Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Kesesuaian Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan Hukum dengan Hukum Islam
Get PDFThis is a bibliographical research that analyzes the appropriateness of article 108 of KHI (Islamic Law Compilation) concerning child trusteeship testament to legal entities with testamentary theories in Islamic law. In term of its formulation, it is known that article 108 of KHI does not have a basis and it contradicts the rules of Islamic law that exist according to the Shafi'i school of thought. In this case, there are two elements that are not in accordance with the rules of will in Islamic law, namely legal entities as recipient of will and guardianship as inherited object. It is because the legal entities are not individual recipient but an association consisting of several people who are not associated to religion and culture. In addition, the article is only based on a number of articles contained in the Civil Code and other laws, without detailed explanations regarding the articles and procedures that must be carried out and across the norms in the community. The solution that can be taken is the need for regulations regarding the criteria of legal entities that are permitted to accept the will and their responsibilities. And there should be a change from the word trusteeship to a representative that has a limited role compared to guardianship
Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Get PDFThe free market in the era of globalization is a necessity that cannot avoid. Countries that cannot meet their own needs must trade with other countries to meet these lacking needs. This free market is expected to improve the economy of a country and the welfare of its people. Still, in subsequent developments, the free market will positively impact the perpetrators and have a negative effect so that there will be contraception among economists regarding the merits and demerits of the free market. So far, a country can't stay away from the free market so how a country must make innovation, creativity, work levels, and everything good and quality so that its merchandise can compete in the free market. In Islamic economics, the existence of a free market is allowed to meet the needs of a country while still paying attention to the principles of trade in Islam such as being honest and not doing things that are contrary to religious teachings such as monopoly
Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam
Get PDFAbstract: This article discusses Islamic penal law perspective on the punishment of online prostitution through social media. In practice, the legal basis of punishing pimps is the Penal Code article 296 with the maximum of 1 year and 4 months of imprisonment or maximum fine of fifteen thousand rupiahs, article 506 with maximum one year of imprisonment. The Penal Code article 284 also punishes prostitutes who act in voluntary adultery. Likewise, the Law No. 11 2008 on electronic information and transaction article 27 (1) states that the felon of this crime is punished with maximum of six year of imprisonment or maximum fine of one billion rupiahs. This punishment is considered lenient and not making felon learning any lesson for his/her wrong doing. In Islamic penal law, online prostitution is considered jarîmah ta’zîr because there is no textual reference on this crime. Judges is authorized to decide punishment for the felon of this jarîmah ta’zîr.
Keywords: punishment, online prostitution, social media, Islamic law
Abstrak: Artikel ini membahas tentang sanksi prostitusi online melalui media sosial dilihat dari perspektif hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan dalam menjerat mucikari adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah; dan Pasal 506 yakni pidana kurungan paling lama satu tahun. Bagi seorang PSK, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Adapun dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1), dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi ini dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana prostitusi online termasuk dalam kategori jarîmah ta’zîr, karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta’zîr.
Kata Kunci: Sanksi, prostitusi online, media sosial, hukum Islam
Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam
Get PDFAbstract: This article discusses cyberbullying from the perspective of Islamic criminal law. In Law No.19 2016 on Information and electronic Transaction there is no stipulation about cyberbullying. There is, however, stipulation of insult, aspersion, threat and extortion. When looking at the definition of cyberbullying which emphasizes on threat and verbal abuse, this will be punishable based onarticle 29 of the Law. This article stipulates the punishment of maximum 4 (four) year of imprisonment and/or fine of maximum 750.000.000 rupiah. From the perspective of the punishment for offender of cyberbullying as stipulated in the law is suitable with Islamic criminal law.it can be considered as ta’zir with requirement and punishment by the state since ta’zir is not authorized clearly in the Qur’an and Hadith.
Key words: Cyberbullying, Law on Information and electronic transaction, Islamic criminal law
Abstrak: Artikel ini membahas tentang cyberbullying menurut hukum pidana Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni tidak terdapat unsur yang jelas mengenai cyberbullying. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Jika melihat dari definisi cyberbullying yang menitikberatkan pada pengancaman kekerasan secara verbal, sanksi bagi pelaku tindak kejahatan cyberbullying dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku cyberbullying yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindak pidana cyberbullying telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarîmah ta’zîr yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Karena ta’zîr tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.
