Asia-Pacific Journal of Public Policy (APJPP)
Not a member yet
114 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Cash Manajemen (CMS) Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)
No full textAs an effort to orderly manage village finances and in order to prevent corruption at the village level, the Kubu Raya Regency Government gave rise to the innovation of Village Non-Cash Transactions through the Village CMS (Village Cash Management System) application in collaboration with the West Kalimantan Regional Development Bank Kubu Raya Branch. This study uses policy implementation from the views of Van Meter and Van Horn that implementation is an action by individuals, officials, groups of government or private bodies directed at achieving the goals outlined in a particular decision. This study aims to analyze the Implementation of the CMS Innovation in Kubu raya Regency. This research is a research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study used interview, observation, and documentation techniques. The results of the study can be concluded that the Implementation of the CMS Innovation in Kubu Raya Regency so far has been going well, but has not been optimal in its implementation. This is because in some areas of infrastructure such as electricity that is not evenly distributed, minimal internet access, lack of human resources, so that it is difficult for the village to implement this application.Pemerintah Desa mengelola anggaran desa rata-rata 1,5 hingga 3,5 miliar per tahun yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BRD). Selama ini pengelolaannya dengan mekanisme pembayaran tunai menimbulkan banyak resiko, mulai dari penggunaan yang tidak terencana, pencatatan yang tidak tertib, kerugian hingga penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah desa, yang mengakibatkan penggunaan anggaran desa tidak maksimal dan menimbulkan potensi korupsi yang cukup besar. . Sebagai upaya tertib pengelolaan keuangan desa dan dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memunculkan inovasi Transaksi Non Tunai Desa melalui aplikasi CMS Desa (Sistem Pengelolaan Kas Desa) bekerjasama dengan Badan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan dari pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan tertentu. Inovasi Village Cash Management System (CMS) Transaksi Non Tunai di Kabupaten Kubu raya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Inovasi Transaksi Non Tunai Sistem Cash Management System (CMS) Desa di Kabupaten Kuburaya selama ini sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah infrastruktur seperti listrik yang tidak merata, akses internet yang minim, SDM yang kurang, sehingga sulit bagi desa untuk mengimplementasikan aplikasi ini
Collaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe
Get PDFCollaborative governance in overcoming juvenile delinquency in Lhokseumawe City is a collaborative process that involves stakeholders working together. The aim of this research is to find out and describe the collaborative governance process and see the inhibiting factors that influence the progress of the collaborative governance process. The method used is a qualitative research method. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation regarding collaborative governance in dealing with juvenile delinquency carried out by DP3AP2KB, Lhokseumawe Police, and LBH Apik. The data obtained was analyzed qualitatively and then collected to be studied as a whole and complemented by the results of interviews which had a research focus, first regarding collaborative governance in dealing with juvenile delinquency in Lhokseumawe City through 5 stages of the collaboration process based on Ansell and Gash's theory, namely: face-to-face dialogue, building trust, building commitment to the process, sharing understanding, and interim results. The second concerns factors inhibiting collaborative governance in dealing with juvenile delinquency in the form of regulatory factors, binding agreement (MOU) factors, and budget factors. The research results show that collaborative governance in dealing with juvenile delinquency in Lhokseumawe City has not been optimal. Then the obstacles that occur in collaborative governance include the absence of special regulations related to juvenile delinquency, the MOU not being implemented in accordance with the contents of the agreement, and the absence of a special budget related to the collaborative governance process in dealing with juvenile delinquency in Lhokseumawe CityCollaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe merupakan sebuah proses kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses collaborative governance dan melihat faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya proses collaborative governance. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja yang dilakukan oleh DP3AP2KB, Polres Lhokseumawe, dan LBH Apik. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dikumpulkan untuk dikaji secara keseluruhan dan dilengkapi dengan hasil wawancara yang memiliki fokus penelitian, pertama mengenai collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe melalui 5 tahapan proses kolaborasi berdasarkan teori Ansell dan Gash, yaitu: face-to-face dialogue, building trust, building commitment to the process, sharing understanding, dan interim results. Kedua, mengenai faktor penghambat collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja berupa faktor regulasi, faktor perjanjian yang mengikat (MOU), dan faktor anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe belum optimal. Kemudian hambatan yang terjadi dalam collaborative governance antara lain belum adanya regulasi khusus terkait kenakalan remaja, MOU tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, dan tidak adanya anggaran khusus terkait proses collaborative governance dalam menangani kenakalan remaja di Kota Lhokseumaw
ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Opportunities and Challenges for Vietnam
Get PDFVietnam is a key player in the ASEAN digital economy, focusing on digital integration and collaboration. The ASEAN Digital Integration Framework Action Plan 2019-2025 and the ASEAN Digital Masterplan 2025 outline the policy landscape for digital integration. ASEAN member states have signed agreements and memorandums of understanding to foster cooperation in the digital economy. However, challenges such as skill gaps, cyber security, and regulatory gaps need to be addressed. The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) is seen as a key venue for increasing cooperation and consistency of digital trade rules in the Asia-Pacific region. ASEAN has been actively involved in global and regional discussions on cybersecurity, aiming to galvanize regional states into collective action against malicious cyber activities. The 20th Asian Economic Community council adopted the Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) to accelerate ASEAN's economic recovery and digital economy integration in October 2021. This article also applies a qualitative method with secondary data. Modular Digital Economy Agreements (DEA) may be an appropriate model for facilitating digital trade alignment with international trading partners.Vietnam adalah pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, yang berfokus pada integrasi dan kolaborasi digital. Rencana Aksi Kerangka Integrasi Digital ASEAN 2019-2025 dan Masterplan Digital ASEAN 2025 menguraikan lanskap kebijakan untuk integrasi digital. Negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani perjanjian dan nota kesepahaman untuk mendorong kerja sama di bidang ekonomi digital. Namun, tantangan seperti kesenjangan keterampilan, keamanan siber, dan kesenjangan peraturan perlu diatasi. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Digital (DEPA) dipandang sebagai wadah utama untuk meningkatkan kerja sama dan konsistensi aturan perdagangan digital di kawasan Asia-Pasifik. ASEAN telah secara aktif terlibat dalam diskusi global dan regional mengenai keamanan siber, yang bertujuan untuk mendorong negara-negara di kawasan agar mengambil tindakan kolektif melawan aktivitas siber yang berbahaya. Dewan Masyarakat Ekonomi Asia ke-20 mengadopsi Peta Jalan Bandar Seri Begawan (BSBR) untuk mempercepat pemulihan ekonomi ASEAN dan integrasi ekonomi digital pada Oktober 2021. Artikel ini juga menerapkan metode kualitatif dengan data sekunder. Perjanjian Ekonomi Digital Modular (DEA) mungkin merupakan model yang tepat untuk memfasilitasi penyelarasan perdagangan digital dengan mitra dagang internasional
Kontra Narasi Ekstrimisme: Studi Terhadap Wacana Islam Eksklusif Gerakan Keislaman Mahasiswa IAIN Lhokseumawe
Get PDFThis research aims to explain the Counter-Narrative of Extremism: A Study of the Exclusive Islamic Discourse of the Islamic Movement of IAIN Lhokseumawe Students. By using a qualitative method that utilizes the main data of interviews, this study found that the exclusive Islamic discourse of IAIN Lhokseumawe students who are members of the HMI, PMII and LEKISMA organisations refers to talks or debates that occur in discussions made by these organisations. Both discussions that are coordinated in organisational activities as well as discussions personally by members of the organisation. In particular, the discussions that take place are related to issues, understanding, and practice of Islam such as those related to tafsir, hadith, fiqh and differences in mazhab, the relationship between Islam and society and politics. It was also found that not all student Islamic movements at IAIN Lhokseumawe hold exclusive views. Organisationally it is not exclusive, but personally there are indications that lead to an exclusive understanding, although not strong. This is due to the lack of religious knowledge as well as the weak reading or literacy of IAIN Lhokseumawe students. IAIN Lhokseumawe students construct counter-narratives of extremism through seminars, lectures and education of awareness of Islamic student activists IAIN Lhokseumawe to be respectful and respectful of those who do not agree or agree with their religious understanding. In general, the construction of counter-narratives of extremism carried out by Islamic students of IAIN Lhokseumawe, HMI, PMII and LEKISMA is with a narrative of religious moderation.