Ummat Repository
Not a member yet
5707 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (STUDI DI DESA BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT)
Get PDFAdapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu 3 sebagai berikut: (1) untuk mengetahui Pengaturan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Implementasi PDPGR, (2) untuk mengetahui dan menganalisis Implaemntasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), (3) untuk mengetahui dan menganalisis Faktor pendukung dan penghambat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang gunakan adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris, sedangkan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sosiologis (sosiological approach), dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah observasi, studi kepustakaan, dan studi lapangan atau wawancara, setelah dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil analisa peneliti tentang PDPGR ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Di dalam PERDA telah diatur secara kompleks mulai dari struktur pelaksana PDPGR, Cakupan Bidang dan Sumber Anggaran PDPGR. (2) Setelah tahap sosialisasi dan penjaringan minat partisipasi masyarakat selesai barulah tahap pelaksanaan masuk ke tahap persiapan fasilitas pelaksanaan program, penyedian segala hal yang berkaitan dengan program baik berupa benda/barang ataupun berupa hal-hal lain yang diperlukan. (3) Faktor pendukung dan penghambat PDPGR adalah sesuatu yang mempengaruhi proses dan juga capaian dari pelaksanaan program. Faktor pendukung PDPGR antara lain adalah banyaknya sumber anggaran, struktur tim yang baik dan juga tingginya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat PDPGR adalah minimnya sumber daya dan minimnya komunikasi, kedua hal ini menyebabkan pelaksanaan dari PDPGR terhambat karena memiliki tim pelaksana dengan kualitas yang rendah dan memiliki tim yang tidak bisa mengkomunikasikan suatu program adalah hal yang buruk bagi pelaksanaan program
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN HASIL KEBUN ANTARA JASA PENGANGKUTAN DENGAN PERUSAHAAN UD. SARI BUMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)
Get PDFSkripsi ini membahas tentang Pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun antara jasa pengangkutan dengan perusahaan UD. Sari Bumi (studi kasus Kabupaten Lombok Utara), permasalahan yang sering terjadi dalam pengangkutan hasil kebun adalah ketika perusahaan UD. Sari Bumi menggunakan jasa pengangkutan yang membawa barang hasil kebun sering kehilangan barang yang dibawa, dalam hal ini perusahaan UD. Sari Bumi menggunakan jasa pengangkut untuk membawa barang hasil kebun seperti kelapa dan kemudian barang yang dibawa jatuh atau hilang dan menjadi tanggung jawab dari pihak jasa pengangkutan. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun antara jasa pengangkutan dengan perusahaan UD. Sari Bumi dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak atas kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan hasil kebun sekaligus penyelesaian perjanjiann yang di lakukan.
Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian perjanjian yang dilakukan antara perusahaan UD. Sari Bumi dengan jasa pengangkutan yaitu perjanjian secara lisan, dan mengenai ganti kerugian yang dialami perusahaan UD. Sari Bumi menjadi tanggung jawab jasa pengangkutan, dan jika terjadi suatu kecelakaan pada saat pengangkutan barang atau terhadap jasa pengangkutan, perusahaan UD. Sari Bumi dan jasa pengangkutan melakukan mediasi untuk mencari solusi
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR SMA ( Studi Disatlantas Polres Bima Kota)
Get PDFPelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah seperti mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, helm dan kaca spion misalnya, dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA di Polres Kota Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Kota Bima. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 29 Ayat 1 yaitu pengendara dan penumpang motor tidak menggunakan helm sstandar, Pasal 280 yaitu kendaraan tidak dipasangkan Plat Nomor, Pasal 281 yaitu mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 285 yaitu motor tidak dipasangkan spion, lampu utama, lampu rem dan Pasal 288 yaitu mengendarai sepeda motor dengan tidak melengkapi surat kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Bima Kota serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota yaitu Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pelajar SMA di wilayah hukum Polres Bima Kota dilakukan dengan dua cara yaitu : Pertama dilakukan penindakan tidak langsung yaitu penindakan berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong ringan, seperti melanggar ketentuan marka jalan dan juga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Kedua di lakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM serta STNK
IMPLEMENTASI PROGRAM PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL DALAM KONDISI MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT
Get PDFProgram pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia adalah salah satu program pemerintah melalui Kementrian Sosial RI untuk kesejahteraan sosial lanjut usia khususnya lanjut usia keluarga tunggal yang berada dalam kondisi miskin. Implementasi program permakanan ini adalah di tingkat Provinsi sampai Kabupaten yang disalurkan melalui Dinas Sosial di masing-masing Kabupaten tidak terkecuali Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pemberian permakanan lanjut usia terlantar yang berada dalam kondisi miskin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat beserta staf, pendamping sosial, ketua kelompok masyarakat (Pokmas), lanjut usia penerima manfaat program, serta pihak pendistribusi makanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini terlaksanan dengan baik, tepat sasaran dan di nilai dapat memberikan perlindungan serta pemeliharaan kesejahteraan bagi lanjut usia. Kesimpulan implementasi program permakanan lanjut usia berjalan sesuai dengan petunjuk teknis program dengan merujuk pada teori komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, dengan biaya pendistribusian makanan yang sangat minim yakni Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua kali makan per hari/orang dalam satu kali pengantaran. Menjadi tidak efektif apabila disamakan antara pokmas yang jangkauan cukup dekat jika dibandingkan dengan pokmas yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi masing-masing pokmas
PERAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
Get PDFPeran perpustakaan bagi kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, pendidika hingga spiritual sangatlah penting untuk di perhatikan. Kondisi saat ini kita dihadapkan pada persoalan kesenjangan kualitas hidup masyarakat yang sangat tinggi, dengan adanya kesenjangan ini mengakibatkan tidak meratanya penyebaran informasi disebabkan karena ada gap di lingkungan sosial hingga pendidikan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta untuk mengetahui pelaksanaan replikasi perpustakaan yang ada di Nusa Tenggara Barat.
Pada penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, artikel serta Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Nusa Tenggara Barat berperan dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan cara perpustakaan menjadi pembina bagi perpustakaan yang ada di bawahnya, menjadi Fasilitator, membentuk Tim sinergi, serta perpustakaan berperan dari segi kebijakan dengan mengeluarkan peraturan tentang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, selain itu perpustakaan juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang terkait di dalamnya. Selain itu dalam pelaksanaan replikasi perpustakaan, perpustakaan provinsi sudah melakukan replikasi secara mandiri di 21 perpustakaan Desa/Kelurahan.
Dengan berjalannya program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini perpustakaan memberikan peluang yang besar kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan melalui berbagai macam kegiatan sehingga perpustakaan bukan lagi dinilai hanya tempat membaca atau mengerjakan tugas tapi perpustakaan juga berperan memberikan wadah untuk berkembang
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DI ARANSMEN TANPA IJIN PENCIPTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum atas perbuatan aransemen lagu di media sosial tanpa hak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum karya cipta lagu yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu aransemen tanpa ijin pencipta tanpa izin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap seseorang yang mengaransemen ulang (cover) lagu hakikatnya dibolehkan dengan syarat harus memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tnpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut Undang Undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan., dan (3) Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Lagu Aransemen Tanpa Ijin Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur batasan penggunaan wajar hanya pada karya cipta musik atau lagu kebangsaan sehingga penggunaan karya cipta selain lagu kebangsaan perlu dilakukan dengan mendapatkan lisensi dari Pencipta
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA KELAS V SDN 2 GIRI TEMBESI TAHUN PELAJARAN 2023/2024
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran Reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pelajaran IPA di kelas V. Reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam diskusi yang dipandu oleh guru, dengan fokus pada keterampilan pemahaman membaca, seperti merangkum, bertanya, mengklarifikasi, dan memprediksi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest-posttest control group. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada tema di kelas V SDN 2 Giri Tembesi.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental (kuantitatif). Suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengklarifikasi suatu fenomena atau fakta sosial dengan menjelaskan beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ini digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu.Dalam penelitian ini lokasi akan dilakukan di SDN 2 Giri Tembesi pada siswa kelas V akan dilakukan pada semester 1 tahun pembelajaran 2024.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian, model pembelajaran reciprocal teaching memiliki pengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa kelas 5 SDN 2 Giri Tembesi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 22.00 for windows dengan metode uji Independent Sample T-Test mengandung nilai thitung untuk kelas eksperimen eksperimen (-11.048), thitung kelas kontrol (-11.048), ttabel (2.021) dan nilai sig 0,05 ( 0,000 0,05). Oleh karena itu diterima dan ditolak. Artinya (Ha) ada pengaruh terhadap model pembelajaran reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kreatif kelas 5 SDN 2 Giri Tembesi. Sedangkan (Ho) yang menyatakan bahwa model pembelajaran konvensional, ditolak untuk diterapkan di kelas V SDN 2 Giri Tembesi
FORMULASI DAN EVALUASI KRIM EKSTRAK DAUN KESAMBI (Schleichera oleosa) DENGAN MENGGUNAKAN KOMBINASI ASAM STEARAT DAN TRIETANOLAMIN SEBAGAI EMULGATOR
No full textRadikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif, yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Adanya elektron yang tidak berpasangan ini menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya. Dampak reaktivitas senyawa radikal bermacam-macam mulai dari kerusakan sel atau jaringan, penyakit autoimun, penyakit degeneratif hingga kanker. Radikal bebas dapat membentuk senyawa radikal baru yang apabila bereaksi dengan molekul lain akan terbentuk senyawa radikal yang baru lagi, demikian seterusnya sehingga semua reaksi-reaksi tadi disebut dengan reaksi berantai. Reaksi berantai akan berlangsung berkesinambungan sampai ada peredaman oleh senyawa lain yang bersifat antioksidan. Salah satu tanaman yang mengandung senyawa antioksidan adalah daun kesambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan sediaan krim ekstrak daun kesambi (Schleichera oleosa) yang stabil dan memenuhi persyaratan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimental laboratorium dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian mutu fisik F2 dan F3 memenuhi parameter syarat mutu yang ditentukan, sedangkan F1 tidak memenuhi syarat pengujian homogenitas, pH dan viskositas. Perbandingan emulgator asam stearat dan TEA yang menghasilkan mutu fisik krim yang memenuhi syarat adalah 10%:2% dan 15%:2% yang terdapat pada F2 dan F3
TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN OBAT TANPA RESEP DI APOTEK PANJI TILAR KOTA MATARAM
No full textLatar Belakang : Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab profesi kesehatan dalam bidang kefarmasian oleh seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Setiap tahun jumlah Apotek semakin bertambah banyak, hal ini disebabkan karena semakin besarnya jumlah penduduk Indonesia dan berkembangnya masalah kesehatan yang semakin kompleks. Hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 20.000 Apotek yang memiliki izin di Indonesia. Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara kinerja dan harapan dari suatu pelayanan. Kepuasan konsumen dapat menjadi tolak ukur bagi kelangsungan apotek. Tujuan : untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan obat tanpa resep di apotek panjitilar kota mataram. Metode : deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan pada tanggal 5 juni-27 juni. Hasil : Tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan obat tanpa resep di apotek panjitilar kota mataram diperoleh persentase dari kelima dimensi yaitu pada dimensi tangible 97,33% (sangat puas), dimensi reliability 90,68% (sangat puas), dimensi responsiveness 89,21% (sangat puas), dimensi assurance 87,57% (sangat puas) dan dimensi empathy 95,31% (sangat puas). Kesimpulan : Dari kelima dimensi didapatkan hasil persentase 92,02% dengan kategori sangat puas
HUBUNGAN RIWAYAT ANEMIA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 0-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANYUMULEK KABUPATEN LOMBOK BARAT
Get PDFStunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), diukur berdasarkan tinggi badan atau Panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U). Berdasarkan hasil Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2021 Puskesmas Banyumulek kasus stunting tertinggi di Kabupaten Lombok barat yaitu 30,71%. Anemia ibu hamil di Puskesmas Banyumulek tahun 2020 sebesar 10,34%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan riwayat anemia ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita 0-59 bulan di wilayah kerja puskesmas Banyumulek kabupaten Lombok Barat. Metode: observasional analitik dengan rancangan studi case control. Populasi semua balita 0-59 bulan di wilayah kerja puskesmas Banyumulek. Sampel sebanyak 50 kasus dan 50 kontrol, total sampel 100. Analisa data yang digunakan chi-square dengan interval kepercayaan 95%. Hasil: terdapat hubungan antara riwayat anemia ibu hamil dengan kejadian stunting dilihat dari p-value = 0,01 dan OR 2,739 (95% CI; 1,204- 6,23) yang berarti ibu hamil anemia berisiko 2,7 kali lebih besar memiliki anak stunting. Kesimpulan: ada hubungan antara riwayat anemia ibu hamil dengan kejadian stunting. Pada ibu hendaknya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Kesehatan ibu dan anak untuk mencegah stunting