Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Reformulasi Pengaturan Penggolongan Program Siaran Televisi Nasional Berdasarkan Kelompok Usia Khalayak dalam Prespektif Perlindungan Anak
Get PDFThe protection of the law may also continue to be endorsed by The United Nations Convention on the Rights of the Child (commonly abbreviated as the CRC or UNCRC) that applies to States that have ratified it. Media regulators, especially television media and the government then try to control the contents of this media, one of which is the obligation to use the age classification code on television broadcast programs. Legislation and regulatory committees that oversee it have also been established by the government. KPI Regulation Number 01 / P / KPI / 03/2012 concerning Regulatory Procedure (P3) and KPI Regulation Number 02 / P / KPI / 03/2012 concerning Civil Procedure Program (SPS) also as alternative provisions in child protection as mandated by the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Child Protection Law.Through this research, main problems related to the protection of children were found in the regulation of national television broadcast program classification based on the age group of audiences.Reformulation of the provisions of the age classification code on existing television broadcast programs is deemed necessary to prevent violations, especially related to child protection.Perlindung?n hukum b?gi ?n?k sel?ku konsumen tel?h di?m?n?tk?n oleh Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang berlaku bagi Negara yang telah meratifikasi. Disatu sisi siaran media televisi dapat sebagai media pembelajaran atau media pendidikan bagi anak yang mencerminkan prinsip KHA namun, disisi lain siaran televisi juga dapat bertentangan dengan prinsi-prinsip dasar KHA yang mengabaikan perlindungan anak. Regulator media khususnya media televisi dan pemerintah berupaya mengontrol isi media ini, salah satunya dengan kewajiban penggunaan kode klasifikasi usia pada program siaran televisi. Perundang-undangan serta komisi regulator yang mengawasinya pun telah dibentuk oleh pemerintah. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedom?n Peril?ku Penyi?r?n (P3) d?n Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang St?nd?r Progr?m Si?r?n (SPS) juga sebagai ketentuan alternatif dalam perlindungan anak sebagaimana amanat dari KHA dan UU Perlindungan Anak. Melalui penelitian ini maka ditemukan masalah utama terkait perlindungan anak dalam aturan pengaturan penggolongan program siaran televisi nasional berdasarkan kelompok usia khalayak. Reformulasi ketentuan kode klasifikasi usia pada program siaran televisi yang sudah ada dirasa diperlukan demi mencegah adanya pelanggaran, khususnya terkait perlindungan anak.
Kata kunci: Perlindungan anak, Kode klasifikasi usi
Menakar Urgensi Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penegakan Kasus Terorisme
Get PDFThis research aims to determine whether the Indonesian National Army can be involved in handling criminal acts of terrorism and when and to what extent the authority of the Indonesian National Army in handling criminal acts of terrorism. In order to answer these two problem formulations, the author divides it into two sub-chapters namely, First, TNI Anachronism in the Development of the Indonesian Legal System and Second, Implications of TNI Involvement in Law Enforcement in Terrorism Cases. The research method used in this study is normative juridical (normative legal research), through a statutory approach and a case approach, the author tries to provide a study based on relevant legislation and potential practice in the field. The results of the study said that the involvement of the TNI in a terrorism crime case had to meet at least three main requirements, namely (1) it must be based on the president's political decision together with the DPR. (2) there is a threat to the territorial integrity and sovereignty. (3) when the other components of the institution are unable to cope with criminal acts of terrorism. In order to safeguard the human rights values ??of the TNI, it must be positioned as the last resort, temporary and be given a clear proportional burden so as not to end up using the TNI force in a sustainable manner and to forget the main task of the TNI as the main tool of the state in maintaining security and defense.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tentara Nasional Indonesia dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme dan kapan serta sejauhmana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak pidana terorisme. Guna menjawab dua rumusan masalah tersebut, penulis membagai menjadi dua sub bab yaitu, Pertama, Anakronisme TNI dalam Perkembangan Sistem Hukum Indonesia dan Kedua, Implikasi Pelibatan TNI Dalam Penegakan Hukum Dalam Kasus Terorisme. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (normative legal research), melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) penulis mencoba memberikan telaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan potensi praktik dilapangan. Hasil penelitian mengatakan bahwa, pelibatan TNI dalam kasus tindak pidana terorisme setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan utama, yakni (1) harus berdasarkan keputusan politik presiden bersama-sama dengan DPR. (2) adanya ancaman akan keutuhan dan kedaulatan wilayah territorial. (3) ketika komponen lembaga yang lain tidak mampu menanggulangi tindak pidana terorisme. Guna menjaga nilai-nilai hak asasi manusia TNI harus diposisikan sebagai upaya terakhir (the last resort), bersifat sementara dan diberikan beban proporsional yang jelas agar tidak berujung penggunaan kekuatan TNI secara berkelanjutan serta melupakan tugas utama TNI sebagai alat utama negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan
Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Polrestabes Surabaya
Get PDFThe paper aims to find out the Islamic Criminal Law's perspective on the postponement of the penal sentence on the criminal offenders who suffer mental disorders at the Surabaya Police Headquarters. At the end of the paper, it is concluded that the implementation of postponement arouses two main points of discussion. First, it is seen from the condition and fitness of the perpetrator that is the effect of mental disorders on the criminal. According to the opinions of ulama 'Malikiyah and Hanafiyah, the insane condition that occurred before the judge's decision could stop the court examination process and postpone it until the insane state disappeared. Their reason is that to impose a sentence requires a taklif, which must be present when conducting an examination. Second, because of postponing penal sentence on the criminal offender who has a mental disorder aims to facilitate the police to obtain clarity on a criminal case committed by the perpetrator or the suspect, so whether the suspect can be held accountable for the criminal act or not is in the interest of smooth examination. Therefore, in the view of Islamic Criminal Law, it is appropriate to postpone the legal sentence, because it is based on the text related to the prohibition of carrying out punishment if still in doubt (shubhat).
 
Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara
Get PDFThis article highlights the controversy of revised act of corruption commission (UU KPK) and of the Book of Criminal Law (KUHP) which had heated up. By using legal gap theory, this writing uncovers the legal gap between the contents of revised KUHP and living laws. Consequently, people in the grassroots level seem more enthusiastic about the issue, for example, the fines because livestock entering other people yards than weakening KPK issues that drive a wave of demonstrations at the level of well-educated people. Many studies in the sphere of sociology of law that have conducted gave much attentions to the living law or norm in the mods of society. However there is not much of them which gave attention to the legal gap phenomena, it is the incompatibility between living law and formal one. Whereas, such an approach tend to be considered late if it we aim to put the sociology of law as one discipline of social science which is useful in strengthening the law enforcement. In the hilt of the matter, there is an issue of the legal gap which should have been expressed from the beginning, mainly as to the compatibility between formal and informal law when legislation was going on. By utilizing literature study, the research found that; firstly, the resistance against revised KUHP is the logical consequence of legal gap phenomena that has potential legal conflict. Secondly, there are four major manners could be done to resolve the gap; repression, counseling, reformation and restorative justice.
Artikel ini menyoroti kontroversi rancangan revisi undang-undang KPK dan KUHP yang sempat memanas. Dengan menggunakan teori kesenjangan hukum (legal gap), tulisan ini mengungkap bahwa terdapat kesenjangan hukum antara sebagian isi revisi KUHP dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat akar rumput tampaknya lebih antusias menyoroti isu misalnya denda ayam masuk pekarangan orang lain ketimbang isu pelemahan KPK yang menggerakkan gelombang demonstrasi di level masyarakat terdidik. Beberapa kajian di bidang sosiologi hukum yang telah dilakukan banyak memberikan perhatian terhadap hukum atau norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun belum banyak di antaranya yang memberikan perhatian terhadap fenomena legal gap, yaitu kesenjangan living law dengan hukum formal. Padahal, pendekatan semacam ini cenderung ‘terlambat’ jika ditujukan untuk meletakkan sosiologi hukum sebagai disiplin keilmuan yang lebih berdaya guna terhadap penegakan hukum. Di hulu persoalan ini, terdapat isu kejanjangan hukum (legal gap) yang semestinya disuarakan sejak awal, terutama meyangkut kesesuaian antara hukum formal dan informal pada saat proses legislasi sedang berlangsung. Dengan memanfaatkan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa; pertama, penolakan terhadap KHUP merupakan konsekuensi dari fenomena legal gap yang berpotensi menjadi konflik hukum. Kedua, ada empat cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut; represi, penyuluhan, reformasi, dan keadilan restorative
Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensisil di Indonesia
Get PDFAmendments of the 1945 Constitution reinforce the declaration of the rule of law, also clearly stipulating the presidential system of government. The manifestation of the presidential system is that the position of ministers is very important. Because basically the ministers are the leaders of the government (pouvoir executief) in the true sense in their respective fields of duty. It is the minister who determines the politics of government and coordination in the administration of the State. The existence of ministers of the Indonesian constitutional system is getting stronger with the recognition of three ministerial positions called triumvirate ministers. The three ministerial positions are the Minister of Home Affairs, the Minister of Foreign Affairs, and the Minister of Defense, which is regulated separately in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution. If the situation of vacancies in the positions of President and Vice-President together at the same time truly occurs, then there may be various legal issues related to the three ministerial positions. For example, there could be a dispute between the three, about who is more authorized among them, and even between the three of them as one entity with other institutions. If that happens the dispute can only be resolved legally by the Constitutional Court in accordance with its duties and authorities.
Perubahan UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensiil. Wujud dari dainutnya sistem presidensisil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan (pouvoir executief) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menterilah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara. Keberadaan menteri sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain. Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya
Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia
Get PDF Jonathan Bate stated that the natural conditions were very hazardous at the beginning of the third millennium due to various air pollution from massive industrialization activities, which cause global warming and as a sign of the earth's destruction. One of the juridical aspects related to environmental pollution and destruction is the scarce availability of evidence in dispute resolution. It gives rise to the question of whether the environmental conflict resolution model contained in the UU-PPLH has fulfilled the concept of legal justice. After analyzing the dispure resolution model by John Rawls's theory of justice, it is shown that the settlement of environmental disputes regulated in UU-PPLH has met the criteria of legal justice. It can be seen in several ways, including (1) there are many alternatives in environmental dispute resolution; (2) entrepreneurs or companies may be subject to liability for their economic activities; (3) there is protection for the weak party by implementing a reverse proof system in the settlement of environmental disputes; and (4) there is a recognition of natural or environmental rights, which give rise to the possibility of legal standing.
Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal milenium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat massif, dimana pada ujungnya berdampak pada “pemanasan global (global warming)”, sebagai pertanda kehancuran bumi. Di sisi lain, salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain: (1) tedapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”; (2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya; (3) terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan; dan (4) terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan legal standing
Peran Lapas dan Lapasustik Pada Residivis Narkoba Pengguna
Get PDFPrisons and Drug Abuse Correctional Centre (DACC) play a significant role in recidivism. This study aims to understand the role of prisons and DACC in drug user recidivists, the implementation of Law no. 12 of 1995 concerning correctional facilities, and the law. No. 35 of 2009 concerning narcotics to find out how the process of guidance in prisons and DACC for drug user recidivists, and to find out the effectiveness of coaching in both prisons. This qualitative research uses a case study approach. The data collection method used interviews with 8 subjects and observations on the subject and prison conditions. The data analysis method combines the analysis stages of Morse and Miles and Huberman. Purposive sampling technique was used, with the criteria of the research subjects: drug user recidivists; have experienced convictions in prisons and DACC; of legal age; case of article 127 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics or article 36 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics and in conjunction with other articles; BI and BIIa classification; the level of drug use is not addiction. The results showed that these two laws have not been fully implemented in prisons and DACC. This is evidenced by the different treatment of prison officers, while the treatment of DACC officers is the same and more humane to DACC so that it has an impact on recidivism. In both, there is personality development and independence but still emphasizes religious development. Medical and social rehabilitation is perceived as ineffective. The two correctional institutions do not raise self-contempt but do raise a cognitive bias. Prison and DACC are different environments that play an important role in becoming drug user recidivists, but DACC is an environment that is more conducive to achieve the correctional goals for drug user recidivists
Lapas maupun lapasustik berperan pada residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran lapas dan lapasustik pada residivis narkoba pengguna, implementasi UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan di lapas maupun lapasustik pada residivis narkoba pengguna, dan mengetahui efektivitas pembinaan pada kedua tempat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengambilan data menggunakan wawancara pada 8 subjek serta observasi pada subjek dan kondisi lapas. Metode analisis data mengkombinasi tahapan analisis Morse serta Miles dan Huberman. Teknik purposive sampling digunakan, dengan kriteria subjek penelitian: residivis narkoba pengguna; pernah mengalami pemidanaan di lapas maupun lapasustik; berusia dewasa secara hukum; kasus pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 36 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun juncto pasal lainnya; klasifikasi BI dan BIIa; tingkat penggunaan narkoba belum adiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut belum terimplementasi sepenuhnya pada lapas maupun lapasustik. Dibuktikan dari perlakuan petugas lapas yang berbeda, sementara perlakuan petugas lapasustik sama dan lebih humanis, sehingga berdampak pada residivisme. Pada keduanya terdapat pembinaan kepribadian maupun kemandirian, namun masih menekankan pembinaan keagamaan. Rehabilitasi medis dan sosial dipersepsikan belum efektif. Kedua lapas tidak memunculkan self contempt, namun memunculkan bias kognitif. Lapas maupun lapasustik menjadi lingkungan yang berperan penting secara berbeda untuk menjadi residivis narkoba pengguna, namun lapasustik merupakan lingkungan yang lebih kondusif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan bagi residivis narkoba pengguna
Persoalan Desain Kebijakan Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum
Get PDFAs a policy that bridges the legislation program between periods, carry over in Law No. 15 of 2019 is projected to be able to prevent waste and ineffectiveness of resources as well as provide certainty for promulgation in the legislation making. However, in practice, the carry over policy has not had a significant impact by only being able to pass one of the four bills with carry over status in the National Legislation Program (Prolegnas) 2020. That is related to the design of the carry over policy which contain several problems. This paper attempts to analyze the extent of the carry over policy can be realized in the legal politics of sustainable legislation making in Indonesia. The method used is juridical-sociological research with qualitative-descriptive data analysis. The result of this analysis show that the current design of carry over policy needs to be evaluated and adjusted with the established permanent and temporary legal policy, to make it capable to realizing savings and effectiveness of resources as well as providing certainty in the effort to realize the sustainability on legislation making in Indonesia.
Sebagai kebijakan yang menjembatani program legislasi antarperiode, carry over dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 diproyeksikan mampu mencegah pemborosan dan inefektifitas sumber daya serta memberikan kepastian pengundangan dalam proses pembentukan UU. Namun, dalam praktiknya, kebijakan carry over tidak memberikan dampak yang signifikan dengan hanya mampu meloloskan satu dari empat rancangan undang-undang (RUU) yang berstatus carry over dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Hal ini berkaitan dengan desain kebijakan carry over yang mengandung beberapa persoalan. Tulisan ini berusaha menganalisis sejauh mana kebijakan carry over dapat diwujudkan dalam politik hukum pembentukan UU yang berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik analisis data kualitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukan, desain kebijakan carry over yang ada saat ini perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan politik hukum permanen dan temporer yang telah ditetapkan, agar mampu mewujudkan penghematan dan efektifikasi sumber daya serta memberikan kepastian dalam upaya mewujudkan pembentukan UU yang berkelanjutan di Indonesia
Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Politik Indonesia
Get PDFThis paper is based on a literature study that aims to examine the relevance and implementation of Islamic politics in the political arena of Indonesia, the majority of which are Muslims. The results of the study concluded that in the era of 70s emerged ??Nurcholish Madjid's idea that "Islam YES, Islamic party NO" and it had established a new awareness for Muslims on the desired goal which is not idealism about the establishment of an Islamic State, but a just and prosperous society. Islam is no longer seen as a symbolic structure, but rather the spirit of values ??that are brought and developed in the life of the state. Efforts to articulate Islamic politics in Indonesia are important issues that need to be addressed to provide a possible synthesis between Islam and the State, therefore the study of Islamic political thought that is unique to Indonesia is not only attractive but urgent to do. In line with the conclusions above, it is expected that this paper can trigger students, especially those who choose the Department of Siyasah Jinayah so that Islamic political thought not only be a mere discourse but should be more focused on the aspect of its implementation to move towards a more advanced Indonesia