Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
STATUS IDDAH WANITA YANG DITALAK SETELAH MELAKUKAN HISTEREKTOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textAbstract: This study deals with Islam’s response to contemporary issues, particularly to address the issues of the ultrasound technology. The results of the research are: first, ultrasound is a diagnostic technique for testing the inner structure of the body that involves the formation of two-dimensional shadows with ultrasonic wave. The advantage of the ultrasound technique is that it can detect the presence of the fetus in the womb of a woman at the age of 5-7 weeks of pregnancy. In Islamic jurisprudence discourse, there are some opinions among the Muslim scholars who confirm the wisdom of ‘iddah (the waiting period) for woman that it is more dominant to a biological factor which wants to know the net of the womb. Whereas the ultrasound technique is able to determine or detect the woman’s uterus weather she is pregnant or not without having to wait up to three months or four months and ten days. Second, the ultrasound technique can detect fetus quickly and accurately. It cannot affect the provision of ‘iddah which is mentioned in al-Qur’an since bara’atur rahm is the wisdom of ‘iddah. On the other hands, the wisdom cannot be relied in forming law. In addition, the wisdom of determining ‘iddah is not only seen from one side but there are some things behind the regulation of ‘iddah. They are as a tribute to her husband who had died, giving an opportunity return for a man and a woman, as well as a way of worship in carrying out the command of Allah (ta'abbudi) which is ghair ma'qul al-ma'na (the law does not absolutely require a logic).Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan mengenai status iddah wanita yang ditalak setelah melakukan histerektomi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir induktif-deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat tiga macam histerektomi yang menyebabkan berhentinya haid seorang wanita. Pertama, histerektomi total, adalah operasi pengangkatan rahim dan serviks, tanpa ovarium dan tuba fallopi. Kedua, histerektomi subtotal, adalah operasi pengangkatan rahim saja, dan ketiga histerektomi total dan salfingo-ooforektomi bilateral, adalah operasi pengangkatan rahim, serviks, ovarium dan tuba fallopi. Apabila haid seorang wanita berhenti, dan tertalak oleh suaminya, maka berimplikasi terhadap status iddahnya. Dalam analisis hukum Islam, wanita yang tertalak oleh suaminya dan sebelumnya pernah melakukan histerektomi, maka iddahnya selama tiga bulan. Apabila seorang wanita tengah menjalani iddah, kemudian melakukan histerektomi, maka iddahnya berubah dari iddah dengan menggunakan perhitungan quru’ menjadi iddah dengan perhitungan bulan selama tiga bulan karena telah menopause
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUD{A>RABAH PADA NASABAH YANG PAILIT DI PT. BNI SYARI’AH CABANG NGAGEL SURABAYA
Get PDFCompletion of financing on customer mudarabah bankrupt due to factors beyond the mudarib error in BNI Shariah done by selling or execute a security object. Completion of the financing mudarabah led to the auction or sale of the collateral by taking the standard price between the price set by the government at market prices. While the banks sell at set prices that are considered good and have been taken into account by the bank. According to Islamic law, the settlement mudarabah financing to customers who have been bankrupt by the sale of the collateral is not allowed because it is not in accordance with Islamic law
Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi
Get PDFAbstrak: Penghapusan Pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 12 C UU 31/1999 jo. UU 20/2001 mengindikasikan adanya kelemahan dalam hukum pidana materiil, yaitu penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur administrasi ketika melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam fikih terdapat metode yang dinamakan sadd al-dzarÄ«ah, yaitu upaya preventif agar tak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan.Persamaan hukum positif dan fikih jinÄyah pada gratifikasi kepada pejabat negara terletak pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan gratifikasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman dan implikasi yang diberikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.Kata Kunci: Penghapusan pidana, pejabat negara, gratifikasi, fikih jinÄya
PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP PENGGUNAAN INTRA UTERINE DEVICE (IUD) DALAM KELUARGA BERENCANA
No full textAbstract: This study discusses the outlook of the Muslim scholars of NU (Muslim scholar renaissance) of Lamongan in the maqasid al-shari’ah perspective to the use of Intra Uterine Device (IUD) in Family Planning program. The data are obtained through interview with a number of the Muslim scholars of NU of Lamongan. They are then analyzed qualitatively with descriptive technique and deductive mindset. The study concludes that the Intra Uterine Device (IUD) is a contraceptive device used by a woman by inserting it into her uterus. As for the model, there are various forms such as like a spiral, wing, letter “T†and others. The size is quite small. The installation is by entering it in the neck of uterus through canal or genital. They view that if Intra Uterine Device (IUD) results in permanent sterility, it may not be utilized in the Family Planning program.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama NU Kabupaten Lamongan dalam perspektif maqasid al-shari’ah terhadap penggunaan Intra Uterine Device (IUD) dalam Keluarga Berencana. Jawaban permasalahan diatas penulis diperoleh melalui wawancara dengan Ulama’ NU Kabupaten Lamongan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Intra Uterine Device (IUD) adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh seorang wanita dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam rahimnya. Adapun modelnya terdapat berbagai bentuk diantaranya, ada yang seperti spiral, sayap, huruf “T†dan lain-lain. Ukurannya cukup kecil. Pemasangannya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam leher rahim melalui jalan lahir atau alat kelamin. Pandangan Ulama’ Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa bila IUD mengakibatkan kemandulan permanen maka IUD tidak boleh dipergunakan dalam program KB
KONSUMSI DAN BATASANNYA DALAM PANDANGAN MUSLIM KONTEMPORER
Get PDFThis study wants to answer two problems. First, What is the concept of consumer behavior setting according to Yusuf al-Qardlawi’s thinking? Secondly, how is the implementation of the concept of thought of Yusuf al-Qardlawi? This research uses normative approach (theory) research. It is hoped that this approach can be seen through the Islamic concept of consumption and in the implementation of the view of al-Qardlawi. The research concludes that according to Yusuf Qardlawi Islam gives the basic norm that underlies the behavior of consumption, ie avoiding or curmudgeonly miser nature, should not be wasteful action and should have simple property and behavior. While, the implementation of the above concepts; The first not conducting the stingy or griping to provide donation either mandatory or Sunnah, both for themselves and for their families, for communities and for the fi sabilillah (in the way of Allah). Secondly, no action redundant, which means it does not spend his money for something without any benefit and for the things that are forbidden, including spending his money to excess that exceeds the limit in terms of kosher, and the last is the attitude and behavior should be modest implanted in every human daily life, by being midway between the curmudgeonly attitude and the attitude of wasteful and excessive attitudes including attitude luxuries
PENERAPAN AKAD MURABAHAH DENGAN TAMBAHAN DENDA PADA KELOMPOK UKM BINAAN DI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
Get PDFMurabahah in BTPN Syariah there are two contract, which contract that goes first is an agreement mura>bah}ah where banks provide financing to customers in accordance with that contained in the contract, then after the agreed contract mura>bah}ah, and then proceed with the contract wakalah which the bank authorizes the customer to purchase the desired item according to the contract agreed upon contract. According to the status of Islamic law in practice is allowed. Since the application of fines is intended to foster a sense of responsibility and discipline for every customer financing
Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Get PDFAbstract: The establishment of the Ombudsman of the Republic of Indonesia was motivated by a powerful demand of society to realize clean and good governance as well as to improve the protection of the rights of the community of the state actor organizers that does not comply with its legal obligations. The Ombudsman has a strong legal foundation because it is based on the norms of law relating to the protection of law for the people and government oversight contained in the constitution. The position of Ombudsman, according to Law No. 37 year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the implementation of public service. It is independent and has no organic relationship with state agencies and other government agencies. In carrying out its duties and authority, it is free from interference of other powers. The establishment of the Ombudsman as a state institution that has the function of supervising the implementation of the bpublic services in Indonesia is appropriate and not contrary to the principles of the Islamic political jurisprudence’s supervision, namely the principle of al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar to realize a peace and public order and to minimize the occurrence of human rights, such as the functions held by the wilayat al-mazalim and wilayat al-hisbah within the Islamic state administration.
