Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Eksplorasi Metode-Metode Pengembangan Nilai Moderasi Beragama dalam Konteks Keluarga
Full text linkAbstract The family context in the strengthening religious moderation policy by the Ministry of Religion (Kemenag) has not become a top priority compared to the social and educational contexts. In the research context as well, the theme of the method of developing the religious moderation value in the family context remains limited. Therefore, this study aims to explore those themes for mapping the previous research and drawing opportunities for future research. This research is library research based on books and previous research. The results show that the methods for developing religious moderation values in the family remain limited in the mean of the number of studies, method diversity, and research type. The implications of these findings are discussed further.
Keywords: Value developing method; religious moderation; family.
Abstrak: Konteks keluarga dalam policy penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama (Kemenag) belum menjadi prioritas utama dibandingkan konteks sosial dan pendidikan. Demikian pula dalam konteks penelitian, tema metode pengembangan nilai moderasi beragama dalam konteks keluarga masih sangat terbatas. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hasil-hasil penelitian dari tema tersebut untuk memetakan penelitian yang telah dilakukan dan peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka berdasarkan buku dan penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan bahwa penelitian-penelitian bertema metode pengembangan nilai moderasi beragama dalam keluarga masih terbatas dalam hal jumlah penelitian, ragam metode, dan jenis penelitian yang digunakan. Implikai dari temuan ini didiskusikan lebih lanjut.
Kata Kunci: Metode pengembangan nilai; moderasi beragama; keluarga
Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri
Full text linkPraktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis
INTERPRETING AL-BUGHĀT AND THE ETHICS OF NATION STATE CITIZENSHIP
Full text linkThis article examines the al-bughāt phenomenon addressed to groups accusing the Indonesian state of being a taghut government. The study garnered primary sources from siyāsah fiqh books discussing al-bughāt. The data collected was analyzed using content analysis, and the results are as follows; al-bughāt is a justified state dissident. The concept of al-bughāt was born within the framework of jināyah fiqh, so it is classified in the ḥudūd criminal provisions. Al-bughāt, in the practical level of early Islamic politics, was in a political frame so that there was no provision for sanctions. Besides, jurists position al-bughāt as the authority of the Islamic state under the political model of the khilāfah, so it is not appropriate when applied in countries that do not adhere to Islamic principles, such as Indonesia. As for certain groups that accuse Indonesia of being a taghut country, they should be more appropriately positioned as deviants who should be facilitated with guidance and counseling. However, if they commit deadly destruction and bombing, they are placed as al-muḥāribūn, whose punishment status is in the al-ḥirābah category.
Keywords: al-bughāt, al-ḥudūd, , al-muḥāribūn, jarīmah, ḥadd al-ḥirābah
Asset Based Community Development Untuk Membangkitkan UMKM Di Lingkup Desa Yang Terdampak Pandemi Covid-19
Full text linkAbstract: Every citizen has actually been attached to various rights to himself since birth which are guaranteed and protected by the state. One of the rights of these citizens is economic rights and welfare. The outbreak of the COVID-19 pandemic has affected various aspects of life, one of which is the economic aspect. It takes efforts from various parties, both the government and society, so that the wheels of the Indonesian economy can continue. The existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the community plays an important role in helping the country's economic cycle. This important role is in the form of creating jobs and increasing the Gross Domestic Product (GDP). Therefore, a national economic recovery strategy is needed, especially for MSME players in an applicable and appropriate manner. In this case, the author proposes an asset-based community development program aimed at MSMEs in rural areas. The Asset Based Community Development method aims to explore the potential of available assets and how communities can contribute to realizing a sustainable economic ecosystem. Furthermore, the author will review further the position of MSMEs, the realization of Asset-Based Community Development in other countries, as well as the form of Asset-Based Community Development in reviving MSMEs, especially in rural areas such as stalls affected by the COVID-19 pandemic. This research was conducted using a juridical-empirical method that enforces legal policies according to the conditions of society. As a result, Asset Based Community Development can be used as a post-COVID-19 economic recovery program.
Keywords: Asset Based Community Development, MSME, Economy, Village Scope, Covid-19
Abstrak: Setiap warga negara sejatinya telah dilekati berbagai hak pada dirinya sendiri sejak lahir yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Salah satu hak dari warga negara tersebut adalah hak ekonomi dan kesejahteraan. Merebaknya pandemi COVID-19 berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya ialah aspek perekonomian. Dibutuhkan usaha dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar perputaran roda ekonomi Indonesia terus berjalan. Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di lingkungan masyarakat berperan penting dalam membantu perputaran ekonomi negara. Peranan penting tersebut berupa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan Product Domestic Bruto (PDB). Oleh karena itu, diperlukan strategi pemulihan perekonomian nasional khususnya untuk para pelaku UMKM secara aplikatif dan tepat. Pada hal ini, penulis mengajukan program pemberdayaan masyarakat berbasis aset (Asset Based Community Development) yang ditujukan pada UMKM di lingkungan desa. Metode Asset Based Community Development ini bertujuan untuk menggali potensi aset yang tersedia dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi untuk mewujudkan ekosistem perekonomian yang berkelanjutan. Selanjutnya, penulis akan meninjau lebih jauh mengenai kedudukan UMKM, perwujudan Asset Based Community Development di negara lain, serta bentuk Asset Based Community Development dalam membangkitkan UMKM terutama di lingkungan desa seperti warung yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris yang memberlakukan kebijakan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat. Alhasil, Asset Based Community Development dapat digunakan sebagai program pemulihan perekonomian pasca COVID-19.
Kata Kunci: Asset Based Community Development, UMKM, Perekonomian, Lingkup Desa, Covid-1
Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo
Full text linkThis research is based on the unregistered marriages phenomenon in Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Marriage is considered as an instant solution to juvenile delinquency, which has the potential to be promiscuous. There are two issues to be confirmed through this research: first, the attitude or response of the people in Ketegan to the practice of unregistered marriage that has taken place in their environment; Second, critical analysis of the phenomenon of unregistered Marriage on Islamic law’s perspective. This is field research, with a critical analysis method of data obtained. The data was collected through interviews with subjects, their parents, and several community leaders who had direct contact with them. This research found two conclusions: first, the people of Ketegan Village don’t seem to care about this kind of marriage. This is influenced by the variety of Ketegan people's mindsets and various tribes, majority of Madurese. However, peoples' view on unregistered marriages are mostly strained by problems threatening family honor. Second, The Islamic law analysis concludes unregistered marriage as illegal for not complying with the provisions of Law no. 1 of 1974 about marriage. This marriage potentially causes the rights and mate to be unfulfilled. In short, unregistered marriage has the potential to create injustice, contrary to the most fundamental principle of Islamic law, justice (al-'adālah)
Resilience of Families of Different Religions in Indonesia between Social and Religious Problems
Full text linkAbstract : Families of different religions are a social fact in plural social life. However, interfaith marriage has always been a controversy and is considered to cause several problems, especially legal, social, and religious debates. Interestingly, some families of different religions can have good family resilience in their conditions facing social problems and religious debates. This article will answer academic anxiety about strengthening family resilience after marriage. We answer this problem with case studies and use a sociological approach. The purpose of this article is used to explain that interfaith families have specific strategies for maintaining the resilience of their families. So, the contribution of theories and experiences of families of different religions needs to be studied in more detail through this article and subsequent research. This article produces an answer that strengthening the resilience of families of couples of different religions is carried out by mutual agreement on childcare, sharing experiences for prospective families of different religions, consultations, and couple communication that does not lead to theological differences.
Abstrak : Keluarga yang berbeda agama adalah fakta sosial dalam kehidupan sosial yang majemuk. Namun, pernikahan beda agam selalu menjadi kontroversi dan dianggap menimbulkan sejumlah masalah, terutama perdebatan hukum, sosial, dan agama. Menariknya, beberapa keluarga yang berbeda agama mampu memiliki ketahanan keluarga yang baik dalam kondisi menghadapi masalah sosial dan perdebatan agama. Artikel ini akan menjawab kecemasan akademis tentang penguatan ketahanan keluarga setelah menikah. Kami menjawab masalah ini dengan studi kasus dan menggunakan pendekatan sosiologis. Tujuan artikel ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keluarga beda agama memiliki strategi khusus untuk menjaga ketahanan keluarga mereka. Jadi kontribusi teori dan pengalaman keluarga dari agama yang berbeda perlu dipelajari secara lebih rinci melalui artikel ini dan penelitian selanjutnya. Artikel ini menghasilkan jawaban bahwa penguatan ketahanan keluarga pasangan yang berbeda agama dilakukan dengan kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak, berbagi pengalaman bagi calon keluarga yang berbeda agama, konsultasi, dan komunikasi pasangan yang tidak mengarah pada perbedaan teologis
Does Research Centre in Zakah Institution Can be Considered as Zakah Workers or fī Sabilillah?
Full text linkMany research centres have emerged in zakat institutions to encourage the efficiency of zakat fund management. It is a positive effort to optimize the use of zakat funds. This study aims to analyze the law on using zakat funds for research centres. To achieve this goal, this article compares the practice of IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) research centre Dompet Dhuafa with the fiqh concept of eight groups of zakat recipients. This research will focus on defining the meaning of fī sabīlillah (for the cause of Allāh) and āmil (those employed for zakat) for eight groups of zakat expenditures by looking at the practice of Dompet Dhuafa in Indonesia. The results of this study indicate that research centres of zakat institutions can be considered 'amil if they have official permission from the government. However, research centres that do not have legal permits cannot be given zakat funds. This study will come with results from an Islamic perspective and suggestions for future research.
Abstrak: Dengan munculnya banyak pusat penelitian di lembaga zakat untuk mendorong efisiensi pengelolaan dana zakat, hal tersebut merupakan upaya positif untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan dana zakat ke pusat penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini mencoba membandingkan praktik IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) pusat penelitian Dompet Dhuafa dengan konsep fikih tentang delapan kelompok penerima zakat. Penelitian ini akan fokus pada pendefinisian makna fī sabīlillah dan āmil pada delapan kelompok penerima zakat dengan melihat praktik Dompet Dhuafa di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pusat penelitian lembaga zakat dapat dianggap sebagai pekerja zakat (‘amil) jika memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun, pusat penelitian yang tidak memiliki izin hukum tidak dapat diberikan dana zakat. Studi ini akan datang dengan hasil dari perspektif Islam dan saran untuk penelitian masa depan
Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue
Full text linkSimeulue is an area that has developed a lot due to tourism. If tourism is well managed, it can positively impact the area's social, cultural and religious life. Its development will indeed affect the religious values in Simeulue either positively or negatively. Relevant agencies can play a significant role in the formation of tourism that helps protect the norm from erosion. Thus, sharia violations in that place will not occur. This research method uses interviews and a literature review to gain a deeper understanding of the topic. This is then combined with data from primary and secondary sources. Islamic law argues that there are several good aspects of Simeulue development. For example, it was found that it is suitable for tourism. This means that Aceh has the opportunity to become a religious tourism destination enjoyed by the community. The implementation of Islamic law in Simeulue is going well, and it's just that the government and society want to encourage its implementation . The Simeulue Regency Government is trying to be a role model for other provinces in implementing Islamic law in the tourism sector.
Abstrak: Simeulue merupakan daerah yang banyak berkembang karena pariwisata. Apabila pengelolaan pariwisata di suatu daerah tidak baik, maka dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan di daerah tersebut. Ada kemungkinan nilai-nilai agama di Simeulue akan berubah, jika tidak segera dibenahi. Instansi terkait yang berperan besar dalam pembentukan pariwisata dapat membantu menjaganya dari nilai-nilai agama yang mungkin berbenturan dengan kita. Dengan demikian, pelanggaran syariah di tempat tersebut tidak akan terjadi. Metode penelitian ini menggunakan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Ini kemudian digabungkan dengan data dari sumber primer dan sekunder. Hukum Islam berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang baik dari kondisi Simeulue. Misalnya, ditemukan bahwa itu bagus untuk pariwisata. Artinya, Aceh berpeluang menjadi tempat wisata religi yang dinikmati masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam di Simeulue berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah dan masyarakat ingin mendorong pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berusaha menjadi panutan bagi provinsi lain dalam hal penerapan syariat Islam di sektor pariwisata.
Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004
Full text linkA law being reviewed and amended would not be a strange phenomenon. In Morocco, family law has been changed from the old Mudawwanah to the new Mudawwanah. Even though they belong to the Maliki school of thought, Morocco still wants to take from other schools that they feel are more substantial and beneficial. This article intends to explain the shift in family law provisions in Morocco from the old Mudawwanah, ratified in 1957-58, to the new Mudawwanah, approved in 2004. Despite opposition from various groups, the Mudawwanah al-Usrah in 2004 was successfully ratified and enforced for Moroccan citizens. Many parties, especially gender activists, praised the 2004 Mudawwanah as a progressive family law that cares about gender in Arab countries. There were at least seventeen issues in the 2004 Mudawwanah, which underwent quite fundamental and significant shifts compared to the provisions in the previous Mudawwanah. The new provision seeks to strengthen the rights and position of Moroccan women as well as legal protection and guarantees for children.
Abstrak: Sebuah undang-undang ditinjau dan diamandemen kiranya bukan persoalan aneh lagi. Di Maroko, telah terjadi amandemen hukum keluarga cukup signifikan dari Mudawwanah lama dengan Mudawwanah baru. Walau bermazhab Maliki, namun Maroko tetap mau mengambil dari mazhab lain yang dirasa lebih kuat dan maslahat. Artikel ini hendak menjelaskan pergeseran ketentuan hukum keluarga di Maroko dari Mudawwanah lama yang disahkan tahun 1957-58 dengan Mudawwanah baru yang disahkan tahun 2004. Walau ada penentangan dari berbagai kalangan, namun akhirnya Mudawwanah al-Usrah tahun 2004 berhasil disahkan dan diberlakukan bagi warga negara Maroko. Banyak pihak terutama aktifis jender memuji Mudawwanah tahun 2004 sebagai hukum keluarga yang progresif dan peduli jender untuk ukuran negeri-negeri Arab. Sekurangnya ada tujuh belas isu dalam Mudawwanah tahun 2004 yang mengalami pergeseran cukup mendasar dan signifikan dibanding ketentuan dalam Mudawwanah sebelumnya. Ketentuan baru tersebut pada dasarnya berupaya untuk menguatkan hak-hak dan kedudukan kaum wanita Maroko serta perlindungan dan jaminan hukum bagi anak-anak.
Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama
Full text linkThis paper aims to determine the phenomenon and problems of polygamy throughout history and the views of several religions on polygamy. This article was written using a descriptive-analytical method. The result is that almost all nations in the world, from time immemorial, have been familiar with polygamy. For example, since time immemorial, polygamy has been known by Hindus, Israelis, Persians, Roman Arabs, Babylonians, Tunisians, and others. Polygamy also extends to the Hebrews and Sicilians, who later gave birth to most of the Russians, Lithuanians, Poles, Czechoslovakia, and Yugoslavia, as well as part of the population of Germany, Switzerland, the Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, and England. Polygamy exists in every human civilization. Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Judaism do allow polygamy, although, in essence, the principle of marriage taught in these religions is monogamy. Meanwhile, modern Church Law forbids its followers from polygamy. The Qobty Orthodox Church, the Roman Orthodox Church, and the Syriac Orthodox Church do not allow a husband or wife to have a second marriage as long as the first marriage is still ongoing or has not been cancelled. So, a marriage that is recognized as legal is the marriage of a man to a woman, and polygamy is not allowed.
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fenomena dan problematikan poligami sepanjang sejarah dan pandangan beberapa agama tentang poligami. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasilnya adalah hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dahulu kala poligami telah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Poligami juga meluas pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia, serta sebagian penduduk Jerman, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris. Poligami ada dalam setiap peradaban manusia. Dalam agama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, maupun Yahudi memang memperbolehkan adanya poligami, meskipun pada hakikatnya asas pernikahan yang diajarkan dalam agama-agama tersebut adalah monogami. Sedangkan Undang-undang Gereja modern mengharamkan pengikutnya berpoligami. Gereja Qobty Ortodoks, Gereja Roma Ortodoks, dan Gereja Suryani Ortodoks tidak membolehkan seorang suami atau istri melakukan pernikahan kedua, selama pernikahan pertama masih berlangsung atau belum dibatalkan. Jadi, pernikahan yang diakui sah adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan poligami tidak diperbolehkan