Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL EKS. LOKALISASI MOROSENENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Get PDFThis is a field research that focuses on “Polygamy Motive with Commercial Sex Worker Woman in Moroseneng Localization within the Perspective of Islamic Law’. The research aims to find out how Islamic law views polygamy motive with commercial sex worker women in Moroseneng localization, Benowo, Surabaya. If we compare with the polygamy motive under the time of Prophet Muhammad, the polygamy motive with commercial sex worker women in Moroseneng localization is not much different namely to help and elevate women to be more noble. It's just all the motives of polygamy by the Prophet Muhammad’s time are not entirely implemented. The motive of polygamy with commercial sex worker women in Moroseneng localization is more to meet sexual needs and help. However, helping and raising the degree of commercial sex worker women to be a good woman is the main motive. If the polygamy with commercial sex worker women aimed to help, lead, and guide them in goodness and keep them away from evil, give them a lawful living, and can do justice among the wives, then the legal status of polygamy is recommended (sunnah) and allowedTulisan yang berjudul Motif Poligami dengan Wanita Pekerja Seks Komersial atau Purel Eks. Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. Lokalisasi Moroseneng di Daerah Benowo Kota Surabaya. Jika dibandingkan motif poligami Nabi Muhammad Saw., motif poligami wanita pekerja seks di eks. Lokalisasi Moroseneng sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu bertujuan untuk menolong serta mengangkat derajat wanita agar lebih mulia. Hanya saja motif poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. tidak diterapkan semuanya. Motif poligami dengan wanita pekerja seks komersial atau purel eks. Lokalisasi Moroseneng adalah motif memenuhi kebutuhan seksual dan menolong. Memenuhi kebutuhan seksual bukan menjadi tujuan utama, menolong serta mengangkat derajat para wanita pekerja seks komersial untuk menjadi wanita baik-baik adalah motif utamanya. Jika poligami dengan wanita Pekerja Seks Komersial bertujuan menolong, memimpin, dan membimbing mereka dalam kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan, memberi mereka nafkah yang halal, serta bisa berbuat adil kepada para istri-istri, maka hukum poligami di sini adalah sunnah dan juga diperbolehka
Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam
Get PDFThis article discusses the law of pawn in terms of the Civil Code and Islamic law. This article is the result of a literature study and is qualitative. Data about pawning is collected through books, journals, and the internet. After the data was collected, it was classified and analyzed descriptively. The results of the discussion concluded that pawning in the Civil Code is regulated in Book II Chapter 20, Article 1150 to Article 1161, while in Islamic law it is included in the discussion of muamalah fiqh. In terms of the Civil Code and Islamic law, they have the same thing that the pawn is collateral for goods because of the existence of accounts payable, and both allow pawning law. The existence of a pawning contract has implications for legal consequences. The Civil Code regulates these provisions in its articles. Islamic law allows pawning based on the arguments of the Koran, Sunnah, and ijma'. Pawn contains benefits, namely to help someone who is experiencing difficulties in their daily activities. The pawn (ar-Rahn) has certain pillars and conditions that must be fulfilled so that the pawn can be implemented based on goodness and benefit for both parties carrying out the transaction. If the pillars and conditions of the mortgage are not fulfilled or violate the terms and conditions in Islam and the elements of benefit, the law is declared null and void
Jihad dalam Perspektif Muhammad Fethullah Gulen
Get PDFAbstract: According to Fethullah Gulen, Jihad in a muslim spiritual life is a process to know closer one’s God. There are two kinds of jihad in his opinion; major jihad which is a jihad for oneself and minor jihad, which is directed toward others. Jihad toward oneself is considered a major jihad because it is directed to fight against one’s destructive ego as well as negative thought. Such things could deny a muslim to attain the ultimate perfection. By subduing oneself negative aspects, he or she will discover his/her true identity and finally discover and love his/her God.by doing so, he or she will get spiritual happiness. In contrast, minor jihad is an active fulfilment of a Muslim toward his or her religion. Major jihad influences dearly to minor jihad. Both jihads should work hand in hand. While major jihad has spiritual nature, minor jihad is physical. A good muslim will always perform jihad so that he or will have a balance of spiritual and physical life.
Key words: Jihad, Muhammad Fethullah Gulen.
Abstrak: Jihad dalam pandangan Fethullah Gulen merupakan sebuah proses dalam kehidupan seorang muslim agar lebih dekat dan mengenal Allah. Menurutnya, ada dua kategori jihad, yakni jihad besar yang merupakan jihad terhadap diri sendiri dan jihad kecil yang merupakan jihad terhadap orang lain. Jihad terhadap diri sendiri masuk dalam kategori jihad besar karena memerangi ego, emosi dan pikiran yang negatif dalam diri manusia sebagai upaya mengatasi hambatan antara diri sendiri dan jati dirinya, mengenali jiwa, dan akhirnya mengenali Tuhan, mencintai Tuhan, dan berbahagia secara spiritual. Sedangkan jihad kecil merupakan pemenuhan aktif seseorang terhadap perintah dan tugas dalam Islam, proses untuk membuat orang lain bisa mencapai jati dirinya didasarkan pada mengatasi hambatan antara manusia dan keimanan sehingga mereka dapat memilih secara bebas untuk beriman atau tidak beriman. Jihad yang pertama kali harus dilakukan adalah jihad besar, karena ia memiliki pengaruh yang signifikan bagi jihad kecil. Jihad dalam Islam yang menekankan pada harmonisasi antara jihad besar yang bersifat batiniah dan jihad kecil yang bersifat lahiriah, maka orang beriman yang selalu berjihad, baik jihad kecil maupun besar, akan memiliki keseimbangan fisik dan spiritual yang sangat bagus.
Kata Kunci: Jihad, jihad besar, jihad kecil, Muhammad Fethullah Gulen
Tinjauan Maqâshid al-Syarî’ah terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia
Get PDFAbstract: Castration against felons involving in pedhofilia is proposed Indonesia. The proposal considered it as additional punishment. Castration can be done by getting rid of testicle or by injecting antiandrogen hormone such as cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan triptoreline which function to weaken testosterone hormone. Pedofilia is a sexually based crime targeting children by felons who suffer from abnormal sexual development. From the perspective of maqâshid al-syarî’ah, castration can be considered a part of protection of reason (hifzh al-‘aql). It should prevent perpetrator from doing such an evil deed and will protect community from this wrong doing.
Keywords: Pedofilia, castration, maqâshid al-syarî’ah
Abstrak: Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia merupakan tambahan hukuman berupa tindakan bedah dengan cara membuang testis sebagai penghasil hormon testosteron, atau dengan suntik kimia, yaitu dengan menyuntikkan hormon anti androgen seperti cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan triptoreline yang berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron, yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak akibat kelainan perkembangan seksual pelaku yang abnormal. Maqâshid al-syarî’ah memandang bahwa tambahan hukuman kebiri, baik yang melalui metode bedah ataupun suntik kimia, bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah sebagai upaya dalam melindungi terpeliharanya akal (hifzh al-‘aql) dan relevan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk melindungi masyarakat dari rasa takut akan ancaman kejahatan tersebut. Hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.
Kata Kunci: Maqâshid al-syarî’ah, hukuman kebiri, pedofilia
Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Get PDFAbstract: This article discusses about the pathology of law enforcement against corruption. The pathology of law enforcement against corruption is due to the low moral integrity of the law enforcement apparatus, the government’s bureaucratic system that impedes the law enforcement process, and the unusual relationship between local government and legal institutions. The solutions for the law enforcement against corruption are: (1) working together among communities, media, and NGOs to control and supervise the behavior of law enforcement officials; (2) the government bureaucracy system should have well conceptualized system especially in relation to legal institutions; (3) and improvement of the political system in the region by blocking access to negotiations between local governments and law institutions.
Keywords: Pathology, law enforcement, criminal act of corruption.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan beberpa hal, di antaranya rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakan hukum, dan hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga hukum. Terapi atau solusi terhadap patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adalah hendaknya masyarakat bersama media dan LSM mengkontrol dan mengawasi perilaku para penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah hendaknya dikonsep dengan baik terutama hubungannya dengan lembaga hukum ketika menuntut adanya bukti dari pemerintah, dan perbaikan sistem politik di daerah, dengan menutup akses terjadinya negosiasi antara pemerintah daerah dengan lembaga hukum.
Kata Kunci: Patologi, penegakan hukum, tindak pidana korupsi
Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian di Jawa Timur
Get PDFAbstract: This study examines the dynamics of early marriage and divorce occurring in a strong Islamic cultural tradition. The results of the research show that there are significant factors on the early marriage and divorce rates as the influence of socio-cultural traditions of the societies. These symptoms can not be separated from the influence of social systems and values ​​prevailing in society. Local cultural traditions that only take place in certain areas are often used as a foothold in early marriage as well as the prevailing social systems. Although both of the local cultural traditions and social systems have a significant role in influencing the cases, but in terms of nature, marriage and divorce are more individual and casuistic issues. It is found that in addition to these two factors, economic factor also become the main variable in motivating people to do early marriage and divorce .
Abstrak: Studi ini mengkaji tentang dinamika pernikahan usia dini dan perceraian yang terjadi di wilayah Jawa Timur berbasis tradisi budaya Islam yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang cukup signifikan terhadap timbulnya gejala pernikahan usia dini serta meningkatnya angka perceraian, yakni pengaruh tradisi sosial budaya masyarakat. Gejala tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tradisi budaya lokal yang hanya berlangsung di daerah tertentu sering dijadikan sebagai pijakan dalam pernikahan usia dini, begitu juga dengan sistem sosial yang berlaku di wilayah tersebut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Meskipun tradisi budaya lokal dan sistem sosial mempunyai peran dalam mempengaruhi peristiwa tersebut, tetapi dari segi sifatnya, pernikahan dan perceraian lebih individual dan persoalan kasusistik, maka ditemukan bahwa selain kedua faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi variabel utama dalam menggerakan seseorang melakukan pernikahan usia dini dan perceraian
Pinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C
No full textAbstract: Land Acquisition Officer (PPAT) is often required to make the transfer of land right Letter C. As an official making an authentic deed, PPAT must have a precautionary attitude and good precision so that the deed made can guarantee the right of land for the community. In handling the land transfer of Letter C, PPAT needs to apply prudential principles in order to avoid problems in the future. PPAT should pay attention to the management in the kelurahan (officer in the level of village) associated with checking Letter C objects, documents related to the object, the identity of the parties, and permit applications. PPAT also needs to be careful in the management of the National Land Agency. The precautionary principles of PPAT are in need in order to avoid some possible problems in the future. It can also clarify the status of the object of sale and purchase, to avoid errors in the deed of sale of land made by PPAT, to create suitability of the contents of the deed of sale and purchase of land with legal deed taking place. These principles will maintain the dignity of the PPAT position and support the quality of work in making the deed and public services.