 
Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi
Get PDFAbstract: This study is analyzes the Reversed Evidence Method in Restoring the State Financial Loss Caused by Corruption that are introduced in anti-corruption law in Indonesia. The research shows that the reversed method, as referred to article 12 B, 37, 37 A and 38 B of Undang-Undang No. 31 Year 1999 JunctoUndang-Undang No. 20 Year 2001, is a new methodologicalsystem on Criminal Law Procedure and Islamic Criminal Law Procedure in Indonesia. Through this kind of evidence method, the public prosecutor will use the result of the verification which had been carried out in reverse by the defendant as novum. If the defendant successfully proves his possession is not from corruption, there is no reason for the prosecutor to demand that the property is seized for the state. Conversely, if the defendant unsuccessfully proves, then it can be used as a novum to demand that the property is seized for the state. So, if the public prosecutor uses this method in uncovering the crime of corruption, it might be a very effective method in term of restoring the state’s financial loss.
Keywords: Reversed evidence, corruption, Islamic criminal procedure
Â
Abstrak: Penelitian ini merupakan hasil penelitian metode pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum acara pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, merupakan metode baru dalam sistem pembuktian pada Hukum Acara Pidaba Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam. Melalui metode pembuktian semacam ini, jaksa penuntut umum akan menggunakan hasil dari pembuktian secara terbalik yang dilakukan oleh terdakwa sebagai novum. Apabila terdakwa berhasil membuktian harta bendanya bukan berasal dari perbuatan korupsi maka tidak ada alasan bagi jaksa untuk menuntut bahwa harta benda tersebut dirampas untuk negara. Sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan, maka hal tersebut dapat dijadikan novum untuk menuntut agar harta tersebut dirampas untuk negara. Apabila metode ini diterapkan oleh penuntut umum dalam mengungkap kejahatan korupsi, adalah metode yang sangat efektif dalam kaitannya mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kejahatan korupsi.
 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara
Get PDFAbstrak: Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara perspektif hukum pidana Islam. Pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara dalam KUHP adalah termasuk kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan olah manager, inspektur pertandingan, dokter ring, dan wasit yang memimpin dan berperan dalam pertandingan, yang mana meraka akan terkena dalam pasal 359 KUHP dan Bab XII tentang pemalsuan surat khususnya pada pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam hukum pidana Islam hal ini berkaitan dengan pembunuhan kesalahan yang disebut (qatl al-khat}a’) yang mengandung 3 unsur yaitu; pertama; perbuatan yang menyebabkan kematian, kedua; terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, Ketiga; adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku dikenakan sanksi denda 100 ekor unta atau setara dengan hal tersebut.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, pidana, petinju, kealpaa
Implementasi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan di Gresik pada Pemilu Tahun 2014
Get PDFAbstract: This paper addresses the issue of how the implementation of the 30% quota of the women legislative candidates in the electoral district 4 in Gresik in 2014 general election according to Undang-Undang No. 8 tahun 2012 and the political (siyasah) jurisprudence. The data are collected through interview and a study of the texts related to the problem. They are then analyzed using the political (siyasah) jurisprudence approach and accomplished by inductive framework. The study concludes that the implementation of the 30% quota of the women legislative candidates in the electoral district 4 in Gresik has been in conformity with UU No. 8 tahun 2012 and Peraturan KPU No 7 tahun 2013. It is recorded that the women legislative candidates, in the list of the fixed candidates, are 34.61% or 36 people of the 104 candidates in the electoral district 4. However, the final result shows that the 34.61% of the women legislative candidates have not met the 30% quota. In fact, there are only 2 people (20%) of the 10 council members who represent the electoral district 4 in Gresik. In Islam, there is none of the discussion of the application of the 30% quota of the women legislative representation in parliament. Within the perspective of the political (siyasah) jurisprudence, the 30% quota of the womens representation in parliament are not contrary to the principles of Islam as long as they have the capacity and capability as a leader. It is because Islam adheres the principle of equal right between men and women as mentioned in chapter al-Taubah, verse 71.
Keywords: The 30% quota, womens representation, general election, legislativ