Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam
Get PDFAbstract: This article discusses criminal concourse of organized murder and theft with force which is regulated in Penal code article 340 and 55. The subjective and objective aspects in these crime is fulfilled and beyond reasonable doubt. From the perspective of Islamic criminal law, organized murder and theft concourse is called ta’addud al-jarâ’im in which lighter crime (theft) is absorbed by weightier crime (organized murder). The concept absorption is named al-jabb in Islamic criminal law. Thus, the punishment of theft is absorbed by the punishment of organized murder, which is capital punishment (qishâsh).
Keywords: Criminal concourse, organized murder, forced theft, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam tinjauan fikih jinâyah. Kejahatan perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan melanggar ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2. Dalam pandangan fikih jinâyah, kasus perbarengan tindak pidana (concursus) pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau qishâsh. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang di dalam kaidah fikih jinâyah dikenal dengan ta’addud al-jarâ’im atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (al-jabb). Teori al-jabb atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.
Kata Kunci: Perbarengan tindak pidana, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, hukum pidana Islam
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur dalam Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi
No full textAbstract: The duty of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption court judge is to receive community reports and court monitoring. The court monitoring was conducted on two matters, court monitoring based on community reports and on the initiative of the East Java Judicial Commission. The authority of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption judge is only authorized to receive reports, annotations, inspections and monitoring of the court session. The observation, examination, and proposal of sanction are done by Central Judicial Commission. In a juridical perspective, the duties and authorities of the East Java Judicial Commission on the judges of corruption crime have been in accordance with Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 in 2011 on Amendment to Law Number 22 in 2004 concerning Judicial Commission.
Keywords: East Java Judicial Commission, Judges, Corruption.
Abstrak: Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah menerima laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Adapun wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya berwenang menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat. Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Kata Kunci: Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Hakim, Tindak Pidana Korupsi
Pembajakan Film via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam
Get PDFAbstract: This article discusses perspective of Islamic criminal law on the piracy of film using Bigo live. The process of pirating is conducted by live streaming in cinemas by user of such application and broadcasting it via smartphones while the movie is progressing. This piracy contravenes Law No 28/2014 on copy right, especially article 113 (3). This article stipulates that violating economic right of the author as previously stated in article 9 (1,b) which is commercially copying creation in all of its form is punishable with 1.000.000.000 rupiah. In addition, this piracy contravenes Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction article 48 (1 and 2) because of abusing the application using electronic devices with maximum punishment of 8 year of imprisonment and fine of 2.000.000.000 rupiah. The film piracy from the perspective of Islamic criminal law can be considered a theft, but not meeting of its punishable requirements. Thus, the punishment is ta’zir determined by state authority in Indonesia.
Keywords: Film piracy, bigo live, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembajakan film via Bigo live menurut hukum pidana Islam. Proses pembajakan film via Bigo live dilakukan dengan cara live streaming di gedung bioskop oleh pengguna aplikasi tersebut, yang kemudian disebarluaskan melalui smarthphone ketika film sedang berlangsung. Pembajakan film via Bigo live tersebut menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah melanggar aturan Pasal 113 ayat (3), dan terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.0000,00 (satu miliar rupiah). Pembajakan film via Bigo live juga melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat 1 dan 2, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pembajakan film tersebut menurut hukum pidana Islam adalah termasuk tindak pidana pencurian, namun tidak memenuhi syarat dilaksanakannya hukuman potong tangan, sehingga mengharuskan dilaksanakannya hukuman ta’zîr, karena telah merugikan seseorang dan mengambil hak seseorang tanpa kerelaan orang tersebut. Ketentuan hukumannya ditentukan oleh ulil amri dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Pembajakan film, Bigo live, hukum pidana Islam
Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar
Get PDFAbstract: this article explains the political thought of Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar proclaimed his Islamic state with the name of Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) on 14 of May 1962 which is a realization of his Islamic political thought. Kahar Muzakkar wanted a federal state and positioned sharia as the state foundation. In addition to sharia, Kahar Muzakkar viewed that social justice and democracy were potential concepts that workable for his Islamic federal state. Concerning executive system, he opted for presidential system in which his Islamic federal state was to be led by a president directly elected by people with members of cabinet. Legislative body was also to be formed which would consist of Nation Assembly and the senate. Similar arrangement would be applied for states. Kahar Muzakkar believed that this model would save human civilization. He called this as Demokrasi Sejati in which the ultimate authority is God. God’s law is applicable for all aspects of life as has been revealed in the Quran and Hadith
Key words: kahar Muzakkar, Islamic Political Thought, Demokrasi SejatiAbstrak: Artikel ini menjelaskan pemikiran Kahar Muzakkar berkaitan dengan konsepsi ketatanegaraan. Artikel ini memberikan gambaran bahwa negara Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) yang diproklamirkan oleh Kahar Muzakkar pada 14 Mei 1962, merupakan wujud dari pengimplementasian gagasan-gagasannya yang bertumpu pada ajaran Islam dan realitas sosial Indonesia yang dipahaminya. Kahar Muzakkar menghendaki bentuk negara federasi, dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Selain syariat Islam, Kahar Muzakkar juga berpendapat bahwa Keadilan Sosial dan Demokrasi dapat dijadikan sebagai dasar negara karena dianggap penting dalam kelangsungan ketatanegaraan Republik Persatuan Indonesia. Mengenai sistem pemerintahan, Kahar Muzakkar menjelaskan sistem pemerintahan dalam Demokrasi Sejati, yang sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet yang dipilih langsung oleh rakyat. Di samping itu, dibentuk juga Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa atau Senat. Begitupun juga dengan Negara Bagian. Model inilah yang diyakini Kahar Muzakkar dapat menyelamatkan umat manusia. Kahar Muzakkar dengan sistem pemerintahan Demokrasi Sejati-nya, berpandangan bahwa sumber kedaulatan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Hukum-hukum Tuhanlah yang berlaku atas segala aspek kehidupan seperti yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis.
