Jurnal Sociopolitico
Not a member yet
100 research outputs found
Sort by
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Full text linkPenelitian ini mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean). Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mekar Jaya dalam daya upaya penyelenggaraan pemerintahan desa bersama masyarakat diantaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa
Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisi deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan , teori otonomi daerah dan teori good governance.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi. Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di desa majannang diantaranya 1. Kondisi lingkungan; 2.SDM aparatur; 3. Masyaraka
ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM ALOKASI DANA DESA
Full text linkPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Parenggean. 2) Untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan alokasi dana desa dikantor desa Kecamatan Parenggean. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2-3 bulan dan berlokasi di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisayang tidak menggunakan prosedur analaisa statistic atau cara kuantitatifikasi lainnya.
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatau kejadian tanpa suatu interprestasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.
Hasil Penelitian: 1) Pengelolaan ADD di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean untuk saat ini sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan. Kemampuan pemerintah desa baik dari aspek administratif maupun dalam penentuan program kerja dalam penggunaan ADD yang sudah baik
Model pengelolaan ADD yang dijalankan di Desa Bandar Agung sudah berjalan dengan baik dengan bukti bahwa untuk keterwakilan musrembang dari kereterwakilan masyarakat disampaikan oleh RT masing-masing ini menunjukan bahwa adanya transparansi dalam penggunaaan dana desa, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya meskipun dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa juga mengalami kurangnya sumber daya manusia dalam membantu pengelolaan keuangan secara baik
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN PARENGGEAN
Full text linkPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 bulan dan berlokasi di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu untuk eksplorasi dan klarafikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung yakni Tingkat pendidikan BPD dalam proses rekruitmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, serta Sosial budaya sedangkan Faktor penghambat yakni partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan sarana atau Sekretariat BPD yang belum ada untukberkantor di Desa Bandar Agung
PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA
Full text linkPenelitian ini dilaksanakan dengan Tujuan Penelitian adalah 1) Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya di Desa Karang Sari. 2) Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Karang Sari. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 bulan dan berlokasi di Desa Karang Sari Kecamatan Parenggean. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk eksplorasi dan klarafikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.
Hasil penelitian: Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Karang Sari pada tahun 2018 dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan Perangkat Desa, hasil dari seleksi calon perangkat desa yaitu dengan nilai kumulatif tertinggi kemudian dimintakan rekomendasi kepada Camat Parenggean, selanjutnya Camat Parenggean mengirimkan Surat Rekomendasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Karang Sari untuk memilih 6 (enam) orang peserta yang kemudian diangkat menjadi perangkat desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa
KETERATURAN SOSIAL DALAM BENTUK GOTONG ROYONG MENGELOLA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
Full text linkAdapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui keteraturan sosial dalam bentuk gotong royong mengelola kebersihan lingkungan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat keteraturan sosial dalam bentuk gotong royong mengelola kebersihan lingkungan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian - kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan,Sesuai dengan masalah yang penulis ajukan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi alami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Hasil kesimpulan penelitian ini adalah Keteraturan sosial masyarakat dalam kegiatan gotong royong mengelola kebersihan di Kelurahan Menteng dapat dilihat dari beberapa karakteristik yaitu Tertib Sosial, Sosial Order, Keajegan dan Pola. Tertib sosial masyarakat dalam mengelola kebersihan dilingkungan kelurahan menteng berpedoman kepada norma tertulis dan berupa himbauan dari ketua rukun tetangga. Pengetahuan tentang kebersihan telah diinternalisasi sejak masih sekolah namun dalam praktek sehari-hari mengalami kendala berupa kurangnya kesadaran kolektif warga diakibatkan sosial control yang lemah dan sangsi atas tindakan tidak berlaku efektif. Faktor penghambat adalah hubungan sekunder warga yang hanya memenuhi keinginan dari ketua warga sebagai tokoh masyarakat yang menggambarkan kehadiran semu warga dan toleransi yang rendah karena individualisme tinggi warga serta kurangnya kesadaran koletif warga akibat perubahan sosial masyarakat kota. Faktor pendorong berupa kerjasama terlihat pada masyarakat yang tinggal secara permanen dan peran tokoh Ketua RT dalam menyeimbangkan, mempersatukan, kepentingan warga masyarakat
PELEPASAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA
Full text linkTujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan hukum pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang. 2) Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana prosedur ganti kerugian hak atas tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum beradasarkan Undang-Undang, agar nantinya masyarakat mengetahui sistem atau tata cara penerapan hukum dan proses ganti kerugian tanah supaya tidak terjadinya kekaburan hukum.
Metode yang digunakan adalah Berdasarkan kepada suatu metode pendekatan yang sifatnya Empiris yaitu penelitian yang menekankan pada data yang didapat di lapangan, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-sasa hukum, khususnya dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional.
Kesimpulan penelitian sebagai berikut: a) Pengaturan dan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terutama dalam kaitannya Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menetapkan lokasi pelepasan tanah menggunakan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor. 188.45/470/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Sebagai Kawasan Strategi Kota Untuk Kawasan Perkantoran, Ruang Terbuka Hijau, Kasawan Bisnis dan Kepentingan Umum Lainnya, setiap pengadaan tanah didahulukan publikasi atas dasar Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) menggunakan dasar Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. b) Bahwa pemberian ganti rugi tidak semata berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melainkan berdasarkan hasil dari tim penilai tanah yang dimana tanah masyarakat terlebih dahulu dilakukannya pengukuran, dan pemetaan bidang perbidang tanah dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, besar penilaian tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, Petunjuk Teknis yang digunakan oleh tim penilai tanah dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/pmk.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, inilah yang menjadi dasar pertimbangan oleh tim penilai tanah melakukan penilain terhadap tanah yang akan dilepaskan, dan pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib, melakukan pelepasan hak tanah, serta menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan
HUBUNGAN KENAKALAN REMAJA DENGAN FUNGSI SOSIAL KELURGA DI DESA MEKAR JAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kenakalan dilakukan remaja di Desa Mekar Jaya. (2) Untuk mendeskripsikan hubungan kenakalan remaja dengan fungsi sosial keluarga di Desa Mekar Jaya.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), karena pengambilan sumber datanya di lapangan–dalam hal ini data kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi di Desa Mekar Jaya untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : Bahwa bentuk-bentuk kenakalan remaja Mekar Jaya sebagaimana yang telah disebutkan dalam konsep teori, yaitu terdapat tiga bentuk kenakalan: a) Kenakalan biasa, seperti berbohong, begadang, pergi keluar rumah tanpa pamit, keluyuran, membolos sekolah, berkelahi dengan teman dan sebagainya; b) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, kebut-kebutan/ mengebut, minum-minuman keras, mencuri, mencopet, berjudi dan menodong; dan c) kenakalan khusus, seperti menyalahgunakan narkotika, kumpul kebo, hubungan sex di luar nikah, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, melihat, membaca dan menonton gambar-gambar porno dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada hubungan negatif antara keberfungsian sosial keluargannya dengan kenakalan remaja di Mekar Jaya Kecamatan Parenggean. Identitas remaja, baik sebagai pelajar ataupun pekerja sama-sama mempunyai kesempatan untuk melakukan kenakalan, baik itu kenakalan biasa, kenakalan khusus maupun kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Remaja yang memiliki waktu luang banyak seperti mereka yang tidak bekerja atau menganggur dan masih pelajar kemungkinannya lebih besar untuk melakukan kenakalan atau perilaku menyimpang. Demikian juga dengan keberfungsian sosial keluarga, bahwa keluarga yang nota bene-nya keluarga yang utuh pun tidak menjamin anak untuk tidak melakukan kenakalan, terlebih lagi keluarga yang tingkat keberfungsian sosialnya rendah, maka kemungkinan besar anaknya akan melakukan kenakalan pada tingkat yang lebih berat
MODEL PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk a) Ingin mengetahui peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan anak jalanan berbasis Keluarga diKota Palangka Raya. b) Ingin mendeskripsikan tentang: Profil (potret) anak jalanan dan keluarganya; Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan; Peta permasalahan anak jalanan; Pandangan masyarakat tentang anak jalanan; dan Beberapa model alternatif yang mungkin dapat diterapkan dalam penanganan anak jalanan yang berbasis keluarga di Kota Palangka Raya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 belum dilaksanakan secara maksimal hal ini berhubungan dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang kurang memadai. 2) Penanganan anak jalanan dalam teori dramaturgi memaparkan peran dari petugas sebagai pembina sekaligus pengasuh anak jalanan dapat menjadi jenis alternatif dalam merubah perilaku anak jalanan
EFISIENSI APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (DI DESA HENDA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU)
Full text linkTujuan penelitian sebagai berikut Untuk mendeskripsi dan menganalisis Kompetensi Aparatur Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Henda,Untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Kompetensi dari Aparatur Desa Henda.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Kompetensi Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.
Kesimpulanpe nelitian sebagai berikut: Aparatur Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dapat dikatakan sebagai ujung tombak sebagai pelaksana penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kompetensi dari Aparatur Desa di Desa Henda sudah cukup baik karena dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aparatur Desa Henda selalu berpegang dan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Aparatur Desa Henda juga dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dilaksanakan atas dasar musyawarah desa dimana musyawarah desa adalah hasil keputusan tertinggi yang ada didesa sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aparatur Desa sudah profesional dikarenakan apabila Aparatur Desa mendapatkan suatu ransangan atau masalah dari luar tidak pernah berimbas pada pekerjaan yang lainnya.
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Henda terjadinya Kurangnya kordinasi dari Aparatur Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) mengakibatkan pengembangan Kompetensi lemahnya kepada satu pihak dan akan menguat pengembangan Kompetensi kepada satu pihak. Motivasi Kerja dari Aparatur Desa terutama Badan Permusyarawatan Desa (BPD) yang sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa menurun dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan operasional karena sebenarnya mengikuti seiring dengan apa yang direncanakan. Apabila berbicara masalah motivasi berarti akan bersamaan membahas Kompetensi karena variabel yang sangat berpengaruh bagi Kompetensi ialah motivasi
DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SUNGAI BATU SEI GOHONG KOTA PALANGKA RAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya pengembangan pariwisata Sungai Batu Sei Gohong Kota Palangka Raya memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar objek wisata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian adalah Pengembangan pariwisata Sungai Batu Sei Gohong Kota Palangka Raya memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Sei Gohong yang berada di sekitar objek wisata. Dampak yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Sei Gohong adalah terbukanya peluang usaha, peluang usaha tersebut terdiri dari usaha kuliner, usaha penginapan, toko cendera mata, toko kelontong, jasa sewa perlengkapan renang.Pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari hasil usaha yang dijalankan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan dan biaya kesehatan