Pusat Jurnal Kopertais Wilayah V Aceh
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
Mu'awiyah Bin Abu Sufyan's Tactics In Beating Ali Bin Abi Thalib
No full textThis study aims to determine the strategy of Mua'wiyah bin Abu Sufyan in the formation of the majlis tahkim so that he gets a victory and to know the course of the trial of tahkim between Ali and Mua'wiyah. This type of research is qualitative research with a historical approach. These sources the author obtained by using data collection techniques, namely through the research library. The results of this study indicate that during the war Siffin had appeared to be won by the Caliph Ali bin Abi Talib, Mu'awiyah carried out war tactics by raising the Koran to ask for peace according to Al-Quran instructions so that the war was stopped so that the war was forced to stop. Many factors caused Mu'awiyah to win. Among them, he attracted people who influenced his side to strengthen the ranks, and he spent a lot of state money to give to his followers so they could unite in usurping power from the hands of the caliph Ali bin Abi Talib
AKSIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM: PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MUSLIM DALAM PERSFEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
No full textArtikel ini memaparkan tentang Kepribadian Muslim dalam Persfektif filsafatPendidikan Islam. Dalam perspektif islam kontruksi kepribadian individumuslim dicirikan oleh eksis dan berlangsungnya al-Aql al-Musytasyfad, al-Qablsalim, dan al-Nafs Muthmainnah dalam diri seorang muslim. Rasulullah telahmemperraktikkan proses pembentukan dan pembinaan melalui pendidikan yangdibangun atas dasar konsepsi islam tentang manusia sebagai makhluk yangmemiliki kesatuan utuh dan teritegritas antara al-Aql, al-Qalb, dan al-Nafs
PERAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
No full textKajian ini membahas mengenai peran hukum adat di Aceh. Ketika berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari’at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian terekam dalam ungkapan “hadih Madja”, Adat ngon syari’at lagee dzat ngon sifeut. Adat istiadat di Provinsi Aceh memiliki keberagaman sesuai dengan sub-sub etnis masing-masing. Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan dan khazanah dari sub-sub etnis-etnis tersebut. Hukum adat di Aceh telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu,nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dilestarikan, direvitalisasikan dandikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan tentang peran hukum adat di Aceh ini akan dijelaskan tentang; Pengertian adat dan hukum adat dalam beberapa terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di Aceh, Payung hukum penerapan hukum adat di Aceh, legalitas lembaga-lembaga adat Aceh, lembaga lembaga adat pasca penandatanganan MOU Helsinki, peranan lembaga adat dalam penegakan syari’at
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MIN KOTA BANDA ACEH
No full textImplementasi kurikulum 2013 menemui sejumlah masalah di lapangan, diantaranya berkaitan dengan kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Hal ini terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Banda Aceh dimana masih terdapat berbagai masalah di Madrasah baik mengenai masih kurangnya pemahaman guru tentang implementasi kurikulum 2013 selain itu kurangnya pemahaman guru tentang penerapan pendekatan saintifik dan penilaian autentik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 khusunya pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam. Penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perencanaan pembelajaran PAI dalam kurikulum 2013?; (2) Bagaimanakah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI di MIN Kota Banda Aceh?; dan (3) Bagaimanakah pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran PAI pada MIN di Kota Banda Aceh?. Jenis penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian Kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 4 orang kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kota Banda Aceh dari 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai sampel. Instrument yang digunakan adalah lembar observasi. Temuan penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 4 (empat) Madrasah Ibtidaiyah di Kota Banda Aceh untuk setiap komponen RPP sudah menggunakan pedoman sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5164 Tahun 2018 tentang Juknis Penyusunan RPP bagi Madrasah dibawah Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua, Penerapan pendekatan saintifik pada MIN 2 Kota Banda Aceh berjalan sesuai dengan langkah dan ketentuannya meskipun pada akhir pembelajaran tidak cukup waktu karena terlalu luas materi yang disampaikan oleh guru. Pada MIN 3 Kota Banda Aceh pendekatan saintifik dalam pembelajaran SKI juga berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya, siswa mengalami kendala dalam menguasai materi ajar, karena dalam proses pembelajaran siswa diharuskan menghafal bahan dalam waktu singkat. Ketiga, Secara umum peneliti menyimpulkan bahwa penilaian autentik yang dilakukan guru sudah berjalan namun teknik penulisan soal masih harus di perbaiki lagi agar siswa yang dinilai tidak merasa sulit dan hasil belajar dapat maksimal
PEROLEHAN HAK WARIS ANAK MULĀ’ANAH STUDI KOMPARATIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)
No full textPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan hak perdata kepada anak yang lahir di luar perkawinan, putusan ini berlaku secara general, baik terhadap anak zina, kawin siri dan juga anak mulā’anah yang tidak di akui oleh ayahnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan teori fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep perolehan hak waris anak mulā’anah menurut fikih dan Perundang-undangan di Indonesia, serta akibat hukum paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 khususnya terkait hak waris anak mulā’anah. Penelitian ini tergolong kepada penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analysis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis normatif. Untuk menggali informasi dan data-data yang akurat dalam penelitian hukum, maka diperlukan untuk mengelaborasi antara pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, sehingga hukum yang dihasilkan itu memiliki nilai keadilan bagi segenap lapisan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak mulā’anah hanya memiliki hubungan saling waris-mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya. Namun untuk memberikan rasa keadilan, anak mulā’anah hanya diberikan waşiyyah al-wājibah, agar kehidupan si anak tidak terabaikan
SUNAT- SUNAT SHALAT DARI RAKAAT KEDUA SAMPAI SALAM
No full textIn the implementation of prayer, for example, it is often found that there are many differences, both in terms of the procedure and the determination of the pillars and circumcision. For example, such as the implementation of the dawn prayer, there are groups who say qunut is circumcision, some do not recommend it on the grounds that it is categorized as permissible work. The purpose of this paper is to find out what causes these differences and what is the basis or the evidence for each opinion. This study says that qunut in the morning prayer according to the Shafi'i school in the dawn prayer after bowing from the second raka'at is circumcision. Meanwhile, Sayid Sabiq concluded that qunut is something permissible. Read sholawat on the prophet. After the final tasyahhud, according to Sayyid Sabiq, he thought this was circumcision. Meanwhile, according to Zainuddin al-Malibary, he is of the opinion that it is mandatory. The only thing they have in common here is the matter of praying to the Prophet's family
PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DI INDONESIA (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)
No full textDalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip perkawinan dalam hukum positif Indonesia, suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Didalam KUHPer (Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata) pada pasal 100 dinyatakan bahwa : “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”, hal ini berarti suatu pernikahan baru akan dapat dianggap sah apabila ada akta nikahnya. Dalam nikah sirri, akta nikah tentu tidak ada karena tidak dicatatkan, sehingga menurut KUHPer nikah semacam ini tidak sah dan tidak legal secara hukum. Adapun akibat hukum dari pada nikah sirri menurut hukum positif yaitu, isteri tidak berhak atas harta bersama dan warisan jika suaminya meninggal dunia, begitu juga dengan anak, tidak berhak atas hak hadhanah dari ayahnya serta warisan
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT
No full textSertifikat tanah wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir, adanya sertifikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan. Namun masih banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Hal ini berimplikasi pada terjadinya persoalan hukum dikemudian hari. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah; (1) bagaimana status hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat? dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat adalah sah menurut hukum Islam dan orang yang melakukanya mendapat pahala selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam kitab fiqh. Sementara dalam hukum perundangan status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf tidak memiliki kekuatan hukum. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tidak memiliki perlindungan hukum dari negara, sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak terhadap tanah wakaf tersebut. Disarankan kepada nazhir untuk mensertifikatkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional. Kepada pemerintah supaya mensosialisasikan secara kontinue terkait pentingnya sertifikat tanah wakaf demi terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat
THE LAW OF SHALAT MAKTUBAH FOR SURGICAL PATIENTS IN ACCORDANCE WITH SHAFI’I FIQH REVIEW
No full textBased on the command of prayer from the verses of al-Qur`an, the Sunnah of the Prophet (peace be upon him) and the opinions of the scholars who are in the circle of Shafi'i schools and also in cross-school, missing the prayer is committing sin except for woman during menstruation. It is remission for them not to pray during menstruation, indeed, it is forbidden. Therefore, Salatmust be performed by every believer. Admittedly, whoever has some accuse due to illness, including someone who has just had surgery and impure with blood as prayer validation. This study examines the law of Maktubah prayers for surgical patient impure with blood as a barrier to prayer validation. The purpose of this study is to find out how the law of prayer is changed for surgical patients and how is the legal solution. The method used in this research is descriptive analysis and data collection through library research. The results of this study concluded that patients undergoing surgery must perform the five daily prayers due to respect for Waqtu. Even if the prayer must be repeated in the future after he recovers from his illness. In this case, the writer advised every Muslim to not looking for excuse to miss prayer
KEWENANGAN ISTRI DALAM PENGELOLAAN HARTA SUAMI (Analisis Fiqh Al-Syafi’iyah)
No full textHarta dalam perkawinan terdiri dari harta pribadi suami istri dan harta bersama. Penggunaan terhadap harta pribadi tidak ada akibat hukumnya terhadap orang lain, namun penggunaan harta istri oleh suami atau harta suami oleh itu ada akibat hukumnya dan harus ada hak dan kewenangan dalam penggunaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas kedudukan harta suami istri dan kewenangan dalam penggunaan istri terhadap harta suami menurut fiqh al-Syāfi’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan yuridis-normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitiannya kedudukan harta suami istri menurut fiqh al-Syāfi’iyyah dapat dikategorikan sebagai harta perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep syirkah abdān atau syirkah muwafadlah. Kewenangan istri dalam mempergunakan harta suami menurut fiqh al-Syāfi’iyyah sebenarnya tidak kewenangan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya, maka istri mempunyai kewenangan dan boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepernuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta syirkah suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut