Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Akibat Hukum Sumpah Li’an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Get PDFThe journey of living in a household does not always go as it should. If the household has a condition that is no longer aligned, then there is most likely a dispute that leads to divorce. Often divorce occurs because the father doubts his son,or because his wife commits adultery. When this happens, the husband can swear li'an which results in breaking the marriage and the relationship with his son. This study intends to examine the legal consequences of a child in the event of divorce due to li'an oath when the allegations of adultery are not proven to be true. This Research method uses normative juridical. The results showed that if it turns out that the swearing statement uttered by the husband is not proven to be true, then the divorce becomes void. Li'an's divorce was decent by his father's son as a result of li'an's divorce. The son is returned to his father, so that he again raises the rights and obligations between the child and the father
Kewenanagn Majelsi Kehormatan Notaris Wilayah dalam Kaitannya dengan Pemeriksaan Notaris yang Pindah Wilayah Jabatan oleh Aparat Penegak Hukum
No full textImplementation authority of theHonorary Regional Notary Assembly in giving approval and/or rejection of a request for approval from law enforcement(Investigator, Public Prosecutor, or Judge)to a Notary who has moved the office area in relation to the deed he / she has made with the criminal case. Cause 2 (two) fundamental questions relating to the authority of the Honorary Regional Notary Assemblyauthorized to grant approval and / or rejection of the application for approvaland the determination of the time limit of no later than 30 (thirty) working days for the Honorary Regional Notary Assembly shall provide the answers.From the results of the research note that based on legislation,authority to grant approval to a Notary who moves to office of the apparatus of law enforcement officersis the jurisdiction of the Honorary Regional Notary Assembly in which the Notary's position is concerned. This means that such provisions shall apply directly to the determination of a maximum 30 (thirty) working day time limit for the Honorary Regional Notary Assemblygiving the answer counted at the receipt of the summoning letter by the law enforcement apparatus
Peran Santri terhadap Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Mempertahankan Keamanan Negara
Get PDFSalah satu bentuk kejahatan yang bisa mengancam keamanan negara adalah tindak pidana korupsi. Namun permasalahannya, berbagai upaya pemberantasan korupsi hingga saat tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Faktanya, pada tahun 2017, KPK menemukan 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298 orang. Dari jumlah kasus tersebut, nilai kerugian negara sejumlah Rp.6.5 Triliun sedangkan KPK menemukan nilai suap sebanyak Rp. 211 Miliar. Kajian ini bertujuan untuk menemukan solusi baru dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Berdasarkan hasil analisis bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang luar biasa, maka penyelesaiannya harus dengan cara yang luar biasa (rule breaking) yakni melibatkan peran santri yang berada dalam pesantren termasuk peran kiai/ustadz. Melalui pengetahuan agama dan karakter yang dibentuk selama dipesantren sebagai basic behavior dalam perjalanannya menjadi seorang pemimpin. Indonesia mempunyai 3.642.738 santri sebagai pemuda yang mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pembangunan nasional
Kontribusi Muhammad Said Ramadhan al-Buthy dalam Pemikiran Hukum Publik Islam
No full textHukum pidana Islam merupakan salah satu kajian dalam Islam yang mendapat perhatian besar dari para intelektual Muslim karena diklaim sedah tidak relevan dengan zaman. Al-Buthi salah satu tokoh yang mengkritik para pengkritik hukum pidana Islam. Tulisan ini akan mengupas pemikiran al-Buthi di bidang hukum pidana Islam. Al-Buthi menyimpulkan bahwa para pengkritik hukum pidana Islam terlalu simplifikatif dan dangkal. Karena hukum pidana Islam sejatinya mengakomodasi kepentingan korban tindak kriminalitas dan juga bertujuan menciptakan masyarakat yang kondusif dan produktif. Pada konteks ini, al-Buthi menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman dalam pidana Islam dilakukan secara prosedural melalui pembuktian yang ketat. Selain itu, juga memperhatikan aspek lain, misalnya kondisi dan situasi dimana tindak pidana tersebut terjadi. Secara filosofis, hukuman dalam Islam harus mengandung dua unsur: ibrah dan zajr. Al-Buthi menilai hukuman dalam pidana Islam relevan dengan tujuan maqasid syariah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan kondusif.