Kata Kunci: Cyberbullying, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana Islam
Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak
Get PDFAbstract: Tax forgiveness aims to attract repatriation funds belonging to Indonesian citizens who are abroad to be withdrawn to Indonesia. This tax forgiveness is also intended for th e taxpayers in Indonesia to acknowledge the truth of the real property owned. For the taxpayers who buy land or buildings who still use the nominee’s name can recognize the property again and reported as legitimate property, so that the taxpayer can report and pay the tax in accordance with the real circumstances. The tax forgiveness program is an opportunity for the abolition of tax payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in taxation, by disclosing property by paying ransom as regulated in Law Number 11 on Tax Amnesty. The principle of composing the Tax Forgiveness Law is the principle of legal certainty, the principle of justice, the principle of expediency, and the principle of national interest. Taxpayers who already have assets or assets not yet certified must report it and pay the ransom.
Abstrak: Pengampunan pajak bertujuan menarik dana repatriasi milik WNI yang berada di luar negeri agar dapat ditarik kembali ke Indonesia. Pengampunan pajak ini diperuntukkan juga bagi Wajib Pajak di Indonesia agar mau mengakui kebenaran harta yang dimiliki sesungguhnya. Bagi para Wajib Pajak yang membeli tanah atau dan bangunan masih memakai nama orang lain (nominee) dapat mengakui kembali harta tersebut dan dilaporkan sebagai harta sahnya, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Program pengampunan pajak merupakan kesempatan untuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Adapun asas penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Para Wajib Pajak yang telah mempunyai harta atau aset belum bersertifikat tetap harus melaporkannya dan membayar uang tebusan
Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Jual Beli
Get PDFThe Deed of Sale Purchase is based on the issue of accounts payable as stated in the Deed of Recognition of Debt, which on the one hand contains the responsibility of Notary in applying the principle of prudence in measuring the legitimacy to make a transition on the guarantee of the certificate made on behalf of the creditor as collateral for the debtor to obtain the receivable. This Deed of Recognition of Debt is reinforced by the agreement payable receivable agreed upon by the parties, which may be followed by the Deed of Sale of Sale as collateral against the debt repayment if the debtor is defaulted. At the end of this paper concluded that: (1) the recognition of the debt with the guarantee of the right to land can be done by selling the power under the Deed of Recognition of Debt with the guarantee of land rights, and this is not contradictory to the legislation, and (2) The responsibility of the Notary as the official the general author of authentic deeds attaches to civil liability when making a mistake in carrying out his position, with due regard to aspects of making against the law or wanprestasi.
Akta Kuasa Jual lahir berdasarkan persoalan hutang piutang yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang, yang di satu sisi mengandung tanggung jawab Notaris dalam melakukan prinsip kehatian-hatian dalam mengukur legitimasi untuk melakukan peralihan atas jaminan sertifikat yang dilakukan atas nama kreditur sebagai jaminan debitur untuk memperoleh piutang. Akta pengakuan hutang ini dikuatkan oleh perjanjian hutang piutang yang telah disepakati para pihak, yang bisa diikuti Akta Kuasa Jual sebagai jaminan terhadap pengembalian hutang jika debitur wanprestasi. Di akhir tulisan ini disimpulkan bahwa: (1) pengakuan hutang dengan jaminan hak atas tanah dapat dilakukan dengan kuasa menjual berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah, dan ini tidak bertentangan dengan perunndang-undangan, dan (2) Tanggung Jawab Notaris selaku pejabat umum pembuat akta otentik melekat tanggung gugat keperdataan apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya, dengan memperhatikan aspek pembuatan melanggar hukum atau wanprestasi
Konsep Jarak Terdekat dalam Menghadap Kiblat
Get PDFFacing the Qibla is a legitimate requirement in the salat. In some recent astronomical literature mentioned that the meaning of the direction of Qibla is the closest distance to the Kaaba. In the literature books of fiqh as well as classical celestial sphere is not mentioned meaning Qibla direction as the closest distance to the Kaaba (Mecca). Qiblah word in the verse means "shatrah" and "jihah" where both have a sense of direction facing, without indicating whether the direction of the nearest or farthest. This paper explore the concept of the meaning of the closest distance in defining the direction facing the Qiblah. Meaning the search starts from facing the Qibla direction by fuqoha 'followed by the meaning of facing the Qibla direction by the astronomer or an astronomer at the time of the Prophet until today. In that search will be sought from since when appearing purport Qibla direction as the closest distance and who within the scientific community.Menghadap Kiblat adalah persyaratan yang sah dalam sholat. Dalam beberapa literatur astronomi baru-baru ini disebutkan bahwa makna arah kiblat adalah jarak terdekat dengan Ka'bah. Dalam buku-buku literatur fiqh dan juga astronomi klasik tidak disebutkan arti arah kiblat sebagai jarak terdekat dengan Ka'bah (Mekkah). Kata kiblat dalam ayat tentang ini berarti "shatrah" dan "jihah" dimana keduanya memiliki nuansa menghadap ke arahnya, tanpa menunjukkan apakah arah yang terdekat atau terjauh. Makalah ini mengeksplorasi konsep makna jarak terdekat dalam menentukan arah menghadap kiblat. Artinya pencarian mulai dari arah kiblat yang didominasi oleh fuqoha’ diikuti dengan makna menghadap arah kiblat oleh astronom pada zaman Nabi sampai astronom hari ini. Dalam pencarian itu akan dicari sejak saat muncul istilah arah kiblat sebagai jarak terdekat dan siapa di dalam komunitas ilmiah tersebut
Urgensi Pembuatan Sertifikat Tanah Jalan Oleh Pemerintah
Get PDFRoad as one of the social functions of the land controlled by the state of its arrangement is divided into of Law no. 5 of 1960 on The Basic Regulations of Agrarian Principles (UUPA) and the Road Law. As a form of proof that roads of a certain size have been controlled by the state, the government carries out the process of certifying the land of the road. The road soil certification aims to protect its social function as a means of land transportation, as provided for in the Road Law. The certification of road soil is not easily carried out, but it can lead to new problems, in the form of a dikoktomi on roads that have been certified with land that has not been certified. This dichotomy indicates that the control of land by the state is very weak -on one side- and -on the other side- it is as if the parties can easily master the social function of the land used as the road. therefore the recommendation is made that the Government is expected to make a law which regulates the land so that it is not bound to The Basic Regulations of Agrarian Principles (UUPA), due to its different functions, so it is not necessary to be certified on the road, but only with documents about the size of the road that is not in the form of a certificate of rights.
Jalan sebagai salah satu fungsi sosial dari tanah yang dikuasai oleh negara pengaturannya terbagi dalam UUPA dan Undang-undang Jalan. Sebagai bentuk pembuktian bahwa jalan dengan ukuran tertentu telah dikuasai oleh negara, maka pemerintah melaksanakan proses pensertifikatan tanah jalan tersebut. Pensertifikatan tanah jalan tersebut bertujuan untuk melindungi fungsi sosialnya sebagai sarana transportasi darat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jalan. Pensertifikatan tanah jalan tidak dengan mudahnya dilaksanakan, namun justru dapat menimbulkan permasalahan baru, berupa dikoktomi terhadap tanah jalan yang telah disertifikat dengan tanah jalan yang belum disertifikatkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan tanah jalan oleh negara sangat lemah di satu sisi dan di sisi lain pihak-pihak lain seolah-olah dapat dengan mudah menguasai fungsi sosial atas tanah yang dipergunakan sebagai jalan. oleh karena itu diajukan rekomendasi, bahwa Pemerintah diharapkan membuat Undang-undang yang mengatur tersendiri mengenai tanah jalan sehingga tidak terikat pada UUPA karena fungsinya yang berbeda, sehingga tidak perlu dibuat sertifikat atas jalan, namun cukup dengan dokumen tentang ukuran jalan yang tidak berbentuk sertifikat hak
Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahl Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)