Abstrak: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali diminta melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah Letter C. Sebagai pejabat yang membuat akta autentik, PPAT harus memiliki sikap kehati-hatian dan ketelitian yang baik agar akta yang dibuat dapat memberikan jaminan hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam pengurusan peralihan hak atas tanah Letter C, PPAT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. PPAT harus memperhatikan pengurusan di kelurahan/desa terkait dengan pengecekan obyek Letter C, dokumen terkait dengan objek, identitas para pihak, dan permohonan izin. PPAT juga perlu berhati-hati dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam rangka menghindarkan PPAT dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari, memperjelas status obyek jual beli, menghindarkan kesalahan dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, dan menciptakan kesesuaian isi akta jual beli tanah dengan perbuatan hukum yang terjadi. Dengan prinsip kehati-hatian akan menjaga harkat dan martabat jabatan PPAT serta mendukung kualitas kerja dalam pembuatan akta dan pelayanan masyarakat
Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015
Get PDFThis article examines the effectiveness of making and stipulating regulations and legislation on efforts to increase economic development in Cilegon. Efforts to get achievements and progress for increasing economic development are necessary to conduct policy analysis on matters relating to political and legal policies and then to conduct a review of documents, observations and interviews. The legal political policy carried out by the Government of Cilegon can push for an increase in regional economic development. This can be seen from the legislative products validated by the Regional Legislative Assembly of Cilegon. Moreover, the quality and quantity are so good that the products can be carried out well by the executive and provide juridical power for the Government of Cilegon in increasing economic development as seen from the indicators of increasing economic development itself. Legal political policies that are processed and in synergy between government institutions in Cilegon indicate a strong and large commitment from these institutions to encourage and improve economic development in a sustainable and measurable manner.Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur
Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam
Get PDFOne of the important events experienced by man is death, that is the final process of human life. Because it is a legal event, the death has legal consequences, namely the law of inheritance, is the event of the transfer of property left by the dead to the heirs. In Islamic law, inheritance law is a law that regulates all things concerning the transfer of rights and / or obligations on one's property after he dies to his heirs. In Islamic law there are six principles, are (1) the principle of ijbary, (2) the principle of waratha, (3) the principle of thuluthay al-mal, (4) bilateral principle, (5) the principle of equity or equilibrium, 6) individual principles. While in the Islamic heritage in Indonesia there are three principles adopted, as in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), are: (1) the principle of ijbary, (2) the principle of waratsa, and (3) bilateral principle.Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh manusia adalah kematian, yaitu proses akhir dari kehidupan manusia. Karena merupakan peristiwa hokum, kematian tersebut malahirkan akibat hokum, yaitu hukum waris, yaitu beralihnya harta yang ditinggalkan orang yang mati kepada ahli waris. Dalam hokum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hokum waris Islam terdapat enam asas, yaitu (1) asas ijbary, (2) asas waratha, (3) asas thuluthay al-mal, (4) asas bilateral, (5) asas keadilan atau keseimbangan, dan (6) asas individual. Sedangkan dalam pewarisan Islam di Indonesia terdapat tiga asas yang dianut, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) asas ijbary, (2) asas waratsa, dan (3) asas bilateral
Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia
Get PDFOften the violence perpetrated by a group of people against suspected perpetrators of certain acts of crime, sometimes even people doing things that are beyond the boundaries of humanity, called "citizen vigilantism". This paper is a description of the persecution in fiqh jinayah and positive criminal law. The conclusion of this paper is that in fiqh jinayah persecution consists of (1) due to deliberate and (2) due to negligence, whose object consists of: (1) regarding parts of the human body, (2) removes the meaning of limbs, wounds on the head, (4) injuries to other limbs, and (5) other injuries, while the punishment is qisas, if forgiven then replaced diyah, and if forgiven then replaced ta'zir. Whereas in the Indonesian Penal Code, persecution consists of due to "deliberate" or "negligence", which is divided into (1) ordinary abuse, (2) minor persecution, (3) plain old-planned persecution, (4) severe persecution and (5) persecution weight with a planned first.Sering kekerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan tertentu, bahkan terkadang masyarakat melakukan hal-hal yang sifatnya di luar batas kemanusiaan, yang disebut “vigilantisme citizenâ€. Tulisan ini merupakan deskripsi atas penganiaayaan dalam fiqh jinayah dan hukum pidana positif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, bahwa dalam fiqh jinayah penganiayaan terdiri dari (1) dikarenakan disengaja dan (2) dikarenakan kesalahan, yang obyeknya terdiri dari: (1) mengenai bagian anggota tubuh manusia, (2) menghilangkan makna anggota tubuh, (3) luka di kepala, (4) luka pada anggota badan yang lain, dan (5)luka selain itu. Sedangkan hukumannya adalah qisas, jika dimaafkan maka diganti diyah, dan jika dimaafkan maka diganti ta'zir. Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia, penganiayaan terdiri dari dikarenakan karena kesengajaan atau kealpaan, yang terbagi pada (1) penganiayaan biasa, (2) penganiayaan ringan, (3) penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu, (4) penganiayaan berat dan (5) penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu