Asia-Pacific Journal of Public Policy (APJPP)
Not a member yet
114 research outputs found
Sort by
Analisis Faktor Internal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Telepon Seluler
Get PDFoai:ojs2.www.journal.stianasional.ac.id:article/2Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis konsumen terhadap keputusan pembelian produk telepon seluler. Sampel yang dianalisis sebanyak 100 orang pemakai berbagai merek telepon seluler di Kota Lhokseumawe yang ditetapkan secara accidental sampling. Hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk telepon seluler dan faktor pribadi dan psikologis konsumen berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian produk telepon seluler
PEMANFAATAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN 2015 DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Get PDFPenelitian ini tentang “Pemanfaatan kebijakan dana alokasi desa bersumber dari APBN Tahun 2015 dalam pemberdayaa masyarakat”. Lokasi penelitian pada Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini karena timbulnya fenomena bahwa pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber APBN tahun 2015 dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pada hal dari jumlah penduduk 17.289 jiwa diantaranya 7832 penduduk miskin (35%) belum pernah mendapat pemberdayaan ekonomi dari pemerintah. Sehingga kondisi kehidupan mereka semakin memprihatikan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data ditempuh melalui langkah-langkah koleksi data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (ferivikasi). Informan yang digunakan sebanyak 13 orang, terdiri dari Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, Kepala Mukim, Geuchik Gampong serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Informan ditentukan secara purposif yaitu berdasarkan kriteria yang mampu mewakili populasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa pada tahun 2015 lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur seperti di Gampong Manyang Baroh membangun jalan plat beton dan pengerasan jalan dengan biaya Rp. 211.586.000. Di Gampong Tanjong Mulien memanfaatn dana desa untuk jalan rabat beton dan drainase Rp. 203.000.000. Di Gampong Calong membangun jalan rabat beton Rp.204.000.000. Di Gampong U membangun jalan plat beton, rabat beton dan pengerasan jalan Rp. 217.000.000. Belum memanfaatkan untuk pemberdayaan maasyarakat. Kesimpulan bahwa pemanfaatan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 belum dimanfaatkan secara efektif, karena lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur desa dan tidak memanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat
Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Perlindungan Hukum bagi Warga Negara
Get PDFImplikasi dari penerapan negara hukum kesejahteraan adalah timbulnya kewenangan yang sangat luas bagi administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Badan/pejabat tata usaha negara diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan diskresi atau freies ermessen terhadap hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tindakan tersebut tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tindakan administrasi juga harus mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan administrasi negara
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KEMANDIRIAN LOKAL
Get PDFDesa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Penduduk miskin di pedesaan tidak mempunyai tempat dalam strategi ini, atau hanya mempunyai fungsi suportif yang bersifat skunder, yaitu pen-supply tenaga kerja yang berupah rendah. Di pedesaan memiliki posisi penduduk miskin yang amat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, sosial maupun fisik. Masyarakat di pedesaan seperti nelayan yang terbelenggu oleh mata rantai eksploitasi tauke- nelayan, tuna-wisma yang mengalami deprivasi oleh tuan tanah, petani gurem yang terjerat dalam belenggu utang-piutang dengan pelepasan uang dan berbagai permasalahan lainnya, Mengimplementasikan konsepsi kemandirian lokal pada bidang pembangunan dan organisasi. Pembangunan dipilih karena bersifat multi-disiplin dan kelihatannya sedang mengalami krisis paradigmatic yang parah, sedangkan pemilihan organisasi selaain didasari oleh pertimbangan yang sama, juga diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan penataan pemerintahan secara mendasar, sehingga menjadikan masyarakat di pedesaan yang mandir
PROSEDUR PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Get PDFPemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial dituntut untuk meningkatkan kemampuan individu aparatnya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Prosedur pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Secara keseluruhan, ada 4 (empat) faktor yang menpengaruhi BKPP dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan, peran kelembagaan, tekanan/ intervensi dan pengawasan. Namun faktor yang dominan adalah motivasi, di samping tekanan dan peran kelembagaan
PENGAWASAN PEJABAT INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Get PDFPenelitian ini tentang pengawasan Pejabat Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) bagi pegawai negeri sipil dengan lokasi penelitian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Pertimbangan dipilihnya fokus dan lokus tersebut berdasarkan fenomenalogi adanya gejala bahwa pada umumnya bendaharawan gaji yang memotong pajak penghasilan sebagai pengelola administrasi pajak dari 11.665 pegawai negeri sipil terlambat menyetor ke kas negara/daerah. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dan hambatannya dalam penyelenggaraan pengawasan pengelolaan administrasi pajak penghasilan adalah terbatasnya sumber daya manusia,anggaran,sarana prasarana. Metode atau jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Tehnik memperoleh data digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan sebanyak 10 orang dari pejabat Inspektorat Kabupaten yang ditentukan berdasarkan purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan Pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan administrasi pajak penghasilan bersifat pengawasan fungsional melalui pengawasan langsung (inspeksi) dan tidak langsung berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya Kesimpulannya bahwa pengawasan sudah diselenggarakan oleh pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan administrasi pajak penghasilan secara fungsional dan pengawasan langsung sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan Namun pelaksanaannya dalam berbagai hal masih memerlukan peningkatan-peningkatan
EFEKTIVITAS LIMA HARI KERJA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
Get PDFPenelitian ini tentang efektivitas lima hari kerja dalam meningkatkan pelayanan publik yang berlokasi penelitiannya pada Kantor Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan lima hari kerja dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Camat Lhoksukon. Permasalahan yang terjadi bahwa efektivitas lima hari kerja bagi pegawai yaitu sejauh mana seseorang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi, dalam hal ini efektivitas digunakan untuk melihat kebijakan lima hari kerja yang meliputi jam kerja disiplin dan insentif. Dan juga terlihat adanya gejala atau fenomena antara lain, kantor pada siang hari sudah sepi karena tidak ada lagi aktivitas yang harus dikerjakan. Sehingga penerapan lima hari kerja menjadi anggaran Negara lebih banyak dan menjadi pemborosan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun prosedur memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang ditentukan secara furposive dan snowboll. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif yang menempuh langkah-langkah antara lain koleksi data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektivitas lima hari kerja memunculkan pengaruh positif yang memberikan kemajuan dalam pelayanan publik dan pengaruh negatif yang mengurangi implementasi kebijakan lima hari kerja di Kantor Camat Lhoksukon, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam efektivitas lima hari kerja belum bisa meningkatkan pelayanan publik, dikarenakan tidak didukung oleh faktor lainnya seperti minimnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan juga fasilitas kerja yang terbatas. Kesimpulan bahwa efektivitas lima hari kerja tidak mampu meningkatkan pelayanan publik, jika faktor pendukung seperti sumber daya aparatur yang berkualitas dan fasilitas kerja yang memadai belum tercukupi di Kantor Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
DIAGNOSA DAN INTERVENSI TERHADAP ORGANISASI BIROKRASI KANTOR CAMAT BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
Get PDFHakikat keberadaan organisasi adalah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan bekerja sama. Organisasi hidup sebagai sistem selalu mengalami perkembangan dalam dinamika kehidupan yang selalu berubah. Bila organisasi stagnan ia akan ditinggalkan oleh pelanggan. Berbagai upaya dilakukan agar organisasi tetap hidup dan mengakomodir berbagai kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kinerja organisasi dengan melakukan Pembinaan Organisasi (PO) dengan menerapkan diagnosa, dengan harapan agar Tujuan, Struktur, Tata hubungan, Sistem Penghargaan, Mekanisme Tata Kerja dan Kepemimpinan dalam organisasi terbangun bersinergi secara utuh untuk mewu judkan tujuan, tuntutan dan harapan. Bila didapati hal hal yang tidak sinergi sege ra dilakukan intervensi untuk melakukan change sehingga organisasi tetap eksis
PELAYANAN DAN PEMBINAAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH
Get PDFPenelitian yang dilaksanakan ini membahas tentang Pelayanan dan Pembinaan sentral usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. Adapun penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koeperasi Kota Lhokseumawe dalam pembinaan usaha kecil menengah serta hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam pembinaan usaha kecil. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan tiga cara yaitu : observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan mulai dilaksanakan awal penelitian. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelayanan dan pembinaan bagi usaha kecil menengah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina pelaku usaha kecil, terutama dalam meningkatkan hasil produksi usaha kecil bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, yaitu peningkatan kemampuan finansial pelaku usaha dalam memproduksi bordir motif Aceh, merupakan salah satu program perioritas. Kemudian pengembangan pasar yang tersedia dalam menyerap hasil produksi pengrajin bordir motif Aceh, selanjutnya dilaksanakan pembinaan usaha kecil dalam pengembangan sumber daya manusia, karena kebanyakan pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat merupakan keahlian kerajinan yang dilaksanakan secara tradisional dari orang tua, sehingga perlu diberikan pelatihan yang mampu membekali pengetahuan bordir yang kreatif dalam menghasilkan motif-motif cantik yang laku dijual. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tugas pembinaan sentra usaha kecil di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat diantaranya masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha yang membuat kegiatan pembinaan tidak mencapai target yang diharapkan. Selain itu masih kurangnya promosi membuat produk yang telah dihasilkan oleh pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat tidak memperoleh pangsa pasar yang dapat meningkatkan nilai penjualan atas produk kerajinan bordir motif Aceh di Kota Lhokseumaw
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TNI AD PADA KANTOR KOREM 011/LILAWANGSA LHOKSEUMAWE
Get PDFPenelitian ini tentang “Perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) TNI AD” dengan mengambil lokasi penelitian pada Kantor Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena timbul fenomena bahwa perencanaan kepegawaian belum terwujud secara efektif, walaupun perencanaan dimaksud sudah dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan kepegawaian bersama hambatannya dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara TNI AD pada Korem 011/Lilawangsa Jenis pendekatan yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik memperoleh data ditempuh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui empat langkah yaitu koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan ditentukan berdasarkan purposf yang dipilih sebanyak 10 orang terdiri Kasi Personalia, Kepala Ajenrem 011/Lilawangsa bersama jajrannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara TNI AD, diwujudkan melalui analisasi kebutuhan pegawai, rekruitmen yaitu seleksi secara objektif, pemanfaatan pegawai sesuai dengan latar belakng pendidikannya, peningkatan tanggiungjawab dan disiplin kerja dan pembinaan serta pengembaggan pegawai melalui Diklat. Kesimpulan bahwa perencanaaan kepegawaian dalam meningkatkan kualitaskinerja aparatur sipil negara sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum efektif, karena masih ada hambatan, sehingga memerlukan peninhkatan. Hambatannya adalah analisa kebutuhan pegawai belum terlaksana dengan baik, rekruitmen dan seleksi belum terwujud secara objektif, penempatan aparatur sipil negara belum sesuai dengan latar belakng pendidikannya, tingkat tanggungjawab dan disiplin yang masih rendah, dan rendahnya peluang aparatur untuk mengikuti Diklat. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia petugas perencana dan aparatur sipil negara, menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya serta pembinaan dan arahan pimpinan secara konsisten dan berkesinambungan