Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
KONSEP KELUARGA DALAM FIKIH
No full textAbstract: Family is the smallest part of the social structure whose existence is so important, so that the role of the family in shaping a social construction cannot be denied. In relation to this case, Islam recommends holding a family based on its regulations though Islam does not clearly explain about the desired actual concept of family. On the other hands, Jurisprudence (fiqh) is the product of the Muslim scholars. It is, therefore, still debatable either an extended family or nuclear family. Actually, jurisprudence does not clearly define the concept of the family. This is because jurisprudence is more likely a personal and local photograph. Jurisprudence which uses an atomistic approach is not thoroughly. But we know that the term of family in fiqh is referred to a group of people as a result of a marital contract between man and woman who pledged themselves as husband and wife.Abstrak: Keluarga merupakan bagian terkecil dari struktur sosial yang keberadaannya sangat penting, sehingga peran keluarga dalam membentuk konstruksi sosial tidak bisa dipungkiri. Sehubungan dengan hal ini, Islam menganjurkan agar pembentukan keluarga berdasarkan peraturan yang jelas meskipun Islam tidak menerangkan secara jelas tentang konsep yang sebenarnya yang diinginkan tentang keluarga. Di sisi lain, Fikih (fiqh) adalah produk dari para ulama. Oleh karena itu, masih bisa diperdebatkan mengenai konsep baik keluarga besar atau keluarga inti. Sebenarnya, fiqh tidak secara jelas mendefinisikan konsep keluarga. Hal ini karena fiqh lebih membahas pada pengalaman pribadi dan bersifat lokalistik. Fiqh yang menggunakan pendekatan atomistik tidaklah menyeluruh. Akan tetapi kita tahu bahwa istilah keluarga di fiqh disebut sebagai sekelompok orang sebagai akibat dari kontrak perkawinan antara pria dan wanita yang berjanji sebagai suami dan istri
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA
No full textAbstract: Implementation of maturity age of marriage in BAPEMAS (Social Service Institution) and KB (Family Planning) in Surabaya is done by delaying the age of marriage from the provision of the marriage Law No. 1 of 1974 and Islamic Law Compilation (KHI) which has allowed the implementation of marriage at 16 years for woman and 19 years for man to 20 years for woman and 25 years for man. The reasons for the need to postpone or maturity age of marriage is that each pair has had a good maturity of the physical, psychological, social and economic readiness before entering marriage that aims for the creation of marital stability so that the failure of a marriage can be avoided. Although the UUP No. 1 of 1974 and KHI have set the term of age that are allowed to perform marriage, but the view of the implication that may result from marriage conducted under the age of 20 years, so that the mature age of marriage is necessary to realize the happy and prosperous family. Muslim jurists specify a limit age of maturity is a legal benchmark with certain signs of puberty in male and female. However, in order to form a sakinah, mawaddah, and rahmah family, the provision of a limit age for the reason of maslahah as well as preventive measure from all sorts of negative effect of marriage which is also the interpretation of sadd al-dzari’ah.Abstrak: Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya adalah dengan menunda usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah mengizinkan pelaksanaan perkawinan pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Alasan perlunya dilakukan penundaan atau pendewasaan usia perkawinan ialah agar setiap pasangan telah memiliki kematangan baik dari kesiapan fisik, psikis, sosial dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan perkawinan yang bertujuan agar terciptanya stabilitas perkawinan sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari. Meskipun UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI telah menetapkan ketentuan umur yang dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan, namun melihat dari adanya implikasi yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan dilaksanakan di bawah usia 20 tahun, maka pendewasaan usia perkawinan memang perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Para ahli hukum Islam menentukan batasan usia baligh yang menjadi tolak ukur bolehnya melaksanakan perkawinan adalah dengan batasan usia yang berbeda disertai tanda-tanda baligh tertentu pada laki-laki dan perempuan. Namun, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ketentuan batasan usia sangat diperlukan karena mengandung maslahah, sekaligus sebagai tindakan preventif segala macam dampak negatif perkawinan yang juga merupakan interpretasi dari sadd az-zari’ah
IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HINDU DI KECAMATAN KREMBUNG SIDOARJO