Kata Kunci: Kahar Muzakkar, negara, Republik Persatuan Islam Indonesia
Batasan Rumah Susun Yang Dijadikan Agunan Pada Bank
Get PDFAbstract: This article discusses existence and the authority of certificate executorial of guarantee right to ownership right of apartment as loan collateral in credit agreement in bank. The law of Apartment has become object of collateral which can be burdened with the law of Guarantee Right and can only be subject of ownership right on apartment because it is an independent property. The legal consideration of execution for guarantee right on apartment is stipulated in article 20 of the law, in which object of guarantee right is sold through public auction and certificate holder of guarantee right is entitled to take all or part of the revenue to pay debts with the right before other creditors. The article suggests that when applying the principle of prudence, banks would not be able to channel loan or credit without collateral. Ownership right on apartment may be used as object of credit collateral and bound with guarantee right.
Key words: Apartment, collateral, creditAbstrak: Artikel ini membahas tentang eksistensi dan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan terhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit di bank. Undang-Undang Rumah Susun telah menjadi objek agunan/jaminan yang dapat dibebani dengan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, dan hanya dapat dikenakan pada hak milik atas satuan rumah susun, karena merupakan kepemilikan seseorang yang merupakan benda-benda yang berdiri sendiri. Landasan hukum eksekusi hak tanggungan atas satuan rumah susun terdapat dalam Pasal 20 UUHT, di mana objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang sertifikat hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan hak yang mendahului dari pada kreditur yang lain. Hasil dari penulisan ini adalah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, bank tidak akan berani memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat tanpa adanya jaminan. Hak milik atas satuan rumah susun dapat dijadikan objek jaminan kredit dan diikat dengan hak tanggungan.
Kata Kunci: Rumah susun, agunan, bank
Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan
Get PDFNelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan.Traditional fishermen are a group of people who hold customs in fishing. They apply the principle of nature created to meet the needs of the people and not to follow desire. Agreement on the positions of small fishermen and traditional fishermen who are free to catch fish in indonesian and malaysian waters has not been agreed. The difference of two countries' views is on the weight of the vessels. Indonesia wants 10 gross ton and malaysia wants 40 gross ton. This definition distinction raises the problem of protection and the rights of traditional fishermen that cause problems in the fiel
TAFSIR MAQĀŞID DENGAN PENDEKATAN GENDER TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA
Get PDFThis research focuses on rediscovering the verses about the establishment of the family law and the events or the reason of the revelation of the verses. It is then analyzed within the frame of maqÄÅŸid and gender approach. The verses can be classified into 3 areas, among others; (a) family law verses starting from marriage to separation either due to death or divorce, (b) the guardianship law verses of the immature child; (c) verses of family wealth law (amwÄl al-usrah) which includes inheritance, wasiyat, endowment and everything related to acceptance and or giving. The usage of maqÄÅŸid and gender perspectives are based on chapter al-RÅ«m (30): 21; that marriage rules are aimed to building a harmonious family, which spawns a loving relationship between husband and wife, and compassion among their children. The harmony is awakened through close relationship among husband, wife, and children who are able to fulfill their rights and obligations of each with full of love and affection. Each has the ability to control such rights and obligations freely and proportionately.Penelitian ini mencoba menemukan kembali ayat-ayat yang membangun Hukum Keluarga dan peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya, lalu memahaminya dalam bingkai maqÄÈ™id dengan pendekatan gender. Ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasi dalam 3 bidang antara lain; (a) ayat-ayat hukum keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian, (b) ayat-ayat hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa; (c) ayat-ayat hukum kekayaan keluarga (amwÄl al-usrah) yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menggunakan perspektif maqÄÈ™id dengan pendekatan gender berpijak dari QS.al-RÅ«m (30): 21; bahwa aturan perkawinan bertujuan membangun keluarga yang sakÄ«nah (harmonis), yang melahirkan hubungan saling cinta diantara suami, istri, dan kasih sayang diantara anak-anak mereka. Keharmonisan tersebut terbangun melalui hubungan antara suami, isteri, dan anak yang mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh cinta dan kasih sayang. Masing-masing memiliki kemampuan mengontrol hak dan kewajiban tersebut secara bebas dan proporsional
