Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Get PDFAt the present time the development of social media so rapidly, which of course affect the pattern of community life. But this development is often misused, one of which is cyberpor. This paper aims to describe and analyze pornography in the perspective of Indonesian Penal Code and Islamic Criminal Law. At the end of the paper it is concluded that, first, pronography in Indonesian criminal law is defined as drawings, sketches, illustrations, photographs, writings, sounds, sounds, moving pictures, animations, cartoons, conversations, gestures, or other forms of communication through various forms of communication media and/or public performances, containing obscenity or sexual exploitation in violation of moral norms in society. The regulation is contained in the Criminal Code (Article 282), in Act Number 44 of 2008 on Pornography, and in Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Secondly, that pornography in Islamic Law includes adultery that is not punished (hadd), but still makes the perpetrators sinful. The sanction for the perpetrators of pornography is ta'zir, which the determination of sanctions is the right of the state leader in accordance with the level of crime committed.Pada masa sekarang perkembangan media social begitu pesatnya, yang tentunya mempengaruhi pola hidup masyarakat. Namun perkembangan ini sering disalah gunakan, salah satunya adalah cyberpor. Tulisan ini ingin mengkaji dan menganalisis pornografi dalam prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa, pertama, pronografi dalam hokum pidana Indonesia didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengaturannya terdapat dalam KUHP (Pasal 282), dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, bahwa pornografi dalam Hukum Islam termasuk zina yang tidak sampai terkena hukuman (hadd), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Sanksi bagi pelaku pornografi adalah ta’zir, yang penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi pemimpin negara sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan
Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Get PDFThe digital age is an era where technology and information can be accessed by anyone, anywhere and under any conditions, so that it can have a positive and negative impact on parents’ responsibilities to children and child development. This article is the result of a bibliographical study on parents’ responsibilities to children in the digital age under the perspective of Islamic family law in Indonesia. Data are collected using documentation techniques and analyzed using descriptive methods with deductive mindset. Based on this study, parents are responsible for being more selective in nurturing, educating, and protecting children in today’s digital era. They are also asked to understand information technology and systems. Parents must be able to actualize children’s rights, including: maintenance of honor (?if? al-'ir?), maintenance of religious rights (?if? al-d?n), maintenance of the soul (?if? al-nafs), maintenance of reason (?if? al -'aql) and maintenance of property (?if? al-m?l)
Perlindungan Hukum terhadap Debt Collector yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit
Get PDFHumans as social beings need the help of other humans in meeting their daily needs. In meeting these needs, one of the ways used is to buy goods in a non-cash manner. However, often the payment is not smooth, so as an effort then the creditor/lessee using debt collector to take seizure or seizure of motor vehicles. The conclusions of this paper are: (1) the legal relationship between the debt collector and the debtor that is the debt collector in performing his work acts as a lessor based on a power of attorney given by the lessor to the debt collector to collect or take forcibly the collateral object from the debtor, as provided in Article 1792 and Article 1795 Civil Code concerning special power of attorney; and (2) the legal protection of debt collector taking the motor vehicle of credit guarantee object can be applied if the debt collector in conducting its action does not violate the provisions of Article 368 of the Criminal Code (extortion); in addition, in the lease agreement there is a clause which excludes Article 1266 Civil Code , so retrieval of the lease object does not require a judge's verdict.Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang digunakan adalah membeli barang secara non-tunai. Namun, sering terjadi pembayarannya tidak lancar, sehingga sebagai upaya maka pihak kreditor/lessee menggunakan debt collector untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, (1) hubungan hukum antara debt collector dengan debitor, yakni debt collector dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai lessor berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh lessor kepada debt collector untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor, sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus; dan (2) perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila debt collector dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan, di samping itu dalam perjanjian leasing tersebut terdapat klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek leasing tidak memerlukan putusan Hakim
Menyisipkan Politik Hukum Dalam Sosialisasi Norma Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional
Get PDFAbstract: Struggle to establish a sovereign state for Indonesian Muslims is final. It just fills the empty space with the various regulations needed to manage the country in a healthy way and to protect the entire people of Indonesia has not been incomplete. To solve the problems need a lot of time and energy. As a majority, Muslims have a responsibility to maintain the existence of the sovereign state of Indonesia as the application of the Islamic teachings. Synergizing between the execution of religious guidance and filling various regulations needed to manage the country are not easy, since it takes approach, strategy, and persistence in argument. That is why the legal politics is a necessity. There are at least three factors that support the Islamic law in Indonesia, namely some Islamic political parties, Islamic organizations, and formal and informal educational institutions. They can fight in the legislative space and promote themselves in the community so that Islamic norms can be inserted in various policies applied in their respective areas. Thus, Islamic norms will continue to grow in society and will not fade.
