Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
DARI TEKNOLOGI KE KEADILAN: MENGKAJI PENGALAMAN PENGGUNA SIPRAJA DAN DIGIPAY DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
No full textPublic service innovations, such as SIPRAJA and DigiPay, have become one of the government's strategies to improve service efficiency by adapting to technological developments. This research is a systematic literature study that analyzes and interprets findings from previous qualitative research through a phenomenological lens to understand users' experiences in public services.The results of the analysis have revealed that public service innovations have increased the accessibility and efficiency of public services for the community, although gaps hamper them in digital literacy and infrastructure. This leads to varying levels of community satisfaction and perceptions of justice. Some people are satisfied and find it easy to access services, while others feel the opposite due to a less inclusive design that causes a sense of injustice. In terms of community participation in public service innovation, it is still consultative and has not yet reached a collaborative level. This research highlights the need for service design based on co-creation, digital literacy training, and infrastructure equity to achieve equity of access and satisfaction for communities. This research also highlights the importance of user experience-based evaluation in the digital transformation of public services, emphasizing that public innovation cannot be separated from citizens' subjective experience.
Keywords: Phenomenological approach, Public service innovationInovasi pelayanan publik, seperti SIPRAJA dan DigiPay, telah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi layanan dalam mengikuti perkembangan arus teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap makna subjektif pengalaman masyarakat sebagai pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik bagi masyarakat, namun terhambat oleh kesenjangan literasi digital dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat dan persepsi keadilan menjadi bervariasi. Sebagian masyarakat merasakan kepuasan, dan kemudahan dalam mengakses layanan, sementara yang lain sebaliknya akibat desain yang kurang inklusif yang menyebabkan muncul rasa ketidakadilan. Selain itu, partisipasi masyarakat pada inovasi pelayanan publik masih bersifat konsultatif dan belum mencapai tingkat kolaboratif. Temuan ini menekankan perlunya desain layanan yang berbasis pada co-creation, pelatihan literasi digital, dan pemerataan infrastruktur untuk mewujudkan keadilan akses dan pemerataan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi yang berbasis pada pengalaman pengguna dalam proses transformasi digital pelayanan publik, serta menegaskan bahwa inovasi publik tidak dapat dipisahkan dari pengalaman subjektif masyarakat
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Pandean Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
No full textClimate change is a global environmental challenge that directly impacts the sustainability of human life, including in Indonesia. Although the government has implemented various adaptation and mitigation programs, implementation at the local level often faces obstacles such as poor communication between stakeholders, limited resources, and weak bureaucratic support and a weak policy environment. The research method used was inferential quantitative with purposive sampling, involving 98 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with t test, F test, and coefficient of determination (R²) through SPSS 27. The results showed that the variables of communication, resources, executor attitude, bureaucratic structure, and policy environment had a significant effect on the implementation of Proklim, both partially and simultaneously. The Adjusted R² value of 0.870 indicates that 87% of the variation in Proklim implementation is explained by the independent variables, while 13% is influenced by other factors. The conclusion of this study confirms that the success of Proklim is highly dependent on effective communication, availability of resources, positive attitude of implementers, supportive bureaucratic structure, and conducive policy environment. Therefore, it is recommended that the village government improve coordination with the community and stakeholders.
Keywors:
communication, resources, implementer attitudes, bureaucratic structure, policy environment, Proklim implementation, environmental sustainabilityPerubahan iklim menjadi tantangan lingkungan global, termasuk di Indonesia. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Proklim di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Alexander Phuk Tjilen (2019). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif inferensial dengan purposive sampling, melibatkan 98 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R²) melalui SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap implementasi Proklim, baik secara parsial maupun simultan. Nilai Adjusted R² sebesar 0,870 menunjukkan bahwa 87% variasi implementasi Proklim dijelaskan oleh variabel independen, sementara 13% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Proklim sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap positif pelaksana, struktur birokrasi yang mendukung, serta lingkungan kebijakan yang kondusif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan serta mengoptimalkan sosialisasi dan pendanaan untuk efektivitas serta keberlanjutan program
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022)
No full textStudi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana tingkat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2022 secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan metode utamanya adalah analisis regresi data panel. Variabel derajat desentralisasi fiskal (X1) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola kewenangan desentralisasi. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah (X2) menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan provinsi (Mahmudi, 2019). Namun, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y), yang menunjukkan seberapa banyak orang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2023). Hasil studi mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dua variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara bersamaan. Sementara rasio ketergantungan keuangan daerah berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, derajat desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM secara parsial.