 
Rekontruksi Dikotomi Dar al-Islam dan Dar al-Harb
No full textSecara Historis diakui bahwa para ahli hukum Islam (fukaha) pada abad pertengahan pernah melakukan ijtihad pembagian dunia menjadi dua : Negara Islam (da@r al-Isla@m) dan Negara kafir (da@r al-h}arb) untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam merespon pembagian tersebut, para pemikir muslim kontemporer berbeda pendapat. Di satu sisi, sebagian pemikir muslim berpandangan bahwa pembagian tersebut dilakukan karena didasarkan pada falsafah bahwa basis hubungan antara muslim dan non-muslim adalah permusuhan permanen sampai seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslim.Di sisi lain, ada sebagian pemikir pemikir muslim menyatakan bahwa basis hubungan antara muslim dan non-muslim adalah perdamaian. mereka menyatakan bahwa teori pembagian Dunia ke dalam negara Islam dan negara kafir dikemukakan dengan tujuan yang baik dan tidak dimaksudkan sebagai sarana membenturkan antara keduanya sebagaimana dipahami kelompok-kelompok radikal. Pembagian tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari titik perbedaan antara hukum syariat yang stabil, sempurna dan normal dengan hukum syariat yang tidak sempurna,tidak stabil, tidak normal atau bersifat pengecualian. Pembagian wilayah ini ditujukan membantu penduduk muslim yang berada di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim agar dapat menjalankan kehidupun dengan tetap menjalankan hukum syariat.Komunitas minoritas muslim tersebut memang membutuhkan penanganan khusus agar dapat tetap menjalankan hukum syariat di antara mereka.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, pembagian dunia menjadi 2 kategori (dikotomis) atau 3 kategori (trpartit) tidak berlaku lagi. Dunia sekarang memang sudah terbagi menjadi beberapa tipe wilayah, akan tetapi pembagian itu sama sekali tidak berdasarkan perbedaan agama para warganya. Akan tetapi karena perbedaan didasarkan pada perbedaan-perbedaan selain agama. Bagi kaum muslim, negara Islam, meminjam pandangan fukaha Hanafiyah dan Syafi’iyyah, dimungkinkan kepala negaranya bukan seorang muslim, sementara wilayahnya adalah da@r al-Isla@m karena kaum muslimin bisa menjalankan hukum-hukum Islam di dalamnya.
 
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo
Get PDFDomestic violence (domestic violence) is a gender-based violence that can result in physical, psychological, sexual or mental suffering of women, including threats of similar actions, coercion or arbitrary deprivation of liberty, both in the public and private spheres. Domestic Violence rates in Sidoarjo Regency tend to increase and rank second in the province of East Java after the domestic violence case in Malang Regency. The cause's is economic, socio-cultural problems, the products of legislation that are gender biased and discriminatory, ignorance and community understanding of the contents of the domestic violence law. This condition is really alarming, and because of that, legal protection is needed for women and children who are victims of domestic violence. In addition, it is also necessary to strengthen their knowledge and understanding of the Domestic Violence Act to prevent the spread of domestic violence in the community and increase their awareness of domestic violence so as not to become victims of violence. Efforts to strengthen and understand the people of Sukodono Subdistrict, Sidoarjo Regency on the law are carried out with assistance. As a result, they are able to understand and practice domestic legislation in the settlement of domestic violence cases.Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikhis, seksual atau mental perempuan termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasaan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun pribadi. Angka KDRT di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dan menempati urutan kedua di tingkat propinsi Jawa Timur setelah kasus KDRT di Kabupaten Malang. Penyebabnya adalah persoalan ekonomi, sosial budaya, produk perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif, ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap isi undang-undang KDRT. Kondisi ini sungguh memperihatinkan, dan karena itu perlu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang KDRT untuk mencegah meluasnya KDRT di masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan. Usaha penguatan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap undang-undang tersebut dilakukan dengan pendampingan. Hasilnya, mereka mampu memahami dan mempraktekkan peraturan perundang-undangan KDRT dalam penyelesaian perkara KDRT.
Kata Kunci: kekerasan, rumah tangga, pelatihan, pemahaman, kesadara
Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Get PDFThe existence of the Syar'iyah Court in Aceh Darussalam Province is very appealing. Particularly related to (1) the State of Indonesia which is not an Islamic State, and (2) its enforcement from the perspective of fiqh siyasah. The conclusion of this paper inferred that firstly; the background of the Syar'iyah Court in DI Province of Aceh, which has existed since the Japanese era, is not only a gift from the central government to the people of Aceh through the Regional Autonomy Law and the existence of Law No. 44 of 1999 alone, but is more of a return to the rights of the Aceh people that have been lost. Secondly: the Syar'iyah Court has the authority to work and examine, decide, and settle cases at the first level, in the fields of ahwal al-syakhshiyah, Mu'amalah, and Jinayah. Thirdly: the existence of the Mahkmah Syar'iyah is a demand from every Muslim community to resolve various problems that occur as practiced by the Prophet, as well as based on QS al-Nisa '(4) 105, and manifested by the Shari'iyah Court in NAD whose main task is the implementation of Islamic law
Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus
Get PDFThis article seeks to analize the pattern of relations and authority of election agencies in special autonomous regions in Indonesia. The difference in the pattern of relations between election agencies in the special sutonomy region coincided with the implementation of asymmetric decentralization policies in Indonesia. As a result, differences in authority and specificity that is owned by one region with other regions. Whereas the Indonesian constitution based on Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that all regulations relating to the electoral institutions in Indonesia apply nationally. The research method used is normative and empirical. This study found similarities and differences in the pattern of relationships and authority of election agencies in the special sutonomy Region. The similarity is that the election agencies in this Special Autonomous Region has lost certain duties and authorities that affect the pattern of their relationship. The difference lies in the lost duties and authority. In DKI Jakarta, the duties and responsibilities of the election organizers in the Regency/City are only in the context of assisting the Election organizing tasks in the Province. The duties and authority of the election organizers in DIY are reduced in the case of the Governor General Election. While in Aceh, the task of supervision is divided between two organizing agencies, namely the Aceh Panwaslih and the Aceh Province Panwaslih. In the future, this pattern of relations and authority will become a source of conflict and dispute. While in Papua Province, the election organize did not hold general elections due to the implementation of the noken system in some of these areas.
Artikel ini berupaya menganalisis pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus di Indonesia. Perbedaan pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otsus muncul bersamaan dengan implementasi kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia. Akibatnya, muncul perbedaan kewenangan dan kekhususan yang dimiliki oleh satu daerah dengan daerah lain. Padahal konstitusi Indonesia berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa segala peraturan yang terkait dengan lembaga pemilihan umum di Indonesia berlaku secara nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Penelitian ini menemukan adanya kesamaan dan perbedaan pola hubungan dan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus. Kesamaannya adalah, lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus ini sama-sama kehilangan tugas dan kewenangan tertentu yang memengaruhi pola hubungan mereka. Perbedaannya terletak pada tugas dan kewenangan yang hilang. Di DKI Jakarta, tugas dan kewengan penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota hanya dalam rangka membantu tugas penyelenggara Pemilu di Provinsi. Tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu di DIY diciutkan dalam hal Pemilukada Gubernur. Sedang di Aceh, tugas pengawasan dibagi kepada dua lembaga penyelenggara, yakni Panwaslih Aceh dan Panwaslih Provinsi Aceh. Ke depan, pola hubungan dan kewenangan ini menjadi sumber konflik dan sengketa. Sementara di Provinsi Papua, lembaga penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pemilihan umum akibat penerapan sistem noken di beberapa daerah tersebut.Artikel ini berupaya menganalisis pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Penelitian ini menemukan adanya kesamaan dan perbedaan pola hubungan dan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus. Kesamaannya adalah, lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus ini sama-sama kehilangan tugas dan kewenangan tertentu yang memengaruhi pola hubungan mereka. Perbedaannya terletak pada tugas dan kewenangan yang hilang. Di DKI Jakarta, tugas dan kewengan penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota hanya dalam rangka membantu tugas penyelenggara Pemilu di Provinsi. Tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu di DIY diciutkan dalam hal Pemilukada Gubernur. Sedang di Aceh, tugas pengawasan dibagi kepada dua lembaga penyelenggara, yakni Panwaslih Aceh dan Panwaslih Provinsi Aceh. Ke depan, pola hubungan dan kewenangan ini menjadi sumber konflik dan sengketa. Sementara di Provinsi Papua, lembaga penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pemilihan umum akibat penerapan sistem noken di beberapa daerah tersebut
Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam Prespektif Fiqih Jinayah
Get PDFThe economic crises that hit Indonesia for a long time were caused by corruption. Corruption itself was the result of the absence of integrated control. Corruption is a crime, it is an abuse of authority. It has been known that the perpetrators are state officials who have "authority", and recognized as Civil Servants. This research aims to determine and analyze the philosophical aim of punishments for perpetrators of corruption by Civil Servants in Islamic law tradition. The results of the study are that: firstly, the corruption in Islamic law can be drawn from the words ghulu>l and rishwah as well as from the verses of the qor'an including QS. al-Baqarah (2) 188, al-Mut}affifi>n (83) 1-2, and al-A'ra>f (7) 33. Secondly, that the sanctions contained in Law No.20 of 2001 Article 8 already felt appropriate and fair, if viewed in terms of the minimum and maximum sentence
Impelementasi Perda Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan
Get PDFProstitution evolves along with the progress of civilization, although the fact that prostitution has certainly harmed people's lives. In legal terms, the problem of prostitution in Indonesia has not been fully regulated in the Criminal Code. To fill this legal vacuum, the local government of Lamongan regency issued regulation number 10 of 2004 which essentially regulates the prohibition of prostitution, adultery, or indecent acts. The article is the result of field research in Lamongan District on the Implementation of Perda No. 10 of 2004 concerning the Eradication of Prostitution in Lamongan District. At the end of this article, the conclusion is that the implementation of regulation No. 10 of 2004 concerning the prohibition of prostitution turned out to be less effective. Also, the media of resolving prostitution conflict can be completed through the court whereas the sanctions can be given in the form of a one-month prison sentence. Besides, the enforcement can also be done directly by Satpol PP (PPNS investigators) who work together with social services by assisting prostitutes affected by arrests