Get PDFThis paper discusses the Islamic inheritance system, especially substitute heirs by focusing on The Determination of PA Makassar No. 3 / Pdt.P / 2011 / PA. Mks. The discussion will focus on two things, are: (1) the position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law, and (2) judicial legal considerations in determining substitute heirs in accordance with Compilation of Islamic Law. At the end of the paper, there are two things are concluded. First, Article 185 KHI explains that grandchildren can occupy the position of substitute heirs and change the position of their parents, and will receive the inheritance portion of a number of shares obtained by their parents if he were still alive. Second, distribution of inheritance, normatively, can only be done according to the provisions contained in the Qur'an and hadith. But in fact often the people in the distribution of inheritance do it peacefully, and have been accommodated by Article 183 Compilation of Islamic Law.Tulisan ini membahas system kewarisan Islam, terutama ahli waris pengganti dengan memfokuskan pada Penetapan PA Makassar No. 3/Pdt.P/2011/PA.Mks. Pembahasan akan difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, dan (2) pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Di akhir tulisan disimpulkan dua hal. Pertama, Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa cucu bisa menduduki posisi ahli waris pengganti dan mengganti posisi orang tuanya, dan akan memperoleh bagian waris sejumlah bagian yang didapatkan oleh orang tuanya andaikata dia masih hidup. Kedua, Pembagian waris, secara normatif, hanyalah dapat dilakukan menurut ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadits. Namun dalam faktanya sering masyarakat dalam pembagian warisan melakukannya secara damai, dan telah diakomodasi oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI KURSUS PRA-NIKAH
Get PDFThis article examines the review of Islamic law against regulation of Rokan Hulu District No. 5 of 2016 on pre marriage course. Regent’s regulation No. 5 of 2016 on pre-marriage course is seen under the maslahah mursalah theory. With the course, the prospective husband and wife already have a lot of supplies to deal with various problems that will arise in the future. In addition, the prospective husband and wife are more stable to get marriage because they have already got a lot of knowledge and motivation from pre-marriage courses held by the government of Rokan Hulu Regency. This program also contains elements of avoiding damage, namely divorce which will have a bad consequence for the offspring. Divorce is expected to be avoided by having sufficient knowledge about domestic life, especially the rights and obligations of husband and wife. Besides using maslahah mursalah, this study also uses the theory of saddu al-dzari'ah. The high divorce rate in Rokan Hulu regency is due to several factors, namely the increasingly sophisticated information technology that facilitates infidelity, the unpreparedness of the bride and groom to receive 100 % of their partners post-marriage, economic factors, the lack of knowledge about marriage and the lack of religious education. The various reasons above, especially the problem of the lack of knowledge about marriage can be closed and avoided by the existence of intense marriage supplies. One of the debriefings could be through a pre-marriage course program held by the Regent of Rokan Hulu.tulisan ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No 5 tahun 2016 tentang kursus pra-nikah. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pra-nikah dilihat menggunakan teori maslahah mursalah. Dengan adanya kursus tersebut, para calon suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, para calon suami dan istri semakin mantap untuk segera menikah karena mendapat banyak ilmu dan motivasi dalam kursus pra-nikah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Program ini juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan, yakni perceraian yang nantinya memiliki akibat buruk bagi keturunan. Perceraian diharapkan bisa dihindari dengan dimilikinya pengetahuan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami istri. Selain menggunakan maslahah mursalah, kajian ini juga menggunakan teori saddu al-dzari’ah. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan karena beberapa hal, dinataranya faktor teknologi informasi yang semakin canggih sehingga memudahkan perselingkuhan, ketidaksiapan calon pengantin untuk menerima 100% pasangannya pasca-pernikahan, faktor ekonomi, faktor minimnya ilmu tentang berumah tangga, dan kurangnya pendidikan agama. Berbagai sebab di atas, khususnya masalah minimnya ilmu pengetahuan tentang berumah tangga bisa ditutup dan dihindari dengan adanya pembekalan yang cukup intens. Pembekalan itu bisa melalu program kursus pra-nikah yang diadakan oleh Bupati Rokan Hulu