No full textAbstract: Islamic law and Hindu law have set up various issues regarding inheritance. But in fact, not all of the rules are regularly followed by both of Muslim and Hindu communities, especially those in district Krembung, region Sidoarjo. In the case of inheritance practice, both of these communities prefer to use customary law than religious law. Starting from this issue, this research focuses to answer the two fundamental questions, namely: (1) how the implementation of the law of inheritance in Muslim and Hindu communities in district Krembung, region Sidoarjo is, and; (2) what the similarities and differences in the implementation of the laws are. This is a field research which uses a descriptive-comparative method. The results of the research show that although the Muslim communities in district Krembung, region Sidoarjo do not implement Islamic inheritance law, but the practice of distributing inheritance on the basis of a mutual agreement is in line with the spirit of Islamic law itself, it is al-sulhu. As for the Hindu communities in district Krembung, region Sidoarjo, although they do not likely practice Hindu inheritance law, they have implemented the spirit of which in the form of a local tradition.Abstrak: hukum Islam dan hukum Hindu telah menjelaskan berbagai aturan mengenai warisan. Namun pada kenyataannya, tidak semua aturan secara teratur diikuti oleh kedua Muslim dan Hindu masyarakat, terutama di Krembung, Sidoarjo. Dalam kasus praktek warisan, kedua komunitas ini memilih untuk menggunakan hukum adat dari pada hukum agama. Penelitian ini berfokus untuk menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan hukum waris di masyarakat Muslim dan Hindu di Krembung, Sidoarjo adalah, dan; (2) apa persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komunitas Muslim di Krembung, Sidoarjo tidak menerapkan hukum waris Islam, namun praktek mendistribusikan warisan atas dasar kesepakatan bersama ini sejalan dengan semangat hukum Islam itu sendiri, yaitu al-sulhu. Adapun masyarakat Hindu di Kabupaten Krembung, Sidoarjo, meskipun mereka tidak mengikuti praktik hukum waris Hindu, mereka telah menerapkan semangat yang berupa tradisi lokal
IMPLIKASI TEKNOLOGI ULTRASONOGRAFI (USG) TERHADAP ‘IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textAbstract: This study deals with Islam’s response to contemporary issues, particularly to address the issues of the ultrasound technology. The results of the research are: first, ultrasound is a diagnostic technique for testing the inner structure of the body that involves the formation of two-dimensional shadows with ultrasonic wave. The advantage of the ultrasound technique is that it can detect the presence of the fetus in the womb of a woman at the age of 5-7 weeks of pregnancy. In Islamic jurisprudence discourse, there are some opinions among the Muslim scholars who confirm the wisdom of ‘iddah (the waiting period) for woman that it is more dominant to a biological factor which wants to know the net of the womb. Whereas the ultrasound technique is able to determine or detect the woman’s uterus weather she is pregnant or not without having to wait up to three months or four months and ten days. Second, the ultrasound technique can detect fetus quickly and accurately. It cannot affect the provision of ‘iddah which is mentioned in al-Qur’an since bara’atur rahm is the wisdom of ‘iddah. On the other hands, the wisdom cannot be relied in forming law. In addition, the wisdom of determining ‘iddah is not only seen from one side but there are some things behind the regulation of ‘iddah. They are as a tribute to her husband who had died, giving an opportunity return for a man and a woman, as well as a way of worship in carrying out the command of Allah (ta'abbudi) which is ghair ma'qul al-ma'na (the law does not absolutely require a logic).Abstrak: Penelitian ini berkaitan dengan respon Islam terhadap persoalan kontemporer, khususnya untuk menjawab permasalahan seputar tekhnologi USG. Hasil penelitiannya, pertama, USG adalah teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik. Kelebihan dari USG adalah dapat mendeteksi adanya janin dalam rahim wanita pada usia kehamilan 5-7 minggu. Dalam wacana fiqh, banyak sekali pendapat ulama’ yang mengukuhkan bahwa hikmah ‘iddah bagi perempuan dominan berkaitan dangan faktor biologis, yaitu ingin mengetahui bersihnya rahim seseorang, sedangkan USG mampu mengetahui atau mendeteksi keadaan rahim wanita apakah hamil atau tidak tanpa perlu menunggu sampai tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. Kedua, USG yang dapat mendeteksi janin secara cepat dan akurat, tidak dapat mempengaruhi ketetapan ‘iddah dalam nas Al-Qur’an, karena bara’atur rahm merupakan hikmah ‘iddah, dan hikmah tidak bisa dijadikan sandaran dalam pembentukan hukum. Selain itu, karena rahasia hikmah penetapan ‘iddah tidak hanya dari satu sisi saja (bersihnya rahim), akan tetapi ada beberapa hal yang melatarbelakangi syari’at ‘iddah ini, yaitu sebagai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, memberikan peluang ruju’ bagi pria dan wanita, serta sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah (ta’abbudi) yang bersifat ghair ma’qul al-ma’na (hukumnya mutlak tidak memerlukan nalar secara akal)
