Pusat Jurnal Kopertais Wilayah V Aceh
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
Hikmatut Tasyri’ Marriage Perspective of Islamic Law
No full textThe marriage is an urgent matter in human life, every time there is an order, of course there is a prohibition, when marriage is something that is commanded by Allah, there must be wisdom ordained as a bulwark for the safety of human life. This is an offer to discuss about himatut tasyri' marriage to find out the forms of wisdom that are prescribed by Islam for the salvation of humanity through marriage. The form of research used is library research, by conducting research on marriage studies based on the Qur'an and the hadith of the Prophet, then analyzed using content analysis (material analysis) then conclusions are drawn. As a novelty research hikmatut tasyri', the marriages carried out are: 1) following the sunnah of the Prophet saw. 2) to avoid adultery. 3) in order to obtain peace and happiness of life and affection. 4) complete half of religion. 5) to always be grateful. 6) as a relay for the people of the Prophet Muhammad. 7) the presence of pious children. Hikmatut tasyri' marriage from the perspective of Islamic law, if the purpose of marriage is to avoid committing adultery, then the law of carrying out marriage is mandatory. If the wisdom is to get peace and happiness in life and love, then the law of marriage becomes a sunnah maakad. If the aim is to perfect half of the religion, the law of marriage is sunnah Muakad. By getting married, one's life is always in the service of Allah swt. Pernikahan suatu yang urgen dalam kehidupan manusia, setiap ada perintah tentu ada larangan, ketika pernikahan sesuatu yang diperintahkan Allah, pasti ada hikmah disyariatkan sebagai benteng keselamatan kehidupan manusia. Inilah tawaran pembahasan tentang himatut tasyri’ pernikahan untuk mengetahui bentuk-bentuk hikmah yang disyariatkan Islam untuk keselamatan umat manusia melalui pernikahan. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu libraray reseach, dengan melakukan penelitian terhadap kajian pernikahan berdasarkan Alqur’an dan hadis Nabi, kemudian dianalisis dengan menggunakan conten analysis (analisis materi) kemudian ditarik kesimpulan. Sebagai novelty reseach hikmatut tasyri’ pernikahan yang dilakukan yaitu: 1) mengikuti sunnah Nabi saw. 2) agar terhindar dari perbuatan zina. 3) agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang. 4) menyempurnakan separoh agama. 5) agar senantiasa bersyukur.6) sebagai estafet umat Nabi Muhammad saw. 7) hadirnya anak-anak soleh. Hikmatut tasyri’ pernikahan perspektif hukum Islam, jika tujuan pernikahan menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan ialah wajib. Jika hikmahnya untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang, maka hukum menikah menjadi sunnah maakad. Jika tujuannya untuk menyempurnakan separoh dari agama, hukum menikah ialah sunnah Muakad. dengan menikah menjadikan kehidupan seseoranag senantiasa dalam pengabdian kepada Allah swt
Pengaruh Orang Tua Terhadap Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Singkil
No full textKeberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih menganut sistem pendidikan tradisional maupun yang modern, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Aceh dan Indonesia. Dari waktu ke waktu dayah semakin tumbuh dan berkembang baik kualiti maupun kuantitinya. Tidak sedikit dari masyarakat yang masih menaruh perhatian besar terhadap dayah sebagai pendidikan alternatif. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia dalam kehidupan. Keluarga berperan sebagai pusat pendidikan yang pertama. Perhatian dan motivasi orang tua sangat bermanfaat bagi berlangsungnya kegiatan belajar anak. Anak akan terdorong untuk lebih semangat dalam belajar. Disinilah pengaruh orang tua diperlukan dalam dunia belajar, khususnya dalam belajar ilmu agama. Salah satu lembaga keagamaan yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam adalah dayah. Kehadiran dayah juga telah memberikan sumbangan nyata dalam pembentukan pribadi anak. Hal tersebut membuat sebagian besar para orang tua di masyarakat Aceh Singkil Khususnya Kecamatan Gunung Meriah memilih lembaga dayah sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengetahui faktor apa saja yang mendorong orang tua di Gunung Meriah mempercayai anaknya ke dayah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Peran orang tua dalam pembentukan Akhlak yang mulia pada anak sangat memberi pengaruh besar, hal tersebut dapat dilihat dari kepercayaan orang tua terhadap eksistensi dayah dalam membentuk karakter yang mulia, menciptakan generasi yang religius, dan menjadikan pendidikan dayah sebagai pilihan terbaik untuk masa depan anak. 2) Faktor yang mendorong orang tua di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memasukkan anaknya ke dayah adalah faktor agama, lingkungan, kualitas dan ekonomi. Akan tetapi, faktor agama merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap motivasi orang tua dalam memasukkan anaknya ke dayah
Pengujian Unsur Penyalahgunaan Terkait Tindak Pidana Korupsi di PTUN dan Kewenangannya
No full textThe objective to be achieved in this study is to Review, know andanalyze the logical ratio of Article 21 paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, which authorizes the State Administrative judiciary to test the elements of abuse of authority and implications of ptun authority in testing abuse of authority against the enforcement of corruption crimes. The method used in this study is Normative legal research with legal material tracing techniques conducted with Pustaka studies. The results of the research with the above method show that the logical ratio of Article 21of Law No. 30 of 2014 on Government Administration is Supervision by the State Administrative Court as a means of preventing abuse of authority in decisions and /or actions (discretion) by government administration officials carrying out service duties and legal implications that can arise from the authority of the State Administrative Court to test whether or not abuse of authority related to corruption crimes is that the Authority of state administrative judiciary carries implications in the enforcement process of corruption crimes
Masalah Implementasi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
No full textPermasalahan Pelaksanaan Putusan PTUN Sebagai negara demokrasi, sistem ketatanegaraan Indonesia membagi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi tiga cabang untuk melaksanakan prinsip checks and balances. Peradilan dikendalikan oleh lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hukum administrasi negara sebagai lembaga antara lembaga di bidang administrasi dan anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode analisis deskriptif dan metode kualitatif. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, terdapat permasalahan sistemik dalam pelaksanaan hukum acara. Putusan hakim PTUN melayangkan mosi membatalkan pelaksanaan Tata Usaha Negara (KTUN), menyelesaikan perkara dengan denda, mengeluarkan sanksi administratif dan memutuskan memasang pemberitahuan di jejaring sosial. . Masih terdapat berbagai kendala pelaksanaan putusan hakim PTUN, karena pelaksanaan putusan diserahkan kepada pejabat TUN. Beberapa isu yang diangkat tidak diatur secara jelas dan tidak ada batasan hukum yang jela
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLITIK UANG PADA PEMILU DALAM KAITANNYA DENGAN RISYWAH
No full textHukum Islam (fikih) sebagai khazanah pemikiran intelektual muslim, dirasa perlu adanya pengkajian secara serius dalam menjawab tentang isu praktik money politics yang terjadi pada musim pemilihan umum (pemilu). Pada saat yang sama, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang hal tersebut. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan hukum politik uang dalam pemilu menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini digolongkan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur fikih (hukum Islam) yang relevan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik money politics yang mengatasnamakan sedekah, hibah, hadiah dan bantuan sosial lainnya secara hukum positif dan fikih tetap ilegal dan haram, karena dalam praktiknya tidak ada bantuan dalam pemilu yang sifatnya cuma-cuma, melainkan keputusan objektif masyarakat telah dipaksa oleh pertukaran atau transaksi suara dengan jabatan politik, maka dari itu telah memenuhi unsur risywah, yaitu menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, atau (ibthal al haq wa tahqiqi al bathil)
NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM
No full textspecifically from the laws and regulations in Indonesia and also from the perspective of Islamic law. As a result, many parents are displaced without any sense of care from their children. Even though parents are people who must be respected for caring for and raising their children. The study aims to find out and analyze the understanding of the postulate of children's livelihood towards parents in fiqh and the explanation of syar'i related to children's livelihood to parents in Islamic law. The research method used is a qualitative research method. Data are obtained through the study of documentation and literature of materials contained in the library. Data analysis is carried out qualitatively on the basis of data obtained from the library. The results showed that none of the Quranic and Sunnah arguments stated unequivocally the obligation of children to provide for their parents, but the scholars expressed the obligation to provide a husband's livelihood to his wife. Giving a living to a wife is mandatory, so giving a living to parents is also mandatory, because parents have begun to age which requires attention from children to nurture the soul (hifẓ al-nafs) as part of the islamic law. The child's livelihood towards parents is due to the existence of the closest and inseparable kinship between the child and the parents
ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2019
