Asia-Pacific Journal of Public Policy (APJPP)
Not a member yet
114 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Langsa
Get PDFLangsa Mayor Regulation Number 32 of 2018 concerning Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services at the Langsa City Investment and One-Stop Integrated Service Office has not been realized effectively because problems still occur in implementing the policies that have been set. The problem is that people who want to take care of licensing and non-licensing still do not know the requirements that have been set, so licensing and non-licensing cannot be processed. This research type is descriptive qualitative, using techniques to obtain data through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are taken through data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The informants used were eight people who were determined purposively, consisting of the head of the service, employees, and the community. The results showed that the implementation of the Policy on Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services by taking a location at the City Investment and One-Stop Integrated Service Office requires coordination and cooperation with many parties. Therefore, there needs to be a communication relationship in the internal bureaucracy that runs one way and the objectives and the communication that exists between each party must run in harmony. The effort that needs to be made is to provide socialization to the community to increase their awareness of how important it is to take care of permits and complete each of the requirements that have been setPenelitian ini mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan mengambil lokasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa”. pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena timbul fenomena bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa belum terwujud secara efektif, karena masih adanya permasalahan-permasahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan masih sering kali belum mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan pun tidak bisa di proses serta terjadinya tumpang tindih dalam bidang perizinan dan non perizinan, semisal izin suatu wilayah adalah izin perkebunan, namun juga tercantum dalam izin pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi dat, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Adapun informan yang digunakan sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposif tediri dari kepala dinas, pegawai dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dengan mengambil lokasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan banyak pihak oleh karena itu perlu adanya hubungan komunikasi di internal birokrasi yang berjalan satu arah dan satu tujuan serta komunikasi yang terjalin antar masing-masing pihak harus berjalan harmonis, upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka betapa pentingnya mengurus perizinan dan serta melengkapi setiap persyaratan yang telah di tetapkan.
Kata kunci:Implementasi, Kebijakan , Kewenangan, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Manajemen Kearsipan Digital dalam Upaya Meningkatkan Mutu Sistem Penyimpanan Dokumen Kepegawaian di Kota Banda Aceh: Hambatan dan Tantangan
Get PDFThe quality of staffing documentation stored electronically at the Aceh Public Works and Spatial Planning Office of Banda Aceh City is unsatisfactory. This study aims to find out how the process of managing archives management improves the quality of the employee document storage system by using electronics as a storage medium. The data techniques employed were observation, interviews and documentation. The type of this research is qualitative. The results of this study can be reported that the obstacles that occur in the Aceh Public Works and Spatial Planning Office of Banda Aceh City are: (1) Lack of understanding of the importance of archives by members of the organization; (2) It has not been carried out or cultivated regarding the guidelines for borrowing archives so that every employee borrows files without clear regulations; (3) There is no planning regarding the shrinkage of archives so that the libraries are piling up and are no longer accommodated. It is hoped that government agencies will be able to improve the quality of documentation storage systems using electronic media and utilize employees who are reliable and capable of operating computers properly
Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang penyelenggaraan terminal barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan truk barang tidak mematuhi peraturan walikota tersebut, sehingga banyak truk yang menurunkan barang dalam kota dan bahkan dipinggiran jalan nasional
Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh
Get PDFThis study aims to identify the strategy of implementing Qanun (law) No. 6/2014 on Jinayah (the act of sin) law in the Aceh province, Indonesia. The challenges of implementing the Qanun were also investigated during the study. This investigation was conducted in Lhokseumawe (a city in the Aceh province) and is believed as the area where more violations of shari'a (Islamic canonical law) occurred. The research method adopted was qualitative and the data were collected through interviews and document analysis. The results of the study reported that there are still some personalities or local Acehnese opposed to the implementation of the Jinayat law qanun. Most communities were also lack understanding of this qanun implementation. The findings of the study imply that the communication strategy that has been carried out between stakeholders has not yet reaped maximum results. It infers that the implementation of Qanun No. 6/2014 on Jinayah law has not been going well in Lhokseumawe City due to several motives. One of them is a lack of communication between stakeholders. Besides, unfairness occurred in prosecute violators of Qanun number 2014 concerning the Jinayah law. This means that this law is only applied to ordinary people and not the families of government officials or the rich. Besides, the Qanun Jinayah also believed discriminated against women, especially the victims of rape. In this case, the Qanun Jinayah proffers a double strain on the victims where women victims of rape must present evidence and witnesses
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN
Get PDFPenelitian ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Banyuan Sosial rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012. Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama
Pola Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Get PDFThis study aims to reveal the patterns of political communication practiced by the executive and parliament in developing communities' well-being in Aceh Tamiang Regency - Aceh Province, Indonesia. A qualitative approach was applied in collecting the data through observation, interviews, and document analysis. The finding of the study reported that the inhibiting factor for the political communication between the executive and the legislature was managing and negotiating the Regency Expenditure Budgeting. The formulation of the budgets always based on personal or political affairs - either the regent or the legislatures' businesses. Besides, the executive is always procrastinating work resulting in fatal mistakes for society. Even though the communication was intense, the most obvious misconception was the negligence of both parties in completing the budget documents that were to be submitted timely to the province. This problem is essentially the fault of the two institutions. The heedlessness they performed resulted in the loss of community welfare development funds, causing the Aceh Tamiang district to suffer losses in their physical and non-physical budgets for developing social welfare, well-being, and infrastructure development