Kata Kunci: Derajat Desentralisasi; IPM; Ketergantungan Keuangan
Analisis Kualitas Isi Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
No full textKeterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menuntut badan publik menyediakan akses informasi secara transparan. Website PPID Kabupaten Sambas berperan sebagai media utama pelayanan informasi publik digital, namun masih menghadapi kendala pada penurunan pemohon informasi dan rendahnya performa website. Kondisi tersebut mendorong perlunya analisis kualitas website untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kualitas isi website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode mix method. Alasan penelitian ini menggunakan mix method dengan desain explanatory sequential. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Website tersebut dinilai memiliki kualitas isi yang baik berdasarkan 13 indikator intrinsik. Kualitas isi website dinilai berdasarkan enam indikator operasional, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keterverifikasian, kerahasiaan, portabilitas, dan pemulihan. Kualitas isi dari website dinilai dari berbagai indikator kontekstual, yang mencakup keabsahan, nilai tambah, relevansi, spesialisasi, kegunaan, efisiensi, efektivitas, ketertelusuran, kepatuhan, dan presisi informasi. Kesimpulannya, Website menunjukkan kualitas isi yang baik dengan informasi yang akurat, kredibel, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta sistem yang efisien dan mudah diakses. Untuk peningkatan lebih lanjut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sambas mengembangkan kompetensi petugas, melakukan sosialisasi rutin, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kata Kunci: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kualitas Isi, Kualitas Website
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK TANI SAYURAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
No full textKabupaten Halmahera Selatan menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal, dengan penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari 85,67 pada Tahun 2021 menjadi 79,82 pada 2023. Dengan potensi lahan pertanian seluas 1.245 hektar dan dominasi komoditas hortikultura yang masih belum optimal, pembinaan kelompok tani menjadi strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi organisasi, struktur kelembagaan, pedoman teknis, serta penyediaan sarana prasarana telah mendukung pelaksanaan program, meskipun terbatas oleh anggaran dan jumlah sumber daya manusia (penyuluh). Pada dimensi interpretasi, para pelaksana memahami tujuan kebijakan dan menerapkannya melalui komunikasi rutin serta peninjauan lapangan, namun masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran petani dan kondisi ekologis. Pada dimensi aplikasi, pembinaan dilaksanakan melalui tahapan coaching, monitoring, dan evaluasi serta diwujudkan dalam pendampingan teknis dan pemberian bantuan pertanian, meskipun peningkatan kapasitas sumber daya masih dibutuhkan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pembinaan kelompok tani sayuran di Kabupaten Halmahera Selatan telah diselenggarakan dengan cukup baik.
Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Implementasi Kebijakan, Pembinaan Kelompok Tani, Hortikultura
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi lintas sektor dibangun serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi di Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. Dalam proses pengkajian peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini didapati bahwa eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda, yang dipertemukan dengan objek masalah pada penelitian ini yakni ODGJ terlantar, menjadi faktor utama dalam mendorong adanya suatu tindak kolaboratif antara masing-masing sektor dalam menangani masalah ODGJ terlantar ini. Namun disamping faktor pendorong tersebut, masih ditemukan faktor penghambat seperti pengalokasian dana dalam penanagan ODGJ terlantar ini oleh masing-masing sektor dan adanya permasalahan dasar seperti sulitnya upaya mengendalikan kondisi emosional dari pengidap saat diamankan serta belum ada SOP khusus dalam hal penanganan masalah ini. Masalah-masalah ini dapat menjadi faktor yang mengganggu kelancaran tindak kolaboratif antar sektor yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus oleh masing-masing sektor dalam menghadapi masalah ini agar tidak menjadi kendala berkepanjangan dalam upaya kolaboratif yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar itu sendiri.
Kata Kunci: Kolaborasi; Kolaborasi Pemerintahan; Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor: Tantangan dan Solusi
No full textWaste management has become one of the most pressing environmental challenges in Indonesia, including in Bogor Regency. The rapid population growth and urban development in the region have significantly contributed to the increasing volume of waste generated from both household and industrial sectors, negatively impacting public health, environmental cleanliness, and overall quality of life. This study aims to identify the key issues surrounding waste management in Bogor Regency and propose sustainable solutions to address them. Using statistical data analysis and a comprehensive literature review, the study reveals two major contributing factors: the inadequacy of waste management infrastructure and the low level of public awareness and participation. These challenges have hindered the effectiveness of existing waste management programs, resulting in persistent problems such as illegal dumping, limited recycling efforts, and the overcapacity of final disposal sites. The findings underscore the urgent need for integrated and community-based waste management strategies that include capacity building, infrastructure development, and behavioral change campaigns. In addition, policy reinforcement and multi-stakeholder collaboration involving local government, the private sector, and civil society are essential to ensuring the long-term success of sustainable waste management initiatives. This research contributes to the growing body of knowledge on environmental governance and provides a practical reference for improving waste management practices in rapidly developing regions.
Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu tantangan lingkungan yang paling mendesak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan pembangunan perkotaan di wilayah ini telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah yang dihasilkan, baik dari sektor rumah tangga maupun industri, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama seputar pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dan mengusulkan solusi berkelanjutan untuk mengatasinya. Dengan menggunakan analisis data statistik dan tinjauan pustaka yang komprehensif, studi ini mengungkapkan dua faktor utama yang berkontribusi: kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tantangan-tantangan ini telah menghambat efektivitas program pengelolaan sampah yang ada, sehingga mengakibatkan masalah-masalah yang terus berlanjut seperti pembuangan sampah ilegal, terbatasnya upaya daur ulang, dan kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan strategi pengelolaan sampah terpadu dan berbasis masyarakat yang mencakup peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan kampanye perubahan perilaku. Selain itu, penguatan kebijakan dan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang inisiatif pengelolaan sampah berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan pengetahuan tentang tata kelola lingkungan dan memberikan referensi praktis untuk meningkatkan praktik pengelolaan sampah di wilayah yang sedang berkembang pesat
ETHICS AND GOVERNANCE OF AI IN HEALTHCARE: CASE INDONESIA, EU, AND THE US
No full textArtificial Intelligence (AI) is rapidly transforming healthcare systems globally, offering unprecedented opportunities for diagnostics, personalized treatment, and health management. However, its deployment raises complex ethical and governance challenges, particularly concerning privacy, fairness, accountability, and equitable access. This study examines the ethics and governance of AI in healthcare through a comparative lens, focusing on Indonesia, the European Union (EU), and the United States (US). The study employs a qualitative comparative methodology, combining policy analysis, legal review, and literature synthesis. National laws, regulatory frameworks, ethical guidelines, and institutional practices were systematically examined to identify normative foundations, regulatory mechanisms, and institutional capacities. Key challenges and emerging best practices were analyzed to understand the position of Indonesia within the global AI governance landscape. Findings indicate that the EU prioritizes a rights-based, precautionary approach with enforceable legal frameworks and strong institutional oversight, emphasizing privacy, fairness, and trustworthiness. The US promotes an innovation-driven, decentralized model, relying on sector-specific regulation and voluntary ethical frameworks, which allows rapid technological adoption but creates regulatory fragmentation and health equity concerns. Indonesia exhibits an intermediate position, adopting global ethical norms through the Personal Data Protection Law and Digital Health Blueprint, yet facing enforcement, oversight, and capacity constraints. The study concludes that Indonesia can benefit from a hybrid governance approach, combining EU-style enforceable ethical standards with US-style adaptive regulatory mechanisms and innovation incentives. Policy recommendations include strengthening legal and ethical frameworks, implementing risk-based oversight, building institutional and technical capacity, promoting equity, and fostering public–private partnerships. Aligning domestic AI governance with international best practices will enable Indonesia to harness AI’s potential in healthcare while safeguarding ethical standards and public trust
Paradoks Kemanfaatan dan Keadilan: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Tax Amnesty Berulang di Indonesia
No full textABSTRACT
The recurrent implementation of tax amnesty policies in Indonesia has sparked a fundamental tension between pragmatic fiscal needs and rule-of-law principles. Previous studies tend to focus on quantitative fiscal impacts while overlooking the long-term implications for legal integrity. Therefore, this research is conducted to critically deconstruct how such policies risk metamorphosing into mechanisms of legalized impunity due to the underlying political-economy structure. Employing a qualitative approach with an interdisciplinary library research design, the dialectic between fiscal expediency (Zweckmäßigkeit) versus justice (Gerechtigkeit) and legal certainty (Rechtssicherheit) is analyzed using Gustav Radbruch's legal philosophy framework and political-economy theories. The results indicate that recurrent amnesty is not merely a fiscal strategy, but a triumph of short-term pragmatic calculus driven by clientelism dynamics and oligarchic wealth defense. This policy has been shown to create discriminatory parity gaps, erode tax morale, and undermine legal predictability through the phenomenon of strategic non-enforcement. It is concluded that without structural reform, tax amnesty poses an existential threat to legal integrity; thus, the implementation of strict judicial "guardrails" is recommended to prevent the normalization of non-compliance in the future.
