carry out the implementation of a democratic system at the local level which is an extension of the central government, furthermore also a moment for the community to voicing their political rights as citizens. In practice, direct election conducted in some areas not yet in spite of the existence of violations to cause conflict between the members. The problem is how to practice the local elections directly in the province of North Sumatra; How is the behavior of the people of North Sumatra to direct the election process have been implemented. Methods This study used a qualitative approach which is descriptive study. Then conducted a qualitative analysis of the substance, the context, and the relationship between the perpetrators of the campaign with an audience from the aspect of human rights. Based on field data, direct election practices still use transactional practice, discrimination against particular groups, the lack of availability of facilities for the group of disabled tools, election fraud, organizers are still in favor of one candidate, the high cost elections, prone to horizontal conflict as a result of people’s behavior, and the function of political education are not optimal.Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan sebuah gambaran dari bentuk proses demokrasi yang diwujudkan oleh keseriusan pemerintah yang dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan Pilkada bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan sistem demokrasi ditingkat lokal yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, selain itu juga merupakan momentum bagi masyarakat dalam menyuarakan hak berpolitik sebagai warga negara. Pada praktiknya, pilkada secara langsung yang dilakukan di beberapa daerah belum terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran hingga menimbulkan konflik antar sesama. Persoalannya adalah bagaimana praktik pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Sumatera Utara; Bagaimanakah perilaku masyarakat Sumatera Utara terhadap proses pilkada secara langsung yang telah dilaksanakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara pelaku kampanye dari aspek HAM. Berdasarkan data lapangan, praktik pilkada secara langsung masih menggunakan praktik transaksional, diskriminasi terhadap golongan khusus, minimnya fasilitas alat bantu bagi golongan disable, kecurangan pilkada, penyelenggara yang masih berpihak pada salah satu calon, pilkada yang berbiaya mahal, rawan konflik horizontal akibat perilaku masyarakat, dan fungsi pendidikan politik yang belum optimal
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Perlindungan Hak Atas Keamanan Pribadi bagi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Full text linkThe aim of this paper is to find out the practice conducted by the law enforcement institutions in implementing the Law No. 13 of the year 2006 on The Protection of Witness and Victim. The method used in this paper is descriptive qualitative which based on secondary data that is the research done at four provinces (Provinces of Papua, Bali, Nort Sumatera, and South Sulawesi). The result of the research shows that the mechanism of the witness and victim protection conducted by the law enforcement institutions (the police, district attorney and the court) have not given the maximum protection yet as the implementation of protection on the rirgt of personal security by the state. This condition is caused by the unavailable of the regulation to ensure the authority, mechanism, the form of protection and funding by the law enforcement institutions. With the existence of the Law No. 13 of the year 2006 on The Protection of Witness and Victim so the protection of the witness and victim as the implementation of the protection of the right of personal security will be more guaranted. In fact on lack of capacity from the law enforcement institutions, so that the police, district attorney and the court should work together with the Instution of Witness and Victim Protection, as the institutions formed based on the Law No. 13 of the year 2006, and other institutions that have function in witness and victim protection in order that the right on the protection of personal security of the citizen in the area of criminal justice process can be guaranted.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktek yang selama ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam memberikan perlindungan hak atas rasa aman bagi saksi dan korban dalam proses peradilan Pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian yang pernah dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan saksi dan korban oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan selama ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal sebagai implementasi terhadap hak atas perlindungan keamanan pribadi oleh negara. Hal ini disebabkan oleh tiadanya peraturan perundangan yang memadai untuk menjamin kewenangan, mekanisme, bentuk-bentuk perlindungan dan pendanaan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan terbitnya UU No 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka perlindungan saksi dan korban sebagai implementasi dari perlindungan atas hak keamanan pribadi akan lebih terjamin. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan lembaga penegak hukum maka disarankan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan segera melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dan tugas-tugas perlindungan saksi dan korban agar hak-hak perlindungan atas keamanan pribadi warga negara dalam proses peradilan pidana akan dapat terjamin