Jurnal Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani
Not a member yet
1495 research outputs found
Sort by
ANALISIS KEPENTINGAN PAKISTAN DALAM PENINGKATAN KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN INDONESIA PADA TAHUN 2020 - 2024
No full textPakistan is one of the countries in the world that until now has experienced various threats that have an impact on their sovereignty and national security, where the development of conflict in the South Asia region is one of the prominent forms of threat to them. In this condition, Pakistan needs to increase its defense capacity to defend their sovereignty from existing threats, where defense cooperation is one of their efforts to increase their military strength. Indonesia is one of the countries chosen by Pakistan to establish defense cooperation with them, which is based on the closeness of the two countries since the beginning of independence which has continued to grow marked by the signing of the Defense Cooperation Agreement in 2010. Since then, Pakistan has continued to increase the intensity of defense cooperation with Indonesia. This study aims to analyze the national interests of Pakistan in increasing defense and security cooperation with Indonesia. This study uses a qualitative-descriptive approach, data collection in this study uses literature study techniques. The results of this study indicate that Iran has several national interests. First, increasing its military capacity to ensure national security in the region. Second, establishing long-term harmonious relations that are expected to benefit Pakistan's economic sector in the future
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
No full textDengan semakin banyaknya perusahaan yang didirikan, maka peluang kerja bagi tenaga kerja juga semakin banyak. Dari sini dimulainya hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan. Secara umum, hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan terikat oleh suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh UUK 13/2003 Pasal 50 sebagai landasan hukum dalam ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan mengenai PHK bagi tenaga kerja PKWT di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PKWT yang di PHK akibat mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan UUK 13/2003. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan mengenai PHK bagi tenaga kerja PKWT di Indonesia telah dijelaskan bahwa PHK dapat dilakukan jika terdapat alasan yang jelas dan sah dan dalam Pasal 55 ayat (1) PP 35/2021 menyebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK jika benar dilandasi alasan cacat akibat kecelakaan kerja sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan
TINJAUAN PUTUSAN KPPU NO. 24/KPPU-I/2020 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UU NO.5/1999
No full textPerpres No.12/2021 mengatur prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat. Untuk memastikan terciptanya persaingan usaha sehat, maka Majelis Komisi KPPU harus mempertimbangkan terpeliharanya rasa keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi faktor penting dalam menentukan sanksi, sebagaimana putusan perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa menurut Perpres No.12/2021 dikaitkan dengan prinsip persaingan usaha sehat serta mengetahui penerapan hukum & pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara KPPU No.24/KPPU-I/2020 berdasarkan UU No.5/1999 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dan menggunakan metode analisis kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Perpres No.12/2021 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dengan prinsip tersebut untuk mencegah praktik tidak sehat. Dalam hal sanksi, dalam Putusan tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor pemberat. Untuk mendukung persaingan sehat, pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta menerapkan sanksi tegas untuk memberikan efek jera
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL DAN PENDUDUKAN ILEGAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINE BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949
No full textThe Israel-Palestine conflict is one of the longest and most complex conflicts in modern history, with various violations of international humanitarian law occurring, particularly regarding the forced displacement of civilians and illegal occupation. Based on the Fourth Geneva Convention of 1949, such actions are prohibited and categorized as war crimes.This research employs a normative juridical method with a legislative approach and case study. Data was collected through analysis of international legal documents and reports from various human rights organizations. This study focuses on the application of international humanitarian law principles in the Israel-Palestine conflict and the effectiveness of law enforcement against these violations.The results of the research indicate that Israel systematically carries out the forced displacement of Palestinian civilians, illegal occupation, and various forms of human rights violations, including restrictions on access to basic needs such as water, education, and healthcare. These violations contradict the provisions of the Fourth Geneva Convention and other international laws. Efforts to enforce the law by the international community still face various obstacles, especially in the implementation of sanctions against responsible parties.This research emphasizes the importance of the active role of the international community in upholding humanitarian law and providing protection for Palestinian civilians. Concrete steps are needed, including political pressure, economic sanctions, and strengthening the role of the International Criminal Court to prevent similar violations in the future
URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
No full textUpaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapihambatan, terutama dalam pemulihan aset hasil kejahatan.Kerugian negara sulit dipulihkan secara optimal karena aset kerapdisamarkan, dialihkan, atau disembunyikan dalam bentuk non-fisik dan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukumyang efektif. RUU Perampasan Aset diusulkan sebagai solusinormatif dengan pendekatan non-conviction based assetforfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa putusanpidana. Penelitian ini menganalisis urgensi pengesahan RUUtersebut untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional danmeningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil kajianmenunjukkan bahwa pengesahan RUU ini adalah langkah strategismenuju sistem hukum yang adaptif dan berorientasi padapemulihan maksimal kerugian negara
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KURIR ONLINE YANG TIDAK MENGETAHUI MENGANTAR NARKOTIKA
No full textAlong with the rapid advancement of technology, online couriers are increasingly being exploited to unknowingly deliver narcotics. A legal study on the relationship between online couriers and application companies is necessary to analyze their legal standing and to assess the extent of legal responsibility imposed upon them. This research adopts a normative juridical approach. The findings indicate that online couriers, within the framework of digital application services, are legally classified as partners, as stipulated in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises and Ministry of Transportation Regulation Number 12 of 2019. Therefore, when an online courier unknowingly delivers narcotics, they may still bear legal responsibility. However, such responsibility does not automatically amount to criminal liability. If, during investigation, two valid pieces of evidence cannot be presented to prove the courier’s ownership, intent, and knowledge regarding the narcotics, then the courier shall only bear legal responsibility in the capacity of a witness.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK DEEPFAKE MENURUT UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
No full textThe development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a significant impact on various aspects of life, including the creation of deepfake content synthetic media capable of realistically mimicking an individual's identity. This phenomenon raises serious concerns regarding personal data protection and individual privacy rights, particularly in Indonesia, which currently lacks specific regulations governing AI. This study aims to examine the legal responsibilities surrounding the use of AI in creating deepfakes based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and to analyze the application of the strict liability principle to parties responsible for resulting damages. The research method used is normative juridical with a literature study approach. Data were obtained from laws and regulations, legal doctrines, and relevant academic literature, and were then analyzed qualitatively. The findings indicate that although the PDP Law provides a legal basis for personal data protection, a legal vacuum remains concerning liability for the use of AI to produce deepfakes. The main challenge lies in identifying the perpetrators and proving fault in autonomous AI systems. This study concludes that the principle of strict liability should be applied so that AI developers or users can be held accountable without the need to prove fault. Additionally, more specific regulations and stronger legal enforcement mechanisms are needed to protect society from the misuse of AI technology in the digital age.
