Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Batasan Rumah Susun yang Dijadikan Agunan pada Bank
Get PDFThis paper aims to determine the existence and strength of executives certificate of liability to the property rights of apartment units as a guarantee of debt in credit agreements in the bank. The legal basis for the execution of encumbrance over apartment units is provided in Article 20 of the IRA (the Insurance Rights Act). The object of encumbrance is sold through a public tender in the manner prescribed in the prevailing laws and regulations. The holders of the encumbrance entitlements are entitled to take all or part of the proceeds for the repayment of the receivables, with the right that precedes it from the other creditor. The result shows that banks will not dare to provide loans or credit to the community without any guarantee. The ownership rights of apartment units can be used as the object of credit guarantee and tied with mortgage rights.Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui eksistensi dan kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan terhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit di Bank. Undang-Undang Rumah Susun telah menjadi objek agunan/jaminan yang dapat dibebani dengan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, dan hanya dapat dikenakan pada Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena merupakan kepemilikan seseorang yang merupakan benda-benda yang berdiri sendiri. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui eksistensi dan kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan terhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit di Bank. Landasan hukum eksekusi Hak tanggungan atas satuan rumah susun terdapat dalam Pasal 20 UUHT, dimana objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Sertipikat Hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan hak yang mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain. Hasil dari penulisan ini adalah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank tidak akan berani memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat tanpa adanya jaminan. Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat dijadikan objek jaminan kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat PPAT (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 787 K/Pdt/2013)
Get PDFLand issues are an issue that always arises and always actual from time to time. One of the land issues is a land dispute case that occurred in Sleman district, which has been examined and issued a decision on appeal with Supreme Court verdict. 787 K/Pdt/2013 on December 17, 2013, of which one of its decisions is "to declare invalid and null and void in The Deed of Sale and Purchase Number 141/2004 dated November 26, 2004". Surely this raises legal issues, in the form of "the existence of The Deed of Sale and Purchase made by PPAT which is an authentic deed". At the end of this paper, two things are concluded. Firstly, the existence of this verdict has indicated the existence of legal protection, in the form of: declaring invalid and void according to the law of the sale and purchase of the land because it is not in accordance with customary law, which is cash, light, and real. Secondly, the existence of this verdict has indicated the existence of legal certainty, by declaring invalid and null and void of the Deed of Sale and Purchase of Land made by PPAT.Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa. Salah satu permasalah tanah adalah kasus sengketa tanah yang terjadi di kabupaten Sleman, yang telah diperiksa dan dikeluarkan putusan pada tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pdt/2013 pada tanggal 17 Desember 2013, yang salah satu putusannya adalah “menyatakan tidak sah dan batal menurut hokum pada Akta Jual Beli Nomor 141/2004 tanggal 26 November 2004â€. Tentunya ini menimbulkan isu hukum, berupa “keberadaan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT yang merupakan sebuah akta otentikâ€. Di akhir tulisan ini disimpulkan dua hal. Pertama, keberadaan putusan ini telah menunjukkan adanya perlindungan hokum, dalam bentuk: menyatakan tidak sah dan batal menurut hokum terhadap jual beli tanah tersebut karena tidak sesuai dengan hokum adat, yaitu bersifat tunai, terang, dan riil/nyata. Kedua, keberadaan putusan ini telah menunjukkan adanya kepastian hokum, dengan menyatakan tidak sah dan batal menurut hokum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh PPAT
Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah
Get PDFExtramarital child is always causing complex problem, whether positive law as well as Islamic law. Several problems are among others: First, the legal status of birth certificate of the extramarital child that includes and does not include the name of the father. Second, related to the status of the extramarital child as heir by the inclusion of the name of the father in the birth certificate whether based on positive law as well as Islamic law. By virtue of decision Number 46/PUU-VIII/2010 the Constitutional Court has provided a decision that guarantees the fulfillment of civil rights for the extramarital child. With the fulfillment of civil rights, it is expected to be able to provide justice for the extramarital child, however, such matter covers the overall aspects or not including the extramarital child that has been recognized as legal child by including the name of the father in the birth certificate is entitled to become a heir as the right of legal child and proven with Deed of Authenticity. Moreover the problem arising whether in Islamic law such matter is also becoming a legal matter and entitled to become a heir.Anak luar kawin selalu menimbulkan permasalahan, baik hukum positif maupun hukum islam. Diantaranya (1) kedudukan hukum akta kelahiran anak luar kawin yang dicantumkan dan tidak dicantumkan nama ayah, dan (2) terkait kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris dengan dicantumkan nama ayah dalam akta kelahirannya. Berdasarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu putusan yang menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin. Dengan pemenuhan hak keperdataan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi anak luar kawin, namun hal itu mencakup seluruh aspek atau tidak termasuk anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah dengan dicantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran berhak menjadi ahli waris sebagaimana hak anak sah dan dibuktikan dengan akta Otentik. Lebih lanjut masalah yang muncul apakah dalam hukum islam hal tersebut juga menjadi sesuatu yang sah dan berhak menjadi ahli waris
Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li’an
Get PDFAbstract: The child in the womb will receive inheritance, if (1) the child is born alive, and (2) the child is already in the womb of his mother when the muwarrith is died. The child who's born of adultery (zina) is only have a relationship with his mother, in nasab and inheritance. The child of li'an is the child whos's born from teh woman who have been accaused for committing adultery (zina) by her husband , so that child who is born also have the same status as the childr of zina. The accusation was held in a situation of swear to one another between the husband and his wife (the mother of the child of li'an) which caused damage to the husband-wife relationship, so that it was forbidden to reconcile (rujuk) or marry for ever. The child of li'an only has a relationship with the mother who gave birth to him, while the nasab relationship with his father has been demage, so is his inheritanceAnak yang ada dalam kandungan akan mendapatkan harta warisan apabila (1) terlahir dalam kondisi hidup, dan (2) Anak tersebut sudah ada di dalam kandungan ibunya, pada saat muwarrith tersebut meninggal dunia. Anak terlahir dari hasil perzinaan hanyalah ada kaitan nasab dan waris dengan ibu saja. Anak li’an adalah anak yang terlahir dari wanita yang didakwa (dituduh) oleh suaminya telah berbuat perzinaan, sedangkan anak yang terlahir itu pun statusnya sama dengan anak hasil zina. Tuduhan (pernyataan) tersebut dilaksanakan dalam situasi saling bersumpah antara seorang suami dengan isterinya (ibu anak li’an tersebut) yang menyebabkan rusaknya/terputusnya hubungan suami isteri tersebut, sehingga diharamkan rujuk atau perkawinan lagi untuk selama-lamanya. Anak li’an hanya mempunyai nasab dengan anak ibu yang melahirkannya saja. sedangkan dengan ayah putus hubungan nasab serta kewarisanny
Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Berbuat Asusila perspektif Maqâshid al-Syarî’ah
No full textAbstract: This discusses the prohibition of using any property to perform indecency in Surabaya as regulated by Surabaya municipality’s bylaw No 77/1999. The enactment of this law started in 2012 by the closing of prostitution quarter of Gang Dolly which was considered one of the biggest ones in Southeast Asia. From the perspective of Islamic law, this by law is in agreement with maqâshid al-syarî’ah of hifzh al-dîn (protection of religion) as well as hifzh al-nasl (protection of offspring) in the dharûriyyât (primary rank). This is because prostitution is an ever present offence, regardless time and space. Extra intensive caution should be paid to prevent its return. Effort to improve economic welfare of the population should minimize the reoccurrance of prostitution.
Keywords: Prostitution, maqâshid al-syarî’ah, Surabaya.
Abstrak: Artikel yang berjudul tinjauan maqâshid al-syarî’ah terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Surabaya. Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Surabaya sudah dibuat sejak tahun 1999, namun penerapan Perda ini mengalami ketidakjalanan hukum, dan baru benar-benar diterapkan dari tahun 2012 hingga sampai saat ini, terbukti dari Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil menutup lokalisasi Dolly yang merupakan tempat lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Dalam kajian maqâshid al-syarî’ah, Perda Nomor 7 Tahun 1999 ini termasuk dalam kategori hifzh al-dîn (memelihara agama) dan hifzh al-nasl (memelihara keturunan) dalam peringkat dharûriyyât (primer). Pelacuran memang menjadi fenomena sosial yang tidak mengenal tempat dan suasana. Ia akan senantiasa hadir selama ada yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap berupaya untuk memberantas pelacuran dan harus terus melakukan program-progam yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kondisi kesejahteraan yang baik akan mengurangi potensi terjadinya pelacuran.
Kata Kunci: Maqâshid al-syarî’ah, Perda, Perbuatan asusila
Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam
Get PDFAbstract: This article discusses about the sanction of criminal act as a bribery mediator under the perspective of Islamic Criminal Law. The criminal act as a bribery mediator is explained in the Penal Code in Article 55 Paragraph (1) ie those who do, who order to do, and who participate in doing the deed. The bribery crime is also described in Article 12 Sub-Article c of Law No. 31 year 1999 jo Law No. 20 year 2001 on the “eradication of corruption cases that punishment for the perpetrator of bribery, gratification, etc., will be imprisoned and/or sanction. Even in the specific provision, if corruption is done by causing harm to the state, such as a national disaster or at a time when the country is in a state of economic crisis, it can be subject to capital punishment. The purposes of applying punishment in positive law are to create certainty, justice, and legal benefit in Indonesia. The Islamic criminal law has made it clear that unlawful acts in bribery (isytirâk fî al jarîmah al-risywah) according to Muslim scholars are haram (unlawful). The punishment for the perpetrators of isytirâk fî al jarîmah al-risywah is ta'zîr.
Keywords: Criminal act, bribery mediator, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap perspektif hukum pidana Islam. Tindak pidana turut serta dijelaskan dalam KUHP dalam pasal 55 ayat (1) yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun tindak pidana suap dijelaskan dalam Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ancaman hukuman bagi pelakunya, baik itu suap, gratifikasi, dan lain-lain, akan dikenakan hukuman penjara dan/atau denda. Bahkan dalam ketentuan khususnya, apabila korupsi dilakukan dengan mengakibatkan bahaya bagi negara, seperti terjadi bencana nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi, maka dapat diancam hukuman mati. Tujuan penerapan hukuman tersebut adalah menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Hukum pidana Islam telah menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam turut serta suap (isytirâk fî jarîmah al-risywah) menurut para ulama adalah haram dan hukumannya adalah ta’zîr.
Kata Kunci: Tindak pidana, perantara suap, hukum pidana Islam
Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam
Get PDFHumans interact with other humans to exchange potentials, whose goal is to create more diverse interactions. In this interaction sometimes humans become predators for other humans. Under these conditions, Islam is present to impose its limitations, in the form of news, orders, and prohibitions. One of the prohibitions in the Qur'an is the spin and the circulation of wealth only on the wealthy people, so it needs to be a fair distribution of wealth. The discussion in this paper begins with a discussion of the distribution and ethics, so that raises the various concepts of ethical axioms of some of the opinions of Muslim Economists. The Islamic economic system departs from an awareness of ethics, in contrast to other economic systems. Furthermore, will be described Islamic philanthropy as a manifestation of the axiom of distribution ethics, both obligatory and sunnah philanthropic. Through these philanthropic teachings, Islam wants to reduce the negative nature of human beings, even make it as a buffer of Islam (Rukun Islam). That is, without implementing it means someone's Islam will collapse. This is a realistic account of the ethical distribution initiated by Islam. Implementation of Islamic philanthropy and accompanied by knowledge of sharia is the first step in the form of community welfare.
Manusia berinteraksi dengan manusia lainnya untuk saling bertukar potensi, yang tujuannya agar tercipta interaksi yang lebih beragam. Dalam interaksi ini terkadang manusia menjadi pemangsa bagi manusia yang lain. Dalam kondisi seperti ini Islam hadir untuk memberikan batasan-batasannya, berupa kabar, perintah, dan larangan. Salah satu larangan dalam al-Qur’an adalah berputar dan beredarnya kekayaan hanya pada orang-orang yang kaya saja, sehingga perlu adalam distribusi kekayaan yang adil. Pembahasan dalam tulisan ini diawali dengan pembahasan tentang distribusi dan etikanya, sehingga memunculkan berbagai konsep aksioma etika dari beberapa pendapat Ekonom Muslim. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Selanjutnya diuraikan filantropi Islam sebagai wujud dari aksiologi etika distribusi, baik filantropis wajib maupun sunnah. Melalui ajaran filantropi ini, Islam ingin mereduksi sifat negatif manusia, bahkan menjadikannya sebagai penyangga keislaman (rukun Islam). Artinya, tanpa melaksanakannya berarti keislaman seseorang akan runtuh. Ini merupakan aksilogi nyata atas etika distribusi yang digagas oleh Islam. Pelaksanaan filantropi Islam dan dibarengi dengan pengetahuan syariah merupakan langkah awal dari wujudnya kesejahtraan masyarakat
Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia
Get PDFThe issue of multi-party presidential governance in Indonesia remains an unfinished homework to date, many political experts and Constitutional Law have inferred the ineffectiveness of presidential systems in multi-party models. On the other hand, our Constitution has affirmed through its characteristics that Indonesia embraces a presidential government system, but it is applied in multiparty political construction. Since the beginning of the general election, Indonesia still uses the proportional system with various color additions district. Because of the proportional success that has been used since the first election, it may be necessary to try new things by using the district system with a variety of variations so as not to undermine democracy. The parliamentary threshold model and the tightening of conditions for parties to follow the election will slowly simplify the party. Nevertheless, the high standard of parliamentary threshold creates much criticism, the small party feels aggrieved and says it is against democracy.