KRITIK ISTIHSAN TERHADAP KONSTRUKSI FARAID AMINA WADUD
Get PDF.Artikel ini adalah hasil penelitian pustaka analitis yang membahas konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid dengan teori istih}sa>n. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah tentang corak pemikiran Amina Wadud yang dianggap sebagian orang bertentangan dengan bangunan syariat. Konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid dibangun melalui fondasi analisis hermeneutika dengan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender. Fokus ayat al-Qur’an yang ia teliti berada pada Surat al-Nisa>’ ayat 11 dan 12. Penulis menemukan bahwa meskipun Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik dan juga prinsip keadilan serta kesetaraan gender, ternyata masih terdapat banyak ruang kritik jika dilihat melalui perspektif istih}sa>n. Pertama, Amina Wadud tidak menuliskan bahwa sebenarnya hukum kewarisan Islam itu fleksibel, terbukti dengan adanya mekanisme takharruj yang secara hakikat merupakan produk istih}sa>n. Kedua ia, kurang mengeksplorasi dalil shar’i>. Amina Wadud di satu sisi memiliki kemampuan retorika dan kedalaman filsafat yang luar biasa. Namun dalam pembahasan faraid ia mempersempit dirinya pada penggunaan al-Qur’an tanpa mempertimbangkan dalil yang lain. Ketiga, istih}sa>n bi al-nas—salah satu jenis , istih}sa>n—penulis gunakan untuk melawan argumennya yang tidak tepat tentang konsep naf’a yang diperkenalkannya sendiri dengan mengacu pada Surat al-Nisa>’ ayat 11
MUSYAWARAH PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM
Get PDFThis paper is an explorative literature study. The author explores the value of mushawarah directed to Islamic economics. Islam is very high attention to mushawarah. Even in the Qur'an there is a verse that commands deliberations for all matters so that the sura is called surah al-syura (mushawarah). The author wants to see the position of deliberation from the point of view of philosophy, both from the side of ontology, epistemology, and axiology. The study of mushawarah on the ontological side can be presented by presenting various Qur'anic and Hadith texts related to musyawarah. Assessing mushawarah at the epistemology level means connecting the concept of deliberation into one of the sciences. The author tries to pull it into the economic discussion. While in the level of axiology is the study of mushawarah applied in economic activities, namely, review of the contract on the practical level
Optimalisasi Akad Muzara’ah pada Bank Syariah
Get PDFThis article discusses the optimization of muzara’ah contracts in Islamic banks. This article is the result of a literature review and qualitative research. Data comes from literature in the form of books, journal articles, and the internet, which after being collected are analyzed descriptively. The results of the study are muzara’ah is cultivating other people's land such as rice fields or fields in exchange for a portion of the yield (one-half, one-third, or one-quarter), while the labor costs and seeds are borne by the landowner. Ulama have different opinions about the law of muzara’ah, some are permissible and some are forbidden. For those who allow, muzara’ah must meet the pillars and conditions that have been determined. Rukun muzara'ah is landowners, farmers/cultivators, objects of muzara'ah, and Ijab and qabul. The practice of muzara'ah refers to the principles of the Profit and Loss Sharing System. In optimizing the muzara'ah contract on Islamic banks, it is necessary to improve the bank system according to the real vision of the Islamic bank and improve the agricultural system. Muzara'ah financing is very important for farmers who want to develop their agricultural land so that they can create mutual benefit, which means good quality and income from individuals and socially. Therefore, Islamic banks play an important role in implementing the muzara'ah contract in Indonesia, of course with the support of the community and government, including through controlling demand and supply, fixing prices, spurring the emergence of an investment climate, not stopping improving the quality of human resources, and maximizing technology