Journal of Widya Mataram University
Not a member yet
678 research outputs found
Sort by
Pengukuran Efisiensi Waktu Proses Produksi Pada Setiap Stasiun Kerja Pembuatan Keramik Model Guci Ukuran Tinggi 80 cm. (Studi Kasus Pada Home Industri Jaya Ceramik Yogyakarta)
Get PDFPerkembangan teknologi produksi yang meningkat  diseluruh industri akan mengakibatkan  produktivitas dan efisiensi waktu proses akan meningkat . Perkembangan teknologi produksi terjadi hampir diseluruh industri , akibat perkembangan ini biasanya akan  berdampak pada penempatan tenaga kerja yang harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pada setiap stasiun kerja.   Penempatan tenaga kerja yang sesuai menjadi komponen yang signifikan dalam menyelesaikan perkerjaan dan efisiensi proses produksi . Penelitian dengan Judul Pengukuran Efisiensi Waktu Proses Produksi Pada Setiap Stasiun Kerja Pembuatan Keramik Model Guci Ukuran Tinggi 80 cm, bertujuan untuk mengetahui waktu baku dan efisiensi pada setiap stasiun kerja dan efisiensi lintasan produksi pembuatan keramik.Proses Produksi pembuatan keramik dibagi menjadi 4 stasiun kerja yaitu stasiun pembentukan keramik mentah ,stasiun pembakaran ,stasiun pengecekan  dan stasiun  pengecatan.  Untuk menyelesaikan pekerjaan pada  setiap stasiun kerja tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda  sehingga waktu baku dan efisiensi proses produksi juga berbeda-beda.  Pengukuran waktu baku pada setiap stasiun kerja  dapat diketahui,  maka efisiensi waktu proses produksi dan efisiensi lintasan produksi  dapat diketahui.Efisiensi yang dapat dicapai pada setiap stasiun kerja yang terbesar adalah pada stasiun kerja pembakaran mencapai 100 %, sedangkan efisiensi pada stasiun kerja yang lain masih rendah pada stasiun pembentukan 30,30 %, stasiun pengecekan dan penggosokan 26,20 % dan stasiun pengecatan 23,40%. Selanjutnya secara keseluruhan efisiensi lintasan produksi yang dapat dicapai masih rendah yaitu sebesar 30,86 %.Â
Faktor-faktor motivasi yang dipertimbangkan masyarakat dalam pemilihan sistem perbankan syariah (studi pada Bank BTN Syariah)
No full textThe purpose of this study was to determine the internal and external motivations considered by customers in saving funds at BTN Syariah Yogyakarta. This research was conducted on 110 respondents. The results showed that internal and external motivational factors were considered by customers in saving funds at BTN Syariah Yogyakarta. Further results show that there is no difference in the customer's internal and external motivations seen from the level of education and work
Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum
Get PDFHukum berperan besar dalam kehidupan manusia khususnya pada masa transisi menuju pembaharuan hukum, begitupun dengan ilmu hukum yang mampu menghadirkan perspektif yang baru. Meskipun dalam perkembangannnya ilmu hukum tidak mampu memberikan data secara lengkap bagi pelaksanaan kekuasaan, namun keberadaan ilmu hukum yang memiliki metode pendekatan yang sistematis, kiranya menjadi hal yag berguna dalam perumusan hukum yang lebih baik. Interaksi yang terjadi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam konsep hukum dan pada akhirnya menjadi suatu pemahaman dengan perspektif sosiologis. Sehingga pada tataran teoritik, hal tersebut memunculkan sociology of law dan pada tataran filsafat memunculkan sociological jurisprudence. Ilmu hukum yang terus berkembang pada akhirnya menciptakan berbagai aliran, mulai aliran hukum alam (irasional dan rasional), aliran hukum positif (analitis dan murni), aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, pragmatic legal realism, socio legal studies dan aliran hukum kritis. Hal ini menunjukkan proses searching the truth tidak pernah berhenti. Menjelaskan keterkaitan hukum, ilmu hukum, sociological jurisprudence, diperlukan suatu methode research yang tepat dan representatif. Karena melalui research akan ada temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (truth, true, knowledge) dan pada akhirnya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan
Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Get PDFKompetensi absolut peradilan menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan. Kepastian hukum untuk menghindarkan dari adanya tumpang tindih kewenangan menjadi alasan mengapa perlu dipetakan terkait keputusan tata usaha negara yang dikecualikan. Artikel ini akan membahas lebih mendalam terkait beberapa keputusan tatausaha negara yang dikecualikan menggunakan analissis deksriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa beberapa keputusan Tata Usaha Negara dikecualikan untuk diajukan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara memiliki logika yuridis yang kuat, kelebihan sekaligus kelemahan yang merujuk pada perlu diadakannya rekonstruksi undang-undang administrasi negara
Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong
Get PDFRumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wawancara Anji dengan Hadi Pranoto terkait dengan vaksin COVID-19 yang viral memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong) ? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat  penyebaran berita bohong (hoax)? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan metode analisis diskriptif kualitatif. Hasil analisis terhadap rumusan masalah adalah berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong) yang dapat dijerat melalui Pasal 28 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun demikian UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax, karena Pasal 28 (1) UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja, sehingga perlu di juntokan  UU Nomor 1 Tahun 1946. Perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax, selain pertanggungjawaban pidana maka korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata melalui gugatam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Pasal 38 UU ITE
Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri
Reformulasi Regulasi Radio Komunitas di Indonesia
Get PDFCommunity Radio (CR) in Indonesia has emerged as a media that able to disseminate information to audience. Since this function can not be fullfiled by both private and public radios, CR is important for audience especially for those who lives in remote or even blank spot area. However, Government regulation on CR is feared to deprive the existence of CR. The regulation ranging from limitation of frequency allocation, criteria on coverage area and limited emmitance strength compare to public and private radios. This imply that the Government has never supported the existence of Community Radio. Government and Indonesia Broadcasting Commistion (KPI), as the powerful bodies, ought to reevaluate broadcasting regulation especially on Community Radio. Reformulation on the regulation is needed to maximilize the function of CR in Indonesia as independent media and to support democratization in the broadcasting system in Indonesia
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PENANGANAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN GANDA DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KALIMANTAN UTARA
Get PDFPenelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani identitas kewarganegaraan ganda di Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda di pebatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumentobo Kecamatan Lumbis Ogong. Penulis memperoleh data dengan langsung dengan narasumber, memberikan pertanyaan serta mengambil data langsung dari perpustakaan yang relevan, literatur, dokumen desa/kecamatan Lumbis Ogong serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 1) Peran pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu dengan melakukan inovasi program si pelanduk kilat yaitu sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah pedalaman dan perbatasan, melaksanakan program jemput bola yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan memberi perlindungan status hak sipil penduduk yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 2) Hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu rendahnya kemampuan pemerintah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesesuain dalam menunjang tugas pelayanan, terbatasnya sarana dan fasilitas pelayanan dalam menunjang tugas pelayanan, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam jangkauan daerah, perbatasan yang sulit dilalui karena daerah perairan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP)
Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFABSTRAKMasalah intoleransi seringkali mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga, masalah semacam ini harus di tangani sedini mungkin agar tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakt. Maka, Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, menjadi suatu solusi untuk menangani masalah-masalah Intoleransi yang seringkali terjadi di Yogyakarta. Setidaknya karena dipicu oleh dua hal yaitu: pertama, keberadaan intoleransi masih ada dan seringkali muncul dengan jarak yang berdekatan. Kedua, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIY terkait pencegahan potensi konflik sosial. Maka, penelitian ini bertujuan menemukan persoalan yuridis dengan penelitian normatif deskriptif, melaluui pendekatan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).Kata kunci: Intoleransi, Penanganan, dan Konflik SosialABSTRACTThe problem of intolerance oftenly bothers nation-state life, therefore the problem like this must be coped from earliest days, so it doesn't overspread and influence people's lives. Thus, the instruction of Governon of DIY Number 1/INSTR/2019 about Potencial Prevention of Social Conflict is a solution to cope the problems of intolerance which is happened in Yogyakarta oftenly.At least, it's triggered by two things: first, intolerance still exists and appears in a rapid time. Second, it hasn't follow up so far by the instruction of Governon of DIY about Potencial Prevention of Social Conflict.Therefore, the purpose of this research to find the juridical problem by using normative and descriptive research, by legal politic and human right approach.Keyword: intolerance, handling, and Social Conflict
Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi
Get PDFThe sense of nationalism is very important for the young generation of Indonesia to be able to become a developed nation, a modern nation, a nation that is safe, and peaceful, just and prosperous in the midst of globalization that increasingly challenges the Indonesian state. As a nation and country in the midst of other nations in the world, it requires a high nationalism identity of citizens, especially among the young generation of Indonesia. The spirit of nationalism is still needed by the existence of the Indonesian nation and state. High nationalism from citizens or the younger generation will make positive and best behavior for the nation and state. In the current era of globalization there are several trends of depletion of the spirit of nationalism among the younger generation. This can be seen from a number of benchmarks, namely the lack of appreciation of the younger generation of Indonesian native culture, patterns and lifestyles of Westernized teenagers, and so on. To overcome this problem, it is necessary to have an intensive and continuous movement in the world of education related to the planting of a sense of nationalism towards students from elementary to tertiary levels that must be done by teachers and lecturers by respecting and being proud of indigenous Indonesian culture. In this paper the author tries to explain the circumstances and facts about the development of nationalism through library studies