OJS Untika Luwuk (Universitas Tompotika)
Not a member yet
161 research outputs found
Sort by
PENGARUH PEMBERIAN MOL BONGGOL PISANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mikroorganisme lokal (MOL) bonggol pisang terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kubis (Brassica oleraceae L.) penelitian ini dilaksanakan di Desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Metode yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan faktor perlakuan yaitu bonggol pisang (p) terdiri dari 4 taraf yaitu kontrol (p0), 100 mL/L air (p1), 200 mL/L air (p2), 300 mL/L air (p3) dan 400 mL/L air (p4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Mol (Mikroorganisme Lokal) dengan perlakukan konsentrasi 400 mL/L air berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kubi
PENGARUH PEMBERIAN PUPUK UREA DAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG HIBRIDA (Zea mays L)
No full textSalah satu faktor yang menentukan hasil tanaman jagung hibrida adalah kandungan unsur hara dalam tanah. Melalui pemupukan diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hara dan meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK yang dikombinasikan dengan pupuk urea dan pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan dan produksi jagung hibrida. Penelitian ini dilakukan di Desa Pohi Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, pada bulan Juli sampai dengan September 2020. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor dengan 9 perlakuan dan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang ayam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman pada umur 8 MST. Pemberian pupuk urea berpengaruh nyata terhadap panjang tongkol, diameter tongkol dan berat kering per petak dengan dosis terbaik yaitu 250 kg/ha
SISTEM PENDAFTARAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF NASIONAL
No full textTanah merupakan kebutuhan mendasar setiap subyek hukum. Keberadaan tanah dan hubungannya dengan subyek hukum harus mendapatkan status hukum agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menjadi dasar hukum pertanahan nasional dan sistem pendaftaran tanah untuk dapat memberikan kepastian hak atas tanah yang tentunya memberikan perlindungan hukum hak atas tanah. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenal dua sistem pendaftaran tanah. Pertama, disebut dengan model pendaftaran akta atau "registration of deeds" atau pendaftaran tanah dengan stelsel negatif atau pendaftaran tanah negatif. Kedua, pendaftaran hak atau "registration of title", dimana lazim pula disebut dengan nama "pendaftaran dengan stelsel positif" ataupun seringkali disebut "sistem Torrens". Kedua sistem pendaftaran tanah ini mempunyai perbedaan dan persamaan, serta kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya.
Land is a basic requirement of every legal subject. The existence of land and its relationship with legal subjects must obtain legal status in order to provide legal certainty for holders of land rights. Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Affairs and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration have become the basis of national land law and land registration systems to provide certainty of land rights which of course provide legal protection of land rights. As stipulated in statutory regulations, there are two systems of land registration. First, it is called the deed registration model or "registration of deeds" or land registration with a negative system or negative land registration. Second, registration of rights or "registration of title", which is commonly referred to as "registration with a positive system" or often called the "Torrens system". These two land registration systems have differences and similarities, as well as advantages and disadvantages of one another
TINJAUAN ASPEK PENGATURAN DAN KEWENANGAN PELAYANAN PERTANAHAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
No full textHukum tanah nasional harus merupakan penjelmaan dari asas dan cita-cita hukum (Recht Idée) Bangsa Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila, yakni bersendikan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta harus merupakan implementasi dari ketentuan nasional tentang bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) selain untuk mengakhiri dualisme pengaturan hukum tanah. Selanjutnya untuk mencapai tujuan kedua dari diterbitkannya Undang- Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA), yakni meletakkan dasar-dasar untuk melakukan unifikasi dan kesederhanaan hukum tanah nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berdasarkan Asas Desentralisasi, Pemerintahan Daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Urusan di bidang pertanahan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai skala masing-masing daerah. Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan tanah di daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 yang meliputi Perencanaan Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian sesuai dengan keadaan Daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1.k) dan Pasal 14 Ayat (1.k) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Urusan Pelayanan pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diselenggarakan dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah. Atau dengan perkataan lain “Pelayanan Pertanahan” menjadi Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot
ALTERNATIF SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textKorupsi merupakan kejahatan yang tergolong extraordinary crimes yang secara langsung telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, setidaknya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat korupsi berdasarkan keterangan pers KPK pada hari anti korupsi tahun 2012, periode 2004-2011 sebesar Rp 39,3 triliun, selanjutnya berdasarkan keterangan pers ICW tahun 2012, kerugian keuangan negara akibat illegal logging periode 2012 sebesar Rp 169,7 triliun; untuk perkara illegal fishing berdasarkan keterangan pers BPK tahun 2012 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 300 triliun dan berdasarkan keterangan pers BNN untuk periode 2012, kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan narkoba sebesar Rp 48,2 triliun. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut sangatlah fantastis sehingganya tak perlu diragukan lagi bahwa korupsi telah menyebabkan kemiskinan. Sehingganya penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi harus tegas dan perlu adanya perubahan undang-undang korupsi dengan menetapkan pencabutan hak dipilih dan memilih dalam pemilu sebagai bagian dari sanksi pidana pokok yang diputuskan secara kumulatif dengan sanksi pidana pokok lainnya. Demikian pula adanya sanksi sosial terhadap koruptor harus dibarengi dengan pembentukan mindset yang dilakukan dengan pendidikan anti korupsi bahwa korupsi dan koruptor adalah jahat dan harus dimusuhi
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA PESERTA DIDIK MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY PADA MATERI LOGIKA MATEMATIKA KELAS X1 DI SMA NEGERI 1 LEDE KABUPATEN PULAU TALIABU
No full textUpaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Matematika Inquiry Pada Materi Logika Matematika Kelas X1 Di SMA Negeri 1 Lede Kabupaten Pulau Taliabu”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan P-MIPA Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk. Pembimbing (I) Dr. Suhartini Salingkat, M.Pd, Pembimbing (II) I Wayan Sudane, S.Pd, MM.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan penalaran matematika peserta didik di kelas X1 SMA Negeri 1 Lede. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika peserta didik kelas X1 SMA Negeri 1 Lede pada materi logika matematika melalui model pembelajaran inquiry.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh guru dan peneliti. Tindakan penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data setelah diberikan perlakuan diperoleh dari hasil tes kemampuan penalaran matematika pada setiap siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X1 SMA Negeri 1 Lede sebayak 28 siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran aktivitas guru dan aktivitas peserta didik melalui model pembelajaran inquiry, dan tes siklus untuk mengukur kemampuan penalaran matematika peserta didik. Data yang diperoleh dari observasi dianalisis secara analisis deskriptif dan data yang diperoleh dari nilai tes kemampuan penalaran matematika peserta didik dianalisis secara analisis kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata tes siklus I dan siklus II sebesar 52,50,08% (Kategori Cukup Baik), menjadi 71,00% (Kategori Baik). Presentase skor rata-rata tiap indikator kemampuan penalaran matematika meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu: (1) menggunakan pola dan hubungan meningkat dari 91,07%, menjadi 93,92% , (2) memperkirakan jawaban dan proses solusi meningkat dari 72,85%, menjadi 81,42%, (3) menarik kesimpulan logis meningkat dari 71,90%, menjadi 83,34%, dan (4) memeriksa kesahihan suatu argumen meningkat dari 66,78%, menjadi 76,43%, dengan presentase rata-rata seluruh aspek kemampuan penalaran matematika meningkat dari 74,08% menjadi 97,21%. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran materi logika matematika karena mampu meningkatkan kemampuan penalaran matematika peserta didik
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS X DI SMA NEGERI 1 KINTOM KABUPATEN BANGGAI.