PANDANGAN PAKAR MEDIS RSUD DR. SOETOMO SURABAYA TENTANG PERKAWINAN BEDA RHESUS GOLONGAN DARAH
No full textAbstract: This research is a bibliographical research to uncover the opinion of the medical experts of Dr. Soetomo Hospital about marriage with different type of blood rhesus and the Islamic law analysis on the view of the medical experts of Dr. Soetomo Hospital about marriage with different type of blood rhesus. The research shows the views of the medical experts of Dr. Soetomo Hospital that a marriage with different type of blood rhesus has two versions. The first opinion, marriage with different type of blood rhesus is not permissible since it may contain any risks on fetus. The second opinion, marriage with different type of blood rhesus may cause any risks on fetus, such as kidney failure, brain damage, to death. This study concludes that the provision of Islamic law on the views of the medical experts about the marriage with different type of blood rhesus shall be closed as in accordance with the division of the third sadd al-dhari’ah, it is originally reserved for things that are permissible and is not intended for cases lead to destruction. However, the damage of wasilah can sometime be greater than the kindness.Abstrak: Penilitian ini adalah penelitian lapangan untuk mengungkap pendapat pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari beberapa pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan beda rhesus boleh karena tidak mengandung resiko apapun terhadap janin. Pendapat kedua, perkawinan beda rhesus golongan darah tidak boleh karena banyak mengandung banyak resiko terhadap janin, seperti gagal ginjal, kerusakan otak, hingga meninggal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam terhadap pandangan pakar medis tentang perkawinan beda rhesus golongan darah wajib ditutup karena sesuai dengan pembagian al-dhari’ah yang ke tiga yaitu wasilah yang semula diperuntukkan untuk perkara yang mubah, tidak diperuntukkan untuk perkara yang membawa kepada kerusakan, namun terkadang wasilah tersebut membawa kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Kata kunci
Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime
Get PDFAbstrak: Ketentuan pidana denda dalam kejahatan korupsi di tingkat extraordinary crime diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (1). Pidana denda mempunyai manfaat lebih baik dari pada sanksi pidana perampasan dan memiliki efektivitas dalam membuat jera pelaku korupsi. Ketentuan pidana denda dalam kejahatan korupsi di tingkat extraordinary crime ditinjau hukum pidana Islam mempunyai kesamaan yaitu hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. Perbedaannya terletak pada penerapan pidana denda dengan menggunakan prinsip proposional bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Sedangkan hukum pidana Islam menggunakan prinsip restorative justice dengan berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekonsiliasi dan pemaafan dalam rangka perdamaian. Kemudian hukum denda dalam pidana Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi, hal sepenuhnya diserahkan kepada hakim.Kata Kunci: Denda, korupsi, extraordinary crime, fiqh jinâyah
Error Facti Pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau Dari Hukum Islam
Get PDFAbstract: This article highlights the meanings of evidence used to describe the right in front of court in the form of either testimony, witness, or variety of indications that can be used as a guideline by judge to restore the right to its owner. In line with the decision No. 84 PK/Pid/2005 that legal consideration of judex facty of the Court of Gresik, the High Court and the Supreme Court of Surabaya did not consider the result of evidence revealed at the first hearing in the Court of Gresik. A public prosecutor also could not prove who is the real shipowner based on the vessel proofs. This ruling is not appropriate because in term of proof at trial, a public prosecutor should be able to bring witnesses of the shipowner used by the defendant. This is, of course, to determine whether or not anyone who asked or ordered the defendant to do something illegal fishing by transferring, loading, and purchasing the illegal fishing. This is not in accordance with al-Qur’an chapter al-Baqarah verse 282, and al-Talâq verse 2.Keywords: Islamic law, verdict, evidence, illegal fishing. Abstrak: Pembuktian merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dalam kasus putusan Nomor: 84 PK/Pid/2005, bahwa pertimbangan hukum judex facty Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gresik), termasuk Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat/tidak sanggup membuktikan siapa pemilik kapal yang sesungguhnya sesuai surat-surat bukti. Putusan ini kurang tepat, karena dalam hal pembuktian di Persidangan, seorang Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menghadirkan saksi pemilik kapal yang dipakai oleh terdakwa, untuk mengetahui benar tidaknya siapa yang menyuruh dan atau memerintahkan terdakwa untuk melakukan perbuatan illegal fishing dengan mentransfer, pemuatan, dan pembelian ikan yang tidak sah. Hal ini tidak sesuai dengan al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 282, dan surat al-Thalaq ayat 2.Kata Kunci: Hukum Islam, putusan, pembuktian, illegal fishingÂ
Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinâyah
Get PDFAbstract: This study highlights the Islamic political jurisprudence’s against violations of the general election campaign. The violations of the campaign com Islamic political jurisprudence’s perspective mitted by the perpetrators to elect the members of DPR and DPD is something that is familiar to the public. It means that there have so often a violation of the campaign during the legislative election campaign. Although the campaign’s provisions in Law No. 8 year 2012 on General Election has been set on the prohibition of the campaign and the implementation of a safe election campaign. The campaigners look like clossing their eyes on the rules of the campaign. So that, it is quite difficult to be followed up by the authorities and the perpetrators are so easy to perform the prohibited action. Based on the Islamic political jurisprudence’s perspective, the election campaign violations committed by the perpetrators have some negative effects that harm and disturb the public order. So that the perpetrators can be sentenced by an educative punishment for a criminal offense that has not been determined by the shari’ah.
Keywords: Abuse, campaign, general election, Islamic political jurisprudence
Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014
Get PDFAbstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the formation mechanisms of formulating DPRD (City Council) of Surabaya for 2009-2014 through 3 stages. The first is the inauguration of the members and leaders of DPRD of Surabaya for 2009-2014. The second is the formation of fractions. The formulation of fractions is led by the fraction leader of 2009-2014 which consists of 1 chair and 1 vice chairman derived from the two parties who get the most first and second seat. The third is the adoption of the draft regulation rules (rules of procedure) and the establishment of the tools of DPRD of Surabaya for 2009-2014 which consists of a definitive chairman (1 chairman and 3 vice chairmen), a council, a commission, a Regional Legislation Board, a budget committee, as well as a honorary board. Within the Islamic political jurisprudence perspective, the formation mechanism of establishing tools of DPRD of Surabaya for 2009-2014 reflects the so called amar ma’ruf nahi munkar because the direct mechanism for setting based on the sequence number of the political parties’ seats can prevent money politics and internal conflicts among the fellow legislators in Surabaya.
 
KOMPARASI KONSEP WALI NIKAH MENURUT SHAFI’IYAH DAN HANAFIYAH
No full textAbstract: Marriage is a strong bond that is described in al-Qur’an as mithaqan ghalizan, an extraordinary bond (solemn pact). Therefore, to reach the validity of marital contract, there are some requirements to fulfill. Among the Muslim scholars of the Islamic thoughts, they all agree to the requirements of the validity of marital contract required but one. It is about a guardian of marriage for woman. Among Syafi’iyyah Islamic thought, a guardian of marriage for woman is an absolute requirement that must be met for the sake of a validity of marriage. While Hanafiyyah Islamic thought, they consider that a guardian of marriage is only recommended and is not the condition to be met. This difference of opinion, of course, cannot be separated from the legal sources they use, the legal reasoning methodology, and their understanding of which. Based on a further elaboration, there are some similarities and differences between Syafi’iyyah and Hanafiyyah scholars’ point of view as are going to be discussed in this article.Abstrak: Pernikahan adalah ikatan yang kuat yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai ghalizan mithaqan, ikatan yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk mencapai validitas kontrak perkawinan, ada beberapa persyaratan untuk memenuhi. Di antara para ulama Muslim dari pemikiran Islam, mereka semua setuju dengan persyaratan keabsahan kontrak perkawinan, yaitu wali nikah bagi seorang wanita. Di antara pendapat Syafi'iyyah, wali nikah bagi wanita merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi demi validitas perkawinan. Sementara menurut Hanafiah, mereka menganggap bahwa wali nikah hanya direkomendasikan dan tidak yang harus dipenuhi. Perbedaan pendapat ini, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber hukum yang mereka gunakan, metodologi pertimbangan hukum, dan pemahaman mereka yang. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut, ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara titik Syafi'iyyah dan Hanafiyah 'pandang sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini.Kata Kunci