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kontra Narasi Ekstrimisme: Studi Terhadap Wacana Islam Eksklusif Gerakan Keislaman Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. Dengan menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data utama wawancara, maka penelitian ini menemukan bahwa wacana Islam eksklusif mahasiswa IAIN Lhokseumawe yang tergabung dalam organisasi HMI, PMII dan Lekisma mengacu pada pembicaraan atau perdebatan yang terjadi dalam diskusi yang dibuat oleh organisasi tersebut. Baik diskusi yang terkoordinir dalam kegiatan organisasi maupun diskusi secara personal anggota organisasi. Secara khusus diskusi yang berlangsung berkaitan dengan isu-isu, pemahaman, dan praktik Islam seperti yang berkaitan dengan tafsir, hadis, fikih dan perbedaan mazhab, hubungan Islam dengan Masyarakat dan Politik. Ditemukan juga, tidak semua pergerakan Islam mahasiswa di IAIN Lhokseumawe menganut pandangan eksklusif. Secara organisasi tidak eksklusif, namun secara personal ditemukan ada indikasi yang mengarah kepada pemahaman ekslusif, meskipun tidak kuat. Hal ini disebabkan, minimnya pengetahuan keagamaan sekaligus lemahnya bacaan atau literasi mahasiswa IAIN Lhokseumawe. Mahasiswa IAIN Lhokseumawe mengkonstruksi kontra narasi ekstrimisme melalui seminar, ceramah dan Pendidikan kesadaran aktivis mahasiswa Islam IAIN Lhokseumawe untuk bersikap saling menghargai dan menghormati yang tidak sepaham atau sependapat dengan pemahaman agamanya. Secara umum, konstruksi kontra narasi ektrimisme yang dilakukan oleh mahasiswa Islam IAIN Lhokseumawe, HMI, PMII dan Lekisma adalah dengan narasi moderasi beragama
Yusnidar STRES KERJA BERPENGRUH PADA KINERJA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH DIMANA MOTIVASI KERJA MERUPAKAN VARIABEL INTERVENING: Work Stress, Employee Performance, Work Motivation
No full textThis study aims to investigate the impact of work stress on employees' work-life balance at the Central Bureau of Statistics of Aceh Province through work motivation. The primary data used in this study were 180 employees of the District Statistics Office and the Aceh Provincial Statistics Office, which represented a sample of 467 people in total. The sampling technique used proportionate stratified random sampling. While the method used to analyse the data is Structural Equation Modeling (SEM), which is run using the AMOS program. The results showed that job stress negatively affects employee motivation and performance. Job stress variables also negatively affect employee performance. One of the work-related variables that mitigate the impact of work stress on employee performance is the Central Bureau of Statistics in Aceh Province.This study aims to investigate the impact of work stress on employees' work-life balance at the Central Bureau of Statistics of Aceh Province through work motivation. The primary data used in this study were 180 employees of the District Statistics Office and the Aceh Provincial Statistics Office, which represented a sample of 467 people in total. The sampling technique used proportionate stratified random sampling. While the method used to analyse the data is Structural Equation Modeling (SEM), which is run using the AMOS program. The results showed that job stress negatively affects employee motivation and performance. Job stress variables also negatively affect employee performance. One of the work-related variables that mitigate the impact of work stress on employee performance is the Central Bureau of Statistics in Aceh Province
Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penylenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Puskesmas Benowo
Get PDFPublic services are an important indicator in assessing government performance. The implementation and evaluation of public services continues to transform, adapting to societal conditions and technological developments. The Surabaya City Government aims to encourage service delivery units to improve the quality of public services, providing suggestions for improvements to improve the quality of public services towards excellent service. This research uses a qualitative descriptive method with direct observation of the implementation of Public Service Performance Monitoring and Evaluation (PEKPPP) at the Benowo Community Health Center. Data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions using theory based on 1) elements of accuracy, 2) timely, 3) objective and comprehensive, 4) centralized, 5) organizationally realistic, 6) coordinated with work flow, 7) flexible, 8) as operational guidelines, and 9) accepted by organizational members. There are several efforts that must be made to improve the quality of public services by carrying out supervision to maintain and improve the Public Service Index. Implementation of Public Service Performance Monitoring and Evaluation (PEKPPP). Puskesmas Benowo has effectively implemented this based on indicators of accuracy, timeliness, objective, centralized, organizationally realistic, coordinated with work flow, flexible, as an operational guideline, and accepted by members of the