Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026
No full textThe Regional Medium Term Development Plan (abbreviated as RPJMD) is an elaboration of the regional head's vision, mission and program which contains goals, targets, strategies, policy direction, regional development and regional finance, as well as regional apparatus programs accompanied by an indicative funding framework for the period of time 5 (five) years prepared by the Regional Government. Regional development planning must be in line with national priorities and national strategic targets, so the preparation of regional development plans is coordinated, synergized and harmonized by regional officials. This research aims to analyze the synchronization between the Medium-Term Regional Development Plan for Karawang Regency for 2021-2026 and the Strategic Plan for the Karawang Regency Tourism and Culture Office for 2021-2026. This research uses literature review techniques to find references that are relevant to the research topic. Researchers analyze topics by collecting information from various sources such as books, journals, articles, trusted websites, and so on online to produce writing. The research results show that synchronization between the Karawang Regency RPJMD and the Tourism Office Strategic Plan with Karawang Regency Culture has occurred. This can be seen from the aspects of strategic issues, goals, targets, strategies and policy directions which are interrelated and coordinated.Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun 2021-2026. Penelitian ini menggunakan teknik kajian literatur untuk menemukan rujukan yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menganalisis topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, web terpercaya, dan sebagainya secara daring untuk menghasilkan suatu tulisan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Karawang dengan Renstra Dinas Pariwisata dengan Kebudayaan Kabupaten Karawang telah terjadi. hal ini terlihat dari aspek isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang saling terkait dan terkoordinasi
Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Bandung
No full textKinerja keuangan merupakan suatu capaian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam suatu kurun waktu. Analisis terhadap kinerja keuangan sektor publik menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah serta wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Artikel ini menganalisis rasio keserasian belanja yang terdiri dari belanja operasioal dan belanja modal serta rasio efektivitas PAD dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0.69% dari tahun 2020 yang berada di angka 86% dari total belanja daerah menjadi sebesar 85,31% pada 2021 meskipun secara realisasi, total belanja operasioal dan total belanja daerah keseluruhan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan persentase rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang meningkat sebesar 2,38% menjadi 12,71% dari tahun sebelumnya yang hanya 10,33% sehingga berpengaruh pada rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD Pemeritnah Kota Bandung konsisten mendapatkan predikat “efektif” dengan angka 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021 meskipun anggaran dan realisasi pada 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio keserasian, Rasio Efektivitas PA
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU
No full textAbstrak
Analisis kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah melalui: struktur pendapatan daerah, belanja daerah, kebijakan perpajakan, sektor ekonomi potensial, dan upaya diversifikasi perekonomian Kota Pekanbaru. Kemandirian Keuangan Kota Pekanbaru meningkat dari tahun ke tahun yang ditujukkan dengan rasio kemandirian keuangan tahun 2020 sebesar 35,91% dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 41,42% walaupun masih dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, namun pada tahun 2022 meningkat hingga sebesar 52,64% dengan kemampuan sedang dan pola hubungan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat yang didukung dengan derajat desentralisasi sebesar 34,49% dengan mengubah kriteria dan rasio efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 95,14%.
Kata Kunci: Analisis Kemandirian, Kemandirian Keuangan, dan Keuangan Daerah
Abstract
An analysis of the regional financial independence at Pekanbaru City aims to identify and analyze various factors that affect regional financial independence through the regional income structure, regional expenditure, taxation policies, potential economic sectors, and diversifying efforts of the Pekanbaru City economy. The financial independence of Pekanbaru City increases year-on-year as indicated by the ratio financial independence from 2020 of 35.91% with low ability and consultative relationship patterns, while in 2021, that increase to 41.42% although still with low ability and consultative relationship patterns, but in 2022, increases to 52.64% with moderate ability and participatory relation patterns. The financial independence of Pekanbaru City increases from year to year as indicated by the ratio of financial independence in 2020 of 35.91% with low ability and consultative relationship patterns. In 2021, it increases to 41.42% although still with low ability and consultative relations patterns. In 2022, it will increase to 52.64% with moderate ability and participatory relationship patterns. As a result, the independence of Pekanbaru City is increasing which is supported by 34.49% by the degree of decentralization, by changing the criteria, and the effectiveness ratio of financial management of 95.14%. As a result, the independence of Pekanbaru City was growth supported by the degree of decentralization of 34.49% by changing the criteria and the ratio of financial management effectiveness of 95.14%.
Keywords: Independence Analysis, Financial Independence, and Regional Financia
REFORMASI BIROKRASI: (Reposisi dan Penerapan E-Government)
No full textPenulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran reformasi birokrasi di Indonesia dalam hal Reposisi dan penerapan E-Government. Adapun Metode yang digunakan yaitu dalam kajian ini adalah library research dengan di dukung fenomena yang ada di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia yang dijalankan kondisinya masih belum sesuai harapan masyarakat yaitu tercipta pemerintah yang transfaran dan akuntabel seperti yang terjadi di negara maju. Hal ini karena pengaruh kultur masyarakat feodal yang telah di turunkan dari masyarakat zaman dahulu dan kolonial Belanda. Namun Indonesia meskipun potret reformasinya dalam birokrasi masih jauh dari harapan tapi sudah berusaha mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menggulirkan regulasi yaitu menjalankan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrat yang akuntabel dengan menghadirkan sistem reposisi dan menerapkan E-Government dengan bantuan teknologi internet sebagai tuntutan zaman globalisasi. Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan pembaharuan birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mendidikanya agar menjadi sumber daya yang berkualitas serta mereposisi aparat agar dapat menempatkankan orang yang sesuai pada tempat yang semestinya dengan mekanisme yang teratur sehingga terhindar dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Disamping itu dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta cepat sehingga masyarakat dapat terhubung dengan pemerintah dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik; Reposisi; E-Government
Penguatan Fungsi Organisasi Kesekretariatan Di Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
No full textArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan fungsi organisasi kesekretariatan di setiap Deputi agar terjadi pelayanan internal dan administrasi yang efektif dan efisien. Dibutuhkan pelimpahan kewenangan atau desentaralisasi beberapa fungsi-fungsi operasional manajemen, tata kelola, pengendalian dokumen, filter issue dan beberapa urusan lain yang bersifat kekhususan di Deputi masing-masing. Saat ini pelaksanaan good governance di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dalam tahap upaya pembenahan. Evaluasi SAKIP, zona integritas, pengajuan WBK dan WBBM serta banyaknya agenda reformasi birokrasi serta reformasi birokrasi tematik saat ini telah bergeser ke masing-masing unit eselon I. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja, pemetaan dalam manajemen risiko, beban kerja organisasi, fungsi-fungsi serta branding organisasi yang menjadi semakin detail, kompleks dan komprehensif. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya kinerja pelayanan internal Sekretariat Kementerian yang menimbulkan berbagai permasalahan terkait optimalisasi pelayanan internal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang diawali dengan asumsi, poin pandangan, studi masalah, dan eksploitasi teoritis untuk menelaah informasi dari individu dan kelompok tentang isu-isu sosial. Hasil penelitian terdapat 3 (tiga) pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi. Pertama, menambah jumlah pegawai pada sekretariat kementerian; kedua, menambah unit eselon III yang khusus mengurusi kesekretariatan pada Deputi; atau ketiga, menaikkan unit eselon III di setiap Deputi yang membawahi dua pejabat setingkat eselon IV menjadi unit eselon II yang dedicated mengurus fungsi kesekretariatan. Pilihan yang dianggap efektif adalah pilihan kedua dengan menambah unit eselon III atau menambah jumlah pegawai yang khusus mengurus fungsi kesekretariatan di setiap Deputi. Harapannya terjadi pendekatan pelayanan internal dengan rentang kendali yang lebih singkat sesuai kebutuhan di setiap Deputi.
Kata Kunci: Fungsi Sekretariat; Kesekretariatan, Organisasi; Beban Kerja Organisasi
Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua: Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
No full textAdministrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar. Keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator meurut Duncan dalam Steer yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.
 
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
No full textSociety 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture).
Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah
Penerapan Integrasi Data Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Padang
No full textFenomena tata kelola pemerintahan saat ini sering dihadapkan pada kendala yang signifikan, yaitu ketidaksesuaian informasi dan data kepegawaian yang mempengaruhi upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu peran kunci organisasi pemerintahan adalah menerapkan kebijakan terbaik dalam manajemen kepegawaian, dengan tujuan mengembangkan pegawai sesuai dengan informasi dan data yang akurat dan relevan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan integrasi data pegawai Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil data dengan melalui wawancara dengan para Pegawai Negeri Sipil yang terkait dalam bidang kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Data dikumpulkan melalui observasi dan pendataan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan integrasi data PNS dengan data kepegawaian yang bersumber pada pusat Badan Kepegawaian Negara secara prosedur sudah cukup jelas dan sudah disesuaikan dengan standar. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kekurangan pegawai yang mengerjakan proses integrasi data PNS termasuk dalam hal pelayanan informasi. Dari segi teknologi, proses integrasi data PNS menggunakan proses aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang sesuai arahan Badan Kepegawaian negara sehingga lebih memudahkan proses penyatuan data pegawai serta menghasilkan informasi yang membantu pengambilan keputusan manajemen kepegawaian disetiap perangkat daerah terkait. Kata kunci: Integrasi Data, Kepegawaian, Sistem Informasi
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Aplikasi Pemerintah Kota Pagar Alam
No full textPeluang pemerintah melakukan pelayanan publik berbasis elektronik sangat besar karena penentrasi internet Indonesia mencapai 77,02%. Pagar Alam saat ini telah mengembangkan sebuah website dengan alamat website yaitu www.Pagar Alamkota.go.id. Dalam meningkatkan kualitas website, dibutuhkannya evaluasi bagaimana kepuasan pengguna terhadap website yang dibangun oleh pemerintah. Usability testing menjelaskan ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepuasaan pengguna yaitu learnability, efficiency, memorability dan error. Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh learnability, efficiency, memorability, error terhadap satisfaction pada website Pemerintah Kota Pagar Alam dengan analisis regresi linier dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang diajukan oleh Nielsen (1993) sebagai faktor yang mempengaruhi satisfaction terbukti berpengaruh positif. Namum hal yang khusus ditemukan pada faktor error menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap satisfaction. Temuan ini memerlukan penelitian lanjutan yang disarankan menggali lebih dalam dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan kondisi sebenarnya di lapangan. Secara bersama-sama seluruh variabel memiliki korelasi yang cukup dengan satisfaction.
Kata Kunci: Aplikasi Pemerintah, Kepuasan Pengguna Web, Usability
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
No full textKemiskinan merupakan permasalahan sulit yang melanda bangsa ini. Ketika masyarakat miskin, perekonomian dan kualitas hidup negara akan menderita. Penting untuk mengkaji penyebab kemiskinan agar dapat memeranginya secara efektif. Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Pengangguran dikaji kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia. Model regresi linier berganda Ordinary Least Squares (OLS) digunakan dalam penelitian kuantitatif. Korelasi antara kemiskinan, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran di Indonesia akan dihitung. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbukti dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran sekaligus. Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik dengan kemiskinan. Sementara itu, inflasi dan pengangguran tidak mempunyai dampak yang besar. Penelitian ini akan memberikan landasan bagi penerapan kebijakan yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Kata kunci: IPM, Inflasi, Regresi Linier Berganda, Kemiskinan, Penganggura