Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai
Get PDFThe application of divorce granted by the Religious Court in its verdict will result in legal consequences, ie the ex-wife is entitled to get mut’ah and post-divorce living (except for the ex-wife before conducting sexual intercourse). But, the fact is not always like that. Without legal awareness from the ex-husband, legal certainty for the ex-wife will not be realized and hindered in the effort to get her rights, in the form of mut'ah and post-divorce living. The effectiveness of the execution of the verdict is also influenced by the active role of the judge ordering the ex-husband to provide his ex-wife before the vow of the divorce is read. Although there are not laws governing it, but the Judges of the Religious Court of Sukoharjo conducted legal discovery in accordance with the principles of civil procedure law. The solution to the payment of subsistence payment before being read by the pledge of divorce is a manifestation of legal certainty as stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on judicial power. The judge should maximize the role to advise the ex-husband so that his willingness to carry out the contents of the verdict and postpone the reading of the pledge of divorce before the ex-husband fulfills the decision (paying post-divorce living).Permohonan cerai talak yang dikabulkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni mantan isteri berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah pasca cerai (kecuali, bagi mantan isteri yang qabla al dukhul). Namun kenyataannya, tidak selalu akibat hukum tersebut (isi putusan berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya, berupa mut’ah dan nafkah pasca cerai. Efektivitas pelaksanaan putusan juga dipengaruhi oleh peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Meski tidak ada undang-undang yang mengatur, tetapi Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Solusi pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim seharusnya memaksimalkan peran untuk menasehati mantan suami agar dengan kerelaan hatinya melaksanakan isi putusan dan menunda pembacaan ikrar talak sebelum mantan suami memenuhi isi putusan (membayarkan mut’ah nafkah pasca cerai)
Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan
Get PDFThis paper is a bibliographical research on how the implementation of children’s educational rights in the Children Development Institution of Blitar who is underwent criminal sanction for involvement in the murder of a student in Lamongan and how the application of legislation on educational rights of the students. The prisoners who are convicted of murdering student in Lamongan must undergo a 1 year term in LPKA of Blitar. During the sentence, LPKA Blitar has implemented a system of treatment of students through 4 (four) stages, namely 0-1/3 MP, 1/3-1/2MP, 1/-2/3 MP, 2/3 to free. During that time they got the right to attend their formal high school and non-formal education in LPKA, even 4 (four) children who were sitting in class XII strived to follow UNAS (national post test) at their own school and passed it well. Because their behavior in LPKA was well assessed by the Penetration Monitoring Team (TPP), it was granted conditional leave (CB) rights so that the criminal sanction was reduced by one third and after 8 (eight), they were transferred to Anta Sena Magelang institution to undergo rehabilitation. In order to obtain optimal results, LPKA of Blitar cooperates with related offices, both with the national education office of Blitar city and NGOs as well as civic organizations. In addition, the implementation of educational rights in LPKA of Blitar, juridically implements articles 1, 2, 3, 4, and 85 of the Act. No. 11 of 2012 on the Criminal System for Children and article 1, 9, 14, 23, 24 Act. No. 35 of 2014 on Amendments to the Law. No. 23 of 2002 concerning Child Protection.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab rumusan masalah : bagaimana pelaksanaan hak pendidikan anak didik LPKA Blitar yang menjalani masa pidana karena terlibat pembunuhan santri di Lamongan dan bagaimanakah penerapan Perundang-undangan terhadap hak pendidikan anak didik LPKA tersebut. Tehnik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara cara obsevasi, wawancara dan dokumentasi, sedang analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif, dengan pola pikir induktif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan :
Pertama, para anak didik pemasyarakatan yang dihukum karena didakwa membunuh santri di Lamongan harus menjalani masa pidana selama 1 (satu) tahun diLPKA Blitar , mereka berjumlah 11 (sebelas) orang anak siswa SLTA swasta di Lamongan yang juga menempuh pendidikan tahfidh al-Quran (hafal 1-10 juz). Selama masa hukuman LPKA Blitar telah melaksanakan sistem perlakuan terhadap anak didik melalui 4 (empat) tahap yakni masa 0-1/3 MP, masa 1/3-1/2 MP, masa 1/-2/3 MP, dan masa 2/3 hingga bebas. Selama masa tersebut mereka memperoleh haknya untuk bersekolah di SMA YP dan mengikuti sekolah Madrasah Diniyyah di dalam LPKA, bahkan 4 (empat) yang sedang duduk di kelas XII diupayakan untuk mengikuti UNAS di sekolah asal dan dinyatakn lulus dengan baik. Karena prilaku mereka di LPKA selama masa pidana dinilai oleh Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP) progressnya baik terus, maka pada tahap akhir masa penahanan mereka semua memperoleh hak cuti bersyarat (CB) sehingga masa pidananya diputuskan dikurangi sepertiga, dan sesudah dijalani selama 8 (delapan), mereka mutasi ke lembaga Anta Sena Magelang untuk menjalani rehabilitasi. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan d LPKA Blitar didasaarkan pada 10 (sepuluh) prinsip pembinaan bagi anak yang tertuang dalam Piagam Arcamanik yang bertema †Perubahan sistem perlakuan terhadap anak berhadapan hukum yang ramah anak berbasis budi pekerti†. Guna mendapatkan hasil pembinaan anak yang optimal, maka LPKA Blitar telah bekerjasama dengan dinas terkait, khusunya dinas pendidikan nasional kota Blitar maupun dengan LSM dan Organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah bersinergi PD ‘Aisyiyah kota Blitar. Kedua, bahwa pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Blitar tersebut secara yuridis merupakan penerapan pasal 1,2,3,4, dan 85 UU No 11 Tahun 2012 tentang asistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 1, 9, 14, 23,24 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Tanggulangin Sidoarjo
Get PDFThe business development of leather handicraft SME entrepreneurs in Tanggulangin does not take place instantly. In the beginning, entrepreneurs attended various training in the development of skin-based SMEs. After his knowledge was sufficient then he applied it in the field. Here the high creative power of entrepreneurs is required. With such diverse creative powers, the demand for their products will increase. The level of production increases due to increased demand from consumers. This increasing demand is the beginning of economic development at Tanggulangin so that employers need a lot of employees. If many residents in Tanggulangin are absorbed into the SME leather handicraft center, the unemployment and poverty there will automatically decrease. Each family member has high productivity because a lot of it is absorbed into the leathercraft UKM center. The higher the level of productivity of the residents there, the more evenly the income per family there, and the standard of living will increase. Tanggulangin's income and income levels increase along with the advancement of UKM there. This can be an income from the city of Sidoarjo itself if the revenue from Tanggulangin continues to be constant from year to year
KONSEP NUSHUZ DALAM CLD KHI
Get PDFAbstrak: Artikel ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana konep Nushuz dalam CLD KHI, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep Nushuz dalam CLD KHI. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yang sumber-sumber datanya berkaitan dengan konsep Nushuz dalam CLD KHI. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan data-data tentang konsep Nushuz dalam CLD KHI kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu diambil kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep Nushuz dalam CLD KHI. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Nushuz yang diatur dalam CLD KHI berlaku bagi suami maupun istri. Penyelesaian Nushuz dilakukan dengan cara perdamaian, baik yang dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Hal ini dikarenakan antara hak dan kewajiban keduanya setara. Menurut hukum Islam Konsep Nushuz dalam CLD KHI adalah tidak sesuai, meskipun dengan adanya Nushuz suami dan istri. Karena adanya Nushuz disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. Dari hak dan kewajiban inilah yang tidak sama, dalam CLD KHI mensetarakan keduanya, sedangkan dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri berbeda. Selanjutnya mengenai cara penyelesaian nushuz tidak sama. Dalam Hukum Islam penyelesaian Nushuz yang dilakukan oleh istri ada tiga tahap, yakni mulai menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak keras Begitu juga dengan akibat Nushuz, dalam CLD KHI tidak dijelaskan.
Kata Kunci: Nushuz dan CLD_KH
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JUAL BELI DATABASE PIN KONVEKSI
No full textAbstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana praktek bisnis jual beli database pin konveksi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek bisnis jual beli database pin konveksi tersebut. Data penelitian dihimpun menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Bisnis database pin konveksi merupakan sebuah bisnis di mana objek yang diperjualbelikan adalah data kontak pabrik dan supplier konveksi yang terkumpul menjadi satu dalam bentuk file. Bisnis database ini dijalankan melalui media sosial line dan memiliki beberapa grup yang berisi para anggotanya. Cara kerjanya dimulai dari promosi, mendapatkan pembeli, transaksi, dokumentasi bukti pembayaran sampai mengundang pembeli ke dalam grup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada bisnis jual beli database pin konveksi telah terjadi ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan, yaitu tidak semua kontak pin BBM yang dijual dapat dihubungi dan telah terjadi penipuan terkait promosi yang dilakukan para anggotanya, yaitu tidak semua foto uang yang dijadikan profil picture merupakan hasil dari bisnis tersebut. Adanya tipuan dan ketidakjelasan pada objek bisnis jual beli database pin konveksi menjadikannya termasuk ke dalam jual beli gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena unsur kerelaan dalam akad jual beli tersebut hanya bersifat sementara, di mana ketika keadaan sudah jelas dan pembeli mengetahuinya, maka akan timbul rasa tidak rela dan telah dirugikan.
Keyword: bisnis, jual beli, database, pin konveksi, hukum Isla
Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer
Get PDFAbstract: This article analyzes the concept of good governance from the perspective of contemporary thought of Islamic law. Good governance is a new concept in islamic legal discourse, but an important one for preventing abuse of power. Good governance is understood to be applied in government and bureaucracy. Clean government should be effective, efficient, transparent, honest and accountable. This can be executed by using all available resources (human, social, culture, politics and economy) for the welfare of the community. Because of this noble goal, good governance is a must, from the perspective of Islamic law. The effort to realize welfare for the community by the state is in line with Islamic law. On the other hand, there is arguably no corresponding textual references from al-Qur’an or Hadith on the issue of good governance. Therefore the concept of mashlahah mursalah is employed since it highly built upon the accommodation of human welfare as it is the main mission of Islam.
Abstrak: Tulisan ini menguraikan upaya good governance dengan sudut pandang hukum Islam kontemporer. Good governance merupakan gerakan ijtihâdiyyah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menegasikan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab, sedangkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat. Berdasarkan hukum Islam kontemporer, penerapan good governance di Indonesia harus dilakukan. Metode pencapaian kesejahteraan dalam bernegara dengan berbagai pemasalahan kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual, nas-nas syariat tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut secara spesifik, maka mashlahah mursalah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam penerapan good governance, karena Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta
Status Hadith La Wasiyyah li Warith menurut Imam al-Shafi’iy
Get PDFAbstract: This article backdrop of, first, how's the views of ‎Imam al-Shafi'iy of the position of the hadith "la wasiyyah li ‎warith" to QS. Al-Baqarah (2): 180, and second, how's the ‎legal status of the sanad and matan hadith. With a qualitative ‎approach and analyze it with hirearkis verification, it was ‎concluded that: first, the al-Shafi'iy's view of the position of ‎the hadith "la wasiyyah li warith" to QS. Al-Baqarah (2): 180 ‎as bayan takhsis, in the sense of a will as liability claims of ‎QS. Al-Baqarah (2): 180 is only allowed for people who do ‎not get the inheritance, so it is not as bayan al-naskh, because ‎the hadith can not disqualify verses of the Koran. Second, the ‎legal status of the “sanad hadith†in the books of al-Shafi'iy is ‎munqati’, because Mujahid as the end of narrators was not a ‎‎"sahabah". However, in the work of Abu Dawud, Ibn Majjah, ‎al-Nasa'iy, and al-Tirmidhy, hadith such that boils down to ‎two companions Abu ‘Umamah and 'Amr ibn Kharijah so that ‎its status as “hadith ‘ahadâ€, and the status is “sahih li ‎ghayrihâ€, because of the support of various “matn al-hadithâ€.‎ Abstrak: Artikel ini bermula dari, pertama, bagaimana ‎pandangan Imam al-Shafi‘i tentang kedudukan hadith “la ‎wasiyya li warith†terhadap QS. Al-Baqarah (2): 180, dan ‎kedua, bagaimana status hukum sanad dan matan hadith ‎tersebut. dengan pendekatan kualitatif dan anilisis verifikatif ‎hirearkis, maka disimpulkan: pertama, pandangan Imam al-‎Shafi‘i tentang kedudukan hadith “la wasiyya li warith†‎terhadap QS. Al-Baqarah (2): 180 sebagai bayan takhsis, ‎dalam arti wasiat sebagai tuntutan kewajiban QS. Al-Baqarah ‎‎(2): 180 hanya dibolehkan untuk orang yang tidak ‎mendapatkan bagian waris, sehingga bukan sebagai bayan al-‎naskh karena hadith tidak bisa menasakh ayat al-Qur’an. ‎Kedua, status hukum sanad hadith tersebut dalam semua ‎kitab karya al-Shafi‘i adalah munqati‘, karena mujahid sebagai ‎perawi puncak bukan sahabat. Namun, dalam karya Abu ‎Dawud, Ibn Majah, al-Nasa’i, dan al-Tirmidhi hadith tersebut ‎bermuara pada dua sahabat Abu Umamah dan ‘Amr bin ‎Kharijah sehingga statusnya sebagai hadith ahad, dan ‎berstatus sahih li ghayrih karena mendapatkan dukungan ‎matan-matan hadith yang berbeda.â€
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERKAITAN ANTARA SUNDRANG DAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SASE’EL KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP
No full textTulisan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterkaitan Antara Sundrang dan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase’el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenepâ€, merupakan penelitian yang dilakukan di desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana keterkaitan sundrang dan mahar dalam perkawinan masyarakat desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterkaitan antara sundrang dan mahar dalam perkawinan adat di desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep?.