Permasalahan pemerintahan presidensil dengan multi partai di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai hingga kini, banyak para pakar politik dan HTN yang menyimpulkan tidak efektifnya system presidensiil dalam model multi partai. Di sisi lain, Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri-cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Semenjak awal diadakanya pemilihan umum, Indonesia masih tetap menggunakan system proporsional dengan berbagai tambahan warna distrik. Karena tidak berhasilnya proporsional yang telah digunakan semenjak pemilu pertama, mungkin perlu mencoba hal yang baru yakni menggunakan system distrik dengan berbagai variasi agar tidak terlalu mencederai demokrasi. Model parliamentary threshold dan pengetatan syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu memang sedikit demi sedikit akan menyederhanakan partai. Meskipun begitu standar tinggi parliamentary threshold justru menimbulkan banyak kecaman, partai yang kecil merasa dizalimi dan mengatakan hal ini bertentangan dengan demokrasi
Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam
Get PDFCrime is a problem that people experience from time to time. This shows that crime occurs and evolves in the environment of human life. One of the evils that continue to develop is a criminal act of persecution. This paper describes a criminal act of persecution in Islamic criminal law. This paper concludes with four conclusions. First, that the elements of jarimah of the forehead are: (1) causing pain or injury, (2) not with proper intent and purpose, and (3) accompanied by the intention of harming others. Second, that sanction of persecution is qisas or ta'zir. Thirdly, that if a criminal act of persecution is imposed a sanction of qisas on the limbs then it is required (1) not exaggerated, (2) the existence of similarity in name and location, and (3) the similarity between the two criminals and the victim in terms of health and perfection. Fourthly, that in addition to it can also be imposed sanctions diyah, the fine instead of qisas and penalties other than qisas.Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Salah satu kejahatan yang terus mengalami perkembangan adalah tindak pidana penganiayaan. Makalah ini memaparkan tindak pidana penganoiayaan dalam hukum pidana Islam. Tulisan ini ditutup dengan empat kesimpulan. Pertama, bahwa nsur-unsur jarimah pelukaan adalah: (1) menimbulkan rasa sakit atau luka, (2) tidak dengan maksud dan tujuan yang patut, dan (3) diiringi dengan niat menyakiti orang lain. Kedua, bahwa sanksi penganiayaan adalah qisas atau ta’zir. ketiga, bahwa jika tindak pidana penganiayaan dijatuhkan sanksi qisas pada anggota tubuh maka dipersyaratakan (1) tidak berlebihan, (2) adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, dan (3) adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya. Keempat, bahwa di samping itu bisa juga dijatuhkan sanksi diyah, yaitu denda sebagai ganti qisas dan denda selain qisas
Rekontruksi Akibat Hukum atas Sikap Nabi saw. yang Meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (Tark al-Nabi)
Get PDFDifferences in punishing something happen among Muslim scholars. This is not only because of the way of view in terms of dalalah al-lafd -to understand the meaning contained in the word-, but the factor has not reached nass by the others or the other's way of view that’s the nass is invalid, also because of the problem of tark al-nabi -the attitude of the Prophet pbuh. which leaves doing something-is a vast field that also greatly supports the differences between moslems. This Terma of al-tark is one of the ways we understand and act on legal differences among Muslims. The author is interested in studying this term by library so that the results of this study could be one additional reading reference in drawing the conclusions of phenomena that occur today especially since there is a conservative dakwah disturbing spread in many social media. So we will know that the Prophet’s attitude of not doing in some cases not necessarily haram or even makhruh either in the realm of worship or culture if not supported with the other theorems.Perbedaan pendapat dalam menghukumi sesuatu banyak terjadi di kalangan cendekiawan dan ulama muslim. Hal ini tidak hanya karena cara pandang dalam terma dalalah al-lafd –memahami makna terkandung dalam lafad-, namun faktor belum sampainya suatu nass pada satu pihak lawan atau cara pandang pihak lawan akan nass dipandang tidak kuat, juga karena masalah tark al-nabi –sikap Nabi saw. yang meninggalkan suatu amal- adalah medan luas yang juga sangat mendukung perbedaan yang ada. Terma al-tark ini adalah salah satu cara kita memahami dan bersikap akan perbedaan-perbedaan hukum di kalangan kaum muslim. Penulis tertarik meneliti terma ini secara pustaka agar hasil penelitian ini dapat jadi salah satu tambahan refensi bacaan dalam menarik kesimpulan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini terutama sejak ada dakwah konservatif yang meresahkan tersebar di banyak media sosial. Sehingga kita akan mengetahui bahwa sikap dari tidak melakukannya Nabi saw. pada suatu hal belum tentu haram atau bahkan makhruh baik dalam ranah ibadah atau budaya jika tidak didukung dengan dalil-dalil yang lain