EFEKTIVITAS PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIS GAMPONG PASCA PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Get PDFPenelitian ini tentang efektivitas peran dan fungsi sekretaris gampong pasca pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memilih lokasi di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Permasalahan yang terjadi bahwa dari 47 gampong di Kecamatan Tanah Jambo Aye 16 gampong diantaranya telah memiliki sekretaris gampong berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun sudah 3 tahun bertugas belum memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong, sehingga tidak ada perbedaan antara pra dan pasca pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas peran dan fungsi sekretaris gampong pasca pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Teknik memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui empat langkah yaitu koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan dalam penelitan ini sebanyak 16 orang terdiri dari Camat Tanah Jambo Aye bersama aparaturnya, imuem mukim, keuchik, dan tokoh masyarakat yang ditentukan berdasarkan purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 47 gampong yang ada di Kecamatan Tanah Jambo Aye baru 16 gampong yang sudah memiliki sekretaris gampong berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kesimpulannya bahwa peran dan fungsi sekretaris gampong pasca pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di 16 gampong di Kecamatan Tanah Jambo Aye sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing, walaupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terwujud secara efektif. Disarankan kepada Sekretaris Gampong yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan memiliki kompetensi dalam bidang administrasi. Kepada Camat dan Keuchik hendaknya selalu memantau, mengawasi serta memberikan bimbingan sehingga sekretaris gampong dapat bekerja secara efektif. Diharapkan agar Camat dapat mencari solusi yang terbaik agar sarana dan prasarana administrasi gampong dapat terpenuhi secara memadai seperti kantor keuchik, komputer dan buku-buku administrasi gampong
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN ACEH UTARA
Get PDFSertipikat tanah merupakan hal yang terpenting yang harus dimiliki masyarakat dalam mendapat kekuatan dan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya, serta mamfaat yang dapat diperoleh dari arti pentingnya sertipikat tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi program sertipikasi tanah usaha kecil menengah (UKM), lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kementrian Agararia dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Program Sertipikasi Tanah UKM yaitu adanya kesalahan informasi yang diberikan masyarakat mengenai data yuridis dan data fisik pada persyaratan administrasi, adanya sanggahan dari pihak lain mengenai data fisik dilapangan yang diberikan pemohon, adanya penggunaan jasa orang lain oleh pemohon yang mengakibatkan timbulnya biaya diluar biaya yang seharusnya. Diharapkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh utara agar dapat meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegiatan Program Sertipikasi Tanah UKM, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data yuridis berupa surat menyurat maupun data fisik seperti patok disetiap bidang tanah yang nantinya mengakibatkan terlambatnya proses sertipikat
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DI KOTA LHOKSEUMAWE
Get PDFPenelitian ini tentang “Efektivitas Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di Kota Lhokseumawe”dengan mengambil lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut, karena timbul fenomena bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer belum terwujud secara efektif. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mendeksripsikan efektivitas bersama hambatannya dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan sebanyak 10 orang yang ditentukan secara purposif terdiri dari Kepala. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Kepala sekolah bersama guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer melalui ujian mata pelajaran yanhg telah ditentukan serta memiliki tujuan untuk meningkatkan suber daya manusia bagi 2088 siswa dalam Kota Lhokseumawe. Kesimpulan bahwa program nasional ujian nasional berbasis komputer sudah dilaksanakan pada SMA, MA dan SMK di Kota Lhokseumawe, namun belum terwujud secara efektif, karena masih terdapat berbagai hambatan, sehingga masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Hambatannya adalah agar sekolah dapat mengadakan sarana komputer sebagai media ujian nasional berbasis komputre. Haambatan lain adalah rendahnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta minimnya motivasi siswa untuk belajar ilmu komputer. Upaya yang dilakukan adalah agar Kepala sekolah dapat mengadakan sarana komputer sebagai media ujian nasional. Selain itu agar kepala sekolah selalu memberikan pembinaan, arahan dan motivasi sehingga siswa dapat menambah pengethauan, keterampulan dan keahlian serta minat pengembangan dirinya untuk mempelajari ilmu komputer sebagai media ujian nasional
Optimalisasi Digitalisasi Arsip pada Kantor Mahkamah Syar’iyah
Get PDFThis study aims to determine the management of digital archives at the Syar'iyah Court Office of East Aceh Regency, Indonesia, as well as finding obstacles encountered in their implementation. This research is a qualitative analysis where the subjects of this research were officers who managed digital archives at the Syar'iyah Court office. The data collection techniques employed were interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the management of digital archives at the Syar'iyah Court Office has not been implemented optimally due to three conditions, namely: 1) The creation of digital archives is hampered due to frequent power outages in East Aceh and Sarana districts which are less supportive, and lack of resources. employees who understand digital archiving issues; 2) The process of borrowing archives carried out at the Syar'iyah Court Office has not been going well because it has not used archive lending procedures such as requesting archives, searching, retrieval of archives, recording, controlling, and storing again, to prevent loss of records; 3) Archive rediscovery still takes quite a long time, ranging from 20 to 30 minutes. The management of digital archives at the Office of the Syar'iyah Idi Court of East Aceh Regency should be improved by proposing additional archiving facilities, namely the latest model scan tool and additional employees who handle digital archive issues