Keywords: Impunity, Legal Philosophy, Political Economy, Rule of Law, Tax Amnesty.
ABSTRAK
Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diterapkan secara berulang di Indonesia memicu ketegangan fundamental antara kebutuhan fiskal pragmatis dan prinsip negara hukum. Studi terdahulu cenderung fokus pada dampak fiskal kuantitatif, namun mengabaikan implikasi jangka panjang terhadap integritas hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendekonstruksi secara kritis bagaimana kebijakan tersebut berisiko bermetamorfosis menjadi mekanisme impunitas yang dilegalkan (legalized impunity) akibat struktur ekonomi-politik yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan interdisipliner, dialektika antara kemanfaatan fiskal (Zweckmäßigkeit) melawan keadilan (Gerechtigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dianalisis menggunakan kerangka filsafat hukum Gustav Radbruch serta teori ekonomi-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan berulang bukan sekadar strategi fiskal, melainkan kemenangan kalkulus pragmatis jangka pendek yang didorong oleh dinamika klientelisme dan pertahanan kekayaan oligarki. Kebijakan ini terbukti menciptakan kesenjangan paritas yang diskriminatif, merusak moral pajak (tax morale), serta meruntuhkan prediktabilitas hukum melalui fenomena strategic non-enforcement. Disimpulkan bahwa tanpa reformasi struktural, tax amnesty menjadi ancaman eksistensial bagi integritas hukum, sehingga direkomendasikan penerapan "pagar pelindung" (guardrails) yudisial yang ketat untuk mencegah normalisasi ketidakpatuhan di masa depan .
Kata Kunci: Ekonomi-Politik, Filsafat Hukum, Impunitas, Rule of Law, Tax Amnesty
The Attitude Of Agricultural Extension Workers Toward The Use of Digital Population Identity In The Distribution of Subsidized Fertilizer In Maros Regency
No full textThis study aims to analyze the attitude of agricultural extension workers toward the use of Digital Population Identity (Indonesian: Identitas Kependudukan Digital [IKD]) in the distribution of subsidized fertilizer in Maros Regency. This research employed a quantitative approach, using a questionnaire as the primary instrument. The samples consisted of 66 agricultural extension workers residing in Maros Regency, selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using SPSS for Windows 23, incorporating Spearman’s rank correlation analysis and the Mann-Whitney U test. The results indicate as follows: (1) Factors influencing the attitude of agricultural extension workers include personal experience, the influence of significant people, and exposure to mass media, which fall into the low to moderate category; formal education falls into the high category, while non-formal education is in the low category. (2) Agricultural extension workers generally agree with the use of IKD in the distribution of subsidized fertilizer, both during the registration of farmers eligible for subsidies and during the verification and validation of farmer data when redeeming subsidized fertilizer. (3) Personal experience, the influence of significant people, and exposure to mass media do not have a significant relationship with agricultural extension workers’ attitudes toward the use of IKD. However, formal and non-formal education significantly correlate with their attitudes toward IKD implementation. (4) There is no significant difference in attitudes toward IKD use between agricultural extension workers who are digitally adaptive and those who are not. However, there is a significant difference in attitude toward IKD use between agricultural extension workers with an S2 (master’s) degree and those with an S1 (bachelor’s) degree. Additionally, a significant difference exists between agricultural extension workers who have attended a high level of non-formal education and those with a low level of non-formal education