Abstrak: Perjuangan mendirikan negara yang berdaulat sudah final dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Namun, mengisi ruang kosong dengan berbagai peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola negara secara sehat dan melindungi seluruh rakyat Indonesia belum selesai. Untuk menuntaskan hal tersebut, membutuhkan waktu dan menguras energi. Umat Islam sebagai penghuni mayoritas punya tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia yang sudah berdaulat tersebut, dengan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai orang yang beriman agar menjalankan ajaran Islam. Mensinergikan antara pelaksanaan tuntunan agama dan mengisi kekosongan berbagai peraturan yang dibutuhkan dalam mengelola negara ternyata tidak mudah, butuh pendekatan, strategi seni dan kegigihan dalam berargumen. Itulah sebabnya politik hukum sebuah keniscayaan. Sudah ada tiga faktor penopang hukum Islam di Indonesia, yaitu partai politik berbasis ideologi keislaman, organisasi masyarakat keagamaan umat Islam dan berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Mereka dapat berjuang di ruang legislasi dan mempromosikan diri di masyarakat agar norma-norma Islam dapat disisipkan dalam berbagai kebijakan yang diterapkan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, norma-norma Islam akan terus tumbuh di masyarakat dan tidak akan luntur
Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial perspektif Hukum Islam
Get PDFAbstract: This article discusses aspersion through social media from the perspective of Islamic law. Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction does not state aspersion, but the penal code article 310 (1) articulates that aspersion is an act aginst honor or reputation of someone by public accusation. Aspersion through social media contravenes article 27 (3) of Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction and punishable with maximumof 6 year of imprisonment and/or fine maximum of 1.000.000.000 rupiah. In Islamic criminal law, aspersion is considered ta’zir since it is crime against honor. Violationg one’s honor is not allowedin Islam and could degrade his or her dignity. In enacting punishment for its offender through socialmedia, judge has the authority to give punishment according to indonesian law, especially Indonesian penal code and Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transaction.
Keywords: Aspersion, social media, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana termasuk dalam kategori jarîmah ta’zîr, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta’zîrI dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Pencemaran nama baik, media sosial, hukum pidana Islam
Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme dalam Politik
Get PDFAbstract: Iran declared as an Islamic state since its 1979 Islamic revolution. Since leadership of Ayatullah Khomeini, Islamic ideology has been carried out in all levels of the state. In politics, it was conducted by creating wilayah al-faqih, in which the ulama plays important and decisive role. Iran even tried to expand this ideology outside its border, especially in areas with considerable number of Shi’i population. However, in its practice, the implementation of this Islamic ideology should also accommodate pragmatism and other aspects that contradict that ideology, namely nationalism and cultural pluralism. In politics, this is reflected by the emergence of ideologists and reformists-pragmatists. This dichotomy can be witnessed in presidential elections. While Ali Khamenei and Mahmoud Ahmadinejad are considered ideologists, Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami and Hassan Rouhani are reformists-pragmatists. Ideological expansion which was proven backfired was also put on halt. In social-cultural expression of the society, there is growing trend to identify Iran using pre-Islamic symbols. This is happen mostly among younger generation who do not take part in the 1979 revolution.
Abstrak: Iran adalah sebuah negara yang mengumumkan sebagai Negara Islam modern sejak revolusi Islam di tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini, ideologi Islam dilaksanakan dalam berbagai cara dan mekanisme, antara lain kepemimpinan ulama (wilâyah al-faqîh) yang tercermin dalam peran sentral ulama dalam politik kenegaraan dan implementasi besar-besaran nilai-nilai keislaman dalam politik dan kehidupan sosial. Iran bahkan berusaha melakukan ekspansi ideologi Islam mereka ke wilayah-wilayah Islam lainnya, khususnya yang memiliki paham Syi’ah yang sama. Akan tetapi, dalam praktiknya upaya ini tidak dapat dilaksanakan secara murni tanpa akomodasi terhadap pragmatisme politik. Dalam politik kenegaraan, hal ini tercermin dengan kemunculan kelompok ideologis dan pragmatis-reformis dalam politik, diantaranya dalam pemilihan presiden. Beberapa presiden Iran tergolong ideologis seperti Ali Khamenei dan Mahmoud Ahmadinejad, sedangkan Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami dan presiden saat ini Hassan Rouhani termasuk reformis-pragmatis. Ekspansi ideologis yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali resistensi juga nampak dibatasi. Dalam kehidupan sosial, semakin banyak kecenderungan masyarakat Iran untuk menonjolkan identitas Persia pra-Islam, khususnya di kalangan generasi muda yang tidak berpartisipasi dalam revolusi Iran di tahun 1979
Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daja Pamekasan
Get PDFAbstract: Muslim jurists agree that selling waqf property is forbidden A case happened when concrete pillars of a waqf mosque was sold in a mosque called Istiqlal in Daja village. The pillars were initially planned to be installed during rebuilding of the mosque. The research discovered that this pillar originated from charity. These pillars were re-sold to collect more fund from community to continue the rebuilding. Majority of sunni schools of law (Shafii, Maliki and Hanbali) view that such transaction is forbidden because there is no valid reason for selling the pillar. In addition, the seller is not the rightful person to do so. Meanwhile, Hanafi jurists allow such practice as long as all requirements are met, especially the availability of replacement property as well as fulfilment of all terms and conditions of selling.
Key words: Waqf, selling property, mosqueAbstrak: Dalam masalah penjualan benda wakaf, para ulama sepakat bahwa hukum asal penjualan benda wakaf dilarang, kecuali memenuhi syarat-syarat benda wakaf yang dapat diperjualbelikan. Praktik jual beli benda berupa tiang masjid terjadi di Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja, yang pada dasarnya tiang tersebut baru dibangun dan akan digunakan sebagai penyangga utama pembangunan ulang masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja yang sedang dalam tahap pembangunan ulang. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli benda wakaf dan pandangan hukum Islam terhadapnya di masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, praktik jual beli benda wakaf di masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja berawal dari adanya sumbangan untuk membangun ulang masjid tersebut, yang pada tahap awal pembangunan dapat menyelesaikan pondasi masjid dan beberapa tiang sebagai penyangga. Kemudian tiang-tiang tersebut dijual kepada masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan dalam melanjutkan pembangunannya. Kedua, pandangan hukum Islam tehadap jual beli benda wakaf di masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam pandangan ulama madzhab Syafi’i, Hambali dan Maliki, dikarenakan tidak ada alasan yang dapat menjadikan sebab untuk kebolehan dalam menjual benda wakaf tersebut serta penjual bukan orang yang memiliki hak atas benda yang dijual. Sedangkan menurut ulama Hanafi diperboelhkan karena memenuhi syarat untuk dilakukannya penjualan benda wakaf, yakni ada benda yang menjanjikan sebagai gantinya dan juga sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
Kata Kunci: Jual Beli, Benda Wakaf, Masjid
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Get PDFThe government, in carrying out land acquisition for the public interest, gets the authority of attribution in Law No. 5 of 1960 about the Basic Agrarian Principles (UUPA) as contained in article 2, article 6, and article 18. On the oher hands, the government also gets the attributional authority of Law No. 20 of 1961 about revocation of land rights, and Law No. 2 of 2012 about land acquisition for development of the public interest. However, in the laws and regulations governing land acquisition in the public interest, there is an inconsistency in regulation between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Several articles in Law No. 2 of 2012 deny the provisions regulated in Law No. 20 of 1961. Even though Law No. 20 of 1961 is still valid because it has never been revoked or replaced with other laws and regulations. Beside that, there is an overlapping arrangement between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Keywords: Authority, Government, Land ProcurPemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mendapatkan kewenangan atribusi dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagaimana yang termuat dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 18, kemudian pemerintah juga mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi inkonsistensi pengaturan antara Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menafikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1961. Padahal secara formil Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 masih berlaku karena belum pernah dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Disamping itu terjadi overlapping pengaturan antara Undangundang Nomor 2 tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961
EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI TERHADAP PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
Get PDFThis paper intends to compare the effectiveness of Supreme Court Regulation no. 1 of 2008 and Supreme Court Regulation no. 1 of 2016 about mediation procedures to mediators’ role in Religious Court of Sidoarjo. By the documentation and interview techniques, this paper found that mediators in the Religious Courts of Sidoarjo became a facilitator in solving problems or disputes to reach favorable agreement for the parties. There is a difference between Perma No. 1 of 2008 with Perma No. 1 of 2016, namely the shorter duration of mediation, the obligation for the parties to attend directly the mediation meeting, and the existence of rules of good faith in the mediation process and its legal consequences. These differences are quite helpful in facilitating the mediation process, but there is no significant change in success rate prevention of divorce due to lack of good faith from the litigants. The Sidoarjo Religious Court should socialize Perma No. 1 of 2016 on mediation procedures to mediators and the parties of the dispute. Mediators in the Religious Courts of Sidoarjo should understand and apply correctly the existing rules in Perma No. 1 of 2016 on Mediation Procedures.tulisan ini bermaksud membandingkan Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, tulisan ini menemukan, bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses mediasi, tetapi tidak ada perubahan tingkat keberhasilan yang siginifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Seyogyanya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo hendaknya memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan
Get PDFOne of the factors that can influence family harmony is the condition of balance between husband and wife. The phenomenon in some Islamic boarding house (pesantren) in Pamekasan show new things in the implementation of kafaah in a marriage system. Many of the kyais (the figures) mate and marry their sons and daughters with the closest people or from the same level and class. This research uses descriptive qualitative method and observation, interview, and documentation study to obtain data. The results obtained from this research are: in the process of choosing a mate to their sons, they as parents prefer and emphasize on the factors of the same nasab. The goal is for the struggle of continuing their Islamic boarding school, the creation of kinship with other kyais and so on. According to the perspective maslahah, such marriages can be justified. First, because there is a basis of the Qur’an and the hadiths affiliated with it. Second, the purpose of marriage with consideration of comparability will lead to many benefits. Third, the concept of maslahah itself requires that human beings get ease in a matter, and avoid the difficulties that hinder it later