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penciptaan konten deepfake media sintetis yang dapat meniru identitas seseorang secara realistis. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, terutama di Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus mengenai AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum atas penggunaan AI dalam menciptakan deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribasi (UU PDP), serta menganalisis penerapan asas strict liability terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum perlindungan data pribadi, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait tanggung jawab atas penggunaan teknologi AI dalam menghasilkan deepfake. Kesulitan utama terletak pada identifikasi pelaku dan pembuktian unsur kesalahan dalam sistem AI yang otonom. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas strict liability perlu diterapkan agar pelaku atau pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi AI di era digital
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS ANTARA MILITER DAN SIPIL DI INDONESIA
No full textCivilian military connectivity issues in the Indonesian justice system are complex issues because they involve the jurisdictions of both general and military courts. In practice, handling these cases faces various structural and procedural obstacles, primarily due to the lack of implementing regulations for Article 89 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This legal vacuum creates a tug-of-war of authority between law enforcement institutions and has the potential to hinder substantive justice. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, as well as an analysis of legal theories such as Lawrence M. Friedmans Legal System Theory and Gustav Radbruchs Theory of Justice. The results indicate that weak coordination, a lack of technical regulations, and diferences in legal culture between institutions are the main obstacles. Legal reform is neded through clear implementing regulations and strengthening institutional synergy to create fair and efective handling of connectivity cases and ensure legal certainty
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ATAS HAK PELAYANAN FASILITAS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
No full textLegal protection for National Health Insurance (JKN) patients in obtaining healthcare services is regulated under Law No. 17 of 2023 on Health. The JKN system, implemented by BPJS Kesehatan, aims to ensure fair, equal, and quality access to health services for all Indonesians. However, in practice, challenges persist, including long waiting times, limited drug availability, and discriminatory treatment compared to general patients. This study applies a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications to examine the forms of legal protection and the responsibilities of hospitals and BPJS Kesehatan when patients’ rights are unmet. The findings show that, normatively, legal protection for JKN patients is regulated by various laws, but implementation remains suboptimal. Service disparities and weak supervision are the main causes. Strengthening regulations, improving hospital service quality, reforming BPJS systems, and empowering patients through legal education are necessary to uphold social justice and effective legal protection
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK KEPADA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
No full textPermasalahan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi isu krusial dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ketidaktepatan dalam tindakan medis, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, hingga rendahnya kualitas alat atau kompetensi dokter seringkali menimbulkan kerugian bagi pasien. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai instrumen penting dalam mengatur dan memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam praktik kedokteran, termasuk malpraktik, yang dinilai dapat mengancam keselamatan jiwa dan hak-hak pasien. Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan malpraktik harus memenuhi unsur-unsur seperti kelalaian, kesalahan prosedur medis, dan pelanggaran terhadap standar profesi. Penegakan hukum terhadap malpraktik dapat ditempuh melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam menindak pelanggaran tersebut. Penegakan hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pasien, menjaga integritas profesi medis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.
The problem of medical malpractice is a crucial issue in Indonesia's healthcare system. Inaccurate medical procedures, lack of communication between doctors and patients, and poor equipment quality or doctor competence often result in harm to patients. This situation demands legal certainty and a firm law enforcement mechanism to ensure justice. Law Number 17 of 2023 concerning Health serves as a crucial instrument for regulating and sanctioning violations in medical practice, including malpractice, which is considered to threaten the safety of lives and patient rights. This study uses a normative juridical method. The results indicate that malpractice must meet elements such as negligence, medical procedural errors, and violations of professional standards. Law enforcement against malpractice can be pursued through criminal, civil, and administrative channels. Law Number 17 of 2023 provides a clear and comprehensive legal basis for addressing these violations. This law enforcement is crucial to guarantee justice for patients, maintain the integrity of the medical profession, and increase public trust in healthcare services in Indonesia