organizationThe implementation and evaluation of public services continues to undergo transformation to adapt to societal conditions and technological developments. The Surabaya City Government aims to encourage service delivery units to improve the quality of public services, providing suggestions for improvements to improve the quality of public services towards excellent service. This research uses a descriptive approach using direct observation in the implementation of Public Service Performance Monitoring and Evaluation (PEKPPP) at the Benowo Community Health Center. Data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions using theory based on 1) elements of accuracy, 2) timely, 3) objective and comprehensive, 4) centralized, 5) organizationally realistic, 6) coordinated with work flow, 7) flexible, 8) as operational guidelines, and 9) accepted by organizational members. There are several efforts that must be made to improve the quality of public services by carrying out supervision to maintain and improve the Public Service Index
Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Mengatasi Ancaman Laut Cina Selatan
Get PDFThis study examines the role of the Indonesian National Army (TNI) in addressing the security threats in the South China Sea (SCS), a key geopolitical region in the Indo-Pacific. China’s claims over nearly 90% of the SCS have intensified territorial conflicts with Southeast Asian nations and strained relations with the United States. The study aims to evaluate Indonesia’s defense strategies in safeguarding its sovereignty in the region. Using qualitative methods, including literature review and SWOT analysis, the study explores the strengths, weaknesses, opportunities, and threats to Indonesia’s military defense. Findings indicate that Indonesia must modernize its military capabilities, strengthen its defense posture through the Minimum Essential Force (MEF) framework, and enhance its intelligence technology. Additionally, the study emphasizes the importance of domestic defense industry independence and regional cooperation to mitigate external threats. These strategies will ensure Indonesia’s preparedness for external and internal challenges.Laut Cina Selatan (LTS) merupakan titik panas geopolitik utama di kawasan Indo-Pasifik. Klaim Cina atas hampir 90 persen wilayah laut ini telah menyebabkan konflik teritorial dengan negara-negara pesisir Asia Tenggara dan meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat. SCS secara strategis sangat penting, karena memfasilitasi pengangkutan sekitar sepertiga dari ekspor minyak mentah dunia dan berfungsi sebagai rute utama untuk barang dan bahan baku antara Eropa, Afrika, dan Asia. Selain itu, SCS kaya akan stok ikan dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Mengingat potensi ancaman ini dan lanskap sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di kawasan ini, Indonesia membutuhkan kemampuan pertahanan nasional yang kuat untuk menjaga kedaulatannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis SWOT, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pertahanan Indonesia untuk memastikan keamanan nasional dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman eksternal
Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020
Get PDFThis research aims to analyze the level of community participation in the Regional Head Election (Pilkada) for Mayor in South Tangerang City in 2020. Community participation in the regional head election process has an important role in ensuring democratic representation and the legitimacy of the election results. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The theory used in this community participation research comes from Sherry Arnstein (informing, consultation, and placement). Primary data was obtained through interviews distributed to residents of South Tangerang City who have the right to vote in the Mayoral Election. This research also utilizes secondary data from relevant agencies and institutions to obtain a comprehensive picture of the political and social context in the city. The results of the analysis reveal the level of public participation in the South Tangerang Mayoral Election in 2020, including the level of attendance at polling stations, the level of participation in candidate debates, political campaigns, and other election-related activities. Apart from that, this research also identifies factors that influence community participation in the Pilkada, such as the level of political awareness, level of education, and perceptions about the integrity of candidates. It is hoped that the results of this research can contribute to understanding the level of community participation in the Mayor's Election process and the factors that influence it in South Tangerang City in 2020. It is hoped that these findings can become the basis for formulating more effective policies in increasing community participation in the process. politics and future regional head elections.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan representasi yang demokratis dan legitimasi dari hasil pemilihan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian partisipasi masyarakat ini berasal dari Sherry Arnstein (informing, consultation, dan placation). Data primer diperoleh melalui wawancara yang disebar kepada warga Kota Tangerang Selatan yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Walikota. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari instansi terkait dan lembaga yang relevan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang konteks politik dan sosial di kota tersebut. Hasil dari analisis mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Walikota Tangerang Selatan pada tahun 2020, termasuk tingkat kehadiran di tempat pemungutan suara, tingkat partisipasi dalam debat kandidat, kampanye politik, dan kegiatan lainnya terkait pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada, seperti tingkat kesadaran politik, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang integritas calon. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada Walikota dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PEMBALAKAN LIAR DAN MELESTARIKAN TAMAN BURU KO’MARA DI KABUPATEN JENEPONTO
Get PDFThis research aims to determine government policy in preventing and preserving the protected forest of Buru Ko'mara Park. This research uses qualitative methods and the research data was obtained through interviews and observations with certain informants who are expected to provide the required information. From the research results, it was found that there are several government policies that have been implemented to prevent illegal logging and preserve the Buru Ko'mara park, namely by carrying out prevention in the form of outreach to the community. It is hoped that this outreach can provide awareness to the community and carry out planning and handling in the form of monitoring and planting thousands of tree seedlings to restore the function of damaged forests. Apart from that, the government has also collaborated between agencies to increase supervision and preservation of Buru Ko'mara ParkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pelestarian hutan lindung Taman Buru Ko'mara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mencegah pembalakan liar dan melestarikan taman Buru Ko'mara, yaitu dengan melakukan pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat serta melakukan perencanaan dan penanganan berupa pemantauan dan penanaman ribuan bibit pohon untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama antar instansi untuk meningkatkan pengawasan dan pelestarian Taman Buru Ko'mara
 
Penguatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda dalam Keluarga di Era Komunikasi Digital
Get PDFSeiring dengan perkembangan zaman, teknologi telah berkembang pesat dan semakin memberi kemudahan dalam beberapa aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam penyebaran informasi. Komunikasi sebagai proses penyebaran informasi pun turut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Instant merupakan ciri dari sebuah era digital, dimana kecepatan menjadi ciri khasnya dan secara bersamaan dapat memberikan kebaikan maupun keburukan bagi penggunanya. Perkembangan teknologi turut mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan satu dan lainnya, dengan meniadakan pertemuan tatap muka dengan lahirnya telepon seluler yang memiliki berbagai fitur canggih. Keadaan ini juga menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai, cara berpikir, dan perilaku manusia dalam menyikapi kehidupannya, terutama di kalangan generasi muda. Komunikasi yang terbangun antara remaja dengan orang di sekitarnya, terutama dengan orang tua dan keluarga juga mengalami perubahan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun penelitian ini menghasilkan tentang bagaimana wawasan kebangsaan di internalisasikan kepada remaja melalui orang tua, yang dilakukan dengan menyertakan penggunaan teknologi informasi dalam proses interaksi di dalamnyaSeiring dengan perkembangan zaman, teknologi telah berkembang pesat dan semakin memberi kemudahan dalam beberapa aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam penyebaran informasi. Komunikasi sebagai proses penyebaran informasi pun turut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Instant merupakan ciri dari sebuah era digital, dimana kecepatan menjadi ciri khasnya dan secara bersamaan dapat memberikan kebaikan maupun keburukan bagi penggunanya. Perkembangan teknologi turut mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan satu dan lainnya, dengan meniadakan pertemuan tatap muka dengan lahirnya telepon seluler yang memiliki berbagai fitur canggih. Keadaan ini juga menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai, cara berpikir, dan perilaku manusia dalam menyikapi kehidupannya, terutama di kalangan generasi muda. Komunikasi yang terbangun antara remaja dengan orang di sekitarnya, terutama dengan orang tua dan keluarga juga mengalami perubahan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun penelitian ini menghasilkan tentang bagaimana wawasan kebangsaan di internalisasikan kepada remaja melalui orang tua, yang dilakukan dengan menyertakan penggunaan teknologi informasi dalam proses interaksi di dalamny