Data penelitian yang digunakan penulis adalah berbasis lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan menggunakan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sundrang merupakan pemberian pihak laki-laki terhadap pihak perempuan berupa uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh orang tua si perempuan sebelum akad nikah. Adat ini telah dilakukan oleh masyarakat desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep secara turun-temurun dan masih berlaku hingga saat ini. Tradisi sundrang memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap mahar seorang perempuan. Besarnya mahar ditentukan oleh sundrang yang telah diberikan. Dengan adanya ketentuan tersebut dan seiring perkembangan waktu, sundrang membawa dampak yang kurang baik di masyarakat.
Tradisi sundrang pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, dalam pelaksanaan sundrang terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam, contohnya penentuan mahar yang dinilai memberatkan pihak laki-laki dan mempersulit pernikahan. Tingginya mahar dan sundrang dapat mendatangkan beberapa mud}arat serta mafsadat, contohnya adalah tindakan kawin lari dan hamil di luar nikah.
Berdasarkan penelitian ini, sudah seharusnya tradisi sundrang yang berlaku di masyarakat berjalan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak membebankan dan memberatkan pihak laki-laki dalam pemberian mahar. Karena pada dasarnya pernikahan haruslah dipermudah. Peran tokoh dan pemuka agama sangat dibutuhkan untuk selalu membina, membimbing, serta memberikan arahan kepada masyarakat agar selalu menanamkan dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang telah digariskan dalam ajaran Islam
Keywords: sundrang dan mahar 
DINAMIKA DALIL HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015
Get PDFPenelitian yang berjudul “Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015†merupakan hasil penelitian hukum normative yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang dalil hukum hakim, perbedaan penggunaan dalil hukum Hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganuk Tahun 2015.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dengan data primer berasal dari salinan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, selain salinan penetapan penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku – buku hukum dengan tujuan menunjang penjelasan data primer, dengan menggunakan analisis induktif kemudian ditarik pada yang umum. Mengenai dalil hukum hakim.
Proses penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah, terhadap wanita hamil di luar nikah. mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum hakim dalam penetapannya dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut. Dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian hukum normative yang menggunakan penelitian metode penelitian doctrinal, menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim, menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah. dan pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak, terhadap wanita hamil diluar nikah, mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum penetapan dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut, dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima.
Saran dalam penelitian ini ditujakan kepada 2 (dua) pihak , pertama orang tua, agar lebih mempertimbangkan lagi untuk menikahkan anaknya karena pernikahan dibawah ketentuan sangat bahaya misalnya hamil diusia muda, kedua hakim di lingkungan Peradilan Agama agar hendaknya berhati – hati dalam memberikan izin dispensasi nikah agar tidak dijadikan celah bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah.
Keywords: Dalil Hukum dan Dispensasi Nikah 
Pelaksanaan Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam terhadap Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
No full textThis field research highlights "The Mourning Period for Husband in Ngimbang Village under the Islamic Law and Islamic Law Compilation (KHI) Perspective". The focus of the discussion are to find out the mourning period for husband who left by his wife died in Ngimbang, Palang, Tuban and how the Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI) perspective. The results of the research known that the limit of declaring the mourning period for husband in Ngimbang Village divided into two, namely the mercy of the mourning period and the propriety of husband to marry again. The mercy of the mourning period is for 4 months and 10 days, while the propriety to marry again is 1000 days. As for the period of mourning, a husband should avoid the things that can cause slander, except for important purposes. These provisions are the product of socio-cultural that have long been guarded and do not violate the rules of Islam namely to avoid any slander. It has also been justified by Article 170 paragraph (2) Islamic Law Compilation, which mentions: "Husbands left by their wives should do mourning period according to appropriateness and decency." Therefore, husbands who have recently been abandoned by their wives should carry out a mourning period according to the propriety of their respective societies