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan hasil belajar matematika peserta didik yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan hasil belajar matematika peserta didik yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran langsung pada kelas X semester genap tahun pelajaran 2015-2016 di SMA Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai . Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain pre-tes pos-tes control group design. Penelitian ini dilakukan dengan pemberian treatmen (perlakuan) terhadap masing-masing kelompok sampel untuk mengukur tingkat hasil belajar matematika yang merupakan variabel terikat. Data penelitian diperoleh melalui pre-tes dalam bentuk tes awal hasil belajar matematika, serta post-tes dalam bentuk tes akhir hasil belajar matematika setelah pemberian perlakuan pada masing-masing kelompok sampel. Data yang akan dianalisis untuk uji hipotesis merupakan data pre-tes dan post-tes dari kedua kelompok sampel dengan menggunakan analisis ANACOVA satu jalan setelah dilakukan uji prasyrat yaitu uji Normalits Data, Uji Linearitas Data dan Uji Homogenitas Data. Hasil penelitian diperoleh Fhitung = 113,94 lebih dari Ftabel = 4,04 pada taraf signifikansi 5% ( ) dengan derajat bebas pembilang = 1 dan derajat bebas penyebut = 47 yang menyatakan bahwa hasil belajar matematika yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran penemuan terbimbing lebih tinggi dari hasil belajar matematika yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran penemuan terbimbing lebih cocok digunakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel
PERANAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN MORAL PESERTA DIDIK
No full textTujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Selatan kecamatan Banggai Selatan kabupaten Banggai Laut. Dengan memilih metode kualitatif, dan subjek kepala sekolah, guru dan peserta didik, teknik pengumpulan data diambil dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan diperoleh data penelitian dan hasil analisisnya bahwa terjadi pengembangan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Selatan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Guru PPPKn SMP Negeri 1 Banggai Selatan berperan aktif dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik yaitu dengan mengintegrasikan penanaman nilai-nilai kecerdasan moral dalam proses pembelajaran, membahas materi pelajaran dan mengaitkan dengan nilai kecerdasan moral, mendorong mengkuti kegiatan ekstra kurikuler dan memberi contoh atau model tentang orang yang memiliki nilai-nilai kecerdasan moral. Disarankan agar pengembangan kecerdasan moral peserta didik tidak hanya dilakukan oleh guru PPPKn, namun juga dapat dilakukan oleh guru maata peljaran lain, sehingga tujuan pendidikan pada aspek apekif dapat terwujud
PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MEMBERI SOLUSI SISWA YANG BROKEN HOME
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Memberi Solusi Peserta Didik Yang Broken Home di SMP Negeri I Bulagi Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SMP Negeri I Bulagi Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII A yang berjumlah 27 orang. Dari hasil rata-rata dari keseluruhan indikator yaitu sebesar 91,80% yang berada pada kategori penilaian baik. Hal ini juga terlihat dari masing-masing indikator yang memiliki kategori penilaian bervariasi dan didominasi dengan kategori sangat baik. Selanjutnya hasil rata-rata persentase peran guru dalam memberi solusi peserta didik yang broken home yaitu nilai rata-rata persentase sebesar 91,80%, dan berdasarkan kriteria pengukuran variabel berada pada rentang nilai 76% - 100% yang dimaknai dengan kalimat Sangat Berperan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Guru Bimbingan Konseling Sangat Berperan Dalam Memberi Solusi Peserta Didik Yang Broken Home di SMP Negeri I Bulagi Kecamatan Bulagi Kabupten Banggai Kepulauan
PENGARUH BIMBINGAN SOSIAL TERHADAP ETIKA PERGAULAN SISWA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Bimbingan Sosial terhadap Etika pergaulan Siswa di SMP Negeri 6 Luwuk Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Penelitian ini merupakan penelitian Korelasional yang berusaha untuk menganalisis Pengaruh Bimbingan Sosial terhadap Etika pergaulan Siswa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode Angket Skala Likert, dan dokumentasi di gunakan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat Pengaruh Bimbingan Sosial terhadap Etika Pergaulan siswa dan Besarnya pengaruh Bimbingan Sosial terhadap Etika Pergaulan siswa ditunjukan oleh besarnya nilai Korelasi sebesar 0,68 yang berada dalam Kategori Kuat jika dikonsultasikan dengan Tabel Indeks Besarnya KorelasiSelain itu, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ternyata Hipotesis alternative diterima sedangkan hipotesis nihilnya ditolak, karena r hitung lebih besar dari r tabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu (0,68 > 0, 423). Dengan demikian hipotesa nol (Ho) ditolak, sedangkan hipotesa alternatif (Ha) diterima. Ini berarti bahwa terdapat hubungan/korelasi yang positif dan signifikan antara Bimbingan Sosial siswa dengan Etika Pergaulan siswa.Kontribusi Bimbingan Sosial terhadap Etika Pergaulan ditunjukkan oleh hasil dari perhitungan koefisien determinan, dengan perolehan nilai sebesar 46,24 %. Dengan demikian 53,76 % Etika Pergaulan siswa dipengaruhi oleh variabel lainnya