No full textThis thesis analyzes the provisions of legal sanctions and animal protection due to the increasing cases of wildlife killings in Aceh that threaten the existence of endangered animals such as Sumatran tigers, elephants, one-horned rhinos, and hornbills. To prevent this, further regulation is needed through Aceh Qanun Number 11 of 2019 concerning wildlife management and MUI Fatwa Number 04 of 2014 concerning Endangered Wildlife Conservation to Maintain Ecosystem Balance. There are two issues that are the focus of research, namely legal sanctions against perpetrators of killing protected animals in Aceh Qanun Number 11 of 2019 and MUI Fatwa Number 04 of 2014 and a review of ta'zir theory on these legal sanctions. In answering these problems, the author uses two theoretical frameworks, namely the theory of legislation and the theory of ta'zir as the authority of ulil amri, as well as the research method of normative legal studies with descriptive analysis. The results showed that criminal sanctions in Aceh Qanun Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management in Aceh and MUI Fatwa Number 04 of 2014 concerning Endangered Wildlife Conservation to Maintain Ecosystem Balance can be explained in terms of law, prohibited acts, and criminal sanctions. In addition, the concept of criminal sanctions in the Aceh Qanun is closely related to the definition of ta'zir as a form of punishment that is flexible and can be adapted to certain social conditions and circumstances that cannot be specifically regulated in Islamic law. Therefore, this research is expected to make an important contribution to the development of legal theory and law enforcement practice in handling cases of killing protected animals in Aceh by revising the regulations
Politeness Strategy of Directive Utterance by the Host of Satu Jam Lebih Dekat Talk Show
No full textThis study deals with the politeness strategies of directive utterance by the host of satu jam lebih dekat talk show. This study employs qualitative design which aims at describing the politeness strategy of directive utterance by the host. The results show that the host expresses her directive utterances in request, questions, interrogate, urge, invite, and caution. The host applied the four types of politeness strategies to relate directive utterances as politeness strategies stated by Brown and Levinson they are (1) bald on record, (2) positive politeness, (3) negative politeness, (4) off record. The most types is question (12.56%) as positive politeness. It is caused by the host wants to give questions respects the H’s negative face want and will not (or will only minimally)interfere with the H’s freedom of action;Penelitian ini mengkaji mengenai strategi kesantunan ujaran langsung yang digunakan oleh pembawa acara dalam acara satu jam lebih dekat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan strategi kesantunan ujaran langsung yang digunakan oleh pembawa acara dalam acara satu jam lebih dekat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembawa acara dalam acara satu jam lebih dekat mengekspresikan ujaran langsung dengan permintaan, pertanyaan, interogasi, mengundang, dan mengingatkan. Pembawa acara mengaplikasikan keempat strategi kesantunan yang diusulkan oleh Brown dan Levinson yaitu (1) strategy langsung, (2) kesantunan positif, (3) kesantunan negative, dan(4) strategi tidak langsung. Ujaran langsung yang paling dominan adalah pertanyaan (12,56%) sebagai kesantunan positif yang lebih dominan. Hal itu disebabkan oleh karena pembawa acara ingin memberikan pertanyaan dengan sopan (;)
PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN SUDAN DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
No full textSudan is a power that enforces Islamic Law as a statutory principle of unity. Sudan also a country consisting of various ethnicities and religions. Likewise, Indonesia consists of various tribes, cultures and nations and their religious diversity. Sudan and Indonesia are countries that have renewed Islamic law In the field of marriage, both Sudan and Indonesia have their own legal stipulations in this field. In this study, the author will describe the differences between Sudanese marriage law and Indonesian marriage law
Kontribusi Adat Begawi Terhadap Internalisasi Nilai-Nilai Islam Pada Masyarakat Desa Buyut Ilir Lampung Tengah
No full textThe community continues to preserve the Begawi custom of the people of Lampung Pepadun, especially the people of Buyut Iliri village whose culture is still preserved, the people of Kebuayan Buay Manik and Lampung Pepadun. The social structure requires the contribution of traditional leaders in implementing Islamic values in society. The purpose of this research is to reveal the customary and Islamic values of Lampung adat, the contribution of traditional leaders in internalizing Islamic values in Buyut Iliri Village. This type of research is descriptive qualitative with a field research approach. Primary and secondary data sources, interview data collection techniques, observation, documentation and analysis, data collection, reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the Begawi adat of Lampung and Islamic values in the begawi process have different values based on the process of meaning of begawi which follows the philosophy of Piil Pesenggiri. Summary The aim of adat to create local elites who pay attention to Islamic values is to understand how to understand the importance of maintaining family relationships and understand the